Lampung
Home > Kaskuser Regional > INDONESIA > SUMATERA > Lampung > [diskusi] Peraturan-peraturan baru oleh walikota bandar lampung, sudah benarkah?
Total Views: 2183
Page 1 of 5 |  1 2 3 4 5 > 

chAotic blAck - 15/02/2012 07:28 PM
#1
[diskusi] Peraturan-peraturan baru oleh walikota bandar lampung, sudah benarkah?
halo para kaskuser lampung, saya mau cerita sambil diskusi sedikit soal hukum, tata kota, perijinan dan sejenisnya nih.

saya adalah seorang pria asal surabaya, sekitar dua setengah tahun lalu saya merantau ke lampung karena urusan pekerjaan, dimana perusahaan tempat saya bekerja saat itu sedang mencoba melakukan ekspansi dengan membuka cabang di sini dan saya ditempatkan sebagai manajer cabang disini.

dua tahun pertama saya bekerja disini, kesan-kesan yang saya dapatkan dari segi kemudahan berusaha sih biasa saja. selama perusahaan berjalan, memang banyak pungutan-pungutan liar (pungli) dan peraturan-peraturan yang tidak masuk akal, seperti soal monopoli tabung pemadam kebakaran yang harus diisi dan ditera setiap tahun oleh pihak pemkot melalui dinas penanggulangan bencana dan sebagainya.

tetapi hal itu saya anggap sudah biasa lah, kita sudah pada tau kalo ini suatu budaya yang sudah berakar pada pemerintahan negara kita yang terkenal dengan undang-undangnya yang bernama UUD (ujung-ujungnya duit).

keheranan saya dimulai sejak kira-kira setengah tahun lalu, dimana walikota bandarlampung yang baru (Herman HN) terpilih. sejak dia menjadi walikota, saya liat banyak sekali peraturan-peraturan yang dibuat olehnya, dimana menurut sepengetahuan saya peraturan-peraturan tersebut sangat aneh, rancu, dan janggal.

berikut beberapa kasus yang sempat saya perhatikan dan ingin saya diskusikan:

1. penggusuran ruko di kawasan teluk betung (depan chandra supermarket) yang menurut saya aneh karena bangunan disana adalah milik warga dan bukan milik pemkot, dan alasan pemkot melakukan penggusuran adalah karena ingin melakukan peremajaan terhadap bangunan yang sudah tua. apa peremajaan bangunan saja sampai perlu membongkar dan mengusir paksa warga yang memilikinya? bukankah ini melanggar hak milik para warganya?



2. wajib memutar lagu daerah lampung di tempat-tempat makan / restoran. saya tidak pernah mendengar lagu daerah lampung, tapi dari yang saya dengar dari warga sekitar saya, lagu daerah lampung tidak cocok untuk rumah makan. lagipula apa hak pemkot mengatur apa yang dilakukan warganya didalam propertinya? apakah memutar lagu selain lagu daerah lampung adalah melanggar hukum? saya kira peraturan ini cukup konyol, dan sampai sekarang saya belum menemukan satupun rumah makan yang melaksanakan aturan ini.



3. penetapan empat peraturan konyol. antara lain pemasangan siger, tempat sampah organik non-organik, drainase, dan lampu penerangan. peraturan-peraturan ini diberlakukan untuk para pemilik ruko.

3A. soal pemasangan siger saya rasa sangat memaksa dan kurang bermakna. kalau memang alasan yang dikemukakan adalah untuk keindahan kota dan budaya lampung, harusnya ini bukan dijadikan peraturan (bersifat memaksa), tapi dijadikan himbauan (tidak memaksa). agar warga tertarik, pemkot bisa memberi insentif kepada para pelaksananya. tapi hal ini justru dipaksa, dan ini malah menimbulkan kesan seenaknya saja.

3B. soal tempat sampah organik non-organik. saya rasa, peraturan ini kurang tepat. bentuk tempat sampah yang diminta adalah seperti yang kita sudah tahu, berupa bak sampah plastik/fiber dengan kaki berupa tiang besi berbentuk huruf T. ketika sebagian warga mulai melaksanakan peraturan ini, saya lihat banyak yang mengomel karena tempat sampah mereka hilang sebagian/seluruhnya. tempat sampah seperti ini tidak murah, dan menurut saya tidak efektif juga. lihat saja hasilnya, banyak warga yang memasang tempat sampah ini secara permanen (disemen/ditanam) dan mengelas besinya sehingga bak sampahnya tidak dapat dilepas. akhirnya petugas sampah kesulitan dalam mengosongkan bak sampah.
kalau di kota asal saya (surabaya), ada pengrajin yang membuat tong sampah dari ban-ban bekas, di-cat dan diberi tulisan pemisah organik dan non-organik. tempat sampah ini ringan dan murah, sehingga tidak ada yang berminat mencuri dan mudah dibersihkan/dikosongkan oleh petugas sampah. tapi di bandar lampung sini? maunya terlihat bagus, tapi mempersulit warga dan petugas kebersihan?

3C. soal drainase, menurut saya sudah betul, tidak ada yang perlu saya diskusikan disini.

