BERITA DAN POLITIK
Home > CASCISCUS > BERITA DAN POLITIK > Tragis juga kalau sampai Kejadian, Pencapresan Prabowo Terganjal 'Presidential Thld'
Total Views: 1399
Page 1 of 2 |  1 2 > 

nandyaputr1 - 03/10/2012 11:27 PM
#1
Tragis juga kalau sampai Kejadian, Pencapresan Prabowo Terganjal 'Presidential Thld'
Pencapresan Prabowo Terganjal 'Presidential Threshold'
Wed, 03/10/2012 - 07:16 WIB

JAKARTA, RIMANEWS- Aturan presidential threshold (PT) sebesar 20 persen menjadi ganjalan yang membebani Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto untuk maju sebagai calon presiden. Gerindra pun berusaha menurunkan angka tersebut melalui usulan revisi UU Pilpres hingga uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jika usaha itu gagal, maka peluang terbesar Prabowo untuk bertarung di Pilpres 2014 hanya sebagai calon wakil presiden (cawapres). "Kalau PT tetap 20 persen maka Prabowo harus berhitung ulang. Kemungkinannya hanya bisa maju sebagai cawapres, kecuali Gerindra bisa menggenjot suara secara signifikan," kata pengamat politik dari PRIDE Indonesia, Agus Herta Sumarto, Selasa (2/10/2012) malam.

Menurut Agus, meski sebagai capres terpopuler dalam berbagai hasil survei akhir-akhir ini, namun belum ada partai lain di luar Gerindra yang menyatakan minatnya untuk mengusung Prabowo. Oleh karenanya perjuangan Gerindra untuk menurunkan PT harus maksimal. "Saya kira makanya pelemparan isu dari Gerindra bahwa penurunan nilai PT itu seolah-olah partai besar lawan partai kecil," imbuh Agus.

Agus menilai Prabowo berpotensi seperti Jokowi yang bisa memenangkan pertarungan meski didukung oleh partai kecil jika maju dalam pilpres. Namun dia tak melihat akan ada partai lain yang mau mengusung Prabowo sebagai capres jika perolehan suara Gerindra dalam pileg tak terlalu besar. "Partai-partai lain juga punya tokoh nasional sendiri," tutupnya
http://www.rimanews.com/read/20121003/77224/pencapresan-prabowo-terganjal-presidential-threshold


Amankan Prabowo, Gerindra Uji Materi UU Pilpres ke MK
Minggu, 30/09/2012 11:54 WIB

Jakarta Partai Gerindra akan mengajukan uji materiil UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Partai Gerindra ingin syarat pengajuan capres dipermudah. Pendaftaran uji materiil UU Pilpres ini akan dilakukan besok Senin 1 Oktober 2012 pukul 11.00 WIB di Gedung Mahkamah Konstitusi di Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta. Seperti siaran pers resmi yang diterima detikcom, Minggu (30/9/2012), para pemohon dalam uji materiil ini adalah Habiburokhman, Adhe Dwi Kurnia, M. Said Bakhri, Munathsir Mustaman. "Kami adalah WNI yang kebetulan anggota Partai Gerindra dan pendukung Prabowo Subianto untuk menjadi Presiden periode 2014-2019," kata Habiburokhman.

Pasal yang akan diuji adalah Pasal 9 yang mensyaratkan pasangan capres-cawapres hanya bisa diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki 20 persen kursi parlemen atau 25 persen suara sah secara nasional. "Menurut kami ketentuan pasal 9 ini jelas bertentangan dengan pasal 6 (a) ayat 1 UUD 1945 yang hanya menyebutkan capres - cawapres diusulkan oleh parpol peserta Pemilihan Umum, tanpa pembatasan berapa persen kursi partai tersebut di parlemen atau berapa persen suara sah partai tersebut secara nasional," paparnya.

Ketentuan Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 dianggap sebagai pintu masuk lahirnya kartel politik, yaitu kelompok partai politik tertentu yang menguasai politik kekuasan secara bersama atau bergiliran. Sehingga tidak memberi kesempatan kepada pihak-pihak lain untuk dapat bertarung memperebutkan kursi kepemimpinan nasional. "Harus diakui jika kartel politik merupakan bentuk kolusi antar elite politik yang akan meminimkan kekuatan oposisi, serta melindungi para elite tersebut dari mekanisme akuntabilitas. Meskipun secara hukum kartel politik sulit dibuktikan, namun secara politik kartel politk memiliki daya rusak yang amat besar," kata Habiburokhman.

