MELEK HUKUM new
Home > CASCISCUS > MELEK HUKUM new > Apakah yang dimaksud dengan FIDUSIA ??
Total Views: 4881 Share : Facebook ShareFacebook Twitter ShareTwitter Google+ ShareGoogle+
Page 5 of 6 |  < 1 2 3 4 5 6 > 

Ozzbourne - 16/11/2011 09:37 PM
#81

Hak konsumen kan ada " Cidera Janji " (Wanprestasi) . buat ngambil dan mengeksekusi sendiri objek jaminan fiducia tersebut . kalo dalam hal ini objek jaminan nya motor . hehehe.

Sama kalo motor kreditan belom lunas di sewain tanpa ada persetujuan kedua belah pihak yang ngebuat perjanjian fiducia bisa di pidana loh . masalah pelanggaran fiducia di pasal 35 , 36 42 th 1999 ( bukan cuma motor )

CMIIW . masi smester 1 . malu:
kucing.kuning - 19/11/2011 07:56 PM
#82

FIDUSIA penyerahan hak milik atas benda bergerak (contoh motor mobil,kapal etc) sebagai jaminan atas perjanjian kredit
berbeda dgn Hak Tanggungan/Hipotik penyerahan hak milik benda tdk bergerak (tanah,bangunan,etc) sbg jaminan atas perjanjian kredit yg ini hrs pake akta notaris

status debitur dalam perjanjian fidusia adalah sbg peminjam pakai kendaraan s/d dilunasinya perjanjian kredit, krn BPKB telah diserahkan berikut blangko kwitansi kosong apabila kreditur ingin menjual kendaraan kpd pihak ke3 sbg pelunasan hutang debitur.
dalam hukum perbankan ada asas : barang siapa memegang surat/bukti kepemilikan atas benda bergerak maka dianggap sbg pemiliknya.

cmiiw dari yg awam hukum
DedekAK - 22/11/2011 11:24 AM
#83

Quote:
Original Posted By alul_aban
Wakakkakakakaka..
ane demen dah kalau bahas leasing..
umumnya yang sering terjadi adalah :
* Si A ambil kredit motor selama 3 tahun,,tetapi Si A menginjak bulan ke 6 bulan ke 7 bulan ke 8,,gak bayar2 motor,,,eh langsung disita sama leasing..
coba perhatiin unsur2nya:
1. Perjanjian Fidusia wajib didaftarkan,,biasanya para perusahaan leasing gak mau daftarin..
2. Perjanjian Fidusia,,dalam hal penyitaan harus ada surat ketetapan dari pengadilan...kenyataannya bukan surat dari pengadilan yang dibawa tapi orang2 berbadan gede
3. liat contoh diatas,,Perjanjian selama 3 tahun....tapi pas bulan ke 6,7,8 dianggap wanprestasi..sedangkan perjanjian pembayaran itu HARUSNYA sampe 3 tahun,,jadi belum dianggap wanprestasi sampe 3 tahun..

coba perhatiin Surat Keputusan dari MABES POLRI
Spoiler for
SURAT EDARAN Kabareskrim No.Pol : B/2110/VIII/2009/Bareskrim
tanggal 31 Agustus 2009

Surat ini memuat 2 pokok yang harus diikuti oleh penyidik Polri di seluruh Indonesia :
1. Pelaporan yang dilakukan oleh debitur atas ditariknya unit jaminan oleh lembaga fnance ketika debitur itu wanprestasi, tidak boleh diproses oleh penyidik polri dengan psl-psl pencurian, perampasan dan lain sebagainya.

2. Pelaporan yang dilakukan oleh lembaga finance ketika mengetahui debiturnya melakukan pengalihan unit jaminan, tidak boleh diproses oleh penyidik polri dengan psl-psl penggelapan dll sebagainya.


surat bareskrim ini mempertimbangkan KUHAP dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai bahan rujukan dikeluarkannya surat tersebut.
Sehingga dengan demikian, masih menurut surat bareskrim, maka bila terjadi 2 persoalan diatas penyidik harus menolak proses laporan dan menyarankan kepada pihak pelapor untuk menyelesaikannya di BPSK karena badan itulah yang berwenang melakukan penyelesaian sengketa konsumen.

sumber: LPKSM KOMNAS PK-PU INDONESIA


gimana sih sebenarnya isi edaran Bareskrim ini?apakah masih berlaku?jd penasaran tapi search di google gak ketemu...


