MELEK HUKUM new
Home > CASCISCUS > MELEK HUKUM new > ►۞ ۩ Tanya Jawab Seputar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia ۩ ۞◄
Total Views: 9969 Share : Facebook ShareFacebook Twitter ShareTwitter Google+ ShareGoogle+
Page 2 of 14 |  < 1 2 3 4 5 6 7 >  Last ›

ariaGADING - 02/11/2011 05:03 PM
#21

wah boleh juga nih Thread...
Salken dari ane ganbeer:
raptorf22 - 02/11/2011 05:08 PM
#22
Injunctions
Gan salken shakehand2

nanya dong gan,,
ada yg tau tentang injunctions di Industrial relationship nggak?
injunctions itu di hukum ketenagakerjaan/perburuhan di Indonesia ada nggak sih?
louofblackindie - 02/11/2011 06:05 PM
#23

mau tanya ya gan ..

Kronologi :
Perusahaan tempat ane bekerja tergolong perusahaan baru (Berdiri pada tahun 2003), setelah ane mencoba melamar disana (Juli tahun 2010), ane ditawarin kontrak kerja permanen dan upah GP Rp.500Rb.. Berhubung ane butuh kerjaan, ya udah ane terima.. bla..bla..bla..

nah,yang mau ane tanyakan,

1. apakah ada rules/peraturan UU TK bagi perusahaan baru untuk menggaji karyawannya..? atau perusahaan tersebut bisa dengan bebas menggaji karyawan2nya..?

2. UMR itu ditetapkan untuk perusahaan yang seperti apa ? (perusahaan baru, perusahaan yang memiliki omset tertentu, atau perusahaan yang seperti apa?)

mohon pencerahannya ya gan.. thanks
JasmineJava - 02/11/2011 06:41 PM
#24

Quote:
Original Posted By louofblackindie
mau tanya ya gan ..

Kronologi :
Perusahaan tempat ane bekerja tergolong perusahaan baru (Berdiri pada tahun 2003), setelah ane mencoba melamar disana (Juli tahun 2010), ane ditawarin kontrak kerja permanen dan upah GP Rp.500Rb.. Berhubung ane butuh kerjaan, ya udah ane terima.. bla..bla..bla..

nah,yang mau ane tanyakan,

1. apakah ada rules/peraturan UU TK bagi perusahaan baru untuk menggaji karyawannya..? atau perusahaan tersebut bisa dengan bebas menggaji karyawan2nya..?

2. UMR itu ditetapkan untuk perusahaan yang seperti apa ? (perusahaan baru, perusahaan yang memiliki omset tertentu, atau perusahaan yang seperti apa?)

mohon pencerahannya ya gan.. thanks


UMR ditetapkan oleh UU Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 dan Peraturan Daerah masing-masih, terutama mengenai besarannya. Semua perusahaan wajib untuk mematuhi.

Tapi peraturan-peraturan ini bisa dikesampingkan kalau ada persetujuan dari kedua belah pihak. Saran ane sih soal kerjaan gini maennya "siapa yang butuh" lebih berkuasa, kalau di perusahaan agan ada serikat buruh mungkin akan punya suara yang lebih kuat untuk nego.
masgori - 02/11/2011 07:05 PM
#25

reserved :toast
nanti di update
@-gus18 - 02/11/2011 11:27 PM
#26
Salam kenal
Quote:
Original Posted By fransto
Kebetulan nih ane mau tanya2 mengenai aturan dan hukum mengenai ketenagakerjaan :
Ceritanya begini : Perusahaan tempat ane kerja sekarang mulai goyang dan pemilik (dua orang) kelihatannya lebih milih pecah dari pada mencari alternatif untuk memajukan perusahaan. ane kerja udah 5th lebihlah
dengan adannya keputusan untuk bubar maka ane dan karyawan yg lain otomatis tidak bekerja lg tp kita di fasilitasi oleh salah satu pemilik untuk bekerja diperusahaannya yang lain sehingga kita tidak nganggur nah yg jadi pertanyaan ane :
1. apakah kita (karyawan) termasuk kategori PHK dalam kasus ini
2. apakah hak kita sama (aturan PHK / pesangon dll) walau sudah dijamin bekerja di perusahaan pemilik yg lain.
3. bagaimana jika perusahaan tidak mau membayar pesangon sesuai dengan UUD dengan alasan memang tidak ada uang karena keadaan perusahaan yg memang sedang sulit keuangannya.