Dengan Presidential Treshold (PT) yang 20 persen, menurutnya, politik Indonesia hanya akan dikuasai oleh pemimpin yang itu-itu saja, dari partai yang itu-itu saja dan bahkan dari keluarga yang itu-itu saja. Padahal sebagai negara besar dan majemuk, maka rakyat harus diberi kesempatan untuk memiliki banyak pilihan dalam menentukan pemimpin. "PT 20 persen adalah bentuk pengkhiatan terhadap semangat reformasi 1998, di mana pada saat itu gerakan mahasiswa dan rakyat menuntut perubahan politik dalam bentuk diimplementasikannya demokrasi multi partai kerakyatan sebagai koreksi terhadap pemerintahan orde baru yang anti demokrasi," kritiknya.

Dia juga menyebut parpol besar seperti Golkar, PD, dan PDIP yang mengisyaratkan menolak merevisi UU Pilpres adalah parpol yang menghalangi lahirnya pemimpin alternatif. Memang sempat beredar isu gencar bahwa penolakan revisi UU Pilpres untuk menjegal salah satu capres, termasuk Prabowo Subianto. "Kami harus katakan bahwa mereka yang menolak mendukung diubahnya PT 20 % adalah orang-orang atau partai politik yang berpola pikir sama dengan pemerintahan Orde Baru. Kita tentu ingat bagaimana Orde Baru bisa melanggengkan kekuasaannya hingga lebih 30 tahun dengan cara membuat peraturan perundang-undangan politik yang menghambat hadirnya pemimpin alternatif," tegasya.

Gerindra berharap Mahkamah Konstitusi dapat menafsirkan Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 menjadi : Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 3,5 % dari suara sah secara nasional. Dalam pengajuan uji materiil ini Gerindra akan meminta beberapa ahli Hukum Tata Negara seperti Saldi Isra, Endra Wijaya, Margarito Khamis untuk dapat memberikan keterangan di muka persidangan. Sementara bukti-bukti yang akan diserahkan adalah naskah UU Nomor 42 Tahun 2008 itu sendiri ditambah copy dari jurnal - jurnal politik internasional.
http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/12/10/02/mb9slq-soal-ambang-batas-pilpres-dpr-tung gu-putusan-mk

----------------

Capres-Cawapres 2014 yang perolehan suara parpol pendukung utamanya tak lebih 10% saat pemilu kelak ... memang sebaiknya ybs tahu diri sendiri sajalah, lebih baik mundur saja! Tak usah ngotot mencari-cari suara tambahan dengan berkoalisi. Sebab, kalau nanti berkoalisi, akhirnya parpol-parpol pendukung pasti meminta jatah menteri dan jatah jabatan Negara lainnya. Pada akhirnya kebiasaan seperti itu hanya menyisakan bentuk Pemerintahan yang banci, lembek, dan sarat dengan kepentingan politis dan bisnis daripada pejabat negaranya, teri=utama pejabat yang berasal dari orang parpol.

Memimpin NKRI itu tidaklah sama seperti menjadi Gubernur DKI Jakarta semata, seperti saat Jokowi-Ahok memenangkan pilkada DKI Jakarta. Jokowi-Ahok ternyata bisa menang meski tak didukung parpol mayoritas. Tapi kalau sekiranya provinsi DKI Jakarta itu adalah sebuah negara seperti Singapore, pasti sangatlah sulit bagi Jokowi-Ahok untuk menjalankan pemerintahannya, karena dukungan Parlemen sangat kecil. Pasti kelak kalau sudah jadi Presiden, akan banyak keputusan dan kebijakannya yang dijegal parpol di Parlemen kalau kebijakan itu tak menguntungkan parpol.
deniyok - 03/10/2012 11:35 PM
#2

wajar gan namanya juga politik saling menjegal wat kepentingan partai masing2 bukan wat bangsa
O*o*N - 03/10/2012 11:36 PM
#3

trus sapa yang di pilih ? bakrie ? surya paloh ? ato sapa ?


gw ga yakin mereka hapal pancasila
hoshigake - 04/10/2012 10:38 AM
#4

makanya sudah saatnya undang2 pemilihan presiden di revisi biar orang non parpol bisa ikut pilpres. kan kalo yg jadi presiden orang independen tentu dia bisa konsen/fokus membangun negara tanpa harus dibebani oleh partol....eh parpol
macucu - 04/10/2012 10:45 AM
#5

Quote:
Original Posted By hoshigake
makanya sudah saatnya undang2 pemilihan presiden di revisi biar orang non parpol bisa ikut pilpres. kan kalo yg jadi presiden orang independen tentu dia bisa konsen/fokus membangun negara tanpa harus dibebani oleh partol....eh parpol


tapi selama sistem kepartaian masih ada, dijamin pemimpin dari jalur independen akan tersandera di DPR/DPRD,,lha yang punya suara mayoritas di DPR aja (Demokrat),,presidennya gagal menggolkan kenaikan harga BBM apalagi calon independen, pasti ga bisa gerak tuh,,rencana kebijakannya dijegal terus di DPR/DPRD

kalo mau lebih revolusioner ya,,hapuskan saja sistem kepartaian
renjanarose - 04/10/2012 10:50 AM
#6

makanya, kl dukung prabowo jadi presiden ya konsekuensinya harus milih gerindra pas pemilu..... supaya prabowo bisa dapat tiket buat nyapres.....

