DEBATE CLUB
Home > CASCISCUS > DEBATE CLUB > (Intelectual Debaters Club) Topik 35 : Perlukah UU Anti Penistaan Agama?
Total Views: 126104 Share : Facebook ShareFacebook Twitter ShareTwitter Google+ ShareGoogle+
Page 316 of 332 | ‹ First  < 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 >  Last ›

Suicide.Phenom - 24/09/2012 12:42 AM
#6301

Quote:
Original Posted By Hashimi


gak perlu saat ini?
jelas kebutuhan akan organ pada masa ini sangat banyak, terutama buat ginjal dan kornea
tahu kenapa suplai organ sangat rendah? Karena sedikit sekali yg punya kesadaran untuk mendonorkan organnya, bahkan sesudah meninggal sekalipun. Ini juga terjadi di negara2 maju, dimana orang harus menunggu lama atau membeli secara ilegal, agar bisa mendapatkan organ.

Okelah kita mempertimbangkan dari sisi etika buat orang yg masih hidup dan berkelakuan baik. Nah buat orang yg emang akan dihabisi nyawanya secara legal? Sekalian aja diambil organnya secara legal nohope:


kebutuhan yg lo maksudkan bukan sebuah urgensi untuk membentuk suatu undang2 yg nantinya mengatur itu..
kan udah gw bilang, walaupun hak terpidana sudah tidak ada,tapi yg punya mayat itu ada.. jadi kalau kepemilikan/kepunyaan kita berpindah tangan diwajibkan oleh undang2 kan lucu jadinya D.. sekalian aja tuh mayat bilang milik negara \)
Destakdes - 24/09/2012 03:04 AM
#6302

Quote:
Original Posted By Hashimi

kalau gak dipaksa, ya berarti minta persetujuan dulu. Itu mah gak ada bedanya ama minta persetujuan dgn orang biasa yg mau meninggal cd

Emang masalah transplan organ ini termasuk baru dalam etika kedokteran. Jadi mungkin saja akan bertabrakan dgn aturan yg sudah ada, karena memang belum fix bagaimana kita menyikapinya. Dalam hal ini bertentangan dgn prinsip persetujuan pendonor, tapi kan kasusnya si pendonor adalah terpidana mati. Yang mana hak kemanusiaannya (hak untuk hidup) dicabut oleh negara, nah kenapa tidak sekalian hak persetujuan donor juga dicabut?

Manfaatnya juga bisa mengurangi praktik jual beli organ ilegal,
prinsipnya seperti lokalisasi pelacur yg mereduksi praktik pelacuran di tempat lain Yb


ya memang seharusnya melalui prosedur seperti itu, harus ada persetujuan dari pendonor dan keluarga pendonor.
kalau tidak memakai prosedur itu, berarti melanggar dong, kalau sudah jadi melanggar berarti sama saja termasuk ke jual beli organ ilegal dan bukannya itu yg dilarang? hammers

Quote:
simplenya misalnya ente mau sukses, tapi mau cari2 cara yg lain yg gak ada di depan mata.
padahal di depan sudah jelas ada yg bikin ente sukses tp gak ente gak ambil dgn alasan gak suka atau bukan favorit ente buat jalan menjadi sukses.
bukannya bikin ribet? hammers

udah ada penjelasan transplantasi secara aman sesuai prosedur, tp ambil ilegal gak sesuai prosedur. bukannya bikin tambah masalah? syukuri hidup ini,
syukuri yg ada di depan mata Yb


Quote:
atau begini
misalnya ada ibu2 mempunya 1 anak, si ibu melakukan kejahatan yg hingga akhirnya nanti divonis mati, setelah divonis mati dipreteli organnya tanpa sepengetahuan anak buat transplantasi organ kepada org lain.
memang tujuan baik tp caranya itu tanpa konfirmasi kepada keluarga yg gak bener. kira2 kalau ente jadi anaknya, mau ibu ente organ2nya dipretelin seenaknya tanpa persetujuan2 dari ente yg padahal ada diprosedur yg benar?
pasti jawabnya enggak Yb,
terkecuali sudah 2 x 24jam gak diketahui kabar dr keluarga baru boleh ditransplantasi tp ya tetep sesuai prosedur pengambilan organ transplantasi



well
Quote:
Yang mana hak kemanusiaannya (hak untuk hidup) dicabut oleh negara

oke pertama hak untuk hidup dicabut oleh negara its ok (di vonis hukuman mati) , memang mungkin karena perbuatan terpidana sudah tindak kriminal yg sangat parah. dan terpidana tidak bisa menunjukkan bukti2 yg bikin dia gak diberi hukuman ringan. jadi dihukum vonis mati,

tapi tidak dengan hak kepemilikan diri dan anggota tubuhnya krn merupakan satu kesatuan dari keberadan pribadinya di dalam dunia.
sejak dari masa kelahiran hingga kematian, manusia sebagai individu jg otomatis memiliki hak atas kepemilikan tubuhnya secara absolut (Hasil universal declaration of human right tahun 1958)
memang disini kasusnya si terpidana yg dihukum vonis mati, tapi jika diambilnya dgn cara langsung di preteli nah ini yg jadi masalah gak sesuai prosedur, yg bakal jadinya ilegal right? makanya ada prosedur2nya supaya gak jadi ilegal \)b
joeraygaul - 24/09/2012 10:27 AM
#6303

