MELEK HUKUM new
Home > CASCISCUS > MELEK HUKUM new > ►۞ ۩ Tanya Jawab Seputar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia ۩ ۞◄
Total Views: 9969 Share : Facebook ShareFacebook Twitter ShareTwitter Google+ ShareGoogle+
Page 4 of 14 |  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >  Last ›

joank - 08/11/2011 09:32 PM
#61

Quote:
Original Posted By moeda
coba jawab gan \)
seharusnya dalam perusahaan itu sebaiknya harus ada serikat pekerja gan, kejadian yg terjadi pada masa lalu tidak bisa dijadikan alasan bagi pengusaha untuk melarang pembentukan serikat pekerja yg baru di perusahaan tsb. karena bagaimanapun ceritanya eksistensi serikat pekerja sangatlah penting untuk memperjuangkan hak-hak pekerja.



harusnya emang gitu gan,tapi karna lebih dr 50% karyawan adalah "orang lama", yang sudah pasti akan kesulitan mencari pekerjaan baru karena umur yg tidak produktif.
lalu pertanyaan baru ane gan,D...kalo semisal ane bersattus mengundurkan diri, apa saja hak-hak yg mustinya ane dapet gan? ..apa bisa dibenarkan kalo cuma uang pisah,di UUD 13 dipasal berapa yg membahas soal ini?

salam buruh buat sesepuh disini,dr ane yg newbie...malus
moeda - 09/11/2011 12:52 AM
#62

Quote:
Original Posted By joank
harusnya emang gitu gan,tapi karna lebih dr 50% karyawan adalah "orang lama", yang sudah pasti akan kesulitan mencari pekerjaan baru karena umur yg tidak produktif.
lalu pertanyaan baru ane gan,D...kalo semisal ane bersattus mengundurkan diri, apa saja hak-hak yg mustinya ane dapet gan? ..apa bisa dibenarkan kalo cuma uang pisah,di UUD 13 dipasal berapa yg membahas soal ini?

salam buruh buat sesepuh disini,dr ane yg newbie...malus


Mengenai masalah pemutusan hubungan kerja yang terjadi karena kemauan agan sendiri diatur dalam Pasal 162 ayat (1) UU 13/2003
Quote:
"Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)".


Agan yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima uang penggantian hak, juga diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya seharusnya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama (lihat pasal 162 ayat 2 UU 13/2003).

Maka dalam hal ini agan mendapatkan uang penggantian hak meliputi hak-hak diantaranya: (i) Cuti tahunan yang belum diambil; (ii) Ongkos pulang buruh dan keluarga ke tempat dimana buruh diterima bekerja; (iii) Biaya perumahan, pengobatan, perawatan sebesar 15 % dari uang pesangon; dan (iv) Hak-hak lain yang ditetapkan dalam KKB dan peraturan perusahaan ditempat Anda bekerja. (lihat Pasal 156 ayat (4) UU 13/2003) CMIIW \)
chuba. - 09/11/2011 01:32 AM
#63

Quote:
Original Posted By jeex


Mungkin perlu diperjelas dulu gan: apakah perusahaan yg lain ini masih 1 group? dgn perusahaan lama? perlu juga diperhatikan; "apakah ada kontrak baru? dan bagaimana isi kontrak baru tersebut? apakah dinyatakan bahwa masa kerja anda dilanjutkan? bila masa kerja baru, maka hak dan kewajiban juga dihitung baru. dan itu berarti agan di-PHK pada perusahaan sebelumnya.

saran ane, agan meminta pesangon atas PHK karna perusahaan pailit. (kecuali bila perusahaan baru ini mempertegas bahwa "status karyawan tidak putus dan masa kerja dilanjutkan dari perusahaan lama)

Kok pailit eek:

Pembubaran perusahaan ada 2 jalan :

1. Liwat Likuidator
2. Liwat kurator

Nah kalo liwat kurator brarti perusahaannya DINYATAKAN PAILIT oleh pengadilan niaga.

Perusahaan pailit blm tentu bubar (bangkrut) bisa jadi pemilik perusahaan mengajukan perdamaian & diterima oleh para kreditornya. (Karyawan masuk jg sbgai kreditor).

Mengenai PHK dlm kepailitan diatur dlm pasal 39 uu kepailitan, mengenai pesangon, penggantian hak di atur dlm pasal2 khusus di uu ketenagakerjaan (lupa hammer\) ►۞ ۩ Tanya Jawab Seputar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia ۩ ۞◄
kardjoe - 09/11/2011 02:12 AM
#64

ijin nyimak gan, trit bagus niho

ane blm paham bngt nih masalh hukum khusus nya uu.ketenagakerjaan..

