BUSINESS BOARD
Home > CASCISCUS > BUSINESS BOARD > [ DISKUSI ] Yang ngerasa susah gara2 PAJAK
Total Views: 122321 Share : Facebook ShareFacebook Twitter ShareTwitter Google+ ShareGoogle+
Page 3 of 202 |  < 1 2 3 4 5 6 7 8 >  Last ›

ehuejuga - 10/09/2008 01:43 PM
#41

Permisi mau tanya lagi nih. Kalo bikin NPWP pribadi, misalkan kerjaannya jual beli laptop atau HP lewat kaskus atau forum lain. Penghasilan gak tetap gitu. Gimana cara bikin npwp nya?
Kan sekarang bisa online tuh, apa bisa diisi sendiri semua alias dikira2 sendiri?

Thanks
abahtr1972 - 10/09/2008 02:07 PM
#42

Quote:
Original Posted By ehuejuga
Permisi mau tanya lagi nih. Kalo bikin NPWP pribadi, misalkan kerjaannya jual beli laptop atau HP lewat kaskus atau forum lain. Penghasilan gak tetap gitu. Gimana cara bikin npwp nya?
Kan sekarang bisa online tuh, apa bisa diisi sendiri semua alias dikira2 sendiri?

Thanks


Kalo bikin NPWP aja sih gampang, klik aja ke http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=105
di situ ada file PPT untuk tahapan-tahapan pendafatarannya.
ehuejuga - 10/09/2008 04:28 PM
#43

Quote:
Original Posted By abahtr1972
Kalo bikin NPWP aja sih gampang, klik aja ke http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=105
di situ ada file PPT untuk tahapan-tahapan pendafatarannya.


Kalo itu saya ud tahu bro. Cuman masih butuh info lebih lanjut. Kita coba dengan skenario ini ya:

1. Si A punya penghasilan dari pekerjaan lepas, ya kalo di KTP disebut wiraswasta. Pekerjaannya jual beli gadget dan transaksi online atau offline. Penghasilan tidak tetap.

2. Si B bekerja di suatu perusahaan swasta, yang masih tergolong konvensional, perusahaan kecil. Gajinya 2.5 juta per bulan. Kantor tersebut menggaji secara konvensional, dengan cara cash atau transfer setiap bulan, tapi tidak ada bukti pemotongan pajak. Lama bekerja 2 tahun.

3. Si C bekerja di suatu perusahaan yang sama seperti B, tapi dia juga punya sampingan penghasilan seperti A.

Ketiganya belum pernah punya NPWP dan masih single, dan tidak pernah bayar pajak. Sekarang mereka ingin jadi warga yang baik taat pajak. Prosedurnya kalo mau bikin lewat internet, data2 apa saja yang harus disiapkan untuk masing2?
Kemudian biaya2 apa saja yang akan dibebankan untuk masing2?
Apakah pajak dari tahun2 sebelumnya yang belum dibayarkan juga harus dibayar?

Mohon penjelasannya \)
hulubalang_77 - 10/09/2008 04:53 PM
#44

Sehubungan dengan kewajiban buat NPWP Pribadi, bila yang bersangkutan itu
kerja di LN sebagai TKI, apa perlu bikin NPWP? Mengingat TKI tersebut sudah dipotong pajak oleh negara dimana tempat TKI tersebut bekerja. Mohon pencerahan.......


^^ ada email dari milist sebelah tapi blm ada yang jawab, mungkin di sini ada yang bisa jawab.


tia.
abahtr1972 - 10/09/2008 05:03 PM
#45

Quote:
Original Posted By ehuejuga
Kalo itu saya ud tahu bro. Cuman masih butuh info lebih lanjut. Kita coba dengan skenario ini ya:

1. Si A punya penghasilan dari pekerjaan lepas, ya kalo di KTP disebut wiraswasta. Pekerjaannya jual beli gadget dan transaksi online atau offline. Penghasilan tidak tetap.