Quote:
Original Posted By Destakdes
yang ane quote maksudnya ane itu yang harus ada persetujuan dari terpidana dan keluarga terpidana itu bagi transplantasi organ yang main ambil pretelin seenaknya.
bukan ketetapan pada vonis hukuman mati. kalau itu ane udah tau sudah ditetapkan dalam undang2

dan itu soal ente pro yg tentang transplantasi organ ditetapkan dalam sebuah undang2 itu yang pengambilannya secara main pretelin tanpa berunding dengan terpidana dan keluarga terpidana. atau yg berunding dulu?

Well bila sudah menjadi ketetapan Undang-Undang tentu ketika eksekusi dan sudah penjatuhan vonis sudah tidak ada lagi istilah perundingan bro.
Coba bro baca ulang dan pahami lagi dasar-dasar dari pengertian penetapan vonis dan hukuman pidana.
Undang-undang/hukum bersifat "memaksa", sebagai "subjek" dari hukum itu sendiri. Bila vonis transplantasi organ ini "disatukan" dengan "vonis mati" dan ditetapkan melalui undang2 sebagaimana contoh UU No 2/Pnps/1964, tentu akan bersifat "memaksa", tidak perlu perundingan maupun persetujuan.
Bila seseorang tidak ingin dijatuhkan hukuman mati dan organnya tidak ingin dipreteli demi kepentingan kehidupan orang lain, maka jangan melakukan tindak pidana berat, itu saja.
Kalau tidak mau dipenjara apalagi sampai dijatuhi hukuman mati jangan berbuat kejahatan. Sekarang coba pikirkan melalui persepsi si korban ketika tindak pidana terjadi, apakah si korban kala itu "menyetujui", diberi kesempatan berunding oleh si pelaku ketika hendak dihabisi nyawanya, dianiyaya, disiksa, diperlakukan tidak baik oleh si pelaku?
Adakah persetujuan dari si korban ketika tindak pidana dijalankan oleh si pelaku terhadap dirinya?
nohope:

Coba bro baca sedikit copasan mengenai perlakuan terhadap narapidana dan mohon perhatikan kata2 yang saya bold :

Quote:
Pidana Mati dalam Rancangan KUHP
Dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar di Semarang tahun 1990
Muladi menyatakan bahwa hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada
perbuatan manusia saja (daadstrafrecht), sebab dengan demikian hukum pidana
menjadi tidak manusiawi dan mengutamakan pembalasan. Pidana hanya
diorientasikan pada pemenuhan unsur tindak pidana didalam perundang- undangan.
Hukum pidana juga tidak benar apabila hanya memperhatikan si pelaku saja
(daderstrafrecht}, sebab dengan demikian penerapan hukum pidana akan berkesan
memanjakan penjahat dan kurang memperhatikan kepentingan yang luas, yaitu
kepentingan masyarakat,kepentingan negara ,dan kepentingan korban tindak
pidana.
Dengan demikian maka yang paling tepat secara integral hukum pidana harus
melindungi pelbagai kepentingan diatas, sehingga hukum pidana yg dianut harus
daad-daderstafrecht . Gambaran tentang penerapan teori integratif dalam
pemidanaan nampak dari pemahaman Tim Perancang KUHP Nasional dalam merumuskan pidana mati dalam konsep KUHP baru. Dari pengalaman empiris
sampai saat ini terbukti bahwa, Indonesia termasuk kelompok retensionis terhadap
pidana mati, de jure dan de facto. Masalahnya adalah bagaimana caranya menjaga
keseimbangan perasaan antara kaum retensionis dan kaum abolisionis di kalangan
masyarakat yang di Indonesia yang masing -masing jumlahnya sangat banyak.
Sehubungan dengan kenyataan diatas, konsep rancangan KUHP
mengeluarkan pidana mati dari stelsel pidana pokok dan mencantumkannya sebagai
pidana pokok yang bersifat khusus atau sebagai pidana eksepsional. Penempatan
pidana mati terlepas dari paket pidana pokok dipandang penting, karena merupakan
kompromi dari pandangan retensionis dan abolisionis.
Dalam konsep Rancangan KUHP 1991/1992 terdapat beberapa macam tindak
pidana yang diancam dengan pidana mati, antara lain:
1. Pasal 164 tentang menentang ideologi negara Pancasila : Barang siapa secara
melawan hukum dimuka umum melakukan perbuatan menentang ideologi
negera Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945 dengan maksud mengubah
bentuk negara atau susunan pemerintahan sehingga berakibat terjadinya
keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun dan paling
rendah lima tahun.
2. Pasal167 tentang makar untuk membunuh presiden dan wakil presiden
3. Pasal186 tentang pemberian bantuan kepada musuh.
4. Pasal 269 tentang terorisme :
Ayat 1 : Dipidana karena melakukan terorisme, dengan pidana penjara paling lama
lima belas tahun dan paling rendah tiga tahun, barangsiapa menggunakan
kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap target-target sipil dengan
maksud menimbulkan suatu suasana teror atau ketakutan yang besar dan
mengadakan intimidasi Pada masyarakat, dengan tujuan akhir melakukan
perubahan dalam sistem politik yang berlaku.
Ayat 2 : Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
lama dua puluh tahun dan paling rendah lima tahun, jika perbuatan terorisme
tersebut menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain.
Ayat 3 : Dipidana pidana mati atau pidana penjara paling lama duapuluh tahun dan
paling rendah lima tahun, jika perbuatan terorisme tersebut menimbulkan
bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang.
Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana ditiadakan. Menurut
penjelasan konsep Rancangan KUHP 1991/1992 hal ini memberi kebebasan kepada
hakim dalam rangka mempertimbangkan ada tidaknya unsur berencana yang
acapkali sulit dibuktikan.Dengan demikian hakim akan lebih mengutamakan untuk
mempertimbangkan motif, cara, sarana atau upaya membunuh dan akibat serta
dampaknya suatu pembunuhan bagi masyarakat.
Sumber : Pidana Mati Menurut Hukum di Indonesia