1. berarti klo karyawan PKWT 2 kali kontrak dalm jangka waktu paling lama 3 tahun, trus di rumahkan 30 hari, pembaharuan kontrak nip baru, kontrak lagi 3 tahun, terus berulang seperti itu, berarti mau 10 th kerja masih dikontrak trus, klo seperti ini sangat menguntungkan perusahaan karna tidak ada pesangon dari masa kerja, pesangon di atur untuk PKWTT di uu.no13 th'03(CMIW).
^^mohon pencerahanya gan

2. apakah hak-hak karyawan status PKWT di atur secara detail di uu.no13 th'03, sedangkan bnyk di atur di uu.no13 th'03 itu PKWTT (CMIW), apakah uu.no13 th'03 secara keseluruhan berlaku untuk karyawan PKWT??atau ada UU lain yang mengatur hak-hak karyawan PKWT??

3. apakah perjanjian kerja bisa di buat dengan dasar hukum 1320 KUHPER??

mohon pencerahan nya gan
thanks..
beer_bonk - 09/11/2011 08:01 AM
#65

Quote:
Original Posted By kardjoe
ijin nyimak gan, trit bagus niho

ane blm paham bngt nih masalh hukum khusus nya uu.ketenagakerjaan..

1. berarti klo karyawan PKWT 2 kali kontrak dalm jangka waktu paling lama 3 tahun, trus di rumahkan 30 hari, pembaharuan kontrak nip baru, kontrak lagi 3 tahun, terus berulang seperti itu, berarti mau 10 th kerja masih dikontrak trus, klo seperti ini sangat menguntungkan perusahaan karna tidak ada pesangon dari masa kerja, pesangon di atur untuk PKWTT di uu.no13 th'03(CMIW).
^^mohon pencerahanya gan

betul gan,...disinilah celah yang digunakan perusahaan untuk menguntungkan mereka

Quote:
Original Posted By kardjoe
2. apakah hak-hak karyawan status PKWT di atur secara detail di uu.no13 th'03, sedangkan bnyk di atur di uu.no13 th'03 itu PKWTT (CMIW), apakah uu.no13 th'03 secara keseluruhan berlaku untuk karyawan PKWT??atau ada UU lain yang mengatur hak-hak karyawan PKWT??

secara normatif hak pekerja PKWT sama, tetapi dari segi kesejahteraan banyak yang berbeda

Quote:
Original Posted By kardjoe
3. apakah perjanjian kerja bisa di buat dengan dasar hukum 1320 KUHPER??

mohon pencerahan nya gan
thanks..

acuannya memang dari 1320 KUHPER, dan itu ada juga di uu13/2003 pasal 52 (1) perjanian kerja dibuat atas dasar : a. kesepakatan kedua belah pihak, b. kamanpuan/kecakapan melakukan perbuatan hukum, c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan, d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
kurungbatang - 09/11/2011 08:16 AM
#66

wah kebetulan ada threat bagus nih
pertanyaan titipan dr temen
kasus posisi:
temen ane bekerja di sebuah institusi pendidikan milik sebuah perusahaan perkebunan sejak 2006 sebagai pengajar.
awal bekerja menggunakan kontrak kerja PKWT selama 1th.
setelah habis masa kontrak, tidak ada perpanjangan kontrak tetapi masih mengajar di tempat tersebut.
setelah 1th lewat baru ada kontrak kerja lagi untuk 1th kedepan. ngisinya untuk tahun berikutnya, sekalian ttd kontrak setahun sebelumnya.
tahun2 berikutnya perjanjiannya seperti itu lagi. kontrak lagi untuk 1 tahun berikutnya.
di dalam kontrak tidak dicantumkan besarnya gaji yang akan didapat untuk tahun berikutnya.
pertanyaannya :
apakah telah terjadi pelanggaran hukum dengan praktek kontrak kerja demikian?


bagaimana status hukum dari karyawan yang dikontrak 4 kali berturut-turut?apakah harusnya jadi pegawai tetap atau bagaimana?


sah kah sebuak kontrak kerja tanpa mencantumkan besarnya gaji yang akan didapat?


apakah sebuah perusahaan wajib mengikutkan karyawannya ke JAMSOSTEK? kalau iya, apa konsekuensi bagi perusahaan yang tidak mengikut sertakan karyawannya ke program JAMSOSTEK


langkah2 hukum apa saja yang dapat diambil oleh pekerja tersebut? dan kemana kita bisa melaporkan kasus ini?



sekian pertanyaan dari saya
mohon pencerahannya
terimakasih....
\)b\)b\)b\)b
jeex - 09/11/2011 10:04 AM
#67

Quote:
Original Posted By kardjoe
ijin nyimak gan, trit bagus niho

ane blm paham bngt nih masalh hukum khusus nya uu.ketenagakerjaan..