2. Si B bekerja di suatu perusahaan swasta, yang masih tergolong konvensional, perusahaan kecil. Gajinya 2.5 juta per bulan. Kantor tersebut menggaji secara konvensional, dengan cara cash atau transfer setiap bulan, tapi tidak ada bukti pemotongan pajak. Lama bekerja 2 tahun.

3. Si C bekerja di suatu perusahaan yang sama seperti B, tapi dia juga punya sampingan penghasilan seperti A.

Ketiganya belum pernah punya NPWP dan masih single, dan tidak pernah bayar pajak. Sekarang mereka ingin jadi warga yang baik taat pajak. Prosedurnya kalo mau bikin lewat internet, data2 apa saja yang harus disiapkan untuk masing2?
Kemudian biaya2 apa saja yang akan dibebankan untuk masing2?
Apakah pajak dari tahun2 sebelumnya yang belum dibayarkan juga harus dibayar?

Mohon penjelasannya \)


Kalau untuk yang skenario 1:
1- daftar NPWP melalui e-registration
2- setelah isi semua form dan disend secara elektronik
3- setelah di send, print out formulir pendafataran dan SKT sementara (bagusnya dibikin file pdf-nya biar ada backup)
4- Hasil print-out dikirim ke Kantor Pajak dimana kita domisili dengan dilampiri:
- KTP, KK
- Surat Keterangan Domisili (biasanya dari Kelurahan)
- Surat Keterangan Tempat Kegiatan Usaha (biasanya ngurus di kelurahan sampai ke kecamatan)
5- tinggal tunggu aja sampai kita nanti dikirimin sama Ditjen Pajak Surat Keterangan Terdaftar dan Kartu NPWP

Kalau Skenario 2: prinsipnya sama, cuman karena dia dapat penghasilannya bukan dari pekerjaan bebas atau usaha, maka cukup KTP, KK, dan Surat Keterangan Domisili saja.

Kalau Skenario 3: prinsipnya sama dengan skenario 2, penghasilan sampingan cukup dilaporkan dalam SPT Tahunannya saja.

Setahu Gw tidak ada tuh biaya-biaya, Wong Ditjen Pajak butuh orang-orang untuk ber-NPWP koq. kalau ada biaya berarti non official.

Untuk tahun sebelum-sebelumnya kayaknya nggak ada kewajiban deh... soalnya seseorang punya kewajiban pajak setelah menjadi wajib pajak atau ber NPWP. Kecuali NPWP yang diterbitkan secara jabatan (diterbitkan oleh aparat, bukan dari permohonan oleh WP sendiri)

Smoga membantu Peace:
goldseeker - 10/09/2008 05:12 PM
#46

Quote:
Original Posted By hulubalang_77
Sehubungan dengan kewajiban buat NPWP Pribadi, bila yang bersangkutan itu
kerja di LN sebagai TKI, apa perlu bikin NPWP? Mengingat TKI tersebut sudah dipotong pajak oleh negara dimana tempat TKI tersebut bekerja. Mohon pencerahan.......


^^ ada email dari milist sebelah tapi blm ada yang jawab, mungkin di sini ada yang bisa jawab.


tia.


rasanya kalo sudah bayar PPh 21 di luar cuma perlu bukti aja deh dari negara yg bersangkutan
ini untuk menghindari pajak berganda.
abahtr1972 - 10/09/2008 05:24 PM
#47

Quote:
Original Posted By hulubalang_77
Sehubungan dengan kewajiban buat NPWP Pribadi, bila yang bersangkutan itu
kerja di LN sebagai TKI, apa perlu bikin NPWP? Mengingat TKI tersebut sudah dipotong pajak oleh negara dimana tempat TKI tersebut bekerja. Mohon pencerahan.......


^^ ada email dari milist sebelah tapi blm ada yang jawab, mungkin di sini ada yang bisa jawab.


tia.


