MELEK HUKUM new
Home > CASCISCUS > MELEK HUKUM new > ►۞ ۩ Tanya Jawab Seputar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia ۩ ۞◄
Total Views: 9969 Share : Facebook ShareFacebook Twitter ShareTwitter Google+ ShareGoogle+
Page 3 of 14 |  < 1 2 3 4 5 6 7 8 >  Last ›

arul warior - 04/11/2011 03:02 PM
#41

Quote:
Original Posted By joank
gan, ane mau nanya...malus

1.Apakah pasal yang tercantum dalam UUD ketenagakerjaan bisa gugur dengan adanya Peraturan Perusahaan yang sebagaian Isinya malah membuat Kebijakan yang terpuruk buat karyawannya, dan bisa diubah pertahun?

2.Jika kita berperkara dgn perusahaan/pengusaha,saat proses Bipartit perusahaan menganggap tidak memerlukan UUD 13/dianggap blm diperlukan karena belum masuk Perkara Hukum dan perusahaan menggunakan PP sebagai dasar mengambil kebijakan/keputusan, apakah hal ini dapat dibenarkan?

3.Sebenarnya apa hakekat/tujuan pasti Peraturan Perusahaan dibuat?

thx gan, mohon segera dibantu..URGENT.. \( \(


1. tidak gugur karena UU ketenagakerjaan mengatur sifat yang umum, dan aturan yang sifatnya minimum (wajib untuk dipenuhi). jadi ketika peraturan perusahaan itu mengatur hal yang lebih menguntungkan buruh/pekerja jadi sangat dipersilahkan.
2. hukum harus dilihat secara holistik/menyeluruh tidak boleh sepotong-potong. logika itu gak benar kalo UU 13 tidak diperlukan hanya melihat PP (peraturan perusahaan). jadi tetap harus dilihat UU 13, dan sebenarnya peraturan perusahaan bisa batal sebenarnya kalo ada isinya yang bertentangan dengan UU 13.
3. kalo yang saya tahu peraturan perusahaan itu nantinya juga menjadi landasan dari pembuatan perjanjian kerja bersama. he3x

menindaklanjuti pertanyaan agan yang setelah ini masalah serikat pekerja. sebenarnya setiap perusahaan wajib memiliki peraturan perusahaan dan peraturan perusahaan itu harus dibuat secara bipartit antara pengusaha dan serikat pekerja, sehingga sebenarnya setiap perusahaan wajib memiliki serikat pekerja. ini berawal dari kebebasan berserikat yang juga menjadi hak dasar buruh dalam salah satu konvensi ILO

Quote:
Original Posted By IQBALXP46
nah kebetulan nih ada trit bermutu yg bahas tentang masalah ketenagakerjaan, pertama-tama kenalin nama ane iqbal dari bandung, oh iya gan ane mau tanya tentang peranan BINWASKER dalam mengawasi tenaga kerja terutama yang di bawah umur yang kerap menjadi buruh pabrik. sekian pertanyaan ane


BINWASNAKER sebenarnya memiliki peranan yang besar gan, fungsinya adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap permasalahan perburuhan dan ketenagakerjaan. berkenaan dengan pekerja anak di bawah umur, binwasnaker ketika mengetahui ada penggunaan tenaga kerja anak, harus melihat kelengkapan data (salah satunya adalah surat ijin orang tua) lalu juga harus melihat beban pekerjaan (termasuk waktu kerja) dan upah yang diterima. karena UU 13 memang lucu disalah satu pasal memuat larangan penggunaan pekerja anak, namun dipasal lain juga mencantumkan pasal tentang ketentuan syarat penggunaan pekerja anak. untuk fungsi BINWASNAKER nanti ane update gan lumayan banyak soalnya hehehehehe.