kl dukung prabowo jadi presiden tapi ngga milih gerindra yaa gimana bisa dukung , wong nyalon aja ngga bisa krn suara parte pengsung blm cukup....
renjanarose - 04/10/2012 10:52 AM
#7

Quote:
Original Posted By macucu
tapi selama sistem kepartaian masih ada, dijamin pemimpin dari jalur independen akan tersandera di DPR/DPRD,,lha yang punya suara mayoritas di DPR aja (Demokrat),,presidennya gagal menggolkan kenaikan harga BBM apalagi calon independen, pasti ga bisa gerak tuh,,rencana kebijakannya dijegal terus di DPR/DPRD

kalo mau lebih revolusioner ya,,hapuskan saja sistem kepartaian


kl mo tetep berdemokrasi, parte harus tetep ada....
dan pilpres ngga ada jalur independen.... nyapres harus lewat partai dengan syarat2 tertentu.
wisnubali - 04/10/2012 10:58 AM
#8

Saya tidak tahu harus bicara apa, ga terbayang sapa capresnya ntar

cuma yang paling menjanjikan saat ini memang Pak Prabowo
S-60 - 04/10/2012 10:59 AM
#9

Yg gw heran, kenapa capres dr Independen ga diperbolehkan ???

Ada yg bisa jawab tanpa sarkasme terhadap anggota dewan dan pemerintah ???
KangPri - 04/10/2012 11:10 AM
#10

Quote:
Original Posted By nandyaputr1
Capres-Cawapres 2014 yang perolehan suara parpol pendukung utamanya tak lebih 10% saat pemilu kelak ... memang sebaiknya ybs tahu diri sendiri sajalah, lebih baik mundur saja! Tak usah ngotot mencari-cari suara tambahan dengan berkoalisi. Sebab, kalau nanti berkoalisi, akhirnya parpol-parpol pendukung pasti meminta jatah menteri dan jatah jabatan Negara lainnya. Pada akhirnya kebiasaan seperti itu hanya menyisakan bentuk Pemerintahan yang banci, lembek, dan sarat dengan kepentingan politis dan bisnis daripada pejabat negaranya, teri=utama pejabat yang berasal dari orang parpol.

Memimpin NKRI itu tidaklah sama seperti menjadi Gubernur DKI Jakarta semata, seperti saat Jokowi-Ahok memenangkan pilkada DKI Jakarta. Jokowi-Ahok ternyata bisa menang meski tak didukung parpol mayoritas. Tapi kalau sekiranya provinsi DKI Jakarta itu adalah sebuah negara seperti Singapore, pasti sangatlah sulit bagi Jokowi-Ahok untuk menjalankan pemerintahannya, karena dukungan Parlemen sangat kecil. Pasti kelak kalau sudah jadi Presiden, akan banyak keputusan dan kebijakannya yang dijegal parpol di Parlemen kalau kebijakan itu tak menguntungkan parpol.


Plutokrasi berbaju demokrasi, itulah yg terjadi dinegara kita....
Itulah kenapa , Wa Ode, Antasari, Jokowi-Ahok, Prabowo resistensinya gila gilaan. MG yg suap cek pelawat aja dapet 3 tahun bui, Udin entah, Wa Ode ? diatas 10 tahun sodara sodara :..

Antasari ? parah lagi

Bentar lagi Samad bakalan digituin kalo ga manut...


Konsekuensinya, kita harus besarin Gerindra kalo masi ada harapan buat Prabowo. Golput ga mbantu, karena suara golput masuknya ya ke yg punya akses sistem KPU kemarin ... Kalo yg pegang Dagumen ?...

Quote:
Original Posted By S-60
Yg gw heran, kenapa capres dr Independen ga diperbolehkan ???

Ada yg bisa jawab tanpa sarkasme terhadap anggota dewan dan pemerintah ???


Plutokrasi dasar jawabanya...
renjanarose - 04/10/2012 11:14 AM
#11

Quote:
Original Posted By S-60
Yg gw heran, kenapa capres dr Independen ga diperbolehkan ???

Ada yg bisa jawab tanpa sarkasme terhadap anggota dewan dan pemerintah ???


Menurut MK, permohonan Tanwir tidak bertentangan dengan konstitusi. “Tetap dalam mekanisme harus melalui partai politik dalam pencalonan,” tegas Ketua MK Mahfud MD.


gw pernah baca cmn blm nemu linknya, menurut mahfud md, mekanisme pencalonan melalui partai itu utk menghindari infiltrasi asing.