3D. soal lampu penerangan. menurut aturan, lampu ini diwajibkan berupa lampu halogen 100 watt, disorotkan ke jalan. fungsinya adalah untuk menerangi jalan dan mengurangi tindak kejahatan di jalan-jalan gelap. lho, bukankah penerangan jalan adalah tugas pemkot? kok malah warga yang disuruh? ketika warga membayar listrik di PLN, tagihan yang dibayarkan sudah termasuk PPJ (Pajak Penerangan Jalan). nah, warga sudah melaksanakan kewajiban dengan membayar pajak penerangan jalan, tapi kok malah warga disuruh menerangi jalan sendiri? sementara yang saya lihat, sangat banyak lampu PJR (penerangan jalan raya) yang tidak berfungsi. lalu mau diapakan PPJ yang sudah dibayarkan warga?
warga sudah melaksanakan kewajiban, tapi pemkot bukannya ikut menjalankan kewajiban dengan memberikan hak penerangan jalan pada warganya, tetapi malah memberi kewajiban baru yang seharusnya dilakukan pemkot? benar-benar konyol.

keempat peraturan ini diberikan dengan ancaman penutupan/penyegelan tempat usaha oleh pemkot. nah lho, apakah hal ini diperbolehkan? setahu saya, dalam SIUP / IMB / HO tidak disebutkan peraturan-peraturan tadi, dan selama pemilik tempat usaha tidak melanggar hak guna bangunan atau HO maka pemkot tidak berhak melakukan penutupan/penyegelan.



4. penertiban awning/kanopi ruko. hal ini yang paling membuat saya geleng-geleng heran. seperti yang kita tahu, sejak awal bulan pak wali mengeluarkan peraturan penertiban awning. sekitar sepuluh hari lalu, para tetangga saya didatangi petugas satpol PP, yang memberikan surat edaran soal pembongkaran awning ini. perusahaan tempat saya bekerja tidak didatangi dan saya tidak diberi surat edaran, saya kira perusahaan tempat saya bekerja lolos dan memang sudah seharusnya karena setahu saya tidak melanggar aturan.
tapi tadi siang, perusahaan tempat saya bekerja didatangi tiga orang petugas satpol PP, yang langsung memberikan surat perintah pembongkaran sambil menanyakan mengapa awning tidak juga dibongkar. saya selaku manajer mengatakan bahwa saya tidak mendapat surat edaran atau disuruh membongkar. lalu dengan arogan si petugas merasa tidak percaya dan mencari-cari bukti tanda tangan saya di daftar penerima surat edaran yang dibawanya. setelah dicari-cari tidak ketemu, maka si petugas memberikan surat edaran tersebut dan memberi saya deadline tiga hari untuk pembongkaran. padahal setelah dia beranjak dari tempat saya, ternyata baru saya ketahui kalau para tetangga diberi waktu tujuh hari plus ekstra tiga hari.

menurut petugas berdasarkan surat edaran tadi, tempat saya melanggar dengan cara memasang awning. ketika saya bertanya balik mengapa awning dilarang, petugasnya mengatakan karena awning tidak sesuai dengan HO dan IMB. hal ini saya rasa konyol. awning dari polikarbonat jelas bukan termasuk bangunan, dan karena itu tidak perlu IMB. lagipula mengenai HO, saya rasa awning tempat saya tidak melanggar HO dimana HO bangunan sudah sesuai peruntukannya, dan areal parkir juga tidak terganggu dengan awning tempat saya karena awning tersebut digantung, tidak menggunakan tiang. awning juga terletak diantara lantai 2 dan 3, sehingga sama sekali tidak mengganggu. bahkan tidak akan terlihat kecuali anda sedang melihat ke atas. panjang awning juga cuma 1,5 meter.

ketika saya mengajukan keberatan-keberatan tadi, mereka berkilah bahwa awning tadi tetap saja melanggar perda No. 8/2000 mengenai Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan, dan Keapikan dalam Kota Bandarlampung. tetapi, dalam surat edaran tidak dicantumkan apa bunyi perda tersebut, dan saya juga tidak diberi lampiran perda yang seharusnya disertakan. lalu darimana saya mengetahui apa bunyi perda nomer 8 tersebut? ketika saya menanyakan apa bunyi aturan ini, si petugas sepertinya tidak mengerti, dan hanya mengatakan "ya tentang ini" sambil menunjuk kata-kata "Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan, dan Keapikan dalam Kota Bandarlampung". lalu bagaimanakah pembinaan, ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan dan keapikan yang dimaksud? seperti apakah peraturannya? kalau ada yang tahu bunyi perda ini, tolong diposting disini, karena ini sangat membantu.

lagipula ketika tadi saya baca2 artikel salah satu koran di bandarlampung mengenai penertiban awning ini, ternyata kepala Dinas Tata Kota bandarlampung sendiri mengatakan bahwa sebetulnya awning itu boleh, dengan syarat digantung (tanpa tiang), menghadap jalan dengan panjang tidak lebih dari 1,5 meter, dan tidak mengganggu fungsi lahan parkir. lalu dimananya dari awning saya yang salah? kalau salahnya karena perda nomer 8 tadi, mengapa aturan dari Distako bertentangan?