Quote:
Original Posted By rendezgaus
Nice thread Gan semoga bisa tetap eksis n Salam kenal buat semuanya
sekalian mo berbagi cerita n mohon pencerahannyaYb

September 2011, Mahkamah Konstitusi mengabulkan judical review UU 13 thn 2003 pasal 155 terkait upah proses terhadap UUD 1945 Pasal 28 yg diajukan oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu, di mana dalam amar putusannya MK menyatakan bahwa utk upah proses dalam kasus perselisihan Hak & Perselisihan PHK adalah sampai salinan putusan resmi di tingkat kasasi ( Mahkamah Agung ) di terima hal ini dapat terjadi jika salah satu pihak yang berperkara mengajukan banding atas putusan di Pengadilan Hubungan Industrial ( PHI ).
Untuk kasus kami dari APO-JICT, di tingkat PHI kami mengajukan gugatan perselisihan Hak namun putusan PHI kami di putus PHK dengan upah proses hanya 6 bulan ( kami di PHK sepihak sejak Maret 2010 sementara putusan PHI Januari 2011 ), kami mengajukan kasasi karena putusan hakim PHI melampaui batas kewenangannya & byk mengabaikan bukti & fakta yg timbul dlm persidangan.
Aguatus 2011 MA mengeluarkan putusan di website bahwa kasasi kami di tolak namun salinan di website maupun salinan putusan resmi hingga kini belum kami terima.
Yang menjadi pertanyaan saya kepada agan2 yg paham hukum: 1. apakah putusan MK terkait upah proses tersebut dapat berlaku terhadap kasus kami dalam artian putusan upah proses kami dari PHI yg hanya 6 bulan bisa berubah hingga salinan resmi putusan MA kami terima?
2. langkah apa yg harus kami tempuh untuk memperjuangkannya ( kami jg bermaksud utk PK atas putusan MA)?
iloveindonesiasiloveindonesiasiloveindonesiasiloveindonesias


1. mungkin bisa dilihat amar putusan judicial reviewnya dulu gan, apakah menyebutkan juga pembatalan segala akibat hukum dari pelaksanaan pasal yang dijudicial review.
2. PK bisa gan, atau untuk sementara bisa meminta salinan putusan resmi penolakan kasasinya dulu gan.
Benjocurut - 04/11/2011 03:37 PM
#42

Nice Forum nih gan, semoga semakin rame ya, sekalian ane mau tanya nih,
Ane bekerja di salah satu PMA gan, ane sudah bekerja di perusahaan ini 3 tahun lebih tapi ane masih bekerja dibawah kontrak via Outsourcing. Setahu ane, bekerja dibawah lembaga outsourcing hanya boleh berlaku selama beberapa periode tertentu saja kan gan, sedangkan ane sudah bekerja cukup lama. Apakah itu masuk kategori pelanggaran hukum gan??
Itu dulu deh gan pertanyaan dari ane..semoga Forum ini makin rame ya...
@-gus18 - 05/11/2011 10:59 AM
#43
Salam kenal,
Quote:
Original Posted By rendezgaus
Nice thread Gan semoga bisa tetap eksis n Salam kenal buat semuanya
sekalian mo berbagi cerita n mohon pencerahannyaYb

September 2011, Mahkamah Konstitusi mengabulkan judical review UU 13 thn 2003 pasal 155 terkait upah proses terhadap UUD 1945 Pasal 28 yg diajukan oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu, di mana dalam amar putusannya MK menyatakan bahwa utk upah proses dalam kasus perselisihan Hak & Perselisihan PHK adalah sampai salinan putusan resmi di tingkat kasasi ( Mahkamah Agung ) di terima hal ini dapat terjadi jika salah satu pihak yang berperkara mengajukan banding atas putusan di Pengadilan Hubungan Industrial ( PHI ).
Untuk kasus kami dari APO-JICT, di tingkat PHI kami mengajukan gugatan perselisihan Hak namun putusan PHI kami di putus PHK dengan upah proses hanya 6 bulan ( kami di PHK sepihak sejak Maret 2010 sementara putusan PHI Januari 2011 ), kami mengajukan kasasi karena putusan hakim PHI melampaui batas kewenangannya & byk mengabaikan bukti & fakta yg timbul dlm persidangan.
Aguatus 2011 MA mengeluarkan putusan di website bahwa kasasi kami di tolak namun salinan di website maupun salinan putusan resmi hingga kini belum kami terima.
Yang menjadi pertanyaan saya kepada agan2 yg paham hukum: 1. apakah putusan MK terkait upah proses tersebut dapat berlaku terhadap kasus kami dalam artian putusan upah proses kami dari PHI yg hanya 6 bulan bisa berubah hingga salinan resmi putusan MA kami terima?
2. langkah apa yg harus kami tempuh untuk memperjuangkannya ( kami jg bermaksud utk PK atas putusan MA)?
iloveindonesiasiloveindonesiasiloveindonesiasiloveindonesias