1. berarti klo karyawan PKWT 2 kali kontrak dalm jangka waktu paling lama 3 tahun, trus di rumahkan 30 hari, pembaharuan kontrak nip baru, kontrak lagi 3 tahun, terus berulang seperti itu, berarti mau 10 th kerja masih dikontrak trus, klo seperti ini sangat menguntungkan perusahaan karna tidak ada pesangon dari masa kerja, pesangon di atur untuk PKWTT di uu.no13 th'03(CMIW).
^^mohon pencerahanya gan



Quote:
Original Posted By beer_bonk
betul gan,...disinilah celah yang digunakan perusahaan untuk menguntungkan mereka


Ada baiknya kita buka juga KEPMEN-100/2004.
Disitu bisa kita liat bahwa PKWT yg bisa dilakukan pembaharuan hanya untuk jenis pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya yg penyelesaiannya paling lama 3 tahun. Pembaharuan ini hanya dpt dilakukan 1 kali u/ jangka waktu palin lama 2 tahun. jadi total adalah 5 tahun.

sementara jenis pekerjaan lain (pekerjaan musiman, pekerjaan u/ produk baru, pekerjaan harian lepas), tidak dapat dilakukan pembaharuan.
jeex - 09/11/2011 10:55 AM
#68

Quote:
Original Posted By kurungbatang
wah kebetulan ada threat bagus nih
pertanyaan titipan dr temen
kasus posisi:
temen ane bekerja di sebuah institusi pendidikan milik sebuah perusahaan perkebunan sejak 2006 sebagai pengajar.
awal bekerja menggunakan kontrak kerja PKWT selama 1th.
setelah habis masa kontrak, tidak ada perpanjangan kontrak tetapi masih mengajar di tempat tersebut.
setelah 1th lewat baru ada kontrak kerja lagi untuk 1th kedepan. ngisinya untuk tahun berikutnya, sekalian ttd kontrak setahun sebelumnya.
tahun2 berikutnya perjanjiannya seperti itu lagi. kontrak lagi untuk 1 tahun berikutnya.
di dalam kontrak tidak dicantumkan besarnya gaji yang akan didapat untuk tahun berikutnya.
pertanyaannya :
apakah telah terjadi pelanggaran hukum dengan praktek kontrak kerja demikian?


bagaimana status hukum dari karyawan yang dikontrak 4 kali berturut-turut?apakah harusnya jadi pegawai tetap atau bagaimana?


sah kah sebuak kontrak kerja tanpa mencantumkan besarnya gaji yang akan didapat?


apakah sebuah perusahaan wajib mengikutkan karyawannya ke JAMSOSTEK? kalau iya, apa konsekuensi bagi perusahaan yang tidak mengikut sertakan karyawannya ke program JAMSOSTEK


langkah2 hukum apa saja yang dapat diambil oleh pekerja tersebut? dan kemana kita bisa melaporkan kasus ini?



sekian pertanyaan dari saya
mohon pencerahannya
terimakasih....
\)b\)b\)b\)b



[*]melihat kasus di atas, secara hukum, status temen ente secara otomatis adalah karyawan tetap.
[*]perjanjian kerja harus memuat besaran upah. bila tidak, bisa mengacu pada gaji terakhir dan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum.
[*]perusahaan yang tidak mengikutsertakan tenaga kerja ke program jamsostek diancam dengan hukuman kurungan max. 6 bulan atau denda max. 50jt.
[*]perselisihan hubungan industrial terlebih dahulu dilselesaikan secara bipatrit (naker dan pengusaha), bila tidak mufakat, dilakukan secara tripatrit (mediasi atau konsiliasi; dlm hal ini disnaker). bila tidak sepakat juga jalur berikutnya adalah pengadilan hubungan industrial.