-------------------------------------------------------------------


sekian dulu hal-hal yang saya ingat dan ingin saya diskusikan disini, apabila ada yang mengerti soal hukum, peraturan dan perundangan disini boleh dong minta diskusi dan pendapatnya, karena saya lihat pak wali ini banyak tingkah, sering bikin peraturan-peraturan tidak masuk akal dan sering juga bertindak seenaknya seperti diktator. tidak jarang saya lihat berita-berita mengenai tindakan konyol pak wali seperti kasus adu mulut dengan wakilnya, pembuatan kartu jamkes dengan mencantumkan foto dia dan istrinya yang sama sekali tidak berkaitan, dan masih banyak lagi.
jalumahensa - 15/02/2012 07:38 PM
#2

Menurut ane sih praturan na bner tpi hrus di sosialisasikan kepada seluruh masyarakat lampung agar tidak ada yang melanggar.

BTW ane Pertamax
chAotic blAck - 15/02/2012 08:17 PM
#3

Quote:
Original Posted By jalumahensa
Menurut ane sih praturan na bner tpi hrus di sosialisasikan kepada seluruh masyarakat lampung agar tidak ada yang melanggar.

BTW ane Pertamax


bener yang mana? bener di mananya? tolong diperjelas. kalo bener semua saya rasa tidak mungkin, lha udah ada beberapa peraturan yang jelas2 salah seperti soal lampu jalan.
nauzah - 15/02/2012 08:35 PM
#4

maaf gan...
kalo kita diskusikan disini gak akan ada hasil kongkrit terhadap aturan tersebut..
lebih baik agan sampaikan pendapat agan ke Media setempat or langsung ke DPRD
biar para media meliput or anggota DPRD meninjau ulang kebijakan2 pemprov tersebut...
chAotic blAck - 16/02/2012 09:45 AM
#5

Quote:
Original Posted By nauzah
maaf gan...
kalo kita diskusikan disini gak akan ada hasil kongkrit terhadap aturan tersebut..
lebih baik agan sampaikan pendapat agan ke Media setempat or langsung ke DPRD
biar para media meliput or anggota DPRD meninjau ulang kebijakan2 pemprov tersebut...


justru saya masih kurang paham dan tidak punya bukti kongkrit berupa dasar hukum soal keluhan saya diatas, makanya saya mau berdiskusi disini sebelum (mungkin) nantinya masalah ini disampaikan ke media.

tidak mungkin kan saya menuduh tanpa dasar hukum / bukti yang kuat?
bulegendeng - 16/02/2012 09:54 AM
#6

peraturan peraturan baru yang dibuat akhir akhir ini emang aneh bin maksa banget
ayubaza - 16/02/2012 10:05 AM
#7

ane di tulang bawang jadi kurang ngefek ke ane gan
masalah siger ane setuju tiap ruko ada sigernya biar ada ciri khasnya seperti di jogja gan
jarwo2k7 - 16/02/2012 10:06 AM
#8

Quote:
1. penggusuran ruko di kawasan teluk betung (depan chandra supermarket)[/B] yang menurut saya aneh karena bangunan disana adalah milik warga dan bukan milik pemkot, dan alasan pemkot melakukan penggusuran adalah karena ingin melakukan peremajaan terhadap bangunan yang sudah tua. apa peremajaan bangunan saja sampai perlu membongkar dan mengusir paksa warga yang memilikinya? bukankah ini melanggar hak milik para warganya?

Melanggar hak milik warganya ? I don't think so
Bagaimana jika warga tersebut yang melanggar hak milik pemerintah ? Dan kalau pun warga tersebut yang melanggar terlebih dahulu, dan sesuai dengan kesepakatan ganti rugi bangunan untuk pemugaran. Kenapa tidak ?

Quote:
2. wajib memutar lagu daerah lampung di tempat-tempat makan / restoran. saya tidak pernah mendengar lagu daerah lampung, tapi dari yang saya dengar dari warga sekitar saya, lagu daerah lampung tidak cocok untuk rumah makan. lagipula apa hak pemkot mengatur apa yang dilakukan warganya didalam propertinya? apakah memutar lagu selain lagu daerah lampung adalah melanggar hukum? saya kira peraturan ini cukup konyol, dan sampai sekarang saya belum menemukan satupun rumah makan yang melaksanakan aturan ini.

Pemkot memang tidak mempunyai hak. Tapi apa salahnya jika hal tsb dilakukan sebagai salah satu pemeliharaan budaya lampung. Why not ?

Quote:
3A. soal pemasangan siger saya rasa sangat memaksa dan kurang bermakna. kalau memang alasan yang dikemukakan adalah untuk keindahan kota dan budaya lampung, harusnya ini bukan dijadikan peraturan (bersifat memaksa), tapi dijadikan himbauan (tidak memaksa). agar warga tertarik, pemkot bisa memberi insentif kepada para pelaksananya. tapi hal ini justru dipaksa, dan ini malah menimbulkan kesan seenaknya saja.

Itu hanya menurut sudut pandang Anda saja. Coba agan perhatikan ruko2x yang bertengger disepanjang jalan antasari, mulai dari sekitaran Pertamina antasari sampai Villa Citra. Sudah banyak yang memasang siger diatas rukonya. Itu rapih. Mereka membuka usaha ditanah lampung, dan mereka hrs menerima segala konsekuensinya terhadap hukum yang diberlakukan.

