BUSINESS BOARD
Home > CASCISCUS > BUSINESS BOARD > [ DISKUSI ] Yang ngerasa susah gara2 PAJAK
Total Views: 122321 Share : Facebook ShareFacebook Twitter ShareTwitter Google+ ShareGoogle+
Page 194 of 202 | ‹ First  < 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 >  Last ›

jarfajarfa - 18/04/2012 10:56 PM
#3861

Quote:
Original Posted By pabochorom


I. yang poin pertama bisa dua analisanya nih,
pertama
bayar pajak emang begitu juga koq.
Contoh gampang di suatu perusahaan, yang bayar pajak kan pegawainya, yang bikin laporannya bendahara perusahaannya. Perusahaannya laporan tiap bulan ke kantor pajak, dan laporan hasil setoran (potong pajak) pegawai selama setahun dibuat sama si bendahara jadilah 1721-A1nya..
Pegawainya laporan tahunan 'nyaris' gak ngitung apa2, cuma isi kolom identitas dan pindahin angka yg tumpek blek sama persis dari 1721nya, selesai

analisa kedua,
apa yang dimaskud agan maunya diitungiin petugas pajak gitu? alias official assessment.gitu
yakin mau?
masalah kategori apa itu 'penghasilan' luas loh gan. Bagus sih buat penerimaan negara tapi gak bagus buat kita2 pegawai, pasti banyak yg protes, hee..
Sederhana aj, coba liat banyak gak sih orang pegawai kantoran yg juga punya usaha/penghasilan sampingan dsb?
lalu coba liat klo lapor SPT tahunan pasti cuma ngaku sebagai karyawannya aja kan? mau nulis juga gak klo ada penghasilan lain2nya itu? pasti pada nggak mau
Nah klo petugas pajak yg nentuin, bisa kena tuh, membengkaklah tagihan pajak kita kita pegawai gini.. he




II. Ada banyak pelatihan belum tentu karena hal yang dilatih itu susah. Justru orang2 yg memberikan pelatihan itu tau celah2 apa yang bisa dibisnisin dengan menggambarkan kalau pajak itu susah dsb dibikinlah kursus. Bikin pelatihan - seminar kan jelas tujuannya apa.. ente bayar, dia dapet duit, dia senang, ente ngerti juga blom tentu..hehe, kidding.
Konsultan juga gitu, dia tau celah klo banyak orang rela bayar orang agar urusannya terima beres..

Sederhana aja, banyak tuh pelatihan microsoft office. Emang sesusah apa sih pake office?
Banyak tuh bikin SIM maunya bayar mahal aja yang penting terima beres. Emang se-menakutkan apa sih test SIM? banyak tuh kaskuser yg udah share klo bikin SIM jalur biasa ternyata fine2 aja

so think again, wisely!


yg ane bold tuh bikin ngakak
bener bgt tu gan..kalo msh baru belajar soal pajak trs dijelasin bejibun gt kalo pas sosialisasi pasti puyeng & ga mudeng.. D

mantap cara pandang agan..like this.. :2thumbup:

miradina - 25/04/2012 10:24 AM
#3862

Quote:
Original Posted By buatcintaku
gan
kalo laporan nihil di spt nya itu juga melampirkan ssp??
tak kudengar lagi, suara tawa disini
tak kulihat lagi, senyum kecil disni


Quote:
Original Posted By jarfajarfa
kaga usah gan..boros2in kertas aja.. ngakaks


25 perlu.

Quote:
Original Posted By cimidd
bagi agan semua nya ,
yang membutuhkan bantuan untuk pembuatan espt badan
silahkan saja hub ane ...
mumpung lagi bulan april ne ...

hub ke no 0852 74328500


buset...
ada orang ga tau diri, malahan jualan di sini.
norak banget nih orang.
billydekaskus - 27/04/2012 01:00 AM
#3863

double post
billydekaskus - 27/04/2012 01:02 AM
#3864

double post
billydekaskus - 27/04/2012 01:04 AM
#3865

Gan mau tanya nih:

Kalau kita sebagai pemegang saham perush singapore dan menerima dividen, apakah jika kita bawa uangnya ke indonesia kena pajak dividen lagi di indo?

