DEBATE CLUB
Home > CASCISCUS > DEBATE CLUB > International Criminal Court / Mahkamah Pidana Internasional
Total Views: 935
Page 2 of 3 |  < 1 2 3 > 

jam21 - 21/06/2010 02:10 PM
#21

Quote:
Original Posted By prop1000
loe pikir pengadilannya kayak interogasi di kantor polisi apa?


tempat tersangka atau tawanan ditahan kan bukan di indonesia , apa aja bisa terjadi . kita smua tau bagaimana negara barat seperti amerika memiliki tekhnik dan tempat introgasi yg rahasia . tiap negara memiliki kepentingan untuk mengetahui kekuatan negara lainnya , terutama yg berpotensi menjadi negara besar seperti Indonesia
prop1000 - 21/06/2010 02:23 PM
#22

Quote:
Original Posted By jam21
tempat tersangka atau tawanan ditahan kan bukan di indonesia , apa aja bisa terjadi . kita smua tau bagaimana negara barat seperti amerika memiliki tekhnik dan tempat introgasi yg rahasia . tiap negara memiliki kepentingan untuk mengetahui kekuatan negara lainnya , terutama yg berpotensi menjadi negara besar seperti Indonesia


makanya dibaca dulu tuh link-nya. gw juga bar baca sich

copas:
Article 55
Rights of persons during an investigation
1. In respect of an investigation under this Statute, a person:
(a) Shall not be compelled to incriminate himself or herself or to confess guilt;
(b) Shall not be subjected to any form of coercion, duress or threat, to torture
or to any other form of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;
(c) Shall, if questioned in a language other than a language the person fully
understands and speaks, have, free of any cost, the assistance of a competent interpreter and such translations as are necessary to meet the requirements of fairness; and
(d) Shall not be subjected to arbitrary arrest or detention, and shall not be deprived of his or her liberty except on such grounds and in accordance with such procedures as are established in this Statute.
2. Where there are grounds to believe that a person has committed a crime within the jurisdiction of the Court and that person is about to be questioned either by the Prosecutor, or by national authorities pursuant to a request made under Part 9, that person shall also have the following rights of which he or she shall be informed prior to being questioned:
(a) To be informed, prior to being questioned, that there are grounds to believe that he or she has committed a crime within the jurisdiction of the Court;
(b) To remain silent, without such silence being a consideration in the
determination of guilt or innocence;
(c) To have legal assistance of the person's choosing, or, if the person does not
have legal assistance, to have legal assistance assigned to him or her, in any case where the interests of justice so require, and without payment by the person in any such case if the person does not have sufficient means to pay for it; and
(d) To be questioned in the presence of counsel unless the person has voluntarily waived his or her right to counsel.
tatac - 21/06/2010 03:58 PM
#23

Quote:
Original Posted By jam21
isinya statuta roma itu apa ?


Statuta Roma
1998 yang menetapkan pembentukan Mahkamah Pidana Internasional. Adapun
yurisdiksi dari Mahkamah Pidana Internasional adalah mengadili para pelaku
pelanggar HAM berat yang melakukan Kejahatan Genosida, Kejahatan Terhadap
Kemanusiaan, Kejahatan Agresi dan Kejahatan Perang


_______________________


perlu gan
pretenderz - 21/06/2010 04:55 PM
#24

ijin mejeng peki 2 aja..

TS nya anoa ya..
vellip. - 21/06/2010 05:03 PM
#25

Quote:
Original Posted By prop1000
bisa kasih contoh yang mana?
ingat lho ICC bekerja berdasarkan ratifikasi. kalau belum diratifikasi kayak di indo yah gak bisa berlaku.

nich 111 negara yang udah meratifikasi:
Spoiler for 'country list'

A
Afghanistan
Albania
Andorra
Antigua and Barbuda
Argentina
Australia
Austria

B
Bangladesh
Barbados
Belgium
Belize
Benin
Bolivia
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Brazil
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi

C
Cambodia
Canada
Central African Republic
Chad
Chile
Colombia
Comoros
Congo
Cook Islands
Costa Rica
Croatia
Cyprus
Czech Republic

D
Democratic Republic of the Congo
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic E
Ecuador
Estonia

F
Fiji
Finland
France

G
Gabon
Gambia
Georgia
Germany
Ghana
Greece
Guinea
Guyana

H
Honduras
Hungary

I
Iceland
Ireland
Italy

J
Japan
Jordan

K
Kenya

L
Latvia
Lesotho
Liberia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg

M
Madagascar
Malawi
Mali
Malta
Marshall Islands
Mauritius
Mexico
Mongolia
Montenegro

N
Namibia
Nauru
Netherlands
New Zealand
Niger
Nigeria
Norway

P
Panama
Paraguay
Peru
Poland
Portugal

R
Republic of Korea
Romania

S
Saint Kitts and Nevis
Saint Vincent and the Grenadines
Samoa
San Marino
Senegal
Serbia
Sierra Leone
Slovakia
Slovenia
South Africa
Spain
Suriname
Sweden
Switzerland

T
Tajikistan
The Former Yugoslav Republic of Macedonia
Timor-Leste
Trinidad and Tobago

U
Uganda
United Kingdom
United Republic of Tanzania
Uruguay

V
Venezuela

Z
Zambia


amerika emang belum meratifikasi sich

apa hubungannya sama kerahasiaan negara?

pengadilan HAM juga khan mengungkap kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi. tapi gak berdaya sama tekanan militer yang melindungi korps-nya.


terus apakah nanti tidak takut menjadi intervensi asing terhadap masalah dalam negeri, bukankah kita negara yang merdeka bebas dan berdaulat. Jika seperti itu masihkah ada kedaulatan penuh atas negara kita terhadap semua isinya.
vellip. - 21/06/2010 05:04 PM
#26

Quote:
Original Posted By pretenderz
ijin mejeng peki 2 aja..

TS nya anoa ya..


mungkin

udah kagak nongol batang idungnya lagi nih
prop1000 - 21/06/2010 05:23 PM
#27

Quote:
Original Posted By vellip.
terus apakah nanti tidak takut menjadi intervensi asing terhadap masalah dalam negeri, bukankah kita negara yang merdeka bebas dan berdaulat. Jika seperti itu masihkah ada kedaulatan penuh atas negara kita terhadap semua isinya.

berdaulat penuh bukan berarti seenaknya melakukan genocide ataupun kejahatan terhadap kemanusiaan.
udah ada 111 negara yang meratifikasi. jadi sebenarnya isu yang loe angkat gak relevan.

tapi coba liat negara2 besar usa, rusia, china, India, gak ada yang meratifikasi

belum lagi negara2 bermasalah kayak Irak, Iran, korut, israel, somalia, rwanda juga gak meratifikasi.

masih jauh memang perjalanan menuju dunia yang damai.
vellip. - 21/06/2010 05:26 PM
#28

Quote:
Original Posted By prop1000
berdaulat penuh bukan berarti seenaknya melakukan genocide ataupun kejahatan terhadap kemanusiaan.
udah ada 111 negara yang meratifikasi. jadi sebenarnya isu yang loe angkat gak relevan.

tapi coba liat negara2 besar usa, rusia, china, India, gak ada yang meratifikasi

belum lagi negara2 bermasalah kayak Irak, Iran, korut, israel, somalia, rwanda juga gak meratifikasi.

masih jauh memang perjalanan menuju dunia yang damai.


amerika sendiri prop yang merupakan pelanggar HAM berat numero uno di seantero bumi ini bijimane kalo USA kan jelas intervensi nya ke negara2 lain lah kalo Indo paling banter juga ngancurin bangsa nya sendiri
prop1000 - 21/06/2010 05:30 PM
#29

Quote:
Original Posted By vellip.
amerika sendiri prop yang merupakan pelanggar HAM berat numero uno di seantero bumi ini bijimane kalo USA kan jelas intervensi nya ke negara2 lain lah kalo Indo paling banter juga ngancurin bangsa nya sendiri

yang namanya kemanusiaan itu sebenarnya sudah tidak mengenal batas negara.
cuman tatanan dunia saat ini saja yang membuat ada prosedur ratifikasi2 ini.