Quote:
3B.soal tempat sampah organik non-organik. saya rasa, peraturan ini kurang tepat. bentuk tempat sampah yang diminta adalah seperti yang kita sudah tahu, berupa bak sampah plastik/fiber dengan kaki berupa tiang besi berbentuk huruf T. ketika sebagian warga mulai melaksanakan peraturan ini, saya lihat banyak yang mengomel karena tempat sampah mereka hilang sebagian/seluruhnya. tempat sampah seperti ini tidak murah, dan menurut saya tidak efektif juga. lihat saja hasilnya, banyak warga yang memasang tempat sampah ini secara permanen (disemen/ditanam) dan mengelas besinya sehingga bak sampahnya tidak dapat dilepas. akhirnya petugas sampah kesulitan dalam mengosongkan bak sampah.
kalau di kota asal saya (surabaya), ada pengrajin yang membuat tong sampah dari ban-ban bekas, di-cat dan diberi tulisan pemisah organik dan non-organik. tempat sampah ini ringan dan murah, sehingga tidak ada yang berminat mencuri dan mudah dibersihkan/dikosongkan oleh petugas sampah. tapi di bandar lampung sini? maunya terlihat bagus, tapi mempersulit warga dan petugas kebersihan?

Kenapa bukan Anda saja yang mensosialisasikan problem ini, bahwa Lampung harus mencontoh Surabaya, jika hal ini memang Anda banding2xkan.

Quote:
3D.soal lampu penerangan. menurut aturan, lampu ini diwajibkan berupa lampu halogen 100 watt, disorotkan ke jalan. fungsinya adalah untuk menerangi jalan dan mengurangi tindak kejahatan di jalan-jalan gelap. lho, bukankah penerangan jalan adalah tugas pemkot? kok malah warga yang disuruh? ketika warga membayar listrik di PLN, tagihan yang dibayarkan sudah termasuk PPJ (Pajak Penerangan Jalan). nah, warga sudah melaksanakan kewajiban dengan membayar pajak penerangan jalan, tapi kok malah warga disuruh menerangi jalan sendiri? sementara yang saya lihat, sangat banyak lampu PJR (penerangan jalan raya) yang tidak berfungsi. lalu mau diapakan PPJ yang sudah dibayarkan warga?
warga sudah melaksanakan kewajiban, tapi pemkot bukannya ikut menjalankan kewajiban dengan memberikan hak penerangan jalan pada warganya, tetapi malah memberi kewajiban baru yang seharusnya dilakukan pemkot? benar-benar konyol.

Kenyataan yang dilapangan, tempat saya tinggal tidak ada yang keberatan dipungut iuran sebesar 30 ribu rupiah untuk pembelian lampu jalan. Toh itu lampu untuk kita bersama, dan kenapa hanya masalah yang bisa diselesaikan dengan musyawarah langsung Anda kait2xkan dengan pemerintah yang bersalah ?


ayubaza - 16/02/2012 10:14 AM
#9

Quote:
Original Posted By jarwo2k7
Melanggar hak milik warganya ? I don't think so
Bagaimana jika warga tersebut yang melanggar hak milik pemerintah ? Dan kalau pun warga tersebut yang melanggar terlebih dahulu, dan sesuai dengan kesepakatan ganti rugi bangunan untuk pemugaran. Kenapa tidak ?


Pemkot memang tidak mempunyai hak. Tapi apa salahnya jika hal tsb dilakukan sebagai salah satu pemeliharaan budaya lampung. Why not ?


Itu hanya menurut sudut pandang Anda saja. Coba agan perhatikan ruko2x yang bertengger disepanjang jalan antasari, mulai dari sekitaran Pertamina antasari sampai Villa Citra. Sudah banyak yang memasang siger diatas rukonya. Itu rapih. Mereka membuka usaha ditanah lampung, dan mereka hrs menerima segala konsekuensinya terhadap hukum yang diberlakukan.


Kenapa bukan Anda saja yang mensosialisasikan problem ini, bahwa Lampung harus mencontoh Surabaya, jika hal ini memang Anda banding2xkan.


Kenyataan yang dilapangan, tempat saya tinggal tidak ada yang keberatan dipungut iuran sebesar 30 ribu rupiah untuk pembelian lampu jalan. Toh itu lampu untuk kita bersama, dan kenapa hanya masalah yang bisa diselesaikan dengan musyawarah langsung Anda kait2xkan dengan pemerintah yang bersalah ?


mantap om jarwo
backlist - 16/02/2012 10:44 AM
#10

Quote:
Original Posted By jarwo2k7
Melanggar hak milik warganya ? I don't think so
Bagaimana jika warga tersebut yang melanggar hak milik pemerintah ? Dan kalau pun warga tersebut yang melanggar terlebih dahulu, dan sesuai dengan kesepakatan ganti rugi bangunan untuk pemugaran. Kenapa tidak ?


Pemkot memang tidak mempunyai hak. Tapi apa salahnya jika hal tsb dilakukan sebagai salah satu pemeliharaan budaya lampung. Why not ?


Itu hanya menurut sudut pandang Anda saja. Coba agan perhatikan ruko2x yang bertengger disepanjang jalan antasari, mulai dari sekitaran Pertamina antasari sampai Villa Citra. Sudah banyak yang memasang siger diatas rukonya. Itu rapih. Mereka membuka usaha ditanah lampung, dan mereka hrs menerima segala konsekuensinya terhadap hukum yang diberlakukan.


