MELEK HUKUM new
Home > CASCISCUS > MELEK HUKUM new > Pertanyaan2 yang belum ada thread-nya, boleh disimpan di sini
Total Views: 23017 Share : Facebook ShareFacebook Twitter ShareTwitter Google+ ShareGoogle+
Page 51 of 51 | ‹ First  < 46 47 48 49 50 51

lolipup - 06/10/2012 09:55 PM
#1001

permisi selamat malam

sori kalo salah thread, ane mau nanya nih

misalkan ane diancam seseorang dengan kekerasan,bahkan orang tersebut sampai menyewa orang suruhan, dengan maksud agar ane membayar hutang nya ( hutang ini awalnya dari semacam taruhan / judi ). untuk bukti nya ada print screen chat di bbm

kira kira apa bisa ane meminta perlindungan kepada polisi? dan yang bersangkutan bisa diproses?

yang ane takutkan gan, dia main "uang" agar polisi nya berpihak sama dia dan ane yang ditekan.

sekian dulu pertanyaan ane

thx before
kuuga007 - 06/10/2012 10:58 PM
#1002

malam nih gan

saya mau tanya tentang UU ITE pasal 33.

apakah orang yg di insult dlm sebuah forum / situs jejaring sosial bisa menyeret orang yg menginsult ke pengadilan dg dasar hukum UU ITE pasal 33 ?
Rikudou_Sennin - 07/10/2012 11:42 AM
#1003
Menyoal Pencantuman Artikel di Situs yang dimaksudkan untuk Komersial
Salam

Saya ingin bertanya, sebelumnya gambarannya kira-kira gini:
- saya ingin membangun situs di mana di dalamnya akan ada database (semacam katalog seni & daftar seniman) dan juga konten berupa artikel yang nantinya isinya mencuplik langsung dari sumber-sumber lain (situs lain, koran, majalah, dan sebagainya) - tentunya sumber cuplikan akan disebutkan. Situs itu akan saya maksudkan sebagai situs komersial, maksud komersial adalah, akan ada iklan dan pemasukan yang bersumber dari itu. Perlu diketahui bahwa ekstensi yang akan saya gunakan adalah .com

Yang mau ditanyakan:
- bagaimana konsekuensi hukum (pertaturan dan undang-undang) yang akan saya terima seandainya saya menggunakan konten yang ada untuk menarik iklan? bagaimana jika dipandang dari sudut etika hukum? lalu apakah apa yang akan saya lakukan melanggar hukum tertentu?
912xx - 08/10/2012 02:33 PM
#1004

gw mo nanya Gan,

seandainya gw menyusup dan menghapus data2 penting sebuah komputer.

kemudian korban curiga pelakunya adalah gw dan meminta polisi untuk menangkap gw.

kemudian gw ditangkap dan diinterogasi oleh polisi, laptop, dan HP juga di bawa untuk diperiksa.

Tapi data2 udah gw format udah gitu harddisk-nya pun udah diganti dengan yg baru. intinya gw udah menghilangkan semua jejak dan bukti2.

apakah saya masih bisa dijerat dengan UU ITE padahal tidak ada bukti?
hukumonline.com - 11/10/2012 05:29 PM
#1005

Quote:
Original Posted By derryzo
gan ane ada pertanyaan nih dari dosen.

jadi ada kasus seperti ini :
ada sebuah kapal korea dan berbendera korea nah kapal itu tujuannya mau ke australia,dan saat di pertengahan jalan terjadi konflik antara 2 awak kapal yang mengakibatkan salah satu nya terbunuh alias dibunuh oleh satunya lagi.
dan pembunuhan itu terjadi di laut lepas,lalu kapten kapal berlabuh di pelabuhan yang berada di indonesia guna memproses pelaku dan jenazah.
nah pertanyaannya apakah KUHP berlaku bagi si pembunuh tersebut ?

*ane maba baru gan jadi belum terlalu mudeng.

makasih perhatiannya malus


sebelum kontributor menjawabnya, ada beberapa hal relevan yang harus ditekankan, terkait dengan kasus yang agan tanyakan:

1. kapal berbendera korea
2. pembunuhan terjadi di laut lepas
3. Awak kapal (tidak diketahui kewarganegaraan)
4. Berlabuh di pelabuhan Indonesia.