...imagine there's no country... kata john lennon.
vellip. - 21/06/2010 05:33 PM
#30

Quote:
Original Posted By prop1000
yang namanya kemanusiaan itu sebenarnya sudah tidak mengenal batas negara.
cuman tatanan dunia saat ini saja yang membuat ada prosedur ratifikasi2 ini.

...imagine there's no country... kata john lennon.


trus balik lagi ke kedaulatan sementara kedaulatan itu penting sebagai eksistensi dari negara tersebut , kalo buat negara yang sudah maju mungkin perkataan john lennon tersebut bisa di terima tapi bagaimana dengan negara berkembang seperti Indonesia yang notabene masih jauh tertinggal
prop1000 - 21/06/2010 05:48 PM
#31

Quote:
Original Posted By vellip.
trus balik lagi ke kedaulatan sementara kedaulatan itu penting sebagai eksistensi dari negara tersebut ,

kenapa sich loe bilang kedaulatan hilang kalau penjahat perang ataupun pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan diadili di mahkamah internasional? apanya yang hilang?
Quote:

kalo buat negara yang sudah maju mungkin perkataan john lennon tersebut bisa di terima tapi bagaimana dengan negara berkembang seperti Indonesia yang notabene masih jauh tertinggal

jadi maksud loe kemanusiaan kagak laku di negara berkembang seperti indonesia?
karena bodoh dan terbelakang, maling ayam sah2 aja digebukin sampai mampus?
karena bodoh dan terbelakang, mahasiswa yang coba menggagalkan RUU PKB di semanggi sah2 saja ditembaki?
bagaimana dengan kerusuhan priok, tragedi mei berdarah, G30S/PKI?
vellip. - 21/06/2010 05:59 PM
#32

Quote:
Original Posted By prop1000
kenapa sich loe bilang kedaulatan hilang kalau penjahat perang ataupun pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan diadili di mahkamah internasional? apanya yang hilang?

maksut gw : yang dimaksut dengan pemidanaan itu seperti contoh kasus di bawah ini :

"Gam melakukan perlawanan en mencoba melepaskan diri dari NKRI , lalu pemerintah Indonesia mengambil tindakan agresif dengan memburu en melenyapkan orang-orang tsb, jika dalam konteks pidana internasional hal ini termasuk kejahatan HAM kelas berat , terutama bagi PBB yang memegang ICCPR "hak manusia untuk hidup", jadi pihak luar bisa dengan leluasa mengontrol setiap kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang di lakukan di suatu teritorial sebuah negara "

Quote:
Original Posted By prop1000
jadi maksud loe kemanusiaan kagak laku di negara berkembang seperti indonesia?
karena bodoh dan terbelakang, maling ayam sah2 aja digebukin sampai mampus?
karena bodoh dan terbelakang, mahasiswa yang coba menggagalkan RUU PKB di semanggi sah2 saja ditembaki?
bagaimana dengan kerusuhan priok, tragedi mei berdarah, G30S/PKI?


bukan tentang kemanusiaan tapi yang dari tadi saya maksut adalah tentang Mahkamah Pidana Internasional yang akan di ratifikasi tersebut bagi negara berkembang , karena menurut saya itu terlalu intervensi kedaulatan dari suatu negara.
prop1000 - 21/06/2010 06:07 PM
#33

Quote:
Original Posted By vellip.
maksut gw : yang dimaksut dengan pemidanaan itu seperti contoh kasus di bawah ini :