Seperti kita ketahui pajak dividen di singapore adalah 0%

thanks
cxlhere - 28/04/2012 07:27 AM
#3866

Permisi Agan-2 mau nanya ni.
Dalam CV kan ada sekutu aktif dan sekutu pasif, nah sekutu aktif jelas statusnya sebagai karyawan karenanya punya NPWP.
CV juga punya NPWP.
Pertanyaan saya, sekutu pasif jika memiliki NPWP statusnya di "status usaha" pada NPWP sebagai apa?
Pajak apa saja yang dikenakan pada sekutu pasif?
Terima Kasih
Rush.Hour.1 - 28/04/2012 03:18 PM
#3867

gan numpang tanya nihh..
kira2 butuh brp lama yahh EMS untuk retur barang,soalnya dr pihak pengirim gak bisa rikuest retur,sy di jelasin sama pihak pos klo mau retur tunggu sampe 2 minggu soalnya klo brg gk dimbil selama 2minggu otomatis sama EMS dikirim balik ke pengirim.
ini udah satu bulan pengirim belum nerima brg nya.
pihak pos blg brg udah di retur.
yg bener yg mana yah gan ??
Houkuto - 29/04/2012 03:17 AM
#3868

Quote:
Original Posted By billydekaskus
Gan mau tanya nih:

Kalau kita sebagai pemegang saham perush singapore dan menerima dividen, apakah jika kita bawa uangnya ke indonesia kena pajak dividen lagi di indo?

Seperti kita ketahui pajak dividen di singapore adalah 0%

thanks


Kena Pajak bro di Indonesia.di anggap sebagai pengasilan luar negeri

Cara Menghitung Kreedit pajak nya

Jumlah Penghasilan Luar negeri X PPh terutang
Total Penghasilan (DN +LN)
Houkuto - 29/04/2012 03:24 AM
#3869

Quote:
Original Posted By cxlhere
Permisi Agan-2 mau nanya ni.
Dalam CV kan ada sekutu aktif dan sekutu pasif, nah sekutu aktif jelas statusnya sebagai karyawan karenanya punya NPWP.
CV juga punya NPWP.
Pertanyaan saya, sekutu pasif jika memiliki NPWP statusnya di "status usaha" pada NPWP sebagai apa?
Pajak apa saja yang dikenakan pada sekutu pasif?
Terima Kasih


NPWP Cv ada karena dia merupakan Badan usaha, NPWP Sekutu kan bisa sebagai pemegang saham kalo di perusahaan biasa

Sekutu Pasif kan bisa di Cantumkan pada 1771 -Lampiran V, sama kayak perusahaan biasa sebagai pemegang saham.
NPWP nya yah sebagai sekutu bro.

Pembagian Laba dari CV Bukan Objek Pajak, pada pelaporan orang Pribadi nya 1770/(S) pada Lampiran III. Penghasilan yang bukan objek pajak

CMIWW

Regards
stephengames - 29/04/2012 09:07 AM
#3870

Numpang tanya:

Kalo pajak itu bisa cek rekening pribadi kita engga?
jeannyjane - 29/04/2012 08:20 PM
#3871

ikut nyimak gan! berharap bisa jadi konsultan pajak handal nae
jarfajarfa - 30/04/2012 02:22 PM
#3872

Quote:
Original Posted By stephengames
Numpang tanya:

Kalo pajak itu bisa cek rekening pribadi kita engga?


kaga bisa kok gan..kecuali kalo lg dalam proses pemeriksaan..bisa diminta tuh rekening korannya.. \)

atau kalo punya banyaak utang pajak bisa diblokir rekeningnya.. D
Houkuto - 01/05/2012 07:43 AM
#3873

Quote:
Original Posted By stephengames
Numpang tanya:

Kalo pajak itu bisa cek rekening pribadi kita engga?


Selasa, 25 Oktober, 2011 - 08:49

JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Rabu (19/10), meneken kerjasama untuk mencegah tindak pencucian uang dan tindak pidana perpajakan. Dengan kerjasama ini, penyidik pajak diberi keleluasaan untuk meminta data PPATK tanpa melalui izin dari Menteri Keuangan dan Bank Indonesia (BI) seperti yang kini berlaku.

