Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menunjuk 140 BUMN untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).


Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukkan BUMN Sebagai Pemungut Pajak PPN dan PPnBM.

Menurut Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak Chandra Budi, dalam PMK tersebut dimuat tentang tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan dari PPN dan PPnBM yang wajib dilakukan BUMN atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh rekanan kepada BUMN.

Pemungutan dilakukan pada saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; penerimaan pembayaran; atau penerimaan pembayaran termin. PPN dan PPnBM yang telah dipungut wajib disetorkan kepada Kantor Pos/Bank Persepsi paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dimana BUMN terdaftar paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

"Ketentuan ini diberlakukan terhadap 140 (seratus empat puluh) BUMN yang terdaftar pada Kementerian BUMN (data per 11 Juni 2012) dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2012," ujarnya dalam siaran pers yang dikutip detikFinance, Rabu (20/6/2012).

"Seperti seluruh PTPN, Antam, Bukit Asam, Pertamina, PT Timah, Sucofindo, Krakatau Steel, BNI, Mandiri, BRI, BTN, dan seluruh Bank BUMN, BUMN Karya, Semua Pelindo, Semua Angkasa Pura, ASDP, Garuda," tambahnya.

Selain PMK tersebut, lanjut Chandra, pihak Ditjen Pajak tengah melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 yang mewajibkan instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi dan Pihak Lain untuk memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan ke Ditjen Pajak.

Instansi Pemerintah yang wajib memberikan data dan informasi perpajakan antara lain : Kementerian, Instansi pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten dan Instansi Pemerintah Lainnya, termasuk BUMN. Lembaga yang wajib memberikan data dan informasi antara lain : Lembaga Tinggi Negara, Lembaga pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten dan Lembaga Lainnya.

Sedangkan Asosiasi yang wajib memberikan data dan informasi terkait perpajakan diantaranya: Kadin, Himpunan Bank-Bank Milik Negara, Asosiasi Pengusaha Indonesia dan Asosiasi lainnya.

Original Posted By wanifx
[QUOTE=resan18s;711679453]gaji disini total gaji bruto gan....
nah yang 5% ini tarif untuk penghitungan upah harian (yang dibayar setiap hari) cek postingan ane sebelumnya ya..


Agan resan18s, thanks jawabannya. Ane mo perjelas kasusnya nih

Ane kerja di gaji harian, tapi emang bayarannya sebulan sekali, tepatnya 28 hari sekali. 28 hari berikutnya libur dan tidak dapat bayaran. Kemudian kerja lagi begitu seterusnya.

Nah klo estimasi stahun kan 6x terima gaji tuh, trus apakah perhitungan Pph21 tetep dikalikan 12 penghasilannya??? Bukankah hasil akhirnya akan jauh berbeda total penghasilan dengan di gaji 6x dalam jumlah pendapatan bruto setahun yang akan mengakibatkan jumlah pajak juga beda???

kemudian soal 5% x gaji yang saya tanya sebelumnya adalah soal PTKP
Disana ada disebutkan TUNJANGAN JABATAN 5% x Gaji, nah ini dari gaji mana, gaji pokok atau gaji bruto sebulan?

Terima kasih sebelumnya