Atas bantuan dan sarannya ane ucapkan terima kasih


Salam kenal,


Dari cerita TS diatas, bisa dibilang perusahaan lama TS sudah tidak menjalankan usahanya dan sekarang TS bekerja di perusahaan lain milik owner perusahaan yang dulu, yang tidak ada kaitan atau hubungan dengan perusahaan lama. Secara general adalah PHK adalah pemutusan hubungan kerja antara pemberi kerja (pengusaha) dengan pekerja. Dalam hal perusahaan baru TS tidak ada hubungan atau kaitan dengan perusahaan lama, berarti hubungan kerja antara TS dengan perusahaan lama dapat dikatakan sudah berakhir. Kewajiban-kewajiban atas pengakhiran hubungan kerja tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang. Hubungan kerja diakomodir dalam aturan yg sama yakni UU 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Semoga bermanfaat. Salam.
@-gus18 - 02/11/2011 11:43 PM
#27
Salam kenal
Quote:
Original Posted By fransto
Kebetulan nih ane mau tanya2 mengenai aturan dan hukum mengenai ketenagakerjaan :
Ceritanya begini : Perusahaan tempat ane kerja sekarang mulai goyang dan pemilik (dua orang) kelihatannya lebih milih pecah dari pada mencari alternatif untuk memajukan perusahaan. ane kerja udah 5th lebihlah
dengan adannya keputusan untuk bubar maka ane dan karyawan yg lain otomatis tidak bekerja lg tp kita di fasilitasi oleh salah satu pemilik untuk bekerja diperusahaannya yang lain sehingga kita tidak nganggur nah yg jadi pertanyaan ane :
1. apakah kita (karyawan) termasuk kategori PHK dalam kasus ini
2. apakah hak kita sama (aturan PHK / pesangon dll) walau sudah dijamin bekerja di perusahaan pemilik yg lain.
3. bagaimana jika perusahaan tidak mau membayar pesangon sesuai dengan UUD dengan alasan memang tidak ada uang karena keadaan perusahaan yg memang sedang sulit keuangannya.

Atas bantuan dan sarannya ane ucapkan terima kasih


Salam kenal,


Dari cerita TS diatas, bisa dibilang perusahaan lama TS sudah tidak menjalankan usahanya dan sekarang TS bekerja di perusahaan lain milik owner perusahaan yang dulu, yang tidak ada kaitan atau hubungan dengan perusahaan lama. Secara general adalah PHK adalah pemutusan hubungan kerja antara pemberi kerja (pengusaha) dengan pekerja. Dalam hal perusahaan baru TS tidak ada hubungan atau kaitan dengan perusahaan lama, berarti hubungan kerja antara TS dengan perusahaan lama dapat dikatakan sudah berakhir. Kewajiban-kewajiban atas pengakhiran hubungan kerja tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang. Hubungan kerja diakomodir dalam aturan yg sama yakni UU 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Semoga bermanfaat. Salam.
..SpeciaL.700.. - 02/11/2011 11:54 PM
#28

      Pesen tempat duduk dulu dehh :addfriends
dipojokan linux2:






►۞ ۩ Tanya Jawab Seputar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia ۩ ۞◄
MasterWayne - 03/11/2011 12:09 AM
#29

wah,mantap nih bahasannya
Kalo misalnya payment rate pake standar kalori gmn menurut agans sekalian?
Maaf ya kalo gk sesuai topik o ►۞ ۩ Tanya Jawab Seputar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia ۩ ۞◄
arul warior - 03/11/2011 01:22 PM
#30

Quote:
Original Posted By fransto
Kebetulan nih ane mau tanya2 mengenai aturan dan hukum mengenai ketenagakerjaan :
Ceritanya begini : Perusahaan tempat ane kerja sekarang mulai goyang dan pemilik (dua orang) kelihatannya lebih milih pecah dari pada mencari alternatif untuk memajukan perusahaan. ane kerja udah 5th lebihlah
dengan adannya keputusan untuk bubar maka ane dan karyawan yg lain otomatis tidak bekerja lg tp kita di fasilitasi oleh salah satu pemilik untuk bekerja diperusahaannya yang lain sehingga kita tidak nganggur nah yg jadi pertanyaan ane :
1. apakah kita (karyawan) termasuk kategori PHK dalam kasus ini
2. apakah hak kita sama (aturan PHK / pesangon dll) walau sudah dijamin bekerja di perusahaan pemilik yg lain.
3. bagaimana jika perusahaan tidak mau membayar pesangon sesuai dengan UUD dengan alasan memang tidak ada uang karena keadaan perusahaan yg memang sedang sulit keuangannya.