Dari kasus yang agan tanyakan, ada beberapa prinsip yang bisa digunakan.

yang pertama adalah prinsip teritorial. Mengingat pembunuhan terjadi di kapal berbendera Korea (ini korea utara apa selatan gan? mohon lebih jelas), maka hukum yang dipakai adalah hukum Korea. Mengapa bisa? karena berdasarkan teori pulau terapung (floating island territory), sebuah kapal berbendera negara tertentu akan dianggap sebagai bagian dari negara bendera tersebut. Maka prinsip teritorial bisa digunakan.

yang kedua adalah prinsip nasionalitas. karena agan tidak menjelaskan kewarganegaraan pelaku dan korban, maka kontributor hanya bisa memberikan asumsi. Jika diasumsikan pelaku dan korban berkewarganegaraan Korea, maka berdasarkan prinsip nasionalitas aktif maupun pasif, pembunuhan ini akan diproses dengan menggunakan hukum korea.

jika diasumsikan pelaku berkewarganegaraan Korea, sedangkan korban berkewarganegaraan Indonesia, maka ada dua hukum yang bisa dipakai. Kalau menggunakan prinsip nasionalitas aktif, maka yang digunakan adalah hukum Korea. Kalau memakai prinsip nasionalitas pasif, maka yang digunakan adalah hukum Indonesia. begitu juga sebaliknya

Nah, jadi, KUHP Indonesia tentu bisa dipakai dalam kasus ini, sepanjang pelaku atau korbannya berkewarganegaraan Indonesia.

demikian jawaban kami.

Spoiler for disclaimer
Seluruh informasi yang disediakan oleh tim hukumonline.com dan diposting di Forum Melek Hukum pada website KASKUS adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pengetahuan saja dan tidak dianggap sebagai suatu nasihat hukum. Pada dasarnya tim hukumonline.com tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia, sehingga hubungan klien-advokat tidak terjadi. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang sedang Anda hadapi, Anda dapat menghubungi seorang advokat yang berpotensi.


(hot)
derryzo - 11/10/2012 06:58 PM
#1006

Quote:
Original Posted By hukumonline.com


sebelum kontributor menjawabnya, ada beberapa hal relevan yang harus ditekankan, terkait dengan kasus yang agan tanyakan:

1. kapal berbendera korea
2. pembunuhan terjadi di laut lepas
3. Awak kapal (tidak diketahui kewarganegaraan)
4. Berlabuh di pelabuhan Indonesia.

Dari kasus yang agan tanyakan, ada beberapa prinsip yang bisa digunakan.

yang pertama adalah prinsip teritorial. Mengingat pembunuhan terjadi di kapal berbendera Korea (ini korea utara apa selatan gan? mohon lebih jelas), maka hukum yang dipakai adalah hukum Korea. Mengapa bisa? karena berdasarkan teori pulau terapung (floating island territory), sebuah kapal berbendera negara tertentu akan dianggap sebagai bagian dari negara bendera tersebut. Maka prinsip teritorial bisa digunakan.

yang kedua adalah prinsip nasionalitas. karena agan tidak menjelaskan kewarganegaraan pelaku dan korban, maka kontributor hanya bisa memberikan asumsi. Jika diasumsikan pelaku dan korban berkewarganegaraan Korea, maka berdasarkan prinsip nasionalitas aktif maupun pasif, pembunuhan ini akan diproses dengan menggunakan hukum korea.

jika diasumsikan pelaku berkewarganegaraan Korea, sedangkan korban berkewarganegaraan Indonesia, maka ada dua hukum yang bisa dipakai. Kalau menggunakan prinsip nasionalitas aktif, maka yang digunakan adalah hukum Korea. Kalau memakai prinsip nasionalitas pasif, maka yang digunakan adalah hukum Indonesia. begitu juga sebaliknya

Nah, jadi, KUHP Indonesia tentu bisa dipakai dalam kasus ini, sepanjang pelaku atau korbannya berkewarganegaraan Indonesia.

demikian jawaban kami.

Spoiler for disclaimer
Seluruh informasi yang disediakan oleh tim hukumonline.com dan diposting di Forum Melek Hukum pada website KASKUS adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pengetahuan saja dan tidak dianggap sebagai suatu nasihat hukum. Pada dasarnya tim hukumonline.com tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia, sehingga hubungan klien-advokat tidak terjadi. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang sedang Anda hadapi, Anda dapat menghubungi seorang advokat yang berpotensi.