smoga dapat membantu
b3y - 09/11/2011 02:54 PM
#69
F.a.q
Quote:
Original Posted By fransto
Kebetulan nih ane mau tanya2 mengenai aturan dan hukum mengenai ketenagakerjaan :
Ceritanya begini : Perusahaan tempat ane kerja sekarang mulai goyang dan pemilik (dua orang) kelihatannya lebih milih pecah dari pada mencari alternatif untuk memajukan perusahaan. ane kerja udah 5th lebihlah
dengan adannya keputusan untuk bubar maka ane dan karyawan yg lain otomatis tidak bekerja lg tp kita di fasilitasi oleh salah satu pemilik untuk bekerja diperusahaannya yang lain sehingga kita tidak nganggur nah yg jadi pertanyaan ane :
1. apakah kita (karyawan) termasuk kategori PHK dalam kasus ini
2. apakah hak kita sama (aturan PHK / pesangon dll) walau sudah dijamin bekerja di perusahaan pemilik yg lain.
3. bagaimana jika perusahaan tidak mau membayar pesangon sesuai dengan UUD dengan alasan memang tidak ada uang karena keadaan perusahaan yg memang sedang sulit keuangannya.

Atas bantuan dan sarannya ane ucapkan terima kasih

Spoiler for
Quote:
Original Posted By b3y
1. di bilang PHK sih tidak gan. apa pengusaha sudah memberitahukan kepada karyawan mengenai PHK ?
2. hak apa nih gan ? hak untuk menerima pesangon kah ?
3. dilakukan permohonan pailit gan, nanti kurator yg akan mengurus dan menghitung aset dr perusahaan tsb. aset tersebut yg akan digunakan untuk membayar segala hutangnya..

[QUOTE=fransto;542834342]1. Perusahaan sudah memberitahu bahwa kelihatannya perusahaan tidak bisa lanjut lagi. dan kami disarankan untuk pindah bekerja di salah satu perusahaan milik salah satu owner.
2. ya itulah gan (pesangon/uang penghargaan) apakah kita berhak atas itu.

[QUOTE=b3y;543467893]1. berarti blm jelas menurut saya statusnya phk atau tidak
2. pesangon merupakan hak gana apabila di phk, tp untuk jumlah dinegosiasi berdasar kemampuan pt (karna pt tsb pailit)
[/QUOTE]


Spoiler for
Quote:
Original Posted By JasmineJava
Perlu dilihat apakah perusahaan tempat agan kerja sekarang apakah leburan atau pecahan dari perusahaan yang lama - maka tidak terjadi PHK? Atau apakah perusahaan yang lama itu benar2 sudah diliquidasi?

Berdasarkan UU aturan pesangon perusahaan yang sudah diliquidasi hanya sebesar 2 bulan kerja beserta tunjangan tapi ya dilihat juga kemampuan perusahaan tersebut.

Good luck memperjuangkan hak-haknya

Terima kasih


Spoiler for
Quote:
Original Posted By @-gus18
Salam kenal,


Dari cerita TS diatas, bisa dibilang perusahaan lama TS sudah tidak menjalankan usahanya dan sekarang TS bekerja di perusahaan lain milik owner perusahaan yang dulu, yang tidak ada kaitan atau hubungan dengan perusahaan lama. Secara general adalah PHK adalah pemutusan hubungan kerja antara pemberi kerja (pengusaha) dengan pekerja. Dalam hal perusahaan baru TS tidak ada hubungan atau kaitan dengan perusahaan lama, berarti hubungan kerja antara TS dengan perusahaan lama dapat dikatakan sudah berakhir. Kewajiban-kewajiban atas pengakhiran hubungan kerja tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang. Hubungan kerja diakomodir dalam aturan yg sama yakni UU 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Semoga bermanfaat. Salam.

Quote:
Original Posted By fransto
Salam kenal juga gan
memang tidak ada hubungannya gan, cuma ownernya aja yg sama secara Badan Hukum terpisah. thanks infonya