CIIMW

Pajak di Negara kita ini menganut azas domisili dan azas sumber. Di UU PPh yang dimaksud Subyek Pajak disebutkan :
"Yang dimaksud dengan Subjek Pajak dalam negeri adalah :
a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak"

Kalau TKI sifatnya temporer dan secara domisili (dengan pengertian poin a) tetap di Indonesia, maka di masih termasuk Subyek Pajak dalam negeri maka atas penghasilan dari luar negerinya walaupun sudah dipotong pajak di LN tetap dihitung dengan mekanisme pengkreditan UU PPh Pasal 24.

Tapi kalau dia menetap di LN walaupun masih berstatus WNI, dia sudah tidak bisa dikategorikan selama tidak ada lagi keterangan yang membuktikan dia bertempat tinggal di Indonesia (seperti KTP, dll). soalnya dalam penjelasan ada kalimat : "Termasuk dalam pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. "
ehuejuga - 10/09/2008 05:29 PM
#48

Quote:
Original Posted By abahtr1972
Kalau untuk yang skenario 1:
1- daftar NPWP melalui e-registration
2- setelah isi semua form dan disend secara elektronik
3- setelah di send, print out formulir pendafataran dan SKT sementara (bagusnya dibikin file pdf-nya biar ada backup)
4- Hasil print-out dikirim ke Kantor Pajak dimana kita domisili dengan dilampiri:
- KTP, KK
- Surat Keterangan Domisili (biasanya dari Kelurahan)
- Surat Keterangan Tempat Kegiatan Usaha (biasanya ngurus di kelurahan sampai ke kecamatan)
5- tinggal tunggu aja sampai kita nanti dikirimin sama Ditjen Pajak Surat Keterangan Terdaftar dan Kartu NPWP

Kalau Skenario 2: prinsipnya sama, cuman karena dia dapat penghasilannya bukan dari pekerjaan bebas atau usaha, maka cukup KTP, KK, dan Surat Keterangan Domisili saja.

Kalau Skenario 3: prinsipnya sama dengan skenario 2, penghasilan sampingan cukup dilaporkan dalam SPT Tahunannya saja.

Setahu Gw tidak ada tuh biaya-biaya, Wong Ditjen Pajak butuh orang-orang untuk ber-NPWP koq. kalau ada biaya berarti non official.

Untuk tahun sebelum-sebelumnya kayaknya nggak ada kewajiban deh... soalnya seseorang punya kewajiban pajak setelah menjadi wajib pajak atau ber NPWP. Kecuali NPWP yang diterbitkan secara jabatan (diterbitkan oleh aparat, bukan dari permohonan oleh WP sendiri)

Smoga membantu Peace:



Thanks buat infonya, sorry ada yang belum jelas lagi. Setelah melakukan langkah2 di atas, mulai bayar pajaknya pas kapan nih bro? Apakah pajak dihitung mulai dari NPWP itu dibuat atau yang tahun2 sebelumnya dihitung juga sebagai pajak terutang?
hulubalang_77 - 10/09/2008 05:48 PM
#49

Quote:
Original Posted By abahtr1972
CIIMW

Pajak di Negara kita ini menganut azas domisili dan azas sumber. Di UU PPh yang dimaksud Subyek Pajak disebutkan :
"Yang dimaksud dengan Subjek Pajak dalam negeri adalah :
a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak"

Kalau TKI sifatnya temporer dan secara domisili (dengan pengertian poin a) tetap di Indonesia, maka di masih termasuk Subyek Pajak dalam negeri maka atas penghasilan dari luar negerinya walaupun sudah dipotong pajak di LN tetap dihitung dengan mekanisme pengkreditan UU PPh Pasal 24.