Kenapa bukan Anda saja yang mensosialisasikan problem ini, bahwa Lampung harus mencontoh Surabaya, jika hal ini memang Anda banding2xkan.


Kenyataan yang dilapangan, tempat saya tinggal tidak ada yang keberatan dipungut iuran sebesar 30 ribu rupiah untuk pembelian lampu jalan. Toh itu lampu untuk kita bersama, dan kenapa hanya masalah yang bisa diselesaikan dengan musyawarah langsung Anda kait2xkan dengan pemerintah yang bersalah ?


:2thumbup om jarwo .
ayo berlanjut lg diskusi nya
her - 16/02/2012 11:14 AM
#11

bisa jadi bahan seseran buat satpol pp
fckgen - 16/02/2012 11:35 AM
#12

Quote:
Original Posted By chAotic blAck


1. penggusuran ruko di kawasan teluk betung (depan chandra supermarket)

2. wajib memutar lagu daerah lampung di tempat-tempat makan / restoran

3. penetapan empat peraturan konyol. antara lain pemasangan siger, tempat sampah organik non-organik, drainase, dan lampu penerangan. peraturan-peraturan ini diberlakukan untuk para pemilik ruko.

3A. soal pemasangan siger saya rasa sangat memaksa dan kurang bermakna. kalau memang alasan yang dikemukakan adalah untuk keindahan kota dan budaya lampung, harusnya ini bukan dijadikan peraturan (bersifat memaksa), tapi dijadikan himbauan (tidak memaksa). agar warga tertarik, pemkot bisa memberi insentif kepada para pelaksananya. tapi hal ini justru dipaksa, dan ini malah menimbulkan kesan seenaknya saja.

3B. soal tempat sampah organik non-organik.



1. di cek dulu gan, itu tanah HM apa HGB, kl itu HM dan yg punya ternyata PT udah peraturannya sesuai UU Agraria badan hukum ga boleh beli tanah HM kl emg harus beli itu status harus di turunin jd HGB, kl ketauan PT beli tanah HM otomatis tanah jdi milik pemerintah

2. dan 3. Bro, lampung ini udh kehilangan budaya nya krn banyak orang-orang pendatang di sini, lampung = mini indonesia.. pernah ga kita denger anak2 muda skrg tu ngmg bahasa lampung? gw rasa jarang gw denger nya,, nah itu di khususkan walaupun mereka ga ngerti bhs lampung paling ga mereka tau gimana sih bahasa lampung itu.

soal pemasangan siger di tiap toko, "dimana bumi dipijak, disitu langit di junjung"

kotak sampah.. agan sering2 ke jakarta gan, liat disana kotak sampah ada 3 jenis, merah = organik, kuning = non organik, biru = gw lupa apa namanya
kapan lg lampung mau maju gan? kita kota yg paling deket sama jakarta tp knp jarang di lihat? kl ga sekarang mau kapan lg?

Sang Bumi Ruwai Jurai!
chAotic blAck - 16/02/2012 11:41 AM
#13

Quote:
Original Posted By jarwo2k7
Melanggar hak milik warganya ? I don't think so
Bagaimana jika warga tersebut yang melanggar hak milik pemerintah ? Dan kalau pun warga tersebut yang melanggar terlebih dahulu, dan sesuai dengan kesepakatan ganti rugi bangunan untuk pemugaran. Kenapa tidak ?

apa anda baca koran waktu kasus ini terjadi? warga yg melanggar gimana? lha itu jelas2 milik warga, ada IMB dan SHM nya. mananya yg hak milik pemerintah? waktu hal ini terjadi, banyak sekali laporan keluhan soal hal ini. dan rata2 warga disana mengeluhkan soal penggusuran yang terlalu memaksa dan ganti rugi yang tidak setimpal.

Quote:

Pemkot memang tidak mempunyai hak. Tapi apa salahnya jika hal tsb dilakukan sebagai salah satu pemeliharaan budaya lampung. Why not ?
kalau hal ini dilakukan sebagai himbauan, menurut saya ini masuk akal. tapi ini diberlakukan sebagai ATURAN (sifatnya memaksa). nah, tidak punya hak tapi kok memaksa?

Quote:

Itu hanya menurut sudut pandang Anda saja. Coba agan perhatikan ruko2x yang bertengger disepanjang jalan antasari, mulai dari sekitaran Pertamina antasari sampai Villa Citra. Sudah banyak yang memasang siger diatas rukonya. Itu rapih. Mereka membuka usaha ditanah lampung, dan mereka hrs menerima segala konsekuensinya terhadap hukum yang diberlakukan.
memang ide ini masuk akal, tapi cara penerapannya yang saya rasa tidak masuk akal, yaitu dengan paksaan dan ancaman penutupan/penyegelan tempat usaha. yang saya permasalahkan bukan pemasangan sigernya, tapi cara pelaksanaannya.

Quote:

Kenapa bukan Anda saja yang mensosialisasikan problem ini, bahwa Lampung harus mencontoh Surabaya, jika hal ini memang Anda banding2xkan.
saya tidak bermaksud membandingkan, saya hanya memberi salah satu contoh yang saya kira lebih logis, lebih murah dan lebih masuk akal.