Atas bantuan dan sarannya ane ucapkan terima kasih


kalo saya mencoba membantu, mungkin agan bisa menanyakan status perusahaan itu terlebih dahulu.nah apabila perusahaan itu sudah dinyatakan bubar mungkin bisa ditanyakan prosedur pemberian pesangonnya. tapi apabila perusahaan telah bubar namun tidak dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga maka perusahaan wajib membayar pesangon. tapi saran saya hati-hati gan, apabila belum ada kepastian masalah pembubaran perusahaan dan pembayaran pesangon, tapi agan sudah ikut kerja diperusahaan baru milik salah satu pemilik, agan bisa dikatakan melanggar kontrak bila di kontrak awal ada larangan bekerja diperusahaan lain, nah bila itu terjadi agan bisa-bisa melanggar perjanjian, sehingga hak-hak agan bisa tidak terpenuhi termasuk pesangon
Quote:
Original Posted By OperaVanKaskus
Gan klo kita kerja melebihi jam kerja tp gak ada lemburan,
apa si pemilik perusahaan bisa di perkarakan, dasarnya apa yah gan?


ada dua jenis pekerjaan menurut jenisnya gan:
1. yang pertama pekerjaan berdasarkan waktu, ya kalo biasanya ya yg 08.00-16.00.
2. yang kedua pekerjaan berdasarkan selesainya pekerjaan. he3x kalo berdasarkan selesainya pekerjaan ini yg disebut dengan borongan gan, nah biasanya tidak dikenal konteks lembur kalo dalam jenis pekerjaan seperti ini.

Quote:
Original Posted By louofblackindie
mau tanya ya gan ..

Kronologi :
Perusahaan tempat ane bekerja tergolong perusahaan baru (Berdiri pada tahun 2003), setelah ane mencoba melamar disana (Juli tahun 2010), ane ditawarin kontrak kerja permanen dan upah GP Rp.500Rb.. Berhubung ane butuh kerjaan, ya udah ane terima.. bla..bla..bla..

nah,yang mau ane tanyakan,

1. apakah ada rules/peraturan UU TK bagi perusahaan baru untuk menggaji karyawannya..? atau perusahaan tersebut bisa dengan bebas menggaji karyawan2nya..?

2. UMR itu ditetapkan untuk perusahaan yang seperti apa ? (perusahaan baru, perusahaan yang memiliki omset tertentu, atau perusahaan yang seperti apa?)

mohon pencerahannya ya gan.. thanks


setiap perusahaan wajib memberlakukan upah minimum kota/kabupaten di perusahaannya. namun apabila perusahaan tidak mampu membayar upah sesuai ketentuan sesuai upah minimum.hal ini harus diajukan kepada dinas ketenagakerjaan setempat guna disetujui oleh dewan pengupahan yang didalamnya juga terdapat elemen dari buruh dan pengusaha. namun dengan disetujui penundaan pelaksanaan upah minimum di perusahaan tersebut, tidak bisa secara tiba-tiba perusahaan itu menetapkan besaran upah secara sepihak, aturannya adalah perusahaan harus memberlakukan upah minimum tahun sebelumnya. dan ada komitmen secara bertahap untuk menyesuaikan dengan ketentuan upah minimum yang ada.

Quote:
Original Posted By MasterWayne
wah,mantap nih bahasannya
Kalo misalnya payment rate pake standar kalori gmn menurut agans sekalian?
Maaf ya kalo gk sesuai topik o ►۞ ۩ Tanya Jawab Seputar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia ۩ ۞◄


kalo ini sudah ada permenakernya gan (PERMENAKER No 17 Tahun 2005) tentang kebutuhan hidup layak yang merupakan perkembangan dari kebutuhan hidup minimum.
PERMENAKER No 17 Tahun 2005 tentang kebutuhan hidup layak (KHL) yang memang menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan upah minimum.
namun kalo cuma standard kalori, hal ini tidak sepenuhnya benar karena kalo cuma masalah standar kalori, berarti upah hanya sebagai ganti rugi atas tenaga yang dikeluarkan oleh pekerja, nah kalo gini bagaimana pekerja bisa sejahtera. yang ada selama ini upah hanya sebagai alat untuk bertahan hidup tidak untuk menaikkan tarah kehidupan pekerja dan keluarganya.
kopral.com - 03/11/2011 01:53 PM
#31

salken gan shakehand2

moga bermanfaat deh ni thrid
fransto - 03/11/2011 03:37 PM
#32

Quote:
Original Posted By b3y
nanti di apdet bang D
1. di bilang PHK sih tidak gan. apa pengusaha sudah memberitahukan kepada karyawan mengenai PHK ?
2. hak apa nih gan ? hak untuk menerima pesangon kah ?
3. dilakukan permohonan pailit gan, nanti kurator yg akan mengurus dan menghitung aset dr perusahaan tsb. aset tersebut yg akan digunakan untuk membayar segala hutangnya..."


