BERITA DAN POLITIK
Home > CASCISCUS > BERITA DAN POLITIK > Gaji Pegawai OJK Paling Rendah Rp 4 Juta, Bosnya Rp 154 Juta per Bulan. Kerjanya?
Total Views: 2010

kabeian - 18/10/2012 07:57 AM
#1
Gaji Pegawai OJK Paling Rendah Rp 4 Juta, Bosnya Rp 154 Juta per Bulan. Kerjanya?


Gaji Pegawai OJK Paling Rendah Rp 4 Juta, Bosnya Rp 154 Juta per Bulan
Rabu, 17/10/2012 12:42 WIB

Jakarta - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum menyetujui anggaran remunerasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pasalnya DPR memandang OJK belum menjelaskan secara rinci dan lengkap perihal penggunaan anggaran remunerasi tersebut. "Komisi XI belum menyetujui anggaran renumurasi dari OJK, karena OJK belum bisa menjelaskan secara detil mengenai indikator kinerjanya terhadap target-target yang menyangkut stabilitas dan pertumbuhan jasa industri keuangan nasional di tahun 2013 seperti yang diamanatkan pada pasal 4 UU OJK," ungkap Anggota DPR Arif Budimanta usai menghadiri rapat dengan OJK seperti disampaikan detikFinance, Rabu (17/10/2012).

Dijelaskan Arif, terkait anggaran operasional juga belum disetujui Komisi XI DPR karena OJK belum menjelaskan secara terperinci penggunaan anggaran tersebut dipakai untuk apa saja termasuk dalam rencana pembelian kenderaan operasional OJK beserta para pejabatnya. "Renumerasi OJK terdiri dari, Penghasilan, Tunjangan, Asuransi, Dana Pensiun, Pesangon, Imbalan Prestasi. Penghasilan tertinggi Rp 154 juta terendah Rp 4 juta," tegas Arif.

Menurutnya, gaji OJK antara yang tertinggi dengan terendah hampir 40 kali lipat perbedaannya. Berbeda jauh dengan penghasilan PNS yang hanya berbanding 1:5 antara yang terendah dengan yang teringgi (gol 1A dan golongan IVe). "Mengenai detil besarnya renumurasi untuk setiap pejabat sampai pegawai OJK belum bisa menjelaskan, mereka hanya meminta anggaran untuk renumurasi sebesar Rp 866,909 miliar," terangnya. "Perlu diingat sesuai UU OJK pada tahun 2013 pengawasan yang dilakukan oleh OJK baru hanya bidang pasar modal dan industri keuangan bukan bank. Anggaran untuk pengawasan terkait hal tersebut yang ada di Bapepam LK pada tahun 2012 sebesar Rp 120 miliar. Sedangkan anggaran secara keseluruhan yang diusulkan OJK adalah sebesar Rp 1,69 triliun," imbuh Politisi PDIP ini.

Arif meminta agar OJK memperbaiki kembali rencana kerja anggarannya agar sesuai dengan mandat UU OJK. Pada dasarnya, lanjut Arif, DPR ingin OJK menjadi lembaga terpercaya dan diakui dalam melakukan pengawasan, dan hal itu harus dimulai dari keseriusan dan niat baik dari OJK dalam menjalankan amanat UU. "Sehingga OJK ke depan menjadi lembaga pengawas yang benar-benar disegani dan terpercaya oleh indutsri keuangan," tutup Arif.
http://finance.detik..com/read/2012/10/17/123329/2064919/5/gaji-pegawai-ojk-paling-rendah-rp-4-juta-b osnya-rp-154-juta-per-bulan?991104topnews



Mahkamah Agung (MA) resmi melantik Dewan Komisioner dan anggota Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, Jumat (20/07). Dengan pelantikan tersebut, maka OJK dapat memulai tugasnya. TEMPO/Dasril Roszandi


Ini Pembagian Tugas Kepengurusan OJK
Kamis, 26 Juli 2012 | 21:30 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah resmi dilantik di hadapan Ketua Mahkamah Agung, sembilan pengurus Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini telah membagi tugas untuk menentukan fungsi dan wewenangnya. Susunannnya adalah sebagai berikut :

[*]Muliaman Dharmansyah Hadad selaku Ketua merangkap anggota
[*]Rahmat Waluyanto selaku Wakil Ketua dan Ketua Komite Etik
[*]Nelson Tampubolon selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan
[*]Nurhaida selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan
[*]Firdaus Djaelani selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya
[*]Ilya Avianti selaku Ketua Dewan Audit
[*]Kusumaningtuti SS selaku anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen
[*]Halim Alamsyah selaku anggota ex-officio dari Bank Indonesia
[*]Anny Ratnawati selaku anggota ex-officio dari Kementerian Keuangan.