Salam kenal,

Masih anget nih JR nya, Apa Agan sudah punya Putusan MK tersebut? Ane siap menerima copy Put. MK tsbt klo Agan bersedia mensharenya \)b Intinya Agan harus lihat isi Putusan MK tersebut. Tapi setau saya Undang-Undang yang sedang di uji oleh MK tetap berlaku sebelum ada putusan MK yang menyatakan UU tersebut bertentangan dengan UU 1945 (UU No. 24/2003 Pasal 58). Mudah2an sukses ya Gan perjuangan mengajukan PK nya. Tentunya bersedia jg menshare perjuangannya di thread ini.

Salam.
beer_bonk - 05/11/2011 10:50 PM
#44

trit bagus
ikut menyimak gan...
:cystg:cystg:cystg
beer_bonk - 05/11/2011 11:20 PM
#45

Quote:
Original Posted By Benjocurut
Nice Forum nih gan, semoga semakin rame ya, sekalian ane mau tanya nih,
Ane bekerja di salah satu PMA gan, ane sudah bekerja di perusahaan ini 3 tahun lebih tapi ane masih bekerja dibawah kontrak via Outsourcing. Setahu ane, bekerja dibawah lembaga outsourcing hanya boleh berlaku selama beberapa periode tertentu saja kan gan, sedangkan ane sudah bekerja cukup lama. Apakah itu masuk kategori pelanggaran hukum gan??
Itu dulu deh gan pertanyaan dari ane..semoga Forum ini makin rame ya...


coba bantu jawab gan, setau ane tidak ada ketentuan yang mengatur lamanya bekerja pada lembaga outsourcing yang ada aturan tentang pekerjaan yang boleh dioutsourcingkan kalau dalam bahasa hukumnya (penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain)
kalau mengenai kontrak kerja ada 2 macam
PKWTT (perjanjian kerja waktu tidak tertentu) = pekerja tetap
PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu) = pekerja kontrak, dan ini masa kontraknya selama 3 tahun dan dapat diperbaharui
seno1983 - 06/11/2011 12:09 AM
#46

thread bagus nih...

ikut nyimak dulu gan...

:2thumbup :2thumbup :2thumbup
rendezgaus - 07/11/2011 12:07 PM
#47

to bro arul warior n bro @-gus18 thx atas sarannya & berikut link putusan MK atas Judical Reviewnya:

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.Persidangan.PutusanPerkara&id=1&kat=1&cari =37%2Fpuu-IX%2F2011

mohon pencerahan berikutnya :addfriends cendolb
rendezgaus - 07/11/2011 12:12 PM
#48

to bro arul warior n bro @-gus18 thx atas sarannya & berikut link putusan MK atas Judical Reviewnya:

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.Persidangan.PutusanPerkara&id=1&kat=1&cari =37%2Fpuu-IX%2F2011

mohon pencerahan berikutnya :addfriends cendolb
rendezgaus - 07/11/2011 12:14 PM
#49

sorry double post
V16A - 07/11/2011 01:03 PM
#50

thread bagus nehh..

ane bsk rabu UTS Hk. perburuhan nehh.. smoga dengan adanya tread ini, makin jadi mendalami dan dapat bnyak referensi buat kuliah \)

ijin baca2 permasalahannya ya :addfriends
jeex - 07/11/2011 01:33 PM
#51

Quote:
Original Posted By Benjocurut
Nice Forum nih gan, semoga semakin rame ya, sekalian ane mau tanya nih,
Ane bekerja di salah satu PMA gan, ane sudah bekerja di perusahaan ini 3 tahun lebih tapi ane masih bekerja dibawah kontrak via Outsourcing. Setahu ane, bekerja dibawah lembaga outsourcing hanya boleh berlaku selama beberapa periode tertentu saja kan gan, sedangkan ane sudah bekerja cukup lama. Apakah itu masuk kategori pelanggaran hukum gan??
Itu dulu deh gan pertanyaan dari ane..semoga Forum ini makin rame ya...