pada satu sisi ane sepakat dengan solusi dalam edaran kabareskrim yang mengamanatkan : penyidik harus menolak proses laporan dan menyarankan kepada pihak pelapor (Pelapor sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2) untuk menyelesaikannya di BPSK karena badan itulah yang berwenang melakukan penyelesaian sengketa konsumen (jika tidak berhasil baru dibawa ke Pengadilan). Dan memang benar apabila yang dimaksud oleh bareskrim disini adalah ditariknya jaminan oleh perush leasing tidak diproses oleh penyidik Polri karena hal ini masuk ke ranah hukum perdata, kalaupun diproses secara pidana mungkin dapat menghasilkan putusan pengadilan berupa lepas dari tuntutan hukum (onslag v.) artinya terbukti perbuatan sebagaimana yang didakwakan (misalnya pencurian dengan unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya maupun sebagian milik orang lain secara sengaja dan tanpa izin dan diketahui oleh yang menguasai barang) namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan perbuatan keperdataan. Karena diawali dengan perbuatan hukum berupa perjanjian.
tapi jika dikaitkan dengan contoh yang dikemukakan agan alul_aban diatas, dalam hal penyitaan atau ditariknya unit jaminan oleh perush leasing dari debitur bukan dengan penetapan pengadilan malahan mendatangkan debt collector yang berbadan gede lalu melakukan misalnya pengancaman (perbuatan tidak menyenangkan) dan melakukan kekerasan (penganiayaan, perampasan) dalam hal menarik jaminan tersebut, apakah hal tersebut dapat dibenarkan?tentu perbuatan tersebut telah melanggar dan tidak dibenarkan oleh norma.
Saya tidak setuju dengan isi edaran kabareskrim jika Penyidik harus menolak melakukan proses terhadap peristiwa sebagaimana yang saya sebutkan terakhir.
maka, jika penjaminan fidusia hanya dilakukan secara dibawah tangan, perush leasing hanya dapat menarik jaminan fidusia tersebut dalam hal debitur bersedia menyerahkannya secara sukarela, namun sebaliknya jika debitur tidak secara sukarela menyerahkannya maka perush leasing harus menempuh prosedur yang berlaku (melalui gugatan atau permohonan kepada Pengadilan (fiat eksekusi). Bukan dengan perbuatan premanisme seperti itu
CMIIW
chuba. - 22/11/2011 12:22 PM
#84

Quote:
Original Posted By DedekAK
gimana sih sebenarnya isi edaran Bareskrim ini?apakah masih berlaku?jd penasaran tapi search di google gak ketemu...


pada satu sisi ane sepakat dengan solusi dalam edaran kabareskrim yang mengamanatkan : penyidik harus menolak proses laporan dan menyarankan kepada pihak pelapor (Pelapor sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2) untuk menyelesaikannya di BPSK karena badan itulah yang berwenang melakukan penyelesaian sengketa konsumen (jika tidak berhasil baru dibawa ke Pengadilan). Dan memang benar apabila yang dimaksud oleh bareskrim disini adalah ditariknya jaminan oleh perush leasing tidak diproses oleh penyidik Polri karena hal ini masuk ke ranah hukum perdata, kalaupun diproses secara pidana mungkin dapat menghasilkan putusan pengadilan berupa lepas dari tuntutan hukum (onslag v.) artinya terbukti perbuatan sebagaimana yang didakwakan (misalnya pencurian dengan unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya maupun sebagian milik orang lain secara sengaja dan tanpa izin dan diketahui oleh yang menguasai barang) namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan perbuatan keperdataan. Karena diawali dengan perbuatan hukum berupa perjanjian.
tapi jika dikaitkan dengan contoh yang dikemukakan agan alul_aban diatas, dalam hal penyitaan atau ditariknya unit jaminan oleh perush leasing dari debitur bukan dengan penetapan pengadilan malahan mendatangkan debt collector yang berbadan gede lalu melakukan misalnya pengancaman (perbuatan tidak menyenangkan) dan melakukan kekerasan (penganiayaan, perampasan) dalam hal menarik jaminan tersebut, apakah hal tersebut dapat dibenarkan?tentu perbuatan tersebut telah melanggar dan tidak dibenarkan oleh norma.
Saya tidak setuju dengan isi edaran kabareskrim jika Penyidik harus menolak melakukan proses terhadap peristiwa sebagaimana yang saya sebutkan terakhir.
maka, jika penjaminan fidusia hanya dilakukan secara dibawah tangan, perush leasing hanya dapat menarik jaminan fidusia tersebut dalam hal debitur bersedia menyerahkannya secara sukarela, namun sebaliknya jika debitur tidak secara sukarela menyerahkannya maka perush leasing harus menempuh prosedur yang berlaku (melalui gugatan atau permohonan kepada Pengadilan (fiat eksekusi). Bukan dengan perbuatan premanisme seperti itu
CMIIW