Tapi kalau dia menetap di LN walaupun masih berstatus WNI, dia sudah tidak bisa dikategorikan selama tidak ada lagi keterangan yang membuktikan dia bertempat tinggal di Indonesia (seperti KTP, dll). soalnya dalam penjelasan ada kalimat : "Termasuk dalam pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. "


thanks penjelasannya, jadi double pajaknya D
abahtr1972 - 10/09/2008 06:26 PM
#50

Quote:
Original Posted By hulubalang_77
thanks penjelasannya, jadi double pajaknya D


Enggak dong, kan ada mekanisme pengkreditan pajak Pasal 24
abahtr1972 - 10/09/2008 06:34 PM
#51

Quote:
Original Posted By ehuejuga
Thanks buat infonya, sorry ada yang belum jelas lagi. Setelah melakukan langkah2 di atas, mulai bayar pajaknya pas kapan nih bro? Apakah pajak dihitung mulai dari NPWP itu dibuat atau yang tahun2 sebelumnya dihitung juga sebagai pajak terutang?


Selama NPWP itu melalui proses inisiatif WP, Kewajiban Pajak muncul setelah NPWP dibuat. Jadi yang tahun2 lalu nggak akan diungkit-ungkit lagi.

Setelah kita dapat NPWP, biasanya akan muncul jenis-jenis pajak yang akan jadi kewajiban kita, PPh Pasal 25, PPh Pasal 21, PPh Pasal 29, atau yang lainnya. Nah ada pajak yang bersifat bulanan atau dikenal sebagai Pajak Masa (PPh pasal 21, 22, 23, 26) yang harus disetor dan dilaporkan setiap bulan ada juga yang sifatnya tahunan (PPh Pasal 29).
Kalau kita cuman pegawai yang nerima gaji doank, biasanya tidak ada kewajiban pajak masa jadi kita tunggu hingga akhir tahun baru kita setor dan kita lapor dalam SPT Tahunan.
Beda lagi kalau udah jadi Pengusaha Kena Pajak, dia wajib pungut PPN dari setiap penjualan dia dan dari PPN yang dipungut setelah dikurangi PPN yang dia bayar ke supplier kalau ada selirih lebih harus dibayar kelebihan pungutnya. Nah untuk yang PPN harus lapor tiap bulan pake SPT PPN Masa.

Mudah-mudahan jelas...
dmacrb - 10/09/2008 06:38 PM
#52

bro gw list ke index of forbis yach... biar yg butuh nyarinya ga beribet....D
ehuejuga - 10/09/2008 06:45 PM
#53

Quote:
Original Posted By abahtr1972
Selama NPWP itu melalui proses inisiatif WP, Kewajiban Pajak muncul setelah NPWP dibuat. Jadi yang tahun2 lalu nggak akan diungkit-ungkit lagi.

Setelah kita dapat NPWP, biasanya akan muncul jenis-jenis pajak yang akan jadi kewajiban kita, PPh Pasal 25, PPh Pasal 21, PPh Pasal 29, atau yang lainnya. Nah ada pajak yang bersifat bulanan atau dikenal sebagai Pajak Masa (PPh pasal 21, 22, 23, 26) yang harus disetor dan dilaporkan setiap bulan ada juga yang sifatnya tahunan (PPh Pasal 29).
Kalau kita cuman pegawai yang nerima gaji doank, biasanya tidak ada kewajiban pajak masa jadi kita tunggu hingga akhir tahun baru kita setor dan kita lapor dalam SPT Tahunan.
Beda lagi kalau udah jadi Pengusaha Kena Pajak, dia wajib pungut PPN dari setiap penjualan dia dan dari PPN yang dipungut setelah dikurangi PPN yang dia bayar ke supplier kalau ada selirih lebih harus dibayar kelebihan pungutnya. Nah untuk yang PPN harus lapor tiap bulan pake SPT PPN Masa.

Mudah-mudahan jelas...



Wah.. sudah tambah clear lagi bro.. Thanks for your info.
Kalo untuk kasus no. 1, dimana dia pekerja bebas, tapi nggak tetap penghasilannya, dan tidak mengenakan PPN di setiap transaksi, apakah juga akan dikenakan berbagai macam pajak?