Ijin rembuk ya gan..

Total masa kerja untuk karyawan kontrak (PKWT), tidak boleh melebihi 3 tahun. Baik di perusahaan outsourcibng, maupun di perusahaan non-outsourcing.

Penting juga u/ diketahui, perusahaan agan bergerak di bidang apa? dan posisi apa yg agan tempati?? hal itu penting mengingat tidak semua pekerjaan bisa dipekerjakan dengan status kontrak

Untuk mengatasi masalah agan diatas, biasanya perusahaan melakukan pembaharuan kontrak dengan masa tenggang 1 bulan.
jeex - 07/11/2011 01:52 PM
#52

Quote:
Original Posted By fransto
Kebetulan nih ane mau tanya2 mengenai aturan dan hukum mengenai ketenagakerjaan :
Ceritanya begini : Perusahaan tempat ane kerja sekarang mulai goyang dan pemilik (dua orang) kelihatannya lebih milih pecah dari pada mencari alternatif untuk memajukan perusahaan. ane kerja udah 5th lebihlah
dengan adannya keputusan untuk bubar maka ane dan karyawan yg lain otomatis tidak bekerja lg tp kita di fasilitasi oleh salah satu pemilik untuk bekerja diperusahaannya yang lain sehingga kita tidak nganggur nah yg jadi pertanyaan ane :
1. apakah kita (karyawan) termasuk kategori PHK dalam kasus ini
2. apakah hak kita sama (aturan PHK / pesangon dll) walau sudah dijamin bekerja di perusahaan pemilik yg lain.
3. bagaimana jika perusahaan tidak mau membayar pesangon sesuai dengan UUD dengan alasan memang tidak ada uang karena keadaan perusahaan yg memang sedang sulit keuangannya.

Atas bantuan dan sarannya ane ucapkan terima kasih


Mungkin perlu diperjelas dulu gan: apakah perusahaan yg lain ini masih 1 group? dgn perusahaan lama? perlu juga diperhatikan; "apakah ada kontrak baru? dan bagaimana isi kontrak baru tersebut? apakah dinyatakan bahwa masa kerja anda dilanjutkan? bila masa kerja baru, maka hak dan kewajiban juga dihitung baru. dan itu berarti agan di-PHK pada perusahaan sebelumnya.

saran ane, agan meminta pesangon atas PHK karna perusahaan pailit. (kecuali bila perusahaan baru ini mempertegas bahwa "status karyawan tidak putus dan masa kerja dilanjutkan dari perusahaan lama)
jeex - 07/11/2011 01:54 PM
#53

Quote:
Original Posted By fransto
Kebetulan nih ane mau tanya2 mengenai aturan dan hukum mengenai ketenagakerjaan :
Ceritanya begini : Perusahaan tempat ane kerja sekarang mulai goyang dan pemilik (dua orang) kelihatannya lebih milih pecah dari pada mencari alternatif untuk memajukan perusahaan. ane kerja udah 5th lebihlah
dengan adannya keputusan untuk bubar maka ane dan karyawan yg lain otomatis tidak bekerja lg tp kita di fasilitasi oleh salah satu pemilik untuk bekerja diperusahaannya yang lain sehingga kita tidak nganggur nah yg jadi pertanyaan ane :
1. apakah kita (karyawan) termasuk kategori PHK dalam kasus ini
2. apakah hak kita sama (aturan PHK / pesangon dll) walau sudah dijamin bekerja di perusahaan pemilik yg lain.
3. bagaimana jika perusahaan tidak mau membayar pesangon sesuai dengan UUD dengan alasan memang tidak ada uang karena keadaan perusahaan yg memang sedang sulit keuangannya.