iya gw juga penasaran sama surat ederan bareskrim ntuh o

@bold
ini yg banyak terjadi, dan itu udah ranah pidana. apa juga termasuk dalam surat edaran bareskrim??
Raja Tokek - 24/11/2011 06:55 PM
#85

wah ada bahasan fidusia nih.. gan ane butuh pendapat agan2 nih yg expert2 di bidang fidusia, mengenai jaminan fidusia atas rekening bank. memang sih ane baca2 udah ga boleh krn ditolak pendaftarannya (ada di surat dirjen AHU tp lupa nomer brp, yg pasti tahun 2006).

kalo menurut ane sih gan, ini menarik krn berdasarkan surat dirjen itu dia ga ngaggep kalo rekening bank adalah sebuah benda. akan tetapi sejauh yg ane tau rekening itu kan masuk ke kategori benda bergerak tidak berbentuk, karena termasuk juga deposito,dll.

kalo menurut agan2 gimana nih tentang status hukum rekening bank? kira2 masih bisa ga untuk digunakan lagi sebagai jaminan fidusia?

lumayan gan bantu2 ane dikit nih lagi bikin skripsi tentang inii.. cuma stuck kurang literatur.. kalo ada masukkan bacaan atau ada yg tau artikel yg bahas ini boleh gan di share.. tp maap blm iso jd ga bisa cendol2an \(
AudreyBitoni - 24/11/2011 07:24 PM
#86

Jaminan atas kepercayaan antara kedua belah pihak. Apakah yang dimaksud dengan FIDUSIA ??
chuba. - 25/11/2011 02:42 AM
#87

Quote:
Original Posted By Raja Tokek
wah ada bahasan fidusia nih.. gan ane butuh pendapat agan2 nih yg expert2 di bidang fidusia, mengenai jaminan fidusia atas rekening bank. memang sih ane baca2 udah ga boleh krn ditolak pendaftarannya (ada di surat dirjen AHU tp lupa nomer brp, yg pasti tahun 2006).

kalo menurut ane sih gan, ini menarik krn berdasarkan surat dirjen itu dia ga ngaggep kalo rekening bank adalah sebuah benda. akan tetapi sejauh yg ane tau rekening itu kan masuk ke kategori benda bergerak tidak berbentuk, karena termasuk juga deposito,dll.

kalo menurut agan2 gimana nih tentang status hukum rekening bank? kira2 masih bisa ga untuk digunakan lagi sebagai jaminan fidusia?

lumayan gan bantu2 ane dikit nih lagi bikin skripsi tentang inii.. cuma stuck kurang literatur.. kalo ada masukkan bacaan atau ada yg tau artikel yg bahas ini boleh gan di share.. tp maap blm iso jd ga bisa cendol2an \(


terus dianggapnya apa??

rekening bank ini statusnya apa??

ga mudeng :capedes
kucing.kuning - 25/11/2011 06:15 AM
#88

Quote:
Original Posted By pareang
Slamat pagi agan2 skalian pernghuni MELEK HUKUM KASKUS...
Gan ane mau nanya seputar hukum hutang-piutang (kredit motor) . Ane udh 2x ngambil motor (kredit) sampe dgn lunas ane gk pernah ngerti tuh apa yg dimaksud dengan FIDUSIA dalam perjanjian kontrak, ketika ane nanya ke SURVEYOR nya hanaya bisa menjelaskan sekilas aja ( sama sekali gak mudeng ) mungkin agan-agan yg ngerti hukum baik perdata maupun pidana bisa menjelaskan.. Thq ya agan-agan...

Oh ia maaf agan2 saya ingin menambahkan....

KENAPA DALAM HAL KREDIT MOTOR HARUS DI FIDUSIA-IN? APA GAK CUKUP DENGAN PERJANJIAN KONTRAK AJA...