Selain memudahkan penyidikan pajak, kerjasama ini diharapkan bisa meningkatkan penerimaan perpajakan. Sebab Ditjen Pajak akan menambah peta potensi wajib pajak baru dari perusahaan dan orang pribadi. "Intinya nanti yang memiliki pendapatan kena pajak tapi dia tidak lapor bisa terjaring, tapi tentunya dengan menghormati hak-hak wajib pajak," kata Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany, Selasa (19/10).

Ruang lingkup kerjasama dengan PPATK ini meliputi enam hal, yakni pertukaran data dan informasi, perumusan peraturan perundang-undangan, penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana perpajakan, pengembangan sistem teknologi informasi, penugasan pegawai Ditjen Pajak pada PPATK, serta kajian, sosialisasi, penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan.

Berdasarkan catatan PPATK, dalam lima tahun terakhir ini, ada 58 kasus pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan, dan tahun ini ada 11 kasus serupa. Namun PPATK dan Ditjen Pajak menolak menyebutkan nilai total kasus tersebut. Tindak lanjut kasus tersebut juga tidak diketahui.

Modus pencucian

Kepala PPATK Yunus Husein mengungkapkan, biasanya kasus-kasus pencucian uang di Indonesia sebagian besar berkaitan dengan masalah perpajakan. Dari temuan PPATK, biasanya wajib pajak menyimpan uangnya di bank maupun nonbank sehingga penghasilannya sulit terlacak. “Misalnya dia membeli asuransi, lalu menjualnya. Membeli lagi yang lain, dan seterusnya,” ujar Yunus.

Namun pidana perpajakan yang paling sulit dilacak ketika dana disimpan di bank-bank luar negeri seperti di Swiss dan Singapura. “Tapi kedua negara itu saat ini sudah mulai melunak dan siap bekerja sama melacak tindak pidana pajak,” kata Yunus.

Sumber KONTAN di Ditjen Pajak yang sering menangani modus penghindaran pajak membenarkan, sebagian pelaku penghindaran pajak membelikan produk asuransi yang menjanjikan investasi alias unit link agar uang itu tidak masuk ke rekening pribadi. "Jika masuk ke rekening deposito atau tabungan di sini, itu masih bisa diketahui sehingga dia harus membayar pajak," kata si sumber.

Danny Septriadi, pengamat pajak dari Universitas Indonesia, menyatakan dengan MoU itu, Dirjen Pajak seharusnya akan lebih mudah mencari sumber-sumber penerimaan baru. Termasuk menjaring wajib pajak dari ekonomi illegal (underground economy) seperti bisnis perjudian. "Mereka main cash, tanpa pembukuan yang jelas," katanya.


source :
http://www.pajak.go.id/content/penyidik-pajak-akan-bisa-akses-langsung-data-ppatk-0
billydekaskus - 03/05/2012 11:57 PM
#3874

Quote:
Original Posted By Houkuto
Kena Pajak bro di Indonesia.di anggap sebagai pengasilan luar negeri

Cara Menghitung Kreedit pajak nya

Jumlah Penghasilan Luar negeri X PPh terutang
Total Penghasilan (DN +LN)


tadi ke kantor pajak tanya tentang masalah pendapatan dividen dari singapura, kata orang pajaknya jika kita lapor penghasilannya di indonesia sudah tidak kena pajak lagi dengan syarat:
- Sudah bekerja di singapore lebih dari 183 hari
- Ada surat kontrak kerja di perusahaan singapore

Walaupun dividen di singapore ke pajak 0%, tetap tidak dikenakan lagi di indonesia...

kalo kita ada surat kontrak kerja di singapore dan employment pass, seharusnya sudah cukup syaratnya ya tanpa kita berada di singapore selama 183 hari, atau orang pajak bisa cek??
htk - 04/05/2012 02:30 PM
#3875

Quote:
Original Posted By billydekaskus
tadi ke kantor pajak tanya tentang masalah pendapatan dividen dari singapura, kata orang pajaknya jika kita lapor penghasilannya di indonesia sudah tidak kena pajak lagi dengan syarat:
- Sudah bekerja di singapore lebih dari 183 hari
- Ada surat kontrak kerja di perusahaan singapore

Walaupun dividen di singapore ke pajak 0%, tetap tidak dikenakan lagi di indonesia...

kalo kita ada surat kontrak kerja di singapore dan employment pass, seharusnya sudah cukup syaratnya ya tanpa kita berada di singapore selama 183 hari, atau orang pajak bisa cek??