Atas bantuan dan sarannya ane ucapkan terima kasih


Mungkin perlu diperjelas dulu gan: apakah perusahaan yg lain ini masih 1 group? dgn perusahaan lama? perlu juga diperhatikan; "apakah ada kontrak baru? dan bagaimana isi kontrak baru tersebut? apakah dinyatakan bahwa masa kerja anda dilanjutkan? bila masa kerja baru, maka hak dan kewajiban juga dihitung baru. dan itu berarti agan di-PHK pada perusahaan sebelumnya.

saran ane, agan meminta pesangon atas PHK karna perusahaan pailit. (kecuali bila perusahaan baru ini mempertegas bahwa "status karyawan tidak putus dan masa kerja dilanjutkan dari perusahaan lama)
JonoDoe - 07/11/2011 05:52 PM
#54

Quote:
Original Posted By jeex
Ijin rembuk ya gan..

Total masa kerja untuk karyawan kontrak (PKWT), tidak boleh melebihi 3 tahun. Baik di perusahaan outsourcibng, maupun di perusahaan non-outsourcing.

Penting juga u/ diketahui, perusahaan agan bergerak di bidang apa? dan posisi apa yg agan tempati?? hal itu penting mengingat tidak semua pekerjaan bisa dipekerjakan dengan status kontrak

Untuk mengatasi masalah agan diatas, biasanya perusahaan melakukan pembaharuan kontrak dengan masa tenggang 1 bulan.


sama dengan pengalaman temen, bertahun-tahun kontrak trus di outsourcingkan sebulan dan kembali lg start dari nol

jadi itu legal? think:

misal : setelah perbaharui "kontrak" cuti tahun ini hangus dan tunjangan2 terdekat (masa kerja belum 3 bulan) jg hangus, benar-benar berasa orang baru kerja hammers
jeex - 07/11/2011 07:15 PM
#55

Quote:
Original Posted By JonoDoe
sama dengan pengalaman temen, bertahun-tahun kontrak trus di outsourcingkan sebulan dan kembali lg start dari nol

jadi itu legal? think:

misal : setelah perbaharui "kontrak" cuti tahun ini hangus dan tunjangan2 terdekat (masa kerja belum 3 bulan) jg hangus, benar-benar berasa orang baru kerja hammers


untuk diketahui, karyawan yg telah lebih 3 tahun bekerja secara terus-menerus maka statusnya menjadi karyawan tetap. otomatis, hak2x pun sama dgn karyawan tetap.
Untuk menghindari hal ini, perusahaan biasanya menyiasatinya dengan "pembaharuan" kontrak dgn terlebih dahulu mengistirahatkan karyawan selama 1 bulan. dalam hal ini perusahaan memberikan NIP baru (=dgn karyawan baru).

berikut adl jenis pekerjaan u/ karyawan kontrak (diluar ini, status karyawan harus karyawan tetap)
1.pekerjaan yg sekali selesai atau sementara sifatnya
2.pekerjaan yg penyelesaiannya dalam waktu tertentu (tidak lebih dari 3 tahun)
3.pekerjaan yg bersifat musimam
4.pekerjaan yg berhubungan dengan produk baru, atau masih dalam percobaan
beer_bonk - 07/11/2011 10:40 PM
#56

Quote:
Original Posted By IQBALXP46
nah kebetulan nih ada trit bermutu yg bahas tentang masalah ketenagakerjaan, pertama-tama kenalin nama ane iqbal dari bandung, oh iya gan ane mau tanya tentang peranan BINWASKER dalam mengawasi tenaga kerja terutama yang di bawah umur yang kerap menjadi buruh pabrik. sekian pertanyaan ane


berdasarkan uu no 13/2003
pasal 68 "perusahaan dilarang mempekerjakan anak"
pasal 69 (1) ketentuan sebagaimna dimaksud pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 s/d 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial"
pasal 74 (1) siapapun dilarang mempekerjakan anak dan melibatkan anak pada pekerjaan2 terburuk
JonoDoe - 08/11/2011 12:07 PM
#57