1. Perusahaan sudah memberitahu bahwa kelihatannya perusahaan tidak bisa lanjut lagi. dan kami disarankan untuk pindah bekerja di salah satu perusahaan milik salah satu owner.
2. ya itulah gan (pesangon/uang penghargaan) apakah kita berhak atas itu.


Quote:
Original Posted By @-gus18
Salam kenal,


Dari cerita TS diatas, bisa dibilang perusahaan lama TS sudah tidak menjalankan usahanya dan sekarang TS bekerja di perusahaan lain milik owner perusahaan yang dulu, yang tidak ada kaitan atau hubungan dengan perusahaan lama. Secara general adalah PHK adalah pemutusan hubungan kerja antara pemberi kerja (pengusaha) dengan pekerja. Dalam hal perusahaan baru TS tidak ada hubungan atau kaitan dengan perusahaan lama, berarti hubungan kerja antara TS dengan perusahaan lama dapat dikatakan sudah berakhir. Kewajiban-kewajiban atas pengakhiran hubungan kerja tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang. Hubungan kerja diakomodir dalam aturan yg sama yakni UU 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Semoga bermanfaat. Salam.


Salam kenal juga gan
memang tidak ada hubungannya gan, cuma ownernya aja yg sama secara Badan Hukum terpisah. thanks infonya


Quote:
Original Posted By arul warior
kalo saya mencoba membantu, mungkin agan bisa menanyakan status perusahaan itu terlebih dahulu.nah apabila perusahaan itu sudah dinyatakan bubar mungkin bisa ditanyakan prosedur pemberian pesangonnya. tapi apabila perusahaan telah bubar namun tidak dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga maka perusahaan wajib membayar pesangon. tapi saran saya hati-hati gan, apabila belum ada kepastian masalah pembubaran perusahaan dan pembayaran pesangon, tapi agan sudah ikut kerja diperusahaan baru milik salah satu pemilik, agan bisa dikatakan melanggar kontrak bila di kontrak awal ada larangan bekerja diperusahaan lain, nah bila itu terjadi agan bisa-bisa melanggar perjanjian, sehingga hak-hak agan bisa tidak terpenuhi termasuk pesangon


Makasih infonya gan
berarti jika dinyatakan pailit oleh pengadilan hak-hak kita bisa tidak terbayarkan karena hasil penjualan aset tdk mencukupi..berdukasberdukas

BTW....thanks all for infonya
MasterWayne - 03/11/2011 07:53 PM
#33

Quote:
Original Posted By arul warior
kalo ini sudah ada permenakernya gan (PERMENAKER No 17 Tahun 2005) tentang kebutuhan hidup layak yang merupakan perkembangan dari kebutuhan hidup minimum.
PERMENAKER No 17 Tahun 2005 tentang kebutuhan hidup layak (KHL) yang memang menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan upah minimum.
namun kalo cuma standard kalori, hal ini tidak sepenuhnya benar karena kalo cuma masalah standar kalori, berarti upah hanya sebagai ganti rugi atas tenaga yang dikeluarkan oleh pekerja, nah kalo gini bagaimana pekerja bisa sejahtera. yang ada selama ini upah hanya sebagai alat untuk bertahan hidup tidak untuk menaikkan tarah kehidupan pekerja dan keluarganya.


ini yg bikin berat ya :ngakaks

miris dan ironi

Quote:
Pembukaan UUD 1945
Quote:
...Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada
saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat
Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang
merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur...
merdeka-nya aja masih fifty fifty ngakaks
gmn ujungnya adil dan makmur D

Quote:
...serta dengan
mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
miris norose:
semoga cita2 ini terwujud dalam masa hidup kita \) iloveindonesia
joank - 03/11/2011 08:12 PM
#34
Peraturan Perusahaan VS UUD 13 Ketenagakerjaan
gan, ane mau nanya...malus

1.Apakah pasal yang tercantum dalam UUD ketenagakerjaan bisa gugur dengan adanya Peraturan Perusahaan yang sebagaian Isinya malah membuat Kebijakan yang terpuruk buat karyawannya, dan bisa diubah pertahun?

2.Jika kita berperkara dgn perusahaan/pengusaha,saat proses Bipartit perusahaan menganggap tidak memerlukan UUD 13/dianggap blm diperlukan karena belum masuk Perkara Hukum dan perusahaan menggunakan PP sebagai dasar mengambil kebijakan/keputusan, apakah hal ini dapat dibenarkan?

