MELEK HUKUM new
Home > CASCISCUS > MELEK HUKUM new > Tanya Jawab Seputar Hukum Di Indonesia
Total Views: 585 Share : Facebook ShareFacebook Twitter ShareTwitter Google+ ShareGoogle+
Page 1 of 2 |  1 2 > 

dreamskaskus - 02/11/2011 02:02 AM
#1
Tanya Jawab Seputar Hukum Di Indonesia
chuba. - 02/11/2011 02:04 AM
#2

gimana proses perdamaian dalam perkara perdata?
dreamskaskus - 02/11/2011 02:07 AM
#3

Quote:
Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie). Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari'at Islam lebih banyak terutama di bidang perkimpoian, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi,[1] yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.

hukum di indonesia terbagi menjadi :

1 Hukum perdata Indonesia

Hukum adalah sekumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga dapat dipaksakan pemberlakuannya berfungsi untuk mengatur masyarakat demi terciptanya ketertiban disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya

2 Hukum pidana Indonesia

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

3 Hukum tata negara

Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum (hak dan kewajiban) antar lembaga negara, wilayah dan warga negara. Hukum tata negara mengatur mengenai negara dalam keadaan diam artinya bukan mengenai suatu keadaan nyata dari suatu negara tertentu (sistem pemerintahan, sistem pemilu, dll dari negara tertentu) tetapi lebih pada negara dalam arti luas. Hukum ini membicarakan negara dalam arti yang abstrak.

4 Hukum tata usaha (administrasi) negara

Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum (hak dan kewajiban) antar lembaga negara, wilayah dan warga negara. Hukum tata negara mengatur mengenai negara dalam keadaan diam artinya bukan mengenai suatu keadaan nyata dari suatu negara tertentu (sistem pemerintahan, sistem pemilu, dll dari negara tertentu) tetapi lebih pada negara dalam arti luas. Hukum ini membicarakan negara dalam arti yang abstrak.

5 Hukum acara perdata Indonesia

Hukum acara perdata Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara (berperkara di badan peradilan) dalam lingkup hukum perdata. Dalam hukum acara perdata, dapat dilihat dalam berbagai peraturan Belanda dulu(misalnya; Het Herziene Inlandsh Reglement/HIR, RBG, RB,RO).

6 Hukum acara pidana Indonesia

Hukum acara pidana Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara (berperkara di badan peradilan) dalam lingkup hukum pidana. Hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam UU nomor 8 tahun 1981.

chuba. - 02/11/2011 02:08 AM
#4

Quote:
Original Posted By dreamskaskus
recep 4 update


maksudnya apaan?
dreamskaskus - 02/11/2011 02:12 AM
#5

Quote:
Original Posted By chuba.
gimana proses perdamaian dalam perkara perdata?


Dalam perkara perdata, sangat dimungkinkan terjadinya perdamaian dalam setiap tingkat. Baik sebelum perkara tersebut digelar di persidangan maupun digelar di Persidangan.

Dalam persidangan, dikenal dengan adanya upaya penyelesaian sengketa secara damai yang diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBG. Upaya perdamaian di persidangan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 131 HIR dan jika Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka harus disebutkan dalam Berita Acara Persidangan.

Untuk saat ini, pengaturan teknis dari Pasal 130 HIR/154 RBG diatur dalam Perma No 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perdamaian itu sendiri pada dasarnya harus mengakhiri perkara, harus dinyatakan dalam bentuk tertulis, perdamaian harus dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam perkara dan oleh orang yang mempunyai kuasa untuk itu, dan ditetapkan dengan akta perdamaian..
CMIWW
chuba. - 02/11/2011 02:17 AM
#6

Quote:
Original Posted By dreamskaskus
Dalam perkara perdata, sangat dimungkinkan terjadinya perdamaian dalam setiap tingkat. Baik sebelum perkara tersebut digelar di persidangan maupun digelar di Persidangan.

Dalam persidangan, dikenal dengan adanya upaya penyelesaian sengketa secara damai yang diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBG. Upaya perdamaian di persidangan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 131 HIR dan jika Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka harus disebutkan dalam Berita Acara Persidangan.

Untuk saat ini, pengaturan teknis dari Pasal 130 HIR/154 RBG diatur dalam Perma No 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perdamaian itu sendiri pada dasarnya harus mengakhiri perkara, harus dinyatakan dalam bentuk tertulis, perdamaian harus dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam perkara dan oleh orang yang mempunyai kuasa untuk itu, dan ditetapkan dengan akta perdamaian..
CMIWW

prosesnya gimana?jelasin dong?prakteknya?
perdfa - 02/11/2011 02:29 AM
#7
tolong taruh page one ya gan setelah dijawab, ane rasa penting
tolong kasih tau pasal atau undang undang

"barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan" dong gan


sbetulnya ini ga boleh kan ya?