Spoiler for
Quote:
Original Posted By arul warior
kalo saya mencoba membantu, mungkin agan bisa menanyakan status perusahaan itu terlebih dahulu.nah apabila perusahaan itu sudah dinyatakan bubar mungkin bisa ditanyakan prosedur pemberian pesangonnya. tapi apabila perusahaan telah bubar namun tidak dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga maka perusahaan wajib membayar pesangon. tapi saran saya hati-hati gan, apabila belum ada kepastian masalah pembubaran perusahaan dan pembayaran pesangon, tapi agan sudah ikut kerja diperusahaan baru milik salah satu pemilik, agan bisa dikatakan melanggar kontrak bila di kontrak awal ada larangan bekerja diperusahaan lain, nah bila itu terjadi agan bisa-bisa melanggar perjanjian, sehingga hak-hak agan bisa tidak terpenuhi termasuk pesangon
Quote:
Original Posted By fransto
Makasih infonya gan
berarti jika dinyatakan pailit oleh pengadilan hak-hak kita bisa tidak terbayarkan karena hasil penjualan aset tdk mencukupi..berdukasberdukas

BTW....thanks all for infonya

[QUOTE=b3y;543467893]apabila dinyatakan pailit oleh pengadilan blm tentu haknya agan gk terbayar, karna asetnya akan dihitung semua, biasanya aset pt itu sih besar o
ya semoga aja asetnya pt agan cukup buat bayar gaji karyawan D

fyi: sebelum karyawan itu kreditur preferen tp sekarang sudah tidak lagi, melainkan sbg kreditur konkuren \(
[/QUOTE]


Spoiler for
Quote:
Original Posted By jeex
Mungkin perlu diperjelas dulu gan: apakah perusahaan yg lain ini masih 1 group? dgn perusahaan lama? perlu juga diperhatikan; "apakah ada kontrak baru? dan bagaimana isi kontrak baru tersebut? apakah dinyatakan bahwa masa kerja anda dilanjutkan? bila masa kerja baru, maka hak dan kewajiban juga dihitung baru. dan itu berarti agan di-PHK pada perusahaan sebelumnya.

saran ane, agan meminta pesangon atas PHK karna perusahaan pailit. (kecuali bila perusahaan baru ini mempertegas bahwa "status karyawan tidak putus dan masa kerja dilanjutkan dari perusahaan lama)
Quote:
Original Posted By chuba.
Kok pailit eek:

Pembubaran perusahaan ada 2 jalan :

1. Liwat Likuidator
2. Liwat kurator

Nah kalo liwat kurator brarti perusahaannya DINYATAKAN PAILIT oleh pengadilan niaga.

Perusahaan pailit blm tentu bubar (bangkrut) bisa jadi pemilik perusahaan mengajukan perdamaian & diterima oleh para kreditornya. (Karyawan masuk jg sbgai kreditor).

Mengenai PHK dlm kepailitan diatur dlm pasal 39 uu kepailitan, mengenai pesangon, penggantian hak di atur dlm pasal2 khusus di uu ketenagakerjaan (lupa hammer\) ►۞ ۩ Tanya Jawab Seputar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia ۩ ۞◄
[/QUOTE]
Indah.Natalia - 09/11/2011 03:02 PM
#70

boleh ikutan nimbrung? ada batasan umur? \) D
Indah.Natalia - 09/11/2011 03:04 PM
#71

Quote:
Original Posted By chicomendez
Reserper ►۞ ۩ Tanya Jawab Seputar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia ۩ ۞◄


PP nya jorok, ada hukum nya lor om. hati-hati \) D
b3y - 09/11/2011 03:06 PM
#72
F.a.q
Quote:
Original Posted By OperaVanKaskus
Gan klo kita kerja melebihi jam kerja tp gak ada lemburan,
apa si pemilik perusahaan bisa di perkarakan, dasarnya apa yah gan?

Spoiler for
Quote:
Original Posted By b3y
bisa gan

dasarnya : pasal 78 ayat 2
"Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur."

sanksi : pasal 187 ayat 1
"Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2),
Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayata (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76
ayat (2), Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), dan
Pasal 144, dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan
paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp, 10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."


Spoiler for
Quote:
Original Posted By arul warior
ada dua jenis pekerjaan menurut jenisnya gan:
1. yang pertama pekerjaan berdasarkan waktu, ya kalo biasanya ya yg 08.00-16.00.
2. yang kedua pekerjaan berdasarkan selesainya pekerjaan. he3x kalo berdasarkan selesainya pekerjaan ini yg disebut dengan borongan gan, nah biasanya tidak dikenal konteks lembur kalo dalam jenis pekerjaan seperti ini.


Quote:
Original Posted By louofblackindie
mau tanya ya gan ..