?. TAMBAHAN DARI AGAN KASKUS ?


sebagian besar agan2 diatas udah banyak menjelaskan mengenai fidusianya... tapi yg menjadi keprihatinan saya.. adalah lemahnya posisi debitur (konsumen) dari kredit pembiayaan yang motornya menjadi obyek fidusia.. jika terlambat motornya main rebut aja sama COLLECTOR leasing nya,,, padahal dalam UU jaminan Fidusia.. ada perindungan hukum yg diberikan kepada Pemberi jaminan fidusia (konsumen), sedangkan di lain pihak Jaminan fidusia yg dibuat antara konsumen dan perusahaan leasing sering TIDAK DIDAFTARKAN ke kantor pendaftaran fidusia (DEPKUMHAM) sehingga kekuatan penjaminan fidusianya tidak mengikat secara hukum..
jadi agan2 yg mau ditarik motornya kerena nunggak.. tanyakan kepada collector leasingnya... apakah perjanjian fidusia yg di tandatangi di awal pembiayaan sudah didaftarkan.. kalau dia bilang belum atau gak tahu.. suruh daftarkan dulu... kalau motor tetap diambil.. lapor ke polisi dengan alasan perampasan... hehehehe... serius gan ane udah nyoba.. kalang kabut perusahaan leasing nya
KALO BERKENAN TARO PEJWAN GAN

iloveindonesias

iloveindonesias iloveindonesiasYb Apakah yang dimaksud dengan FIDUSIA ??


saia yg awam coba ngebantu jawab malu:
KONTRUKSI HUKUM TERHADAP FIDUSIA

Penyerahan kepemilikan benda bergerak tanpa menyerahkan secara fisik benda sama sekali ( Constitutum Posessorium), ada 3 fase :

1. Fase perjanjian obligatoir,
yaitu berupa perj. pinjam uang dgn jaminan fidusia antara pihak pemberi fidusia (debitur)/konsumen dengan pihak penerima fidusia (kreditur)/leasing
2. Fase Perjanjian Kebendaan,
berupa penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditur, dalam hal ini dilakukan secara constitutum posessorium
3. Fase Perjanjian pinjam pakai
dimana benda obyek fidusia yg hak miliknya sudah berpindah kpd pihak kreditur dipinjam pakaikan kpd pihak debitur, sehingga praktis benda tersebut setelah diikat dgn jaminan fidusia tetap saja dikuasai secara fisik oleh pihak debitur

Eksekusi jaminan fidusia, diatur dalam Psl. 29 UU 42/1999
1. secara flat eksekusi (dgn menggunakan titel eksekutorial)/penetapan pengadilan
2. secara parate eksekusi (tanpa penetapan pengadilan) melalui pelelangan di depan umum
3. Dijual di bawah tangan sesuai kesepakatan antara pemberi dgn penerima fidusia

dalam prakteknya nomor 3 yg seering dilakukan oleh pihak leasing, mengingat biayanya yg murah, maka nt sbg debitur hrs sangat teliti membaca ketentuan dan syarat dlm perjanjian fidusia yg disodorkan oleh surveyor\)

Kendala dlm Eksekusi , pasal 30
Dlm hal pemberi fidusia (debitur) tdk memberikan benda yg menjadi obyek jaminan fidusia, pd waktu eksekusi dilaksanakan. Penerima fidusia (kreditur) berhak mengambil benda yg menjadi obyek jaminan, dan apabila perlu dpt meminta bantuan pihak yg berwenang.

hal ini jarang dilakukan pihak leasing, mengingat biaya operasionalnya yg besar D
chuba. - 25/11/2011 06:21 AM
#89

Quote:
Original Posted By kucing.kuning
saia yg awam coba ngebantu jawab malu:
KONTRUKSI HUKUM TERHADAP FIDUSIA

Penyerahan kepemilikan benda bergerak tanpa menyerahkan secara fisik benda sama sekali ( Constitutum Posessorium), ada 3 fase :

1. Fase perjanjian obligatoir,
yaitu berupa perj. pinjam uang dgn jaminan fidusia antara pihak pemberi fidusia (debitur)/konsumen dengan pihak penerima fidusia (kreditur)/leasing
2. Fase Perjanjian Kebendaan,
berupa penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditur, dalam hal ini dilakukan secara constitutum posessorium
3. Fase Perjanjian pinjam pakai
dimana benda obyek fidusia yg hak miliknya sudah berpindah kpd pihak kreditur dipinjam pakaikan kpd pihak debitur, sehingga praktis benda tersebut setelah diikat dgn jaminan fidusia tetap saja dikuasai secara fisik oleh pihak debitur