2) tolong kasihtau aturan "credit card kena charge 3%". menurut mastercard dan visa juga ini ga boleh kan ya?

3) tolong kasihtau undang2 dan pasal yg menyangkut "slander and libel law" di negara kita dong gan


ane mau menghindari ranjau begini2an. palagi di internet
chuba. - 02/11/2011 02:48 AM
#8

Quote:
Original Posted By perdfa
tolong kasih tau pasal atau undang undang

"barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan" dong gan


sbetulnya ini ga boleh kan ya?


2) tolong kasihtau aturan "credit card kena charge 3%". menurut mastercard dan visa juga ini ga boleh kan ya?

3) tolong kasihtau undang2 dan pasal yg menyangkut "slander and libel law" di negara kita dong gan


ane mau menghindari ranjau begini2an. palagi di internet

1. perjanjian jual beli tunduk pada ketentuan2 perjanjian dalam KUHPerdata..
ketentuan2 perjanjian liat pasal 1313 ke bawah, jual beli liat pasal 1500an klo ga salah...syarat sahnya perjanjian lo liat 1320 artinya ketika para pihak "Sepakat" maka sahlah perjanjian itu.
nah ketika penjual memberikan klusul "barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan" maka ketika lo beli, lo dianggap sudah menyepakati klausul tersebut.
nah kalo ga ada di tulis? lo tanya lah ama yg jual..

2. kaga paham ttg kartu kredit capedes .tapi pada intinya jangan asal tanda-tangan aja kalo ga ngarti konsekuensinya D

3."slander and libel law" maksudnya apaan neh kaga ngarti?
kokobellamy - 02/11/2011 08:05 AM
#9

Quote:
Original Posted By dreamskaskus
Dalam perkara perdata, sangat dimungkinkan terjadinya perdamaian dalam setiap tingkat. Baik sebelum perkara tersebut digelar di persidangan maupun digelar di Persidangan.

Dalam persidangan, dikenal dengan adanya upaya penyelesaian sengketa secara damai yang diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBG. Upaya perdamaian di persidangan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 131 HIR dan jika Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka harus disebutkan dalam Berita Acara Persidangan.

Untuk saat ini, pengaturan teknis dari Pasal 130 HIR/154 RBG diatur dalam Perma No 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perdamaian itu sendiri pada dasarnya harus mengakhiri perkara, harus dinyatakan dalam bentuk tertulis, perdamaian harus dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam perkara dan oleh orang yang mempunyai kuasa untuk itu, dan ditetapkan dengan akta perdamaian..
CMIWW


maksudnya proses penyelesaian perkara/sengketa bisa melalui advokasi jalur litigasi maupun non litigasi kan gan? malus
89samuel - 02/11/2011 08:10 AM
#10

Bagus nih thread,menjembatani newbie hukum seperti ane :2thumbup :2thumbup

Semoga dapat membantu para kaskuser lainnya ya
smuk - 02/11/2011 08:23 AM
#11

Quote:
Original Posted By chuba.
prosesnya gimana?jelasin dong?prakteknya?


perdamaian wajib hukumnya di dalam hal perdata, hakim wajib untuk selalu menanyakan apakah kedua belah pihak hendak berdamai atau tidak

sekarang bisa lewat jalur mediasi atau arbitrase

keduanya berbeda, intinya klo mediasi kedua belah pihak bertemu ntuk menyelesaikan masalah dan MEDIATOR selaku pihak ketiga sebagai penengah namun tidak mempunyai kuasa untuk menentukan hasil MEDIASI dan apa2 saja yang disepakati, yang ngatur isinya ya kedua belah pihak.

klo ARBITRASE kedua belah pihak bertemu utk menyelesaikan masalahnya, ARBITER selaku pihak ketiga, mendengarkan kedua belah pihak dan sebagai penengah diantara pihak tersebut, ujungnya nanti ada kesepakatan yang ditentukan oleh ARBITER tentang apa saja isi penyelesaian masalah tersebut. sehingga disini ARBITER punya kuasa jadi seakan sebagai "hakim". hasil dari arbitrase ini bersifat final and binding. jd klo ga setuju bisa tetap dilanjutkan ke meja hijau.

disini tidak ada orang diluar para pihak atau kuasanya dan si arbiter atau mediator yang boleh tau tentang isi kesepakatan tersebut.

untuk detailnya tolong googling aja.. p jangan males klo kata dosen gw dulu.. p
Okutet - 02/11/2011 08:34 AM
#12

      ane mau tanya ya gan
dalam penjelasan UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional ada asas umum penyelenggaraan negara, salah satunya yaitu:
1. asas "kepastian hukum" yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.