Kronologi :
Perusahaan tempat ane bekerja tergolong perusahaan baru (Berdiri pada tahun 2003), setelah ane mencoba melamar disana (Juli tahun 2010), ane ditawarin kontrak kerja permanen dan upah GP Rp.500Rb.. Berhubung ane butuh kerjaan, ya udah ane terima.. bla..bla..bla..

nah,yang mau ane tanyakan,

1. apakah ada rules/peraturan UU TK bagi perusahaan baru untuk menggaji karyawannya..? atau perusahaan tersebut bisa dengan bebas menggaji karyawan2nya..?

2. UMR itu ditetapkan untuk perusahaan yang seperti apa ? (perusahaan baru, perusahaan yang memiliki omset tertentu, atau perusahaan yang seperti apa?)

mohon pencerahannya ya gan.. thanks

Spoiler for
Quote:
Original Posted By JasmineJava
UMR ditetapkan oleh UU Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 dan Peraturan Daerah masing-masih, terutama mengenai besarannya. Semua perusahaan wajib untuk mematuhi.

Tapi peraturan-peraturan ini bisa dikesampingkan kalau ada persetujuan dari kedua belah pihak. Saran ane sih soal kerjaan gini maennya "siapa yang butuh" lebih berkuasa, kalau di perusahaan agan ada serikat buruh mungkin akan punya suara yang lebih kuat untuk nego.


Spoiler for
Quote:
Original Posted By arul warior
setiap perusahaan wajib memberlakukan upah minimum kota/kabupaten di perusahaannya. namun apabila perusahaan tidak mampu membayar upah sesuai ketentuan sesuai upah minimum.hal ini harus diajukan kepada dinas ketenagakerjaan setempat guna disetujui oleh dewan pengupahan yang didalamnya juga terdapat elemen dari buruh dan pengusaha. namun dengan disetujui penundaan pelaksanaan upah minimum di perusahaan tersebut, tidak bisa secara tiba-tiba perusahaan itu menetapkan besaran upah secara sepihak, aturannya adalah perusahaan harus memberlakukan upah minimum tahun sebelumnya. dan ada komitmen secara bertahap untuk menyesuaikan dengan ketentuan upah minimum yang ada.


Spoiler for
Quote:
Original Posted By b3y
1. semuanya mengacu pada uu 13/2003 gan, tidak bisa karna ada umr tp perusahaan dapat mengajukan keberatan
2. untuk semua perusahaan
moeslimien - 11/11/2011 08:18 AM
#73

Gan perusahaan ane perusahaan kecil yg jumlah pegawainya sekitar 30-an orang. Bisa ngga buat serikat Pekerja? Syarat2nya apa aja gan?

Ane kerja shift, ada 3 shift dalam 24 jam :
-shift malam : mulai jam 00:00 s/d jam 08:00
-shift siang : mulai jam 08:00 s/d jam 16:00
-shift sore : mulai jam 16:00 s/d jam 24:00

Bila shift sore sekalian shift malam jadi masuk jam 16:00 pulang jam 08:00 (dihitung 2 hari kerja).

kerja 6 hari libur 2 hari (tidak mengikuti libur nasional), jadi tiap bulan berbeda2 jumlah hari kerjanya.

Patokan tsb membuat perusahaan memberikan Tunjangan harian, bukan tunjangan bulanan.
Tunjangan harian tsb akan hilang bila kita tidak masuk kerja karna sakit/cuti, padahal karyawan yg masuknya normal (tidak shift2an), tunjangan bulanannya ga pernah terpotong walaupun sakit/cuti.

Begitu juga tentang THR, ane hanya dapat gaji pokok saja. Padahal tunjangan harian ane kalau di hitung dalam 1 bulan (20-22 hari kerja) jumlahnya bisa 3x gaji pokok. Sedangkan karyawan yg masuknya normal, THR nya adalah 1x upah (gaji+tunjangan bulanan).

Apa Perusahaan boleh melakukan seperti itu?
jeex - 11/11/2011 11:06 AM
#74

Quote:
Original Posted By moeslimien
Gan perusahaan ane perusahaan kecil yg jumlah pegawainya sekitar 30-an orang. Bisa ngga buat serikat Pekerja? Syarat2nya apa aja gan?

Ane kerja shift, ada 3 shift dalam 24 jam :
-shift malam : mulai jam 00:00 s/d jam 08:00
-shift siang : mulai jam 08:00 s/d jam 16:00
-shift sore : mulai jam 16:00 s/d jam 24:00

Bila shift sore sekalian shift malam jadi masuk jam 16:00 pulang jam 08:00 (dihitung 2 hari kerja).

kerja 6 hari libur 2 hari (tidak mengikuti libur nasional), jadi tiap bulan berbeda2 jumlah hari kerjanya.