3.Sebenarnya apa hakekat/tujuan pasti Peraturan Perusahaan dibuat?

thx gan, mohon segera dibantu..URGENT.. \( \(
IQBALXP46 - 03/11/2011 08:34 PM
#35

nah kebetulan nih ada trit bermutu yg bahas tentang masalah ketenagakerjaan, pertama-tama kenalin nama ane iqbal dari bandung, oh iya gan ane mau tanya tentang peranan BINWASKER dalam mengawasi tenaga kerja terutama yang di bawah umur yang kerap menjadi buruh pabrik. sekian pertanyaan ane
jurig2007 - 03/11/2011 08:51 PM
#36

Quote:
Original Posted By joank
gan, ane mau nanya...malus

1.Apakah pasal yang tercantum dalam UUD ketenagakerjaan bisa gugur dengan adanya Peraturan Perusahaan yang sebagaian Isinya malah membuat Kebijakan yang terpuruk buat karyawannya, dan bisa diubah pertahun?

2.Jika kita berperkara dgn perusahaan/pengusaha,saat proses Bipartit perusahaan menganggap tidak memerlukan UUD 13/dianggap blm diperlukan karena belum masuk Perkara Hukum dan perusahaan menggunakan PP sebagai dasar mengambil kebijakan/keputusan, apakah hal ini dapat dibenarkan?

3.Sebenarnya apa hakekat/tujuan pasti Peraturan Perusahaan dibuat?

thx gan, mohon segera dibantu..URGENT.. \( \(


Bukan UUD Ketenagakerjaan tapi UU ketenagakerjaan no 13 th 2003.
Peraturan perusahaan tidak boleh melanggar UU. Karena Peraturan itu tidak boleh melanggar ato bertentangan dengan peraturan diatasnya.
Hirarkinya kl tidak salah; UUD 45, UU, PP/Kepres, Peraturan/Keputusan Menteri, Perda, dll.

Kl melanggar bs dilaporkan ke Disnaker setempat. Karyawan berhak meminta buku pedoman peraturan perusahaan agar tau hak dan kewajibannya.
Ente dan teman2 bisa membuat serikat pekerja yg nantinya bisa membuat Perjanjian Kerja Bersama yg berlaku (diperbarui) setiap 2 tahun.
joank - 03/11/2011 09:16 PM
#37

Quote:
Original Posted By jurig2007
Kl melanggar bs dilaporkan ke Disnaker setempat. Karyawan berhak meminta buku pedoman peraturan perusahaan agar tau hak dan kewajibannya.
Ente dan teman2 bisa membuat serikat pekerja yg nantinya bisa membuat Perjanjian Kerja Bersama yg berlaku (diperbarui) setiap 2 tahun.


memang ada gan,dan setiap tahunnya memang dibagi, tapi itu bukan hasil kesepakatan antara pengusaha dan pekerja gan,.soale kami tidak pernah terlibat bahkan di perusahaan tempat ane bekerja nggak ada serikat pekerja gan, gak boleh (* ane kerja di Media malus ), dan itu kebijakan dr Pusat.

kronologinya dulu perusahaan tempat ane kerja, pernah demo..bubar/pecah..kemudian dibeli pengusaha dan sebagaian pekerja lama dipekerjakan dimana si Pemiliknya sudah beda, tapi dengan satu syarat "nggak boleh demo lagi-atau Tutup sama sekali!", lalu manjemen menganggap dgn adanya serikat pekerja, akan menjadi pemicu perpecahan spt tahun sebelumnya..dan dgn demikian dianggap membahayakan.

...aneh memang..tapi kondisinya adalah,ada 50% pekerja yg merasa telah diselamatkan..dan merasa berhutang budi kpd si pengusaha ini, ane termasuk rekrutan baru setelah masa perpecahan itu, dan 2 tahun belakangan ane merasa tidak menerima upah yg layak dgn masa kerja dan prestasi ane selama 7 tahun, pengen mengundurkan diri tapi di PP ditulis kalo mengundurkan diri cuma dapet uang pisah...bingung ane gan..\( \(
rendezgaus - 03/11/2011 11:57 PM
#38
Hidup Buruh yang Berjuang!!!
Nice thread Gan semoga bisa tetap eksis n Salam kenal buat semuanya
sekalian mo berbagi cerita n mohon pencerahannyaYb