kalo status bro berada di indonesia (bukan di singapore 183 hari), berarti tetep kena pajak di indo
billydekaskus - 04/05/2012 08:23 PM
#3876

Quote:
Original Posted By htk
kalo status bro berada di indonesia (bukan di singapore 183 hari), berarti tetep kena pajak di indo


itu pajaknya pajak apa ya? pajak dividen atau pajak penghasilan biasa?
jkaasn - 04/05/2012 10:28 PM
#3877

Quote:
Original Posted By billydekaskus
tadi ke kantor pajak tanya tentang masalah pendapatan dividen dari singapura, kata orang pajaknya jika kita lapor penghasilannya di indonesia sudah tidak kena pajak lagi dengan syarat:
- Sudah bekerja di singapore lebih dari 183 hari
- Ada surat kontrak kerja di perusahaan singapore

Walaupun dividen di singapore ke pajak 0%, tetap tidak dikenakan lagi di indonesia...

kalo kita ada surat kontrak kerja di singapore dan employment pass, seharusnya sudah cukup syaratnya ya tanpa kita berada di singapore selama 183 hari, atau orang pajak bisa cek??


mungkin maksud dari kantor pajak yang bro maksud adalah PER-43 tahun 2011 pada pasal 12
Pasal 12

(1) Orang pribadi yang merupakan Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan merupakan subjek pajak luar negeri.
(2) Orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap merupakan subjek pajak dalam negeri apabila tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan salah satu dokumen tanda pengenal resmi yang masih berlaku sebagai penduduk di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
(3) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehubungan dengan pekerjaannya di luar Indonesia dan penghasilannya bersumber dari luar Indonesia, tidak dikenai Pajak Penghasilan di Indonesia.
(4) Dalam hal orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia, penghasilan tersebut dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

dan syaratnya bahwa dianggap sebagai wajib pajak luar negeri dapat diliat pada pasal 8 yg mengatakan :

Orang pribadi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri dianggap tidak bertempat tinggal di Indonesia apabila bertempat tinggal tetap di luar negeri yang dibuktikan dengan salah satu dokumen tanda pengenal resmi yang masih berlaku sebagai penduduk di luar negeri, yaitu:

Green Card,
identity card,
student card,
pengesahan alamat di luar negeri pada paspor oleh Kantor Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri,
surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, atau
tertulis resmi di paspor oleh Kantor Imigrasi negara setempat


kalo salah satu dokumen pendukung tersebut diatas tidak ada dan kurang dari 183 hari di luar negeri maka dianggap sebagai wajib pajak dalam negeri maka penghasilan dari luar negeri akan dikenakan pajak di indonesia misalnya deviden kena tarif pasal 17, mohon dikoreksi kalo salah
billydekaskus - 05/05/2012 09:15 AM
#3878

Quote:
Original Posted By jkaasn
mungkin maksud dari kantor pajak yang bro maksud adalah PER-43 tahun 2011 pada pasal 12
Pasal 12

(1) Orang pribadi yang merupakan Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan merupakan subjek pajak luar negeri.
(2) Orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap merupakan subjek pajak dalam negeri apabila tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan salah satu dokumen tanda pengenal resmi yang masih berlaku sebagai penduduk di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
(3) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehubungan dengan pekerjaannya di luar Indonesia dan penghasilannya bersumber dari luar Indonesia, tidak dikenai Pajak Penghasilan di Indonesia.
(4) Dalam hal orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia, penghasilan tersebut dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

dan syaratnya bahwa dianggap sebagai wajib pajak luar negeri dapat diliat pada pasal 8 yg mengatakan :

Orang pribadi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri dianggap tidak bertempat tinggal di Indonesia apabila bertempat tinggal tetap di luar negeri yang dibuktikan dengan salah satu dokumen tanda pengenal resmi yang masih berlaku sebagai penduduk di luar negeri, yaitu:

Green Card,
identity card,
student card,
pengesahan alamat di luar negeri pada paspor oleh Kantor Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri,
surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, atau
tertulis resmi di paspor oleh Kantor Imigrasi negara setempat


kalo salah satu dokumen pendukung tersebut diatas tidak ada dan kurang dari 183 hari di luar negeri maka dianggap sebagai wajib pajak dalam negeri maka penghasilan dari luar negeri akan dikenakan pajak di indonesia misalnya deviden kena tarif pasal 17, mohon dikoreksi kalo salah


thanks bro, jelas sekali keterangannya...

ada yang tau kalau di singapore bukti tempat tinggal nya apa? employment pass? permanent resident?