nah yang ingin ane tanyakan adalah mengenai asas kepastian hukum tersebut:
a.landasan peraturan perundang-undangan
b.kepatutan
c.keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara

apa yang dimaksud dengan point a,b, dan c tersebut?
atur nuhunbeer:
tabitobi - 02/11/2011 10:01 AM
#13

mau tanya ni nyubi...apa ada sih istilah sidang di tempat ato nitip uang sidang terutama saat operasi di jalan...mohon pencerahaannya...bingung
dreamskaskus - 02/11/2011 12:05 PM
#14

Quote:
Original Posted By Okutet
      ane mau tanya ya gan
dalam penjelasan UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional ada asas umum penyelenggaraan negara, salah satunya yaitu:
1. asas "kepastian hukum" yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.

nah yang ingin ane tanyakan adalah mengenai asas kepastian hukum tersebut:
a.landasan peraturan perundang-undangan
b.kepatutan
c.keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara

apa yang dimaksud dengan point a,b, dan c tersebut?
atur nuhunbeer:


A.Landasan peraturan perundang undangan yaitu..

A. Landasan Filosofis
Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan folosofis ( filisofische grondslag ) apabila rumusannya atau normanya mendapatkan pembenaran dikaji secara filosofis. Jadi mendapatkan alasan sesuai dengan cita-cita dan pandangan hidup manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan sesuai dengan cita-cita kebenaran, keadilan, jalan kehidupan ( way of life ), filsafat hidup bangsa, serta kesusilaan.

B. Landasan Sosiologis
Suatu perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis ( sociologische groundslag ) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum, kesadaran hukum masyarakat., tata nilai, dan hukum yang hidup di masyarakat agar peraturan yang dibuat dapat dijalankan.

C. Landasan Yudiris
Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan yuridis ( rechtsground ) apabila mempunyai dasar hukum, legalitas atau landasan yang terdapat dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Disamping itu landasan yuridis mempertanyakan apakah peraturan yang dibuat sudah dilakukan oleh atas dasar kewenganannya.

beer:

Quote:
Original Posted By tabitobi
mau tanya ni nyubi...apa ada sih istilah sidang di tempat ato nitip uang sidang terutama saat operasi di jalan...mohon pencerahaannya...bingung


Biaya tilang mengacu pada denda yang ditetapkan dalam UU No. 22/2009. Untuk pelanggaran karena mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu (pasal 288 UU No. 22/2009).


Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol: SKEP/443/IV/1998 tentang Buku Petunjuk Teknis Tentang Penggunaan Blanko Tilang, petugas kepolisian akan memberikan tiga opsi kepada pelanggar lalu lintas:


1. Menerima Lembar/Slip Biru, jika pelanggar mengakui telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Ini berarti pelanggar akan dikenakan denda maksimal dan membayarnya lewat Bank BRI. Jika pelanggar memilih untuk membayar ke Bank BRI polisi bisa menunjuk petugas khusus atau pelanggar untuk menyetorkan denda ke BRI. BRI kemudian memberikan struk sebagai bukti, lalu pelanggar tinggal datang ke kantor polisi yang ditunjuk petugas penilang. Setelah pelanggar membayar denda dan meminta kembali SIM/STNK yang dititipkannya, lembar biru tersebut dikirim ke Pengadilan Negeri untuk dilaksanakan sidang tanpa kehadiran pelanggar (verstek).



2. Menerima Lembar/Slip Merah bila pelanggar menolak/tidak setuju dengan sangkaan penyidik atau akan hadir sendiri di Sidang Pengadilan dengan menggunakan lembar merah tersebut sebagai surat panggilan untuk menghadiri sidang sesuai dengan waktu yang telah dicantumkan dalam kolom yang tersedia pada lembar tersebut.



3. Memberi uang titipan ke petugas khusus (polisi). Pada opsi ini, pelanggar juga akan diberikan surat tilang Lembar/Slip Biru,. Bedanya dengan opsi 1, pelanggar memberi kuasa kepada polisi untuk hadir di sidang, dan perkaranya akan disidangkan secara verstek. Petugas tersebut akan membayarkan denda yang sudah dititipkan oleh pelanggar ke BRI dan mengirimkan slipnya ke Pengadilan Negeri.

Dasar hukumnya :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republk Indonesia No. Pol: SKEP/443/IV/1998 tentang Buku Petunjuk Teknis Tentang Penggunaan Blanko Tilang.