Eksekusi jaminan fidusia, diatur dalam Psl. 29 UU 42/1999
1. secara flat eksekusi (dgn menggunakan titel eksekutorial)/penetapan pengadilan
2. secara parate eksekusi (tanpa penetapan pengadilan) melalui pelelangan di depan umum
3. Dijual di bawah tangan sesuai kesepakatan antara pemberi dgn penerima fidusia

dalam prakteknya nomor 3 yg seering dilakukan oleh pihak leasing, mengingat biayanya yg murah, maka nt sbg debitur hrs sangat teliti membaca ketentuan dan syarat dlm perjanjian fidusia yg disodorkan oleh surveyor\)

Kendala dlm Eksekusi , pasal 30
Dlm hal pemberi fidusia (debitur) tdk memberikan benda yg menjadi obyek jaminan fidusia, pd waktu eksekusi dilaksanakan. Penerima fidusia (kreditur) berhak mengambil benda yg menjadi obyek jaminan, dan apabila perlu dpt meminta bantuan pihak yg berwenang.

hal ini jarang dilakukan pihak leasing, mengingat biaya operasionalnya yg besar D

Basi p

baca dari post #1 ampe akhir D
kucing.kuning - 25/11/2011 06:42 AM
#90

^^
ooh gitu ya, sorry saia gak baca atu2malu:

tp perasaan belum ada penjelasan mengenai kontruksi hukum fidusia p
chuba. - 25/11/2011 06:48 AM
#91

Quote:
Original Posted By kucing.kuning
^^
ooh gitu ya, sorry saia gak baca atu2malu:

tp perasaan belum ada penjelasan mengenai kontruksi hukum fidusia p


baca pake mata jangan pake perasaan p
4nis77 - 25/11/2011 07:16 AM
#92

Quote:
Original Posted By chuba.
baca pake mata jangan pake perasaan p


coba tolong di quote postingan yg menjelaskan fase2 fidusia & dasar hukum pelaksanaan eksekusi
hrs bisa lu buktikan dong jgn asal post aja
chuba. - 25/11/2011 07:18 AM
#93

Quote:
Original Posted By 4nis77
coba tolong di quote postingan yg menjelaskan fase2 fidusia & dasar hukum pelaksanaan eksekusi
hrs bisa lu buktikan dong jgn asal post aja