Quote:

Kenyataan yang dilapangan, tempat saya tinggal tidak ada yang keberatan dipungut iuran sebesar 30 ribu rupiah untuk pembelian lampu jalan. Toh itu lampu untuk kita bersama, dan kenapa hanya masalah yang bisa diselesaikan dengan musyawarah langsung Anda kait2xkan dengan pemerintah yang bersalah ?

lalu bagaimana dengan PPJ yang sudah kita bayarkan? apa dibiarkan hilang begitu saja?
lagipula kenyataan lapangan yang anda paparkan tidak relevan. 30ribu rupiah untuk lampu jalan, tentu tidak sebanding dengan lampu halogen 100 watt yang harganya mahal. apalagi lampu halogen itu umurnya tidak lama, sebentar saja putus. lagipula daya yang dimakan sebesar 100 watt, kalau nyala tiap malam sesuai peraturan 12 jam (jam 18.00-06.00), berapa tagihan listrik yang harus dibayar? bukannya mengupayakan menghemat listrik, tapi malah memberatkan warga dan memboroskan listrik.

lagipula iuran 30ribu untuk lampu jalan, dapetnya lampu apa sih? kalo lampu neon, jangan dibandingkan deh.


---------------------------------

perlu saya tekankan, disini yang saya keluhkan bukan aturan atau maksudnya, tapi lebih mengarah ke cara penerapan aturannya yang menurut saya tidak benar dan terkesan arogan. maksudnya sudah betul, memperindah dan merapikan kota. tapi apakah cara penerapannya harus seperti itu? dengan ancaman-ancaman? hal ini justru malah menimbulkan kesan buruk dan arogan pada pemkot. apa tidak ada cara lain yang lebih simpatik?

kalau anda warga perumahan mungkin tidak merasakan, tapi coba anda tanya para pemilik ruko yang terkena peraturan ini, mereka semua rata2 tidak setuju dan keberatan dengan cara penerapan peraturan-peraturan baru ini.
jarwo2k7 - 16/02/2012 12:06 PM
#14

Quote:
apa anda baca koran waktu kasus ini terjadi? warga yg melanggar gimana? lha itu jelas2 milik warga, ada IMB dan SHM nya. mananya yg hak milik pemerintah? waktu hal ini terjadi, banyak sekali laporan keluhan soal hal ini. dan rata2 warga disana mengeluhkan soal penggusuran yang terlalu memaksa dan ganti rugi yang tidak setimpal.

Pemerintah melakukan penggusuran itu jelas sudah pasti ada maksudnya. Oke saya ambil satu contoh, perihal pelebaran jalan antasari sekitar tahun 2002/2003. Apa sesuai dengan ganti rugi yang disepakati ? Sebagian besar tidak. Tapi apa konsekuensinya ? Jalan Antasari agak lapang dan mengurangi kemacetan dari pada sebelumnya. Struktur kota sedikit tertata.

Quote:
kalau hal ini dilakukan sebagai himbauan, menurut saya ini masuk akal. tapi ini diberlakukan sebagai ATURAN (sifatnya memaksa). nah, tidak punya hak tapi kok memaksa?

Menurut pandangan saya, iya. Memang harus dipaksa. Coba agan cek lah. Siapa pemilik rumah makan Uda Sayang, Puti Minang, Raja Kuring, Citra Kuring, Rumah Kayu. Apa mereka keturunan asli Lampung ? Sebuah aturan/hukum memang/sebagian besar bersifat memaksa, memaksa mereka untuk mematuhinya agar satu tatanan berjalan dengan baik.

Quote:
memang ide ini masuk akal, tapi cara penerapannya yang saya rasa tidak masuk akal, yaitu dengan paksaan dan ancaman penutupan/penyegelan tempat usaha. yang saya permasalahkan bukan pemasangan sigernya, tapi cara pelaksanaannya.

Sebelum tempat usaha tsb disegel, pastinya sudah diberi surat peringatan atau sejenisnya. Wajar, kalau demi sebuah maskot diperjuangkan.

Quote:
saya tidak bermaksud membandingkan, saya hanya memberi salah satu contoh yang saya kira lebih logis, lebih murah dan lebih masuk akal.

Lebih murah ? Jikalau masyarakat yang bersangkutan tidak bermasalah dengan biaya yang dikeluarkan, kenapa kita harus mengusiknya ?

Quote:
lalu bagaimana dengan PPJ yang sudah kita bayarkan? apa dibiarkan hilang begitu saja?
lagipula kenyataan lapangan yang anda paparkan tidak relevan. 30ribu rupiah untuk lampu jalan, tentu tidak sebanding dengan lampu halogen 100 watt yang harganya mahal. apalagi lampu halogen itu umurnya tidak lama, sebentar saja putus. lagipula daya yang dimakan sebesar 100 watt, kalau nyala tiap malam sesuai peraturan 12 jam (jam 18.00-06.00), berapa tagihan listrik yang harus dibayar? bukannya mengupayakan menghemat listrik, tapi malah memberatkan warga dan memboroskan listrik.

lagipula iuran 30ribu untuk lampu jalan, dapetnya lampu apa sih? kalo lampu neon, jangan dibandingkan deh.

Gini loch, jika diperempatan terdapat 5 s/d 6 rumah yang nantinya akan menikmati cahaya lampu tsb, maka 30 ribu x 5 atau 6 kepala keluarga. Jadi sekitar 300 ribu dana untuk membeli lampu tsb.