Susunan kepengurusan tersebut sebenarnya tidak berbeda jauh dengan usulan presiden kepada DPR, kecuali untuk Wakil Ketua yang kini dijabat oleh Rahmat Waluyanto yang sebelumnya merupakan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan. Presiden, sebelumnya mengusulkan posisi Wakil Ketua diisi oleh Mulia P Nasution, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dan I Wayan Agus Mertayasa, mantan Wakil Direktur Bank Mandiri. Sayang kedua usulan tersebut tidak dapat dikabulkan karena tidak lolos dalam pemilihan Dewan Komisioner.

Rahmat menyatakan sebagai wakil ketua dia berbagi fungsi dengan Ketua,"Tetapi penetapan shared functions ini masih dalam proses pembahasan oleh Dewan Komisioner OJK," kata dia, Kamis (26/07). Sementara itu, sebagai Ketua Komite Etik ia bertugas untuk mendisiplinkan pejabat dan pegawai OJK. Tanggung jawab terbesarnya adalah membangun kapasitas organisasi OJK termasuk sumber daya manusianya menjadi regulator sektor jasa keuangan yang profesional dan kredibel dengan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dan integritas tinggi.

Saat ini, Dewan Komisioner masih melakukan pembahasan yang intensif untuk memutuskan tata cara penyelenggaraan Rapat Dewan Komisioner, tata cara penyusunan peraturan OJK, tugas pokok dan fungsi, pembentukan tim transisi dan mempersiapkan program sosialisasi OJK. Selain itu, Dewan Komisioner juga menetapkan lokasi sementara kantor OJK berada di Menara Sjafruddin Prawiranegara kompleks Perkantoran Bank Indonesia. Sementara itu, sebagian kegiatan Dewan Komisioner juga dapat dilakukan di kantor Bapepam LK.
http://www.tempo.co/read/news/2012/07/26/090419529/Ini-Pembagian-Tugas-Kepengurusan-OJK


Kemenkeu Janji Bakal Bangun Gedung OJK yang Layak
Jumat, 12/10/2012 18:00 WIB

Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menyiapkan gedung untuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di lokasi yang strategis. Gedung tersebut diharapkan dapat mencerminkan kredibilitas lembaga pengawas industri keuangan ini. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin saat ditemui di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Jumat (12/10/2012). "Nanti pada waktunya dia harus mencari bangunan yang memadai juga disuatu tempat dan gedungnya harus kita bangun, masak di Sentul atau di Bogor. Kan gak mungkin. Harus kita carikan di Jakarta ini yang sangat bagus," ujarnya.

Menurut Badaruddin, sampai gedung baru itu dibangun, pihak Kemenkeu akan memberikan fasilitas demi berlangsungnya operasional OJK. "Untuk sementara masih gunakan fasilitas yang ada. Kemenkeu akan pinjamkan gedung 16 lantai eks Bapepam itu, tetap kita izinkan pakai dan pinjamkan. Kemudian ada yang disewa dan adapula yang dipinjamkan Bank Indonesia (BI)," jelasnya.

Dukungan Kementerian Keuangan ini, lanjut Badaruddin, karena keinginan Menteri Keuangan menjadikan institusi ini sebagai sebuah lembaga yang disegani dunia keuangan. "Bapak Menteri sudah bertekad mendukung dan mengantarkan institusi baru ini sampai dia duduk benar menjadi organisasi profesional, kredibel, baik oleh masyarakat, pelaku industri dan dunia internasional," paparnya.

Saat ini, tahap pembangunan gedung baru masih dalam tahap perencanaan. Dengan demikian belum diketahui berapa besar dana yang diperlukan untuk pembangunan gedung tersebut. "Besaran pembangunan gedung belum tahu, yang ada baru biaya konsultan pembangunannya. Konsultan saja belum kerja maka belum tahu berapa harganya dan dia yang bisa ukur," tandasnya.
http://finance.detik..com/read/2012/10/12/180003/2061444/5/kemenkeu-janji-bakal-bangun-gedung-ojk-yan g-layak?