siapa lo nyuruh2 gw fuck3:
Nouki - 26/11/2011 08:42 PM
#94

Quote:
Original Posted By DedekAK
\)b sepakat om, itulah Fidusia...
ane mau share sedikit dengan harapan mendatangkan manfaat,,ini kan forum diskusi jd gak ada ruginya kalau kita repot2 membahasnya disini krn ilmu akan bertambah...CMIIW
kita ketahui dulu bahwa BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) adalah bukti yuridis yang menyatakan mengenai siapakah pemilik suatu kendaraan bermotor (roda dua /lbh).
dalam prakteknya, umpamanya klo kita mau beli sepeda motor secara kredit kepada perusahaan leasing maka prinsipnya kita melakukan perjanjian sewa beli. maksudnya selama angsuran belum lunas, sepeda motor penguasannya secara fisik ada di tangan pembeli, berarti terjadi perjanjian sewa . sedangkan secara yuridis kepemilikan benda masih di tangan penjual (perusahaan leasing) karena BPKB masih ditangan perush leasing, lalu setelah angsuran dilunasi maka terjadilah (perjanjian jual-Beli) yaitu dengan pembeli memberikan sejumlah harga (angsuran dilunasi) maka penjual menyerahkan (levering) fisik sepeda motor tersebut berikut BPKB kepada pembeli.
fidusia atau lebih sering disebut jaminan fidusia itu adalah perjanjian penjaminan dengan jaminan berupa benda bergerak dan (juga benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani HT/Hipotik). sifat perjanjian jaminan fidusia adalah sebagai perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya (perjanjian accesoir). maksudnya perjanjian fidusia itu ada karena ada perjanjian pokok yang mendahuluinya, perjanjian pokok itu bisa perjanjian sewa beli (leasing), perjanjian hutang piutang (kredit) dan lain-lain.
seperti pertanyaan TS, jika kita mengadakan perjanjian kredit sepeda motor dengan perush leasing, maka kita biasanya menandatangani perjanjian pokok yaitu perjanjian sewa beli (leasing) berikut perjanjian penjaminan fidusia (sebagai perjanjian accesoir). perjanjian penjaminan fidusia diadakan bertujuan untuk mengikat / mengamankan perjanjian pokoknya yaitu perjanjian leasing. (sama halnya dengan pengikatan jaminan Hak Tanggungan dalam perjanjian kredit pada Bank), dalam teorinya perjanjian fidusia dilakukan dengan pembuatan akta otentik mengenai penjaminan fidusia yang dibuat dihadapan Notaris antara pemberi fidusia (debitur) dengan penerima fidusia (kreditur/ perush leasing). (bentuk perjanjiannya bisa dilihat di buku fidusia karangan tan kamelo, J satrio dll)
namun yang perlu diketahui sesuai dengan amanat UU Fidusia, akta Notaris berupa Akta penjaminan fidusia tersebut harus didaftarkan pada Departemen Hukum dan HAM sesuai dengan prosedur yang berlaku dlm UU Fidusia (termasuk biaya-biayanya) lihat juga buku-buku referensi mengenai Fidusia yang saya sebutkan diatas.
tujuan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia tersebut adalah agar diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang terdapat Irah-irah : "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sama dengan irah-irah pada kepala putusan pengadilan yang artinya Sertifikat jaminan fidusia tersebut memiliki kekuatan eksekutorial sama dengan putusan pengadilan.
Manfaat pendaftaran tersebut diantaranya kreditur bisa mengetahui apakah suatu benda bergerak sudah pernah didaftarkan atau belum, kreditur/pemegang hak fidusia memiliki kedudukan istimewa (privilage right) sebagai kreditur preferen. Maksudnya jika debitur cidera janji, maka pemegang fidusia dpt melakukan parate eksekusi (menjual sec dibawah tangan dg persetujuan debitur, atau melalui pelelangan di lembaga pelelangan) shg pemegang hak fidusia tidak perlu lagi mengajukan gugatan ke pengadilan dan sebagai kreditur preferen pemegang hak fidusia lebih utama dan berhak mendapat pelunasan terlebih dahulu dari kreditur2 lainnya (jika debitur memiliki banyak tanggungan hutang kpd lbh dr 1 kreditur), manfaat pendaftaran lainnya adalah pemasukan bagi Negara.he
cuma masalahnya, karena pendaftaran memerlukan biaya dan lumayan mahal, orang cenderung enggan mendaftarkannya
benda stock juga bisa difidusiakan, contohnya perusahaan mebel jati (yg memproduksi kursi, meja jati dll), perusahaan ini dapat memfidusiakan barang persediaan (stock) seperti kursi dan meja jati digudangnya, namun ada kelemahan karena stock bersifat float atau mengambang, jumlah stock selalu naik turun seiring kegiatan produksi, misalnya berkurang karena dijual dan bertambah krn baru diproduksi lagi. Shg orang jarang memfidusiakan stock, kalau pun stock difidusiakan biasanya kreditur meminta jaminan tambahan berupa jaminan Hak Tanggungan dll.

Lha kalo penandatanganan fiducia hanya dialakukan sales leasing & debitur (pembeli), berarti gimana dong, Gan...?
Kemudian kejadian pada 3 bln terakhir atau lebih, ada tunggakan dan mobil dibawa kabur teman ( bukan hilang murni ).., sehingga katanya asuransi tidak menjamin,,
Apabila demikian, apa yg bisa debitur lakukan..?
Mau terus bayar, tp mobil udah gak ada.
Yg jelas leasing bakal ngeluarin senjata ampuhnya DC.
Tapi apakah debitur bisa dipidanakan krn tdk membayar cicilan dan juga tidak dpt mengembalikan barang..?
Dalam hal ini katanya, terkena hukuman 5 thn penjara?
Nouki - 26/11/2011 08:59 PM
#95