Patokan tsb membuat perusahaan memberikan Tunjangan harian, bukan tunjangan bulanan.
Tunjangan harian tsb akan hilang bila kita tidak masuk kerja karna sakit/cuti, padahal karyawan yg masuknya normal (tidak shift2an), tunjangan bulanannya ga pernah terpotong walaupun sakit/cuti.

Begitu juga tentang THR, ane hanya dapat gaji pokok saja. Padahal tunjangan harian ane kalau di hitung dalam 1 bulan (20-22 hari kerja) jumlahnya bisa 3x gaji pokok. Sedangkan karyawan yg masuknya normal, THR nya adalah 1x upah (gaji+tunjangan bulanan).

Apa Perusahaan boleh melakukan seperti itu?


Kebebasan berserikat adalah hak konstitusional, semua orang bebas untuk berserikat termasuk serikat pekerja. Untuk membentuk serikat pekerja, dipersyaratkan minimal 10 orang. serikat pekerja yg telah dibentuk diberitahukan secara tertulis ke instansi ketenagakerjaan dengan melampirkan:-nama anggota, -AD/ART, -susunan pengurus.

mengenai THR, yang harus dibayarkan adlh upah pokok ditambah tunjangan tetap. u/ kasus agan, tunjangan harian yg jumlahnya tetap adalah masuk kategori tunjangan tetap.

mengenai shift kerja, perlu diperjelas dulu gan, perusahaan t4 agan kerja bergerak dibidang apa?

tq.
moeslimien - 12/11/2011 11:15 AM
#75

Quote:
Original Posted By jeex
Kebebasan berserikat adalah hak konstitusional, semua orang bebas untuk berserikat termasuk serikat pekerja. Untuk membentuk serikat pekerja, dipersyaratkan minimal 10 orang. serikat pekerja yg telah dibentuk diberitahukan secara tertulis ke instansi ketenagakerjaan dengan melampirkan:-nama anggota, -AD/ART, -susunan pengurus.

mengenai THR, yang harus dibayarkan adlh upah pokok ditambah tunjangan tetap. u/ kasus agan, tunjangan harian yg jumlahnya tetap adalah masuk kategori tunjangan tetap.

mengenai shift kerja, perlu diperjelas dulu gan, perusahaan t4 agan kerja bergerak dibidang apa?

tq.


Thanks Gan infonya, perusahan ane perusahaan telekomunikasi & ISP

Jadi sesuai hukum ketenagaakerjaan di Indonesia harusnya THR ane Gapok + tunjangan harian ane selama 1 bulan atau gimana Gan?

Kan ane kerja sebulan ga tentu harinya, kadang 20 hari kerja kadang,kadang kurang kadang lebih. Itu alasan HRD/GA kami ga kasih 1x upah melainkan 1 x gapok. Kami jawabnya gimana?
jeex - 12/11/2011 05:11 PM
#76

Quote:
Original Posted By moeslimien
Thanks Gan infonya, perusahan ane perusahaan telekomunikasi & ISP

Jadi sesuai hukum ketenagaakerjaan di Indonesia harusnya THR ane Gapok + tunjangan harian ane selama 1 bulan atau gimana Gan?

Kan ane kerja sebulan ga tentu harinya, kadang 20 hari kerja kadang,kadang kurang kadang lebih. Itu alasan HRD/GA kami ga kasih 1x upah melainkan 1 x gapok. Kami jawabnya gimana?


Telekomunikasi adalah jenis pekerjaan yang dijalankan secara terus menerus. Berdasarkan KEPMEN 233/thn 2003, perusahaan dapat memperkerjakan pekerja pada hari libur resmi dengan wajib membayarkan upah lembur.

untuk jenis pekerjaan di bidang ini, adalah lumrah kalo pembagian jam kerja dibagi menjadi 3 shift. hanya saja persh. ga boleh memperkerjakan pekerja selama 16 jam berturut2. (shift jam 16.00-00 lanjut 00.00-08.00). kecuali 8 jam terakhir dihitung lembur. inipun melanggar UU, karna lembur bisa dilakukan paling lama 3 jam sehari.

Jadi sesuai hukum ketenagaakerjaan di Indonesia harusnya THR ane Gapok + tunjangan harian ane selama 1 bulan atau gimana Gan?
Gapok + tunjangan harian gan

jawabnya gimana?