---------------------------------

Quote:
perlu saya tekankan, disini yang saya keluhkan bukan aturan atau maksudnya, tapi lebih mengarah ke cara penerapan aturannya yang menurut saya tidak benar dan terkesan arogan. maksudnya sudah betul, memperindah dan merapikan kota. tapi apakah cara penerapannya harus seperti itu? dengan ancaman-ancaman? hal ini justru malah menimbulkan kesan buruk dan arogan pada pemkot. apa tidak ada cara lain yang lebih simpatik?

Kalau Anda kurang simpatik dengan cara penerapannya, silahkan tegur langsung kepada yang bersangkutan (petugas lapangannya).


chAotic blAck - 16/02/2012 12:52 PM
#15

Quote:
Original Posted By jarwo2k7
Pemerintah melakukan penggusuran itu jelas sudah pasti ada maksudnya. Oke saya ambil satu contoh, perihal pelebaran jalan antasari sekitar tahun 2002/2003. Apa sesuai dengan ganti rugi yang disepakati ? Sebagian besar tidak. Tapi apa konsekuensinya ? Jalan Antasari agak lapang dan mengurangi kemacetan dari pada sebelumnya. Struktur kota sedikit tertata.
maksud jelas ada. saya tidak pernah bilang tidak ada. tapi apakah cara penggusuran seperti itu benar? warga disuruh pindah, ruko dirobohkan dan dibangun ulang. kalau warga boleh menempati kembali ruko yang sudah dibangun ulang sih gpp, tapi ini tidak. jadi warga dipaksa pindah, tapi bukan untuk pelebaran jalan atau hal yang bermanfaat langsung bagi warga sekitar, tapi malah untuk membangun ulang ruko nya. hal ini justru terlihat seolah-olah pemkot merampas tanah warganya. kalau memang untuk renovasi dan pemugaran bangunan, kenapa bukan warga sana yang disuruh merenovasi dengan bantuan dana pemkot? kan sama saja untuk renovasi? toh dengan hal ini warga bisa balik menempati lagi rukonya setelah renovasi selesai. tapi yang terjadi di lapangan justru sebaliknya.


Quote:

Menurut pandangan saya, iya. Memang harus dipaksa. Coba agan cek lah. Siapa pemilik rumah makan Uda Sayang, Puti Minang, Raja Kuring, Citra Kuring, Rumah Kayu. Apa mereka keturunan asli Lampung ? Sebuah aturan/hukum memang/sebagian besar bersifat memaksa, memaksa mereka untuk mematuhinya agar satu tatanan berjalan dengan baik.

hukum/aturan ada batasannya dan ruang lingkup berlakunya. hukum/aturan pemkot tidak berlaku terhadap apa yang dilakukan pemilik suatu properti di dalam propertinya. walaupun mereka bukan orang asli lampung, tapi apa hak pemerintah mengatur lagu apa yang diputar di dalam properti mereka? toh itu tempat milik mereka, bukan tempat umum atau tempat milik pemerintah. kenapa pemilik rumah makan sampai diberi ancaman penutupan segala?

sampai saat ini, saya lihat akhirnya peraturan ini jadi angin lalu. peraturan ini tidak masuk akal, dan saya rasa tidak mungkin pemkot menutup semua rumah makan karena hal ini. bahwa tidak ada satupun yang melaksanakan, saya kira ini jadi satu bukti kuat kalau peraturan ini memang keterlaluan.


Quote:
Lebih murah ? Jikalau masyarakat yang bersangkutan tidak bermasalah dengan biaya yang dikeluarkan, kenapa kita harus mengusiknya ?
hah? anda pasti bukan pemilik ruko. coba tanya para pemilik ruko, apakah mereka tidak keberatan dengan biayanya. saya jamin mereka SEMUA keberatan, dan walaupun mereka menurut itupun dengan suatu keterpaksaan dan ketakutan tempat usahanya ditutup. saya heran darimana anda bisa bilang masyarakat ybs tidak bermasalah dengan biayanya, karena saya sendiri sudah survei para tetangga saya sesama pemilik ruko dan SEMUANYA bilang keberatan dengan tempat sampah semahal itu untuk ditaruh di luar gedung.


Quote:
Gini loch, jika diperempatan terdapat 5 s/d 6 rumah yang nantinya akan menikmati cahaya lampu tsb, maka 30 ribu x 5 atau 6 kepala keluarga. Jadi sekitar 300 ribu dana untuk membeli lampu tsb.
anda pernah baca peraturan di surat edarannya? di peraturan disebutkan, 1 ruko 1 lampu halogen 100 watt. jangan dibandingkan dengan 5 atau 6 kepala keluarga untuk satu lampu, terlalu berlebihan. lagipula di contoh yang anda sampaikan, kalau 1 lampu untuk 5-6 kepala keluarga, pasti anda bicara soal perumahan. kalau perumahan yang tidak berada di jalan raya memang tidak mendapat PJR, karena sesuai dengan namanya PJR hanya untuk jalan raya / jalan milik pemerintah. tidak bisa dibandingkan dengan ruko yang terletak di jalan raya.

lagipula yang jadi kontroversi di kasus ini adalah PJR yang seringkali mati dan/atau tidak terang, dimana ini kewajiban pemkot karena warga sudah melaksanakan kewajibannya. kok malah hak warga yang seharusnya jadi kewajiban pemkot, diputar-balikkan menjadi kewajiban warga yang jauh lebih mahal? pemkot tidak melaksanakan kewajiban dan malah merampas hak PJR warga, tapi justru menyuruh warga pasang lampu halogen dengan ancaman? kok seenaknya sendiri?