Quote:
Original Posted By alul_aban
Wakakkakakakaka..
ane demen dah kalau bahas leasing..
umumnya yang sering terjadi adalah :
* Si A ambil kredit motor selama 3 tahun,,tetapi Si A menginjak bulan ke 6 bulan ke 7 bulan ke 8,,gak bayar2 motor,,,eh langsung disita sama leasing..
coba perhatiin unsur2nya:
1. Perjanjian Fidusia wajib didaftarkan,,biasanya para perusahaan leasing gak mau daftarin..
2. Perjanjian Fidusia,,dalam hal penyitaan harus ada surat ketetapan dari pengadilan...kenyataannya bukan surat dari pengadilan yang dibawa tapi orang2 berbadan gede
3. liat contoh diatas,,Perjanjian selama 3 tahun....tapi pas bulan ke 6,7,8 dianggap wanprestasi..sedangkan perjanjian pembayaran itu HARUSNYA sampe 3 tahun,,jadi belum dianggap wanprestasi sampe 3 tahun..
coba perhatiin Surat Keputusan dari MABES POLRI
Spoiler for
SURAT EDARAN Kabareskrim No.Pol : B/2110/VIII/2009/Bareskrim
tanggal 31 Agustus 2009
Surat ini memuat 2 pokok yang harus diikuti oleh penyidik Polri di seluruh Indonesia :
1. Pelaporan yang dilakukan oleh debitur atas ditariknya unit jaminan oleh lembaga fnance ketika debitur itu wanprestasi, tidak boleh diproses oleh penyidik polri dengan psl-psl pencurian, perampasan dan lain sebagainya.
2. Pelaporan yang dilakukan oleh lembaga finance ketika mengetahui debiturnya melakukan pengalihan unit jaminan, tidak boleh diproses oleh penyidik polri dengan psl-psl penggelapan dll sebagainya.
surat bareskrim ini mempertimbangkan KUHAP dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai bahan rujukan dikeluarkannya surat tersebut.
Sehingga dengan demikian, masih menurut surat bareskrim, maka bila terjadi 2 persoalan diatas penyidik harus menolak proses laporan dan menyarankan kepada pihak pelapor untuk menyelesaikannya di BPSK karena badan itulah yang berwenang melakukan penyelesaian sengketa konsumen.
sumber: LPKSM KOMNAS PK-PU INDONESIA

Wah ane demen ama penjelasan Agan.
Secara ane juga ngalamin masalahnya:
https://www.kaskus.co.id/showthread.php?p=559470533#post559470533
unyubunch - 27/11/2011 03:55 PM
#96

cuma informasi aja,ada Peraturan Kapolri no.8/2011 ttg Pengamanan Eksekusi Fidusia
PDF: www.ifsa.or.id/files/regulation/Mabes%20Polri-Perkap%20No.8%20Thn%202011%20ttg%20Pengamanan%20Eksekus i%20Fidusia.pdf
mr.Ra - 28/11/2011 08:11 AM
#97
Fidusia itu :
Pengertiannya

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada di dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

ane dapat dari sini gan silahkan di baca penjelasan lengkapnya di sana
DedekAK - 28/11/2011 03:02 PM
#98

Quote:
Original Posted By Nouki
Lha kalo penandatanganan fiducia hanya dialakukan sales leasing & debitur (pembeli), berarti gimana dong, Gan...?
Kemudian kejadian pada 3 bln terakhir atau lebih, ada tunggakan dan mobil dibawa kabur teman ( bukan hilang murni ).., sehingga katanya asuransi tidak menjamin,,
Apabila demikian, apa yg bisa debitur lakukan..?
Mau terus bayar, tp mobil udah gak ada.
Yg jelas leasing bakal ngeluarin senjata ampuhnya DC.
Tapi apakah debitur bisa dipidanakan krn tdk membayar cicilan dan juga tidak dpt mengembalikan barang..?
Dalam hal ini katanya, terkena hukuman 5 thn penjara?


Quote:
Lha kalo penandatanganan fiducia hanya dialakukan sales leasing & debitur (pembeli), berarti gimana dong, Gan...?


itu berarti pengikatan jaminan fidusianya hanya dilakukan dibawah tangan gan (maksudnya bukan dibuat dihadapan pejabat yang berwenang (tidak sesuai dengan amanat UU yang mensyaratkan pengikatan fidusia dengan Akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris), biasanya sih hanya ditandatangani para pihak (pihak pertama : perush leasing & Kedua : pembeli), ada saksi-saksi dan dibubuhi materai)...agan tahu kan macam2 alat bukti surat dan kekuatan pembuktiannya? yaitu akta otentik (dibuat dihadapan pejabat yang berwenang; seperti Notaris dll), akta dibawah tangan (tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang), dan surat2 lain (tentunya dibuat secara dibawah tangan juga)...
amanat UU kan diikat dengan akta fidusia lalu didaftarkan, jika tidak diikuti pasti ada kelemahan dan jika diikuti pasti ada keuntungannya..