September 2011, Mahkamah Konstitusi mengabulkan judical review UU 13 thn 2003 pasal 155 terkait upah proses terhadap UUD 1945 Pasal 28 yg diajukan oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu, di mana dalam amar putusannya MK menyatakan bahwa utk upah proses dalam kasus perselisihan Hak & Perselisihan PHK adalah sampai salinan putusan resmi di tingkat kasasi ( Mahkamah Agung ) di terima hal ini dapat terjadi jika salah satu pihak yang berperkara mengajukan banding atas putusan di Pengadilan Hubungan Industrial ( PHI ).
Untuk kasus kami dari APO-JICT, di tingkat PHI kami mengajukan gugatan perselisihan Hak namun putusan PHI kami di putus PHK dengan upah proses hanya 6 bulan ( kami di PHK sepihak sejak Maret 2010 sementara putusan PHI Januari 2011 ), kami mengajukan kasasi karena putusan hakim PHI melampaui batas kewenangannya & byk mengabaikan bukti & fakta yg timbul dlm persidangan.
Aguatus 2011 MA mengeluarkan putusan di website bahwa kasasi kami di tolak namun salinan di website maupun salinan putusan resmi hingga kini belum kami terima.
Yang menjadi pertanyaan saya kepada agan2 yg paham hukum: 1. apakah putusan MK terkait upah proses tersebut dapat berlaku terhadap kasus kami dalam artian putusan upah proses kami dari PHI yg hanya 6 bulan bisa berubah hingga salinan resmi putusan MA kami terima?
2. langkah apa yg harus kami tempuh untuk memperjuangkannya ( kami jg bermaksud utk PK atas putusan MA)?
iloveindonesiasiloveindonesiasiloveindonesiasiloveindonesias
b3y - 04/11/2011 11:21 AM
#39

Quote:
Original Posted By Mahendza
Terus gaji gak naik-naik gmna tuh gan? udah 3 tahun lebih, tpi ttep aja gak naik, pdhal udh lembur..
(pertanyaan kka spupu ane) hammers


sebenernya semua sah2 aja kalo kedua pihak sepakat, nah kalo pihak pekerja tidak sepakat ajkukan ke serikat pekerja di perusahaan yg kemudian dirundingkan kepada pihak pengusaha..

Quote:
Original Posted By 4james
Ditunggu updatenya gan. Ane pengen nambah ilmu perburuhan nih. iloveindonesias


Quote:
Original Posted By iqbalsyuhada
Salken Gan shakehand2
Reserped Dulu Deh Peace:


Quote:
Original Posted By raylucker
reserved om shakehand


Quote:
Original Posted By ariaGADING
wah boleh juga nih Thread...
Salken dari ane ganbeer:


Quote:
Original Posted By masgori
reserved :toast
nanti di update


Quote:
Original Posted By ..SpeciaL.700..
      Pesen tempat duduk dulu dehh :addfriends
dipojokan linux2:






►۞ ۩ Tanya Jawab Seputar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia ۩ ۞◄


Quote:
Original Posted By kopral.com
salken gan shakehand2

moga bermanfaat deh ni thrid


sip, salken gan :addfriends

Quote:
Original Posted By JasmineJava
Perlu dilihat apakah perusahaan tempat agan kerja sekarang apakah leburan atau pecahan dari perusahaan yang lama - maka tidak terjadi PHK? Atau apakah perusahaan yang lama itu benar2 sudah diliquidasi?

Berdasarkan UU aturan pesangon perusahaan yang sudah diliquidasi hanya sebesar 2 bulan kerja beserta tunjangan tapi ya dilihat juga kemampuan perusahaan tersebut.

Good luck memperjuangkan hak-haknya

Terima kasih


Quote:
Original Posted By JasmineJava
UMR ditetapkan oleh UU Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 dan Peraturan Daerah masing-masih, terutama mengenai besarannya. Semua perusahaan wajib untuk mematuhi.

Tapi peraturan-peraturan ini bisa dikesampingkan kalau ada persetujuan dari kedua belah pihak. Saran ane sih soal kerjaan gini maennya "siapa yang butuh" lebih berkuasa, kalau di perusahaan agan ada serikat buruh mungkin akan punya suara yang lebih kuat untuk nego.


Quote:
Original Posted By @-gus18
Salam kenal,


Dari cerita TS diatas, bisa dibilang perusahaan lama TS sudah tidak menjalankan usahanya dan sekarang TS bekerja di perusahaan lain milik owner perusahaan yang dulu, yang tidak ada kaitan atau hubungan dengan perusahaan lama. Secara general adalah PHK adalah pemutusan hubungan kerja antara pemberi kerja (pengusaha) dengan pekerja. Dalam hal perusahaan baru TS tidak ada hubungan atau kaitan dengan perusahaan lama, berarti hubungan kerja antara TS dengan perusahaan lama dapat dikatakan sudah berakhir. Kewajiban-kewajiban atas pengakhiran hubungan kerja tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang. Hubungan kerja diakomodir dalam aturan yg sama yakni UU 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Semoga bermanfaat. Salam.