CMIIW
dreamskaskus - 02/11/2011 12:25 PM
#15

Quote:
Original Posted By perdfa
tolong kasih tau pasal atau undang undang

"barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan" dong gan


sbetulnya ini ga boleh kan ya?


2) tolong kasihtau aturan "credit card kena charge 3%". menurut mastercard dan visa juga ini ga boleh kan ya?

3) tolong kasihtau undang2 dan pasal yg menyangkut "slander and libel law" di negara kita dong gan


ane mau menghindari ranjau begini2an. palagi di internet


2.Dalam PBI 11/11/2009 pasal 8 disebutkan mengenai tindakan merchant yang dilarang

Bunyi Pasalnya Pasal 8 ayat 3:

Acquirer wajib melakukan tukar-menukar informasi atau data dengan seluruh Acquirer lainnya tentang Pedagang yang melakukan tindakan yang merugikan dan mengusulkan pencantuman nama Pedagang tersebut dalam daftar hitam Pedagang (merchant black list).


3.Pasal yg menyangkut slander and libel law yaitu :

Pasal 310
(1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang
dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan
maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena
menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau
denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-.
(2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan,
dipertunjukan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu
dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara
Sie Infokum – Ditama Binbangkum 3
selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyakbanyaknya
Rp 4.500,-.
(3) Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata
bahwa sipembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau
lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri.

Pasal 311 ayat (1)
Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan,
dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan dan jika tuduhan itu
dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah
memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Pasal 315
Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau
menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik ditempat
umum dengan lisan, atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu
sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, begitupun dengan tulisan yang
dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dihukum karena penghinaan
ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu
atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-.

Pasal 317 ayat (1)
Barangsiapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat
pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada pembesar negeri tentang
seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang itu jadi tersinggung,
maka dihukum karena mengadu dengan memfitnah, dengan hukuman
penjara selama-lamanya empat tahun.

Pasal 318 ayat (1)
Barangsiapa dengan sengaja dengan melakukan sesuatu perbuatan,
menyebabkan orang lain dengan palsu tersangka melakukan sesuatu
perbuatan yang dapat dihukum, maka dihukum karena tuduhan memfitnah,
dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Jawaban no ane pending dulu deh..beer:
Okutet - 02/11/2011 12:33 PM
#16

     
Quote:
Original Posted By dreamskaskus
A.Landasan peraturan perundang undangan yaitu..

A. Landasan Filosofis
Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan folosofis ( filisofische grondslag ) apabila rumusannya atau normanya mendapatkan pembenaran dikaji secara filosofis. Jadi mendapatkan alasan sesuai dengan cita-cita dan pandangan hidup manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan sesuai dengan cita-cita kebenaran, keadilan, jalan kehidupan ( way of life ), filsafat hidup bangsa, serta kesusilaan.

B. Landasan Sosiologis
Suatu perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis ( sociologische groundslag ) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum, kesadaran hukum masyarakat., tata nilai, dan hukum yang hidup di masyarakat agar peraturan yang dibuat dapat dijalankan.

C. Landasan Yudiris
Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan yuridis ( rechtsground ) apabila mempunyai dasar hukum, legalitas atau landasan yang terdapat dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Disamping itu landasan yuridis mempertanyakan apakah peraturan yang dibuat sudah dilakukan oleh atas dasar kewenganannya.

beer:





CMIIW


untuk yang:
b.kepatutan
c.keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara
?
dreamskaskus - 02/11/2011 12:44 PM
#17

Quote:
Original Posted By Okutet
     
untuk yang:
b.kepatutan
c.keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara
?


ane pending dulu gan..
kalo ada kaskuser yg mau nambahin silahkan...
shakehand2
wild.geese - 02/11/2011 12:53 PM
#18

Quote:
Original Posted By Okutet
     

untuk yang:
b.kepatutan
c.keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara
?


b. Kepatutan setau ane erat kaitannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

c. keadilan yang dimaksud adalah nondiskriminatif

CMIIW \)
dreamskaskus - 02/11/2011 01:06 PM
#19

Quote:
Original Posted By wild.geese
b. Kepatutan setau ane erat kaitannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

c. keadilan yang dimaksud adalah nondiskriminatif

CMIIW \)


mnurut agan udah adil gan kebijakan penyelenggara negara tentang pembangunan nasional ?
smuk - 02/11/2011 01:51 PM
#20

Quote:
Original Posted By dreamskaskus
mnurut agan udah adil gan kebijakan penyelenggara negara tentang pembangunan nasional ?


itu mengapa ada istilah das sollen dan das sein.. p
Page 1 of 2 |  1 2 > 
Home > CASCISCUS > MELEK HUKUM new > Tanya Jawab Seputar Hukum Di Indonesia