--------------

Orang OJK kok kayak tukang ojeg aja, belum juga kerja dan tunjukkan prestasi serta manfaat lembaganya, sudah minta 'setoran' duit yang banyak dan gede!
AkuCintaNanae - 18/10/2012 07:59 AM
#2

@TS TOLOL

masa dengan tanggung jawab yang begitu besar para karyawan OJK digaji kecil ??

mau lu apa ?? gaji mereka Rp 1.500.000 terus suruh mereka kerja semaksimal mungkin ??

orang2 OJK itu bisa aja cari kerjaan di tempat swasta dengan gaji yang lebih besar dari yang mereka terima di OJK

toh mereka adalah orang2 yg berkualitas

kalau orang macam TS yg cuma jadi mafia tret yah tau sendiri TOLOLnya kayak apaan tau
SognBeg - 18/10/2012 08:02 AM
#3

setuju TS TOLOL nih

ojek gak terima bayaran sebelum mengantarkan client bos
nego2 di awal sih memang ada tapi tetep bayarnya belakangan pas udah nyampe
itu berdasar pengalaman gw setiap naik ojek
AkuCintaNanae - 18/10/2012 08:07 AM
#4

mending gw nyampah di tret buatan mafia TRET

BEBASKAN BP KASKUS DARI MAFIA TRET BERBAYAR !!!




































































stoving - 18/10/2012 08:10 AM
#5

wah urusan ama anggota hewan lagi....masalah duwit lagi
priyatin - 18/10/2012 08:11 AM
#6

Quote:
Original Posted By SognBeg
setuju TS TOLOL nih

ojek gak terima bayaran sebelum mengantarkan client bos
nego2 di awal sih memang ada tapi tetep bayarnya belakangan pas udah nyampe
itu berdasar pengalaman gw setiap naik ojek


kirain trit tentag apaaan
ternyata bgebahas ojeg
ojeg aja ko repot

[youtube]2SJRFRO67sE[/youtube]
kabeian - 18/10/2012 08:14 AM
#7

Sedikit Menilik Otoritas Jasa Keuangan Menurut UU No. 21 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

I. Pendahuluan
Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (governance) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial serta ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan dan lain sebagainya yang menyangkut transaksi jasa keuangan diatur dalam undang-undang sektoral tersendiri, yaitu Undang-Undang tentang Perbankan, Pasar Modal, Usaha Perasuransian, Dana Pensiun, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sektor jasa keuangan lainnya. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi lahirnya UU ini selain pertimbangan Undang-Undang tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali dirubah, yakni ;

[*]Sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional merupakan salah satu komponen penting dalam sistem perekonomian nasional.
[*]Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan.
[*]Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antarlembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan
[*]Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan.


Harapan penataan melalui UU No.21 Tentang Otoritas Jasa Keuangan :

[*]Penataan dimaksud dilakukan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan.
[*]Agar pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi



II. Asas-Asas OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

[*]Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
[*]Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
[*]Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
[*]Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
[*]Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
[*]Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan
[*]Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

III. Dewan Komisioner OJK
Dewan Komisioner adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial, yang beranggotakan 9 (sembilan) orang. Kesembilan orang tersebut terdiri dari 7 (tujuh)? orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden, 1 (satu) ex-officio dari Bank Indonesia dan 1 (satu) ex-officio dari Kementerian Keuangan. Keberadaan Ex-officio ini dimaksudkan dalam rangka koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan

Tugas anggota Dewan Komisioner meliputi bidang tugas terkait kode etik, pengawasan internal melalui mekanisme dewan audit, edukasi dan perlindungan konsumen, serta fungsi, tugas, dan wewenang pengawasan untuk sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

IV. Tugas OJK
OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
[LIST=1]
[*]Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
[*]Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
[*]Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.



Dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan, OJK mempunyai wewenang:
1. Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi :

[*]Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
[*]Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (credit testing); dan standar akuntansi bank;
[*]Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: ?manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan pemeriksaan bank.



2. Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) yang meliputi :

[*]Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
[*]Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
[*]Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK
[*]Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
[*]Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
[*]Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
[*]Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
[*]Terkait Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) yang meliputi :
[*]Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
[*]Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
[*]Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
[*]Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
[*]Melakukan penunjukan pengelola statuter;
[*]Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
[*]Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
[*]Memberikan dan/atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.


http://pascasarjana-stiami.ac.id/2012/05/sedikit-menilik-otoritas-jasa-keuangan-menurut-uu-no-21-tent ang-otoritas-jasa-keuangan/
d137ers - 18/10/2012 08:35 AM
#8

Gua sempat tertarik dengan LOGO OJK yang mereka pakai. Itu logo jelas kagak sembarangan buatnya, pasti bikinnya habis ratusa jeti rupiah, dan di luar negeri pulak biasanya. Apa yang aneh? Itu gambar logo OJK, filosofi dan ideanya, kok mirip dengan 'eye illuminiati' yak? Coba lihat gambar dibawah ini, lalu buka spoiler dibawahnya.


Spoiler for Logo 'eye of illuminiate' dan logo OJK

Logo OJK




Sekarang lihat simbolnya illuminiati:










Di Indonesia, sebenarnya banyak pula yang pakai simbol ini:










Nah, kok digatuk-gatukkan?
Emangnya kenapa? kagak boleh?
Itu lembaga OJK kalau diperhatikan misi utamanya, adalah mau melindungi duit nasabah yang sudah kadung di putar di pasar modal atau pasar keuangan. Disebut dalam tujuan didirikannya OJK itu "banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan".

Pertanyaannya: siapa itu konsumen di sektor jasa keuangan?
Siapa lagi, kebanyakan adalah investor asinglah! atau orang berduit dari AS, Eropa dan negeri kaya lainnya. Dan anda pasti tahu sendiri, siapa kelompok yang 'paling berkuasa' di dalam mengatur lalu-lintas keuangan dan modal di dunia ini, bukan! Orang-orang jews itulah.

Orang Indonesia sendiri, meskipun mereka mulai kaya dan banyak duit, tetapi karena keyakinan agamanya yang mayoritas muslim, agak enggan bermain-main spekulasi di pasar uang dan pasar modal itu. Selain mengandung riba, spekulasi itu juga bermakna judi. Disana juga banyak unsur tipu-menipu (gharar) sehingga sebagian besar ulama Islam menganjurkan ummat Islam tidak mencari makan disana. Ini sekdar pandangan dan pendapat gua aja, boleh setuju dan boleh juga tidak setuju! OK?

Quote:

OJK Siap Jalankan 2 Program Perlindungan Nasabah Tahun Depan
Mon, 15 Oct 2012, 15:39 WIB

Edukasi dan perlindungan nasabah menjadi tantangan yang perlu dijawab oleh OJK. Kerugian masyarakat oleh lembaga jasa keuangan perlu diantisipasi.

Jakarta–Dalam upaya edukasi nasabah dan perlindungan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai 2 program untuk kerja OJK pada 2013. Program yang dimaksudkan itu berdasarkan 4 tugas komite perlindungan konsumen. Diharapkan awal 2013 komite edukasi dan perlindungan nasabah sudah mulai aktif beroperasi. “Untuk melindungi nasabah, maka ada 4 tugas komite perlindungan konsumen, yaitu memberikan informasi dan edukasi, market inteligence, pembelaan hukum, dan perlindungan “, kata Anggota Dewan Komisioner Kusumaningtuti S. Setiono, kepada wartawan, di Jakarta, Senin, 15 Oktober 2012

Menurut Titu, sapaan akrabnya, dalam melaksanakan fungsi dan tugas OJK melindungi dan mengedukasi nasabah, maka OJK bisa membentuk organ pembentuk untuk memperlancar fungsi dan tugas OJK. “Pembentukan organ yang dimaksudkan itu sudah diatur dan disebutkan dalam UU tentang OJK”, jelas Titu. Ia mengatakan, untuk menerapkan edukasi dan perlindungan konsumen, maka OJK mempunyai 2 program untuk OJK beroperasi di tahun 2013. Program yang dimaksud untuk membuat edukasi dan perlindungan konsumen bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. “Program yang kami maksud itu adalah rencana nasional strategy financial literacy, yang kami perkirakan akan mulai di tengah tahun 2013, dan membentuk financial customer care, yang kami perkirakan di triwulan III-2013″, jelas Titu.