(hot)


terima kasih atas jawabannya.
sebagai catatan kalo semua awak yang ada dikapal itu berkewarganegaraan korea gan :thumbup
hukumonline.com - 12/10/2012 02:58 PM
#1007

Quote:
Original Posted By derryzo
terima kasih atas jawabannya.
sebagai catatan kalo semua awak yang ada dikapal itu berkewarganegaraan korea gan :thumbup


oke gan, kalau gitu, baik berdasarkan prinsip teritorial ataupun nasionalitas aktif-pasif, rezim hukum yang digunakan adalah hukum Korea.

jadi, meski dia berlabuh di Indonesia, KUHP tidak bisa digunakan, karena memang tidak ada prinsip yang bisa digunakan untuk menerapkan KUHP dalam kasus pembunuhan ini. Lagipula, sudah menjadi praktik umum di masyarakat internasional, kalau segala sesuatu yang terjadi di dalam sebuah kapal, akan diselesaikan berdasarkan hukum negara bendera kapal.

semoga membantu gan.

Spoiler for Disclaimer
Seluruh informasi yang disediakan oleh tim hukumonline.com dan diposting di Forum Melek Hukum pada website KASKUS adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pengetahuan saja dan tidak dianggap sebagai suatu nasihat hukum. Pada dasarnya tim hukumonline.com tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia, sehingga hubungan klien-advokat tidak terjadi. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang sedang Anda hadapi, Anda dapat menghubungi seorang advokat yang berpotensi.


(hot)
hukumonline.com - 12/10/2012 09:17 PM
#1008
Pasal untuk menjerat pelaku penghinaan di jejaring sosial
Quote:
Original Posted By kuuga007
malam nih gan

saya mau tanya tentang UU ITE pasal 33.

apakah orang yg di insult dlm sebuah forum / situs jejaring sosial bisa menyeret orang yg menginsult ke pengadilan dg dasar hukum UU ITE pasal 33 ?


Sebelumnya, yuk kita sama2 simak bunyi Pasal 33 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”):

Quote:
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.


Seperti kita bisa sama2 simak, Pasal 33 UU ITE tidak mengatur mengenai penghinaan di forum/jejaring sosial, tapi soal perbuatan peretasan (hacking).

Pasal UU ITE yg mengatur soal penghinaan adalah Pasal 27 ayat (3) yg berbunyi sbg berikut:

Quote:
“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”


Ancaman pidana bagi pelaku penghinaan melalui media elektronik diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yg berbunyi sebagai berikut:

Quote:
“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.


Untuk penjelasan selengkapnya, agan bisa baca artikel Moderator Forum dan Pasal Pencemaran Nama Baik.

Demikian jawaban ane gan, semoga bermanfaat ya iloveindonesias

Disclaimer :
Seluruh informasi yang disediakan oleh tim hukumonline.com dan diposting di Forum Melek Hukum pada website KASKUS adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pengetahuan saja dan tidak dianggap sebagai suatu nasihat hukum. Pada dasarnya tim hukumonline.com tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia, sehingga hubungan klien-advokat tidak terjadi. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang sedang Anda hadapi, Anda dapat menghubungi seorang advokat yang berpotensi. (amr)
eric1988 - 16/10/2012 05:44 PM
#1009

pak, gimana cara perhitungan Biaya Balik Nama untuk tanah?
Joust - 19/10/2012 08:35 PM
#1010

Permisi TS yth,

Ane mau nanya nih, abis dengar kawan curhat (beneran bukan case ane lho :Peace\)

So, keluarganya sedang ada masalah hukum kredit dengan bank. Nah, mereka nunjuk pengacara setelah dikompori tetangga, yang kebetulan istri sang pengacara. Nah, setelah berbulan-bulan tanpa progress berarti dan sudah habis puluhan juta untuk "operasional" si pengacara, mereka mau damai saja sama bank, tapi si pengacara ngotot tidak mau di-cut dengan nada mengancam seolah akan melakukan hal buruk/tuntutan jika dana "operasional" tidak segera disetor.

Pertanyaan ane, dan semoga bisa membantu dia sekeluarga, mohon pencerahan untuk solusinya, karena mereka dah beneran mau damai aja sama bank dan enggak mau ribet-ribet lagi mengeluarkan uang yang tidak jelas hasilnya.

terima kasih. shakehand
Page 51 of 51 | ‹ First  < 46 47 48 49 50 51
Home > CASCISCUS > MELEK HUKUM new > Pertanyaan2 yang belum ada thread-nya, boleh disimpan di sini