Bayangkan kl calon independen / perseorangan boleh maju, hanya dengan mensponsori satu orang saja, siapapun berpeluang utk "mengatur" negri ini.

Hal tsb akan lebih sulit jika mekanisme pencalonan melalui partai.
wisnubali - 04/10/2012 11:37 AM
#12

Quote:
Original Posted By KangPri
Plutokrasi berbaju demokrasi, itulah yg terjadi dinegara kita....
Itulah kenapa , Wa Ode, Antasari, Jokowi-Ahok, Prabowo resistensinya gila gilaan. MG yg suap cek pelawat aja dapet 3 tahun bui, Udin entah, Wa Ode ? diatas 10 tahun sodara sodara :..

Antasari ? parah lagi

Bentar lagi Samad bakalan digituin kalo ga manut...


Konsekuensinya, kita harus besarin Gerindra kalo masi ada harapan buat Prabowo. Golput ga mbantu, karena suara golput masuknya ya ke yg punya akses sistem KPU kemarin ... Kalo yg pegang Dagumen ?...



Plutokrasi dasar jawabanya...


:addfriends

ane paling was was waktu antasari berhasil di takluk kan , wa ode juga di sikat, tapi bersyukur banget 1 goal balasan dari rakyat tercipta lewat jokowi-ahok :addfriends

Kalau Prabowo entah lah , kita tunggu episode selanjutnya
Ban.N.Dot - 04/10/2012 11:46 AM
#13

dinegara ini ya begitu TS


namanya juga multy partai, mau gak mau perlu dukungan dari partai lain


dan gak mungkin jadi pemenang tunggal, kecuali dulu yah


ada sisi baik dan buruknya dual partai dan multi partai


multi itu nantinya juga akan tersaring sendiri..............tapi belom sekarang yah
jemsontarna - 04/10/2012 11:51 AM
#14

kalo mw dapat suara rakyat,, ya usaha donk,, ini koq bisanya cuma ngajuin ke MK ...
mengapa - 04/10/2012 11:59 AM
#15

politik itu busuk..
jakamalela76 - 04/10/2012 12:00 PM
#16

Emang banyak yang berharap dia jadi presiden?
Perkara kerusuhan 98 juga belum beres, kok mau nyalon.
udang_rebus - 04/10/2012 12:22 PM
#17

orang ini harus diganjal... mo jadi apa indonesia klo dipimpin orang ky beginian... banyak kasus kejahatannya di masa lalu ky mo kudeta habibi, keterlibatan kerusuhan 98 dll skrg aja cari perhatian publik lewat dukungan kpd jokowi ahok
Kangguruu - 04/10/2012 12:26 PM
#18

Quote:
Original Posted By jemsontarna
kalo mw dapat suara rakyat,, ya usaha donk,, ini koq bisanya cuma ngajuin ke MK ...


itu namanya usaha tonk.. logikanya ini indonesia, msh banyak suara rakyat yg dikelabui oleh partai besar krn belum tentu partai besar tsb bs menjalankan amanat rakyat! contoh kongkrit partai yg skrg berkuasa, pd awal kampanya menggembar-geborkan 'anti korupsi' ironisnya artis yg jd model iklan 'katakan tdk pd korupsi' tsb. skrg malah kesandung mslh korupsi
ope.kiki - 04/10/2012 12:31 PM
#19

klo emang mau nyalon ya usaha dong
jngan serasa didzalimi
itu derita elo

lu kira partai yang cuma dpt brp kursi diparlemen punya hak nyalon hanya krn alibi setiap warga negara punya hak nyalon??? Tai kucing itu bahasa politisi.
Daripada diturunin batas minimalnya, mending buka aja jalur independen.

gw lebih percaya jalur independen lebih baik drpd mega, prabowo cs
Lu Lagi Lu Lagi

ngejual kog ketegasan doang
punya masa lalu ga beres, punya jabatan tinggi cuma krn koneksi mertua

Prabowo oh prabowo
ran.sato - 04/10/2012 12:43 PM
#20

untuk kali ini ane masih cenderung ke golput di pilpres,
yang pasti ane anti sama orang orang yang jelas ngomong ngasal, apalagi yang udah kelihatan belangnya di pilkada DKI kemarin.
prabowo ya . . . kayanya di luar list ane juga ;)
kita lihat apakah ada calon lebih baik, sayang nunggu Jokowi nyalon masih lama 2019
Page 1 of 2 |  1 2 > 
Home > CASCISCUS > BERITA DAN POLITIK > Tragis juga kalau sampai Kejadian, Pencapresan Prabowo Terganjal 'Presidential Thld'