Thanks in advance \)
abahtr1972 - 10/09/2008 07:35 PM
#54

Quote:
Original Posted By dmacrb
bro gw list ke index of forbis yach... biar yg butuh nyarinya ga beribet....D


Wah ... boleh tuch ... seneng bisa sharing beer:
abahtr1972 - 10/09/2008 07:39 PM
#55

Quote:
Original Posted By ehuejuga
Wah.. sudah tambah clear lagi bro.. Thanks for your info.
Kalo untuk kasus no. 1, dimana dia pekerja bebas, tapi nggak tetap penghasilannya, dan tidak mengenakan PPN di setiap transaksi, apakah juga akan dikenakan berbagai macam pajak?

Thanks in advance \)


Kalo cuman sendirian and nggak punya pegawai, mungkin cuma PPh Pasal 25 bulanannya, dan PPh Pasal 29 Tahunan. FYI, PPh 25 itu kayak cicilan pajak, diambil dari proyeksi PPh Tahunan pada tahun tersebut. Untuk WP baru ada hitungannya khusus, kalau WP lama biasanya Net Pajak terhutang Tahun lalu dibagi 12 bulan.
ehuejuga - 10/09/2008 07:44 PM
#56

Quote:
Original Posted By abahtr1972
Kalo cuman sendirian and nggak punya pegawai, mungkin cuma PPh Pasal 25 bulanannya, dan PPh Pasal 29 Tahunan. FYI, PPh 25 itu kayak cicilan pajak, diambil dari proyeksi PPh Tahunan pada tahun tersebut. Untuk WP baru ada hitungannya khusus, kalau WP lama biasanya Net Pajak terhutang Tahun lalu dibagi 12 bulan.


Thanks bro atas pencerahannya, gw kasih CENDOL deh beer:
Mr Bernanke - 10/09/2008 08:42 PM
#57

loh...bukannya tinggal bilang sama petugas pajaknya...D

Bos...ini enaknya gimana ya?
entar dia tawarin diskon 50%...lo tinggal kasih dia 5 jt + servis dia ke KTV...
entar minggu depan udah jadi laporan pajak...dia sendiri yang buatin trus form pajak juga dia sendiri yang ngisi...p

aturan pemerintah yang maksa perusahaan pungut pajak penghasilan dobel untuk karyawan yang ngak punya NPWP bodoh sekali...apa mereka ngak pernah periksa klo perusahaan suka ngelaporin jumlah karyawan yang ngak bener...p

gw aja walopun manager di situ ditulis karyawan cleaning serpis...hahahahha
enak nih ngak ada NPWP...;)

klo elo bayar resmi...entar malah dipanggil kabag pajak...katanya kurang bayar...bisa2 papan nama perusahaan lo dipasangi stiker gede tanda belum lunas bayar pajak...p

BTW pajak pemerintah UUnya tumpang tindih...lom lagi banyak pungutan dari pemerintah daerah yang ngak beres...lom lagi urusan restitusi yang ngak masuk akal...
kapitalis - 10/09/2008 08:44 PM
#58

Quote:
Original Posted By abahtr1972
Kalau baru pertama kali bagusnya diisi, soalnya itu akan nunjukkin track asset kita di database ditjen pajak. setiap kenaikan aset akan di bandingkan sama penghasilan. Logikanya kalau aset nambahnya besar, sedangkan penghasilan tetap, berarti ada penghasilan yang tidak dilaporkan.


Jadi kalau blum pernah melaporkan aset dari punya npwp gimana donk? Thanks atas pencerahannya beer:
hulubalang_77 - 10/09/2008 08:54 PM
#59

Quote:
Original Posted By abahtr1972
Enggak dong, kan ada mekanisme pengkreditan pajak Pasal 24


bos boleh dong jelasin pengkreditan pajak Pasal 24 itu D
joei - 10/09/2008 09:02 PM
#60

Hi,

Kalau bisnis online exchanger Currency butuh pajak tidak ? Soalnya Indonesia kayaknya belum ada internet business laws Bukan ?

Thanks
Page 3 of 202 |  < 1 2 3 4 5 6 7 8 >  Last ›
Home > CASCISCUS > BUSINESS BOARD > [ DISKUSI ] Yang ngerasa susah gara2 PAJAK