Gue nih diajak kerja sama dengan teman (orang indo tapi udah PR di singapore) untuk bikin company jasa web hosting, design, dll. Klien global (US, UK, dll)
Gue akan bikin employment pass di SG, tapi secara fisik gue tetap tinggal di Indo dan akan bolak balik aja ke SG. Karena kerjaan gue bisa remote kerjain dari Indo.

Gue di gaji dan bakal kena tax di SG, kalo ada dividend juga dapat dan bakal kena tax di SG juga.

Nah apakah dengen employment pass itu bisa menjadi bukti bahwa gue kerja disana? Nanti bakal ada juga surat kontrak kerja dari perush.

Dan apakah jika uangnya gue laporkan di Indo akan kena tax lagi?
Kalo engga di laporkan sih engga bakal ketauan kan, tapi kan nanti engga bisa beli property disini...

Contohnya gini: misalnya kita tinggal di bandung tapi dapet kerja di jakarta, kontrak rumah dan dapat domisili jakarta... tapi kita kan gampang tuh bolak-balik jakarta bandung.

thanks
Houkuto - 05/05/2012 12:31 PM
#3879

Sori Dopost
Houkuto - 05/05/2012 12:33 PM
#3880

Quote:
Original Posted By billydekaskus
thanks bro, jelas sekali keterangannya...

ada yang tau kalau di singapore bukti tempat tinggal nya apa? employment pass? permanent resident?

Gue nih diajak kerja sama dengan teman (orang indo tapi udah PR di singapore) untuk bikin company jasa web hosting, design, dll. Klien global (US, UK, dll)
Gue akan bikin employment pass di SG, tapi secara fisik gue tetap tinggal di Indo dan akan bolak balik aja ke SG. Karena kerjaan gue bisa remote kerjain dari Indo.

Gue di gaji dan bakal kena tax di SG, kalo ada dividend juga dapat dan bakal kena tax di SG juga.

Nah apakah dengen employment pass itu bisa menjadi bukti bahwa gue kerja disana? Nanti bakal ada juga surat kontrak kerja dari perush.

Dan apakah jika uangnya gue laporkan di Indo akan kena tax lagi?
Kalo engga di laporkan sih engga bakal ketauan kan, tapi kan nanti engga bisa beli property disini...

Contohnya gini: misalnya kita tinggal di bandung tapi dapet kerja di jakarta, kontrak rumah dan dapat domisili jakarta... tapi kita kan gampang tuh bolak-balik jakarta bandung.

thanks


Gini boz, yang diterangkan di Indonesia HTK itu kalau kita di anggap sebagai Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN), sedangkan jika boz masih tinggal di Indonesia
berarti masih di anggap sebagai WPDN.

Di Indonesia itu menganut sistem world wide income, artinya penghasilan dari luar negeri di akui sebagai penghasilan dan di perhitungkan dalam komponen perhitungan PPh orang pribadi. sedangkan kalau rugi tidak boleh di anggap sebagai pengurang PPh terutang.

Dalam contoh kasus yang boz kasih gak sebanding bos. kalo Indonesia - Singapore itu mencakup pendapatan 2 negara berbeda. sedangkan jakarta - Bandung itu sama2 negara Indonesia. Saran saya baca lagi tax treaty Indonesia singapore. kasus seperti boz mestinya sudah tercover, saya kurang ngerti international taxation

Kalau sistem birokrasi Indonesia online sebenernya pas minta perijinan saja sudah bisa terditeksi. tapi yah... gitu de...
Sistem perpajakan di Indonesia Self assessment jadi gak ada yang tau kalau kita gak melaporkan.
namun perlu di catat petugas pajak punya backingan UU yang baik namun implementasinya kita tau sendiri.
Page 194 of 202 | ‹ First  < 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 >  Last ›
Home > CASCISCUS > BUSINESS BOARD > [ DISKUSI ] Yang ngerasa susah gara2 PAJAK