Quote:
Kemudian kejadian pada 3 bln terakhir atau lebih, ada tunggakan dan mobil dibawa kabur teman ( bukan hilang murni ).., sehingga katanya asuransi tidak menjamin,,
Apabila demikian, apa yg bisa debitur lakukan..?


mohon kalimat pertanyaannya diperjelas.....jika terjadi tunggakan dan mobil dibawa lari teman, apa yang debitur bisa lakukan? kalau dibawa kabur berarti sama dengan mobil dicuri atau digelapkan dong, debitur bisa melaporkan ke polisi terhadap pelaku yang mencuri atau menggelapkan tersebut atas sangkaan melakukan delik pasal 362 (pencurian) atau 372 (penggelapan) KUHP.


Quote:
Mau terus bayar, tp mobil udah gak ada.
Yg jelas leasing bakal ngeluarin senjata ampuhnya DC.


semestinya dengan surat laporan (Berita Acara) dari SPK kepolisian atau surat keterangan kehilangan dari kepolisian bisa menjadi bukti bahwa mobil sudah hilang karena dicuri atau digelapkan orang lain.
jika perush leasing datang membawa DC (Debt Collector), hadapi saja gan..tunjukkan surat laporan dari kepolisian atau surat keterangan kehilangan dari kepolisian yang menyatakan bahwa unit telah hilang..kalau agan dipukul atau diancam, laporin polisi saja itu DC nya, atas dasar sangkaan melakukan delik pasal 351 (penganiayaan) dan 335 (perbuatan tidak menyenangkan) KUHP...

premanisme tidak dibenarkan, UUD negara kita melarang itu karena merupakan pelanggaran HAM

Quote:
Tapi apakah debitur bisa dipidanakan krn tdk membayar cicilan?


dasar hubungan hukum antara perush leasing dengan debitur adalah dari perjanjian gan, kalau dari perjanjian berarti itu ranah perdata, jika menunggak berarti debitur wanprestasi atau lalai memenuhi kewajibannya, prosedur penyelesaiannya sih jalur perdata juga (diantaranya bisa melalui mediasi atau Perush leasing mengajukan gugatan perdata wanprestasi terhadap debitur ke pengadilan, atau melalui Badan Penyelesaian Perselisihan Sengekta Konsumen dll)

jika perush leasing melaporkan ke Polisi, ya atas dasar apa gan?
ini kan ranah perdata, bukan pidana, harusnya polisi tidak memproses penyidikannya secara pidana...kalaupun diproses dan dipaksakan naik ke pengadilan, bisa-bisa putusannya bebas dalam arti lepas dari tuntutan hukum (onslag v.) yaitu benar terbukti perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan namun bukan perbuatan pidana tapi perdata karena dasarnya dari perjanjian.

Quote:
dan juga tidak dpt mengembalikan barang..?
Dalam hal ini katanya, terkena hukuman 5 thn penjara?


jika perush leasing melaporkan ke Polisi, ya atas dasar apa gan?

kalau tidak dapat mengembalikan barang karena telah hilang dicuri, apa mau dikata gan...sepanjang agan bisa membuktikan bahwa barang telah hilang karena dicuri atau digelapkan seharusnya urusan selesai, lalu atas dasar keterangan kehilangan dari kepolisian dijadikan dasar untuk claim asuransi...

ini asumsi saya gan, saya juga masih belajar kok..CMIIW
kimicute - 28/11/2011 03:27 PM
#99

baru tau ada istilah ini dalam hukum,tp lemah ya soalnya cuma secara jaminan kepercayaan
enci - 30/11/2011 11:03 PM
#100

Quote:
Original Posted By volxyone
Fidusia tanpa pendaftaran itu NOTHING

dan fidusia tanpa pendaftaran itu bukan jaminan preference, hanya jaminan konkuren saja.


biasanya emang nggak didaftarin gan, kalo ada masalah pembayaran alias kredit macet beru deh didaftarin. Tapi kalo didaftarinnya belakangan, apakah juga berlaku surut gan??

misalnya gini :
A kredit sepeda motor, lancar nyicil sampe bulan ke 3, bulan ke 4 dst mulai macet. Nah pihak leasing baru daftarin fidusia pada bulan ke 5 (biasanya setelah menunggak lebih dari 3 bulan baru didaftarin; dari pengalaman temen).
Nah pas fidusia terbit dan A berniat membayar, leasing menolak dengan alasan udah terlanjur telat, gimana tuh gan??
Page 5 of 6 |  < 1 2 3 4 5 6 > 
Home > CASCISCUS > MELEK HUKUM new > Apakah yang dimaksud dengan FIDUSIA ??