Quote:
Original Posted By arul warior
kalo saya mencoba membantu, mungkin agan bisa menanyakan status perusahaan itu terlebih dahulu.nah apabila perusahaan itu sudah dinyatakan bubar mungkin bisa ditanyakan prosedur pemberian pesangonnya. tapi apabila perusahaan telah bubar namun tidak dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga maka perusahaan wajib membayar pesangon. tapi saran saya hati-hati gan, apabila belum ada kepastian masalah pembubaran perusahaan dan pembayaran pesangon, tapi agan sudah ikut kerja diperusahaan baru milik salah satu pemilik, agan bisa dikatakan melanggar kontrak bila di kontrak awal ada larangan bekerja diperusahaan lain, nah bila itu terjadi agan bisa-bisa melanggar perjanjian, sehingga hak-hak agan bisa tidak terpenuhi termasuk pesangon


ada dua jenis pekerjaan menurut jenisnya gan:
1. yang pertama pekerjaan berdasarkan waktu, ya kalo biasanya ya yg 08.00-16.00.
2. yang kedua pekerjaan berdasarkan selesainya pekerjaan. he3x kalo berdasarkan selesainya pekerjaan ini yg disebut dengan borongan gan, nah biasanya tidak dikenal konteks lembur kalo dalam jenis pekerjaan seperti ini.



setiap perusahaan wajib memberlakukan upah minimum kota/kabupaten di perusahaannya. namun apabila perusahaan tidak mampu membayar upah sesuai ketentuan sesuai upah minimum.hal ini harus diajukan kepada dinas ketenagakerjaan setempat guna disetujui oleh dewan pengupahan yang didalamnya juga terdapat elemen dari buruh dan pengusaha. namun dengan disetujui penundaan pelaksanaan upah minimum di perusahaan tersebut, tidak bisa secara tiba-tiba perusahaan itu menetapkan besaran upah secara sepihak, aturannya adalah perusahaan harus memberlakukan upah minimum tahun sebelumnya. dan ada komitmen secara bertahap untuk menyesuaikan dengan ketentuan upah minimum yang ada.



kalo ini sudah ada permenakernya gan (PERMENAKER No 17 Tahun 2005) tentang kebutuhan hidup layak yang merupakan perkembangan dari kebutuhan hidup minimum.
PERMENAKER No 17 Tahun 2005 tentang kebutuhan hidup layak (KHL) yang memang menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan upah minimum.
namun kalo cuma standard kalori, hal ini tidak sepenuhnya benar karena kalo cuma masalah standar kalori, berarti upah hanya sebagai ganti rugi atas tenaga yang dikeluarkan oleh pekerja, nah kalo gini bagaimana pekerja bisa sejahtera. yang ada selama ini upah hanya sebagai alat untuk bertahan hidup tidak untuk menaikkan tarah kehidupan pekerja dan keluarganya.


thx udh bantu jawab bang :addfriends

bnyk nih pakar hukum ketenagakerjaan kita D

Quote:
Original Posted By raptorf22
Gan salken shakehand2

nanya dong gan,,
ada yg tau tentang injunctions di Industrial relationship nggak?
injunctions itu di hukum ketenagakerjaan/perburuhan di Indonesia ada nggak sih?


wah saya baru denger malu:
b3y - 04/11/2011 11:58 AM
#40

Quote:
Original Posted By louofblackindie
mau tanya ya gan ..

Kronologi :
Perusahaan tempat ane bekerja tergolong perusahaan baru (Berdiri pada tahun 2003), setelah ane mencoba melamar disana (Juli tahun 2010), ane ditawarin kontrak kerja permanen dan upah GP Rp.500Rb.. Berhubung ane butuh kerjaan, ya udah ane terima.. bla..bla..bla..

nah,yang mau ane tanyakan,

1. apakah ada rules/peraturan UU TK bagi perusahaan baru untuk menggaji karyawannya..? atau perusahaan tersebut bisa dengan bebas menggaji karyawan2nya..?

2. UMR itu ditetapkan untuk perusahaan yang seperti apa ? (perusahaan baru, perusahaan yang memiliki omset tertentu, atau perusahaan yang seperti apa?)

mohon pencerahannya ya gan.. thanks


1. semuanya mengacu pada uu 13/2003 gan, tidak bisa karna ada umr tp perusahaan dapat mengajukan keberatan
2. untuk semua perusahaan

Quote:
Original Posted By fransto
1. Perusahaan sudah memberitahu bahwa kelihatannya perusahaan tidak bisa lanjut lagi. dan kami disarankan untuk pindah bekerja di salah satu perusahaan milik salah satu owner.
2. ya itulah gan (pesangon/uang penghargaan) apakah kita berhak atas itu.