"Gam melakukan perlawanan en mencoba melepaskan diri dari NKRI , lalu pemerintah Indonesia mengambil tindakan agresif dengan memburu en melenyapkan orang-orang tsb, jika dalam konteks pidana internasional hal ini termasuk kejahatan HAM kelas berat , terutama bagi PBB yang memegang ICCPR "hak manusia untuk hidup", jadi pihak luar bisa dengan leluasa mengontrol setiap kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang di lakukan di suatu teritorial sebuah negara "

aneh dech loe, yang namanya pelanggaran HAM berat yah bagusnya mudah dikontrol jadi orang gak sembarangan melakukannya dengan berlindung dibalik kekuasaan.

dan yang dituntut itu perorangan bukan negaranya.
Quote:

bukan tentang kemanusiaan tapi yang dari tadi saya maksut adalah tentang Mahkamah Pidana Internasional yang akan di ratifikasi tersebut bagi negara berkembang , karena menurut saya itu terlalu intervensi kedaulatan dari suatu negara.

jadi atas nama kedaulatan, seorang penjahat perang ataupun pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan lebih baik dilindungi?
vellip. - 21/06/2010 06:12 PM
#34

Quote:
Original Posted By prop1000
aneh dech loe, yang namanya pelanggaran HAM berat yah bagusnya mudah dikontrol jadi orang gak sembarangan melakukannya dengan berlindung dibalik kekuasaan.

dan yang dituntut itu perorangan bukan negaranya.

jadi atas nama kedaulatan, seorang penjahat perang ataupun pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan lebih baik dilindungi?


intinya sih gw lebih menghormati pengadilan di dalam negeri karena jika diratifikasi apakah ada jaminan agar tidak adanya INTERVENSI dari luar karena politik luar negeri seperti di dewan keamanan pbb sebagai contoh merupakan politik rimba dimana yang menjadi raja hutannya adalah yang mempunyai kekuatan
prop1000 - 21/06/2010 06:16 PM
#35

Quote:
Original Posted By vellip.
intinya sih gw lebih menghormati pengadilan di dalam negeri karena jika diratifikasi apakah ada jaminan agar tidak adanya INTERVENSI dari luar karena politik luar negeri seperti di dewan keamanan pbb sebagai contoh merupakan politik rimba dimana yang menjadi raja hutannya adalah yang mempunyai kekuatan

sayangnya ICC itu lembaga yang terpisah dari PBB.

dan kembali ditekankan, yang diadili itu oknumnya bukan negaranya.
kalau menghukum negara, ada sanksi PBB seperti embargo ini-itu.

libya malah pernah mengalaminya ketika tersangka teroris peledakan pesawat pan-am dilindungi kadafi.
vellip. - 21/06/2010 06:25 PM
#36

Quote:
Original Posted By prop1000
sayangnya ICC itu lembaga yang terpisah dari PBB.

dan kembali ditekankan, yang diadili itu oknumnya bukan negaranya.
kalau menghukum negara, ada sanksi PBB seperti embargo ini-itu.

libya malah pernah mengalaminya ketika tersangka teroris peledakan pesawat pan-am dilindungi kadafi.


faktanya :
Pengadilan mempunyai yuridiksi untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan ketika Kejahatan dilakukan dalam situasi yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional dan Dewan Keamanan PBB sudah mengajukan situasi tersebut ke muka Pengadilan berdasarkan bab 7 Piagam PBB.

Dan dewan Keamanan PBB dapat meminta Pengadilan untuk menginvestigasi situasi dimana satu atau lebih kejahatan telah dilakukan. Sementara seperti yang diketahui pemegang HAK VETO tetap di DK PBB itu siapa dan seperti di irak dan afghanistan bagaimana yang semula kejahatan tersebut dilakukan oleh sekelompok orang kini menjadi intervensi USA yang nyata terhadap negara tersebut. Inilah dampak buruknya tetapi jika diartikan secara materil memang tujuan dari ratifikasi Statuta Roma sangatlah mulia tetapi cara ataupun prosesnya masih banyak menguntungkan negara-negara maju
anoora - 23/06/2010 04:28 AM
#37

halo prop1000.. salam..

tanggapan untuk semua reply..
- Amerika??? kenapa takut sama USA?? emg ICC identik dgn USA? USA aja blm ratifikasi. ICC itu bkn Amerika.