Quote:
Original Posted By jeex
untuk diketahui, karyawan yg telah lebih 3 tahun bekerja secara terus-menerus maka statusnya menjadi karyawan tetap. otomatis, hak2x pun sama dgn karyawan tetap.
Untuk menghindari hal ini, perusahaan biasanya menyiasatinya dengan "pembaharuan" kontrak dgn terlebih dahulu mengistirahatkan karyawan selama 1 bulan. dalam hal ini perusahaan memberikan NIP baru (=dgn karyawan baru).

berikut adl jenis pekerjaan u/ karyawan kontrak (diluar ini, status karyawan harus karyawan tetap)
1.pekerjaan yg sekali selesai atau sementara sifatnya
2.pekerjaan yg penyelesaiannya dalam waktu tertentu (tidak lebih dari 3 tahun)
3.pekerjaan yg bersifat musimam
4.pekerjaan yg berhubungan dengan produk baru, atau masih dalam percobaan


pertanyaan gw, apakah langkah perusahaan untuk "memperbaruhi" itu legal?
yg gw bicarain kerjaan admin (bagian RND) umur 21thn, SMU
di tempat gw semua pegawai tetap kecuali admin
moeda - 08/11/2011 02:19 PM
#58

Quote:
Original Posted By joank
memang ada gan,dan setiap tahunnya memang dibagi, tapi itu bukan hasil kesepakatan antara pengusaha dan pekerja gan,.soale kami tidak pernah terlibat bahkan di perusahaan tempat ane bekerja nggak ada serikat pekerja gan, gak boleh (* ane kerja di Media malus ), dan itu kebijakan dr Pusat.

kronologinya dulu perusahaan tempat ane kerja, pernah demo..bubar/pecah..kemudian dibeli pengusaha dan sebagaian pekerja lama dipekerjakan dimana si Pemiliknya sudah beda, tapi dengan satu syarat "nggak boleh demo lagi-atau Tutup sama sekali!", lalu manjemen menganggap dgn adanya serikat pekerja, akan menjadi pemicu perpecahan spt tahun sebelumnya..dan dgn demikian dianggap membahayakan.

...aneh memang..tapi kondisinya adalah,ada 50% pekerja yg merasa telah diselamatkan..dan merasa berhutang budi kpd si pengusaha ini, ane termasuk rekrutan baru setelah masa perpecahan itu, dan 2 tahun belakangan ane merasa tidak menerima upah yg layak dgn masa kerja dan prestasi ane selama 7 tahun, pengen mengundurkan diri tapi di PP ditulis kalo mengundurkan diri cuma dapet uang pisah...bingung ane gan..\( \(

coba jawab gan \)
seharusnya dalam perusahaan itu sebaiknya harus ada serikat pekerja gan, kejadian yg terjadi pada masa lalu tidak bisa dijadikan alasan bagi pengusaha untuk melarang pembentukan serikat pekerja yg baru di perusahaan tsb. karena bagaimanapun ceritanya eksistensi serikat pekerja sangatlah penting untuk memperjuangkan hak-hak pekerja.
jeex - 08/11/2011 03:24 PM
#59

Quote:
Original Posted By JonoDoe
pertanyaan gw, apakah langkah perusahaan untuk "memperbaruhi" itu legal?
yg gw bicarain kerjaan admin (bagian RND) umur 21thn, SMU
di tempat gw semua pegawai tetap kecuali admin


pembaharuan PKWT dapat dilakukan untuk pekerjaan yg sekali selesai atau sementara sifatnya yang paling lama penyelesaiannya 3 tahun.
Diluar itu, pembaharuan PKWT adalah "ilegal"

tq
beer_bonk - 08/11/2011 04:53 PM
#60

Quote:
Original Posted By jeex
pembaharuan PKWT dapat dilakukan untuk pekerjaan yg sekali selesai atau sementara sifatnya yang paling lama penyelesaiannya 3 tahun.
Diluar itu, pembaharuan PKWT adalah "ilegal"

tq


untuk hal itu biasanya perusahaan tidak melakukan pembaruan tetapi pencatatan PKWT baru
Page 3 of 14 |  < 1 2 3 4 5 6 7 8 >  Last ›
Home > CASCISCUS > MELEK HUKUM new > ►۞ ۩ Tanya Jawab Seputar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia ۩ ۞◄