---------------------------------


Quote:
Kalau Anda kurang simpatik dengan cara penerapannya, silahkan tegur langsung kepada yang bersangkutan (petugas lapangannya).
saya udah capek berdebat dengan petugas lapangan (satpol PP) waktu mereka memberi edaran dan melakukan razia, mereka hanya bisa bilang "ini perintah atasan, kami hanya menjalankan tugas".
fckgen - 16/02/2012 03:02 PM
#16

Quote:
Original Posted By chAotic blAck



saya udah capek berdebat dengan petugas lapangan (satpol PP) waktu mereka memberi edaran dan melakukan razia, mereka hanya bisa bilang "ini perintah atasan, kami hanya menjalankan tugas".


Drpd ngmg disini ga ad yg baca, mending tulis surat lsg ke walikota
BLitzTama - 16/02/2012 03:25 PM
#17

      kemarin tread ini di lock di buka lagi
untuk menghindari debat karna sebatas diskusi kali yah
tp mungkin blm bisa menyelesaikan masalh ini hnya dgn diskusi


yang ada pada posting dgn argumentasi nya masing"
karna masalah ini antara pemkot dan masyarakat
jd pihak pemkot pun kemungkinan gk membaca diskusi ini


---
sekedar ingin menulis bukan maksud lain
gandoldmc - 16/02/2012 04:20 PM
#18

cihuy ada yang rame2 di sini ..
nyimak dulu deh sambil gelar tiker + ngopi di pojokan
jarwo2k7 - 16/02/2012 04:23 PM
#19

Quote:
maksud jelas ada. saya tidak pernah bilang tidak ada. tapi apakah cara penggusuran seperti itu benar? warga disuruh pindah, ruko dirobohkan dan dibangun ulang. kalau warga boleh menempati kembali ruko yang sudah dibangun ulang sih gpp, tapi ini tidak. jadi warga dipaksa pindah, tapi bukan untuk pelebaran jalan atau hal yang bermanfaat langsung bagi warga sekitar, tapi malah untuk membangun ulang ruko nya. hal ini justru terlihat seolah-olah pemkot merampas tanah warganya. kalau memang untuk renovasi dan pemugaran bangunan, kenapa bukan warga sana yang disuruh merenovasi dengan bantuan dana pemkot? kan sama saja untuk renovasi? toh dengan hal ini warga bisa balik menempati lagi rukonya setelah renovasi selesai. tapi yang terjadi di lapangan justru sebaliknya.

Asumsi saya, kemungkinan ruko yang nantinya dibangun akan disewakan dan dengan harapan dana/uang hasil sewa tsb dapat menambah APBD. Dengan mengesampingkan efek yang nantinya bakal terjadi pro/kontra atas penggusuran tsb. Cukup beralasan.

Quote:
hukum/aturan ada batasannya dan ruang lingkup berlakunya. hukum/aturan pemkot tidak berlaku terhadap apa yang dilakukan pemilik suatu properti di dalam propertinya. walaupun mereka bukan orang asli lampung, tapi apa hak pemerintah mengatur lagu apa yang diputar di dalam properti mereka? toh itu tempat milik mereka, bukan tempat umum atau tempat milik pemerintah. kenapa pemilik rumah makan sampai diberi ancaman penutupan segala?

sampai saat ini, saya lihat akhirnya peraturan ini jadi angin lalu. peraturan ini tidak masuk akal, dan saya rasa tidak mungkin pemkot menutup semua rumah makan karena hal ini. bahwa tidak ada satupun yang melaksanakan, saya kira ini jadi satu bukti kuat kalau peraturan ini memang keterlaluan.

Hal mengenai pemerintah mengatur suatu properti didalam properti kepemilikan, ada. Sample, tau tempat bilyard joker ? Itu milik pribadi, bukan perusahaan. Tetapi pemkot berhak menetapkan peraturan disana.

Quote:
hah? anda pasti bukan pemilik ruko. coba tanya para pemilik ruko, apakah mereka tidak keberatan dengan biayanya. saya jamin mereka SEMUA keberatan, dan walaupun mereka menurut itupun dengan suatu keterpaksaan dan ketakutan tempat usahanya ditutup. saya heran darimana anda bisa bilang masyarakat ybs tidak bermasalah dengan biayanya, karena saya sendiri sudah survei para tetangga saya sesama pemilik ruko dan SEMUANYA bilang keberatan dengan tempat sampah semahal itu untuk ditaruh di luar gedung.

Saya tidak harus memiliki ruko kan untuk menjawab diskusi ini ?


jalumahensa - 16/02/2012 04:34 PM
#20

Sabar gan..
tu kan cma mnurut ane doank.. Sorry klo menyinggung prasaan
Page 1 of 5 |  1 2 3 4 5 > 
Home > Kaskuser Regional > INDONESIA > SUMATERA > Lampung > [diskusi] Peraturan-peraturan baru oleh walikota bandar lampung, sudah benarkah?