Menurutnya, penerapan edukasi dan perlindungan konsumen harus bisa lebih baik lagi. Soalnya, hal demikian untuk meminimalisir produk lembaga jasa keuangan yang merugikan masyarakat secara umum. “Kita lakukan secara masif dan preventif, serta komprehensif. Persiapan sudah intens, maka dalam waktu dekat saya rasa edukasi dan perlindungan nasabah oleh OJK akan siap”, pungkas Titu
http://www.infobanknews.com/2012/10/ojk-siap-jalankan-2-program-perlindungan-nasabah-tahun-depan/
darknetwork - 18/10/2012 08:51 AM
#9

Quote:
Original Posted By d137ers
Gua sempat tertarik dengan LOGO OJK yang mereka pakai. Itu logo jelas kagak sembarangan buatnya, pasti bikinnya habis ratusa jeti rupiah, dan di luar negeri pulak biasanya. Apa yang aneh? Itu gambar logo OJK, filosofi dan ideanya, kok mirip dengan 'eye illuminiati' yak? Coba lihat gambar dibawah ini, lalu buka spoiler dibawahnya.



wah teori konspirasiyahudi lagi yah gan? tinggal disambung2in ke amerika sama freemason nih
scofflawcitizen - 18/10/2012 09:07 AM
#10

Quote:
Original Posted By d137ers
Gua sempat tertarik dengan LOGO OJK yang mereka pakai. Itu logo jelas kagak sembarangan buatnya, pasti bikinnya habis ratusa jeti rupiah, dan di luar negeri pulak biasanya. Apa yang aneh? Itu gambar logo OJK, filosofi dan ideanya, kok mirip dengan 'eye illuminiati' yak?


pasti bikinnya habis ratusan juta??? jangan bikin deh gan, kalo mau bahas konspirasi belajar dulu ilmu lainnya yang mau dijadiin objek teori konspirasi biar ga keliatan cetek ilmunya
s4n1m4n - 18/10/2012 09:32 AM
#11

Quote:
Original Posted By scofflawcitizen
pasti bikinnya habis ratusan juta??? jangan bikin deh gan, kalo mau bahas konspirasi belajar dulu ilmu lainnya yang mau dijadiin objek teori konspirasi biar ga keliatan cetek ilmunya


Biarkan saja, gan!
namanya juga diskusi dan tukar pandangan.
dan ini adalah KASKUS, free speech ...

jangan kayak si AkuCinta Nanae diatas, kenapa takut berdiskusi, lalu nyampah dengan menutupi halaman 'page one' dengan gambar-gambar yang tak ada relevansinya? Takut missi dibalik OJK itu di bahas kaskuser?

mereka yang tak sepaham dengan OJK, saya rasa antara lain karena mereka juga melihat informasi seperti yang ada di youtube sebelumnya!

[youtube]kJGNlkoSobk[/youtube]

[youtube]TSWn2m3CEZ8[/youtube]

[youtube]hv1bQ6wvVW4[/youtube]

[youtube]7T2Bwl6RxIA[/youtube]
dfajry - 18/10/2012 09:32 AM
#12

kagak jelas..ah
sambil ninggalin jejak
dewacuki - 18/10/2012 09:41 AM
#13

numpang buang peju di trit bayaran...
Berrsetubuh - 18/10/2012 09:43 AM
#14

OJK??
Organisasi Jembut Kriwul?
..A - 18/10/2012 09:57 AM
#15

dafuq i just read
------------------------------
biar pas empat kata gitu
naspletan - 18/10/2012 10:03 AM
#16

ya uda rejekinya mereka mungkin gan..ga usa ngiri deh TS
mau kaya ya usaha, kerja
s4nit0re - 18/10/2012 01:18 PM
#17

gaji ko lebih besar dari tukang ojeg?


orochikiryu - 18/10/2012 02:12 PM
#18

akucintananae ini mungkin salah satu pejabatnya, sampe nyampah nga jelaskaya gini, beda pendapat biasa bro...
bangsatSENSOR - 18/10/2012 02:20 PM
#19

OJK tuh apanya OVJ ya?

Ya biarin lah, TS sirik aja org digaji gede...
Home > CASCISCUS > BERITA DAN POLITIK > Gaji Pegawai OJK Paling Rendah Rp 4 Juta, Bosnya Rp 154 Juta per Bulan. Kerjanya?