Salam kenal juga gan
memang tidak ada hubungannya gan, cuma ownernya aja yg sama secara Badan Hukum terpisah. thanks infonya




Makasih infonya gan
berarti jika dinyatakan pailit oleh pengadilan hak-hak kita bisa tidak terbayarkan karena hasil penjualan aset tdk mencukupi..berdukasberdukas

BTW....thanks all for infonya


1. berarti blm jelas menurut saya statusnya phk atau tidak
2. pesangon merupakan hak gana apabila di phk, tp untuk jumlah dinegosiasi berdasar kemampuan pt (karna pt tsb pailit)

apabila dinyatakan pailit oleh pengadilan blm tentu haknya agan gk terbayar, karna asetnya akan dihitung semua, biasanya aset pt itu sih besar o
ya semoga aja asetnya pt agan cukup buat bayar gaji karyawan D

fyi: sebelum karyawan itu kreditur preferen tp sekarang sudah tidak lagi, melainkan sbg kreditur konkuren \(


Quote:
Original Posted By MasterWayne
ini yg bikin berat ya :ngakaks

miris dan ironi

semoga cita2 ini terwujud dalam masa hidup kita \) iloveindonesia


semoga gan D

Quote:
Original Posted By joank
gan, ane mau nanya...malus

1.Apakah pasal yang tercantum dalam UUD ketenagakerjaan bisa gugur dengan adanya Peraturan Perusahaan yang sebagaian Isinya malah membuat Kebijakan yang terpuruk buat karyawannya, dan bisa diubah pertahun?

2.Jika kita berperkara dgn perusahaan/pengusaha,saat proses Bipartit perusahaan menganggap tidak memerlukan UUD 13/dianggap blm diperlukan karena belum masuk Perkara Hukum dan perusahaan menggunakan PP sebagai dasar mengambil kebijakan/keputusan, apakah hal ini dapat dibenarkan?

3.Sebenarnya apa hakekat/tujuan pasti Peraturan Perusahaan dibuat?

thx gan, mohon segera dibantu..URGENT.. \( \(


1. jelas gk bisa krna peraturan perusahaan harus mengacu pada undang-undang, untuk perubahan dimungkinkan terjadi sesuai dengan kebutuhan biasanya.
2. sekali lagi tdk dibenarkan krna uu itu merupakan acuan
3. untuk menertibkan karywan pada suatu perusahaan tertentu.. seperti absen, jam masuk/plg dan aturan2 lain..

Quote:
Original Posted By jurig2007
Bukan UUD Ketenagakerjaan tapi UU ketenagakerjaan no 13 th 2003.
Peraturan perusahaan tidak boleh melanggar UU. Karena Peraturan itu tidak boleh melanggar ato bertentangan dengan peraturan diatasnya.
Hirarkinya kl tidak salah; UUD 45, UU, PP/Kepres, Peraturan/Keputusan Menteri, Perda, dll.

Kl melanggar bs dilaporkan ke Disnaker setempat. Karyawan berhak meminta buku pedoman peraturan perusahaan agar tau hak dan kewajibannya.
Ente dan teman2 bisa membuat serikat pekerja yg nantinya bisa membuat Perjanjian Kerja Bersama yg berlaku (diperbarui) setiap 2 tahun.


shakehand2

Quote:
Original Posted By joank
memang ada gan,dan setiap tahunnya memang dibagi, tapi itu bukan hasil kesepakatan antara pengusaha dan pekerja gan,.soale kami tidak pernah terlibat bahkan di perusahaan tempat ane bekerja nggak ada serikat pekerja gan, gak boleh (* ane kerja di Media malus ), dan itu kebijakan dr Pusat.

kronologinya dulu perusahaan tempat ane kerja, pernah demo..bubar/pecah..kemudian dibeli pengusaha dan sebagaian pekerja lama dipekerjakan dimana si Pemiliknya sudah beda, tapi dengan satu syarat "nggak boleh demo lagi-atau Tutup sama sekali!", lalu manjemen menganggap dgn adanya serikat pekerja, akan menjadi pemicu perpecahan spt tahun sebelumnya..dan dgn demikian dianggap membahayakan.

...aneh memang..tapi kondisinya adalah,ada 50% pekerja yg merasa telah diselamatkan..dan merasa berhutang budi kpd si pengusaha ini, ane termasuk rekrutan baru setelah masa perpecahan itu, dan 2 tahun belakangan ane merasa tidak menerima upah yg layak dgn masa kerja dan prestasi ane selama 7 tahun, pengen mengundurkan diri tapi di PP ditulis kalo mengundurkan diri cuma dapet uang pisah...bingung ane gan..\( \(


ya begitulah nasib pekerja kita, yg butuh adalah pihak yg lemah berdukas
Page 2 of 14 |  < 1 2 3 4 5 6 7 >  Last ›
Home > CASCISCUS > MELEK HUKUM new > ►۞ ۩ Tanya Jawab Seputar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia ۩ ۞◄