- kedaulatan??? mekanisme penuntutan pelaku kejahatan yg termasuk ke dalam yurisdiksi ICC diutamakan oleh negara si pelaku. ingat, ada asas komplementaritas. ICC bukan untuk mengambil alih proses hukum, tp hny sbg pelengkap. ICC baru dapat menuntut si pelaku apabila negara ybs dianggap tidak mampu (inability) dan atau tidak mau (unwillingness) melakukan penuntutan thd warga negaranya yang menjadi pelaku pelanggaran berat HAM (genosida,kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, agresi). ICC juga hanya bisa menuntut atas kejahatan yg terjadi setelah negara ybs meratifikasinya (non-retroactive/tidak berlaku surut).

ICC untuk memajukan penegakan hukum di suatu negara. Sebagai dorongan untuk suatu negara menegakan hukum tanpa ada tekanan dari pemerintahan yg sedang berkuasa.
anoora - 23/06/2010 04:39 AM
#38

penegakan HAM dlm negara demokrasi merupakan conditio sine qua non. dan pelanggaran HAM merupakan jure gentium. jd permasalahan HAM bukan semata2 urusan dalam negeri suatu negara saja. tetapi sdh menjadi yurisdiksi universal yg menjadi perhatian masyarakat internasional.
prop1000 - 23/06/2010 11:12 AM
#39

Quote:
Original Posted By vellip.
faktanya :
Pengadilan mempunyai yuridiksi untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan ketika Kejahatan dilakukan dalam situasi yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional dan Dewan Keamanan PBB sudah mengajukan situasi tersebut ke muka Pengadilan berdasarkan bab 7 Piagam PBB.

Dan dewan Keamanan PBB dapat meminta Pengadilan untuk menginvestigasi situasi dimana satu atau lebih kejahatan telah dilakukan. Sementara seperti yang diketahui pemegang HAK VETO tetap di DK PBB itu siapa dan seperti di irak dan afghanistan bagaimana yang semula kejahatan tersebut dilakukan oleh sekelompok orang kini menjadi intervensi USA yang nyata terhadap negara tersebut. Inilah dampak buruknya tetapi jika diartikan secara materil memang tujuan dari ratifikasi Statuta Roma sangatlah mulia tetapi cara ataupun prosesnya masih banyak menguntungkan negara-negara maju

khan dah dibilang kalau PBB ngurusin negara sementara ICC ngurusin individu.
Quote:
Original Posted By anoora
halo prop1000.. salam..

tanggapan untuk semua reply..
- Amerika??? kenapa takut sama USA?? emg ICC identik dgn USA? USA aja blm ratifikasi. ICC itu bkn Amerika.

Quote:

- kedaulatan??? mekanisme penuntutan pelaku kejahatan yg termasuk ke dalam yurisdiksi ICC diutamakan oleh negara si pelaku. ingat, ada asas komplementaritas. ICC bukan untuk mengambil alih proses hukum, tp hny sbg pelengkap. ICC baru dapat menuntut si pelaku apabila negara ybs dianggap tidak mampu (inability) dan atau tidak mau (unwillingness) melakukan penuntutan thd warga negaranya yang menjadi pelaku pelanggaran berat HAM (genosida,kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, agresi). ICC juga hanya bisa menuntut atas kejahatan yg terjadi setelah negara ybs meratifikasinya (non-retroactive/tidak berlaku surut).

Quote:

ICC untuk memajukan penegakan hukum di suatu negara. Sebagai dorongan untuk suatu negara menegakan hukum tanpa ada tekanan dari pemerintahan yg sedang berkuasa.



I'M WITH STUPID - 23/06/2010 11:16 AM
#40




senyum aja ah biar keliatannya ngerti
Page 2 of 3 |  < 1 2 3 > 
Home > CASCISCUS > DEBATE CLUB > International Criminal Court / Mahkamah Pidana Internasional