Untuk THR, Perhitungan tunjangan tetap yg diterima secara harian bisa dilakukan dengan menghitung jumlah rata2 tunjangan harian yang diterima perbulan selama 12 bulan terakhir (s/d bulan dimana THR akan diberikan).
atau = jumlah tunjangan harian yg diterima selama 12 bulan dibagi 12.

kalau perusahaan mengakui bahwa tunjangan harian adalah tunjangan tetap, perusahaan tidak boleh berkilah "kerja sebulan ga tentu harinya, kadang 20 hari kerja kadang,kadang kurang kadang lebih"


sumber:
KEPMEN 233/thn 2003 ttg jenis pekerjaan yg dijalankan secara terus2
KEPMEn 102/th 2004 ttg waktu dan upah kerja lembur
PERMEN 04/th 1994 ttg THR

tanya aja lagi gan klo masih blum jelas,, kali aja ane kurang teliti baca kasus ni..
tq.
tosabbarakasi - 13/11/2011 10:22 AM
#77

Anee mau tanya gan...seblmmya ane dah ttd kpntrak krja trus training 4hr hr kelima ane minta pindah k posisi lain tp kata2 bos ane sepertinya mau keluarin ane....trus ane gak masuk training lg 3 hr kmudian pas anemau ambil ijasah kata bosnya gak dikeluarkan jadi esoknya ane masuk training lg tp supervisor nolak krn absen 3hr, ktnya ane dkembalikan k HRD....pertanyaan ane:1,apa ane bakal dpecat atau dianggap mengundurkan diri????takutnya ane malah kena denda padahal ane gak maksud keluar lagian ane bru bbrp hr..mohon pncerahan gan.....

►۞ ۩ Tanya Jawab Seputar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia ۩ ۞◄
jeex - 13/11/2011 01:40 PM
#78

Quote:
Original Posted By tosabbarakasi
Anee mau tanya gan...seblmmya ane dah ttd kpntrak krja trus training 4hr hr kelima ane minta pindah k posisi lain tp kata2 bos ane sepertinya mau keluarin ane....trus ane gak masuk training lg 3 hr kmudian pas anemau ambil ijasah kata bosnya gak dikeluarkan jadi esoknya ane masuk training lg tp supervisor nolak krn absen 3hr, ktnya ane dkembalikan k HRD....pertanyaan ane:1,apa ane bakal dpecat atau dianggap mengundurkan diri????takutnya ane malah kena denda padahal ane gak maksud keluar lagian ane bru bbrp hr..mohon pncerahan gan.....

►۞ ۩ Tanya Jawab Seputar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia ۩ ۞◄


perusahaan ga bisa seenak'a maen PHK, ada rule'a..
PHK harus mendapat persetujuan dari pengadilan industrial (kecuali pekerja setuju untuk di-PHK).
karyawan yang mangkir selama 5 hari kerja berturut2 bisa di-PHK karna dukualifikasikan mengundurkan diri..

harus diketahui juga alasan ente ga masuk knpa? dan knpa juga minta pindah posisi?
tiap perusahaan punya peraturan'a sndiri mengenai hal ini.

dari cerita agan diatas, HRD akan cenderung beranggapan bahwa agan tidak serius dalam bekerja.
saran ane,, agan runding/konsultasi/ nanya ke HRD perihal permasalahan agan.
gunkzgethoo - 13/11/2011 03:26 PM
#79

gan ane mau nanya donkz.
klo tenaga kerja kontrak,itu maksimal berapa tahun yah?
ane denger maksimal 2 tahun harus pengangkatan karyawan tetap.
bener ga gan?
jeex - 13/11/2011 04:01 PM
#80

Quote:
Original Posted By gunkzgethoo
gan ane mau nanya donkz.
klo tenaga kerja kontrak,itu maksimal berapa tahun yah?
ane denger maksimal 2 tahun harus pengangkatan karyawan tetap.
bener ga gan?


pasal 59 (4) UUK
"PKWT...dapat diadakan u/ paling lama 2 tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 kali u/ jangka waktu paling lama 1 tahun"
PKWT yg tidak memenuhi ketentuan tersebut deni hukum menjadi PKWTT (ayat 7)
Page 4 of 14 |  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >  Last ›
Home > CASCISCUS > MELEK HUKUM new > ►۞ ۩ Tanya Jawab Seputar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia ۩ ۞◄