Quote:
Original Posted By yggsdrasill
jadi Amrozy cs yg kemaren dihukum mati, tubuhnya boleh langsung dipreteli krn sdh dibenarkan undang-undang begitu?

Bisa jadi seperti itu bro, pada UU/Peraturan yang sudah berlaku saat ini sebenarnya terdapat "celah"/"peluang" untuk praktek ini, cuma kali ini saya mengajukan argument agar praktek "pemanfaatan"/transplantasi organ terhadap terpidana mati ini agar dilakukan secara legal formal dan transparant. Agar tertutup celah semaksimal mungkin pemanfaatan organ/atau bentuk eksploitasi lainnya secara ilegal terhadap "tubuh" dari terpidana mati.

(1) Penguburan diserahkan kepada keluarganya atau sahabat terpidana, kecuali jika berdasarkan kepentingan umum Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggungjawab memutuskan lain.
UU No.2/Pnps/1964 pasal 15 ayat kesatu

Pada ayat ini terdapat celah penafsiran, bila terdapat kepentingan umum, jaksa/negara dapat memanfaatkan tubuh dari si terpidana mati.
joeraygaul - 24/09/2012 10:41 AM
#6304

Quote:
Original Posted By Suicide.Phenom
ini pernyataan yg kontradiktif, disisi lain sebuah resiko tambahan disisi lain
ada sebuah kepuasan batin dari si terpidana atas perbuatan pendonoran yg ia lakukan.. walaupun itu tidak secara langsung
nohope:


Memang terdapat sisi yang kontradiktif bro, bisa berupa suatu "penebusan" atas perbuatan buruk yang telah dilakukan, namun bisa juga suatu "pukulan psikologis" bagi "harga diri" si terpidana yang egois dan individualis ketika mengetahui bahwa bagian2 dari tubuhnya akan dimanfaatkan demi kepentingan umum.
Tapi bagi seseorang yang masih memiliki sisi2 kemanusiaan memang akan lebih dominan ke sisi penebusannya ketimbang sisi penghukuman.
prop1000 - 24/09/2012 10:57 AM
#6305

Quote:
Original Posted By Destakdes
kenapa menolaknya gan? coba dijabarkan gan Yb

kenapa menolak? jadi OOT donk dibahas disini.
joeraygaul - 24/09/2012 11:13 AM
#6306

Quote:
Original Posted By prop1000
kenapa menolak? jadi OOT donk dibahas disini.


Iya, sebenarnya mau bertanya sama si prop, kenapa kontra terhadap hukuman mati di negara kita sehingga si prop menyatakan pemanfaatan organ dari terpidana mati ini "percuma".
Tapi memang bakal OOT kalau dibahas. linux2:
Angel.Michael - 24/09/2012 11:47 AM
#6307

Quote:
Original Posted By evil1000
lu aja gw kremasiin jadi abu, gmn? DDDD


telat, dah jadi malaekat sekarang ... cool:

Quote:
Original Posted By joeraygaul
Kamu gak baca ya kalau pelaksanaan transplantasi ini harus transparan ya \),
Dan melalui penyelenggaraan secara terbuka kamu akan berpikir bahwa organ2 ini seperti barang2 BM? capedes
Bila penyelenggaraannya tidak diatur melalui Undang2 jelas akan banyak sekali tindak penyelewengan.
Kamu tidak terpikir ya melalui penyelenggaraan transplantasi organ secara terbuka dari terpidana mati kepada orang lain dalam satu sisi "negara" telah berbuat baik dengan meningkatkan kesempatan hidup bagi warga negara lain yang membutuhkannya?
Mengenai persentasi hidup dari orang2 yang menerima transplantasi organ (yang sesuai), bagi pengidap gagal ginjal yang kronis lebih baik mana menjalani hidup dengan bolak-balik cuci darah dengan melakukan transplantasi :?
Para penderita kanker hati, kanker prankeas, buta karena fungsi kornea?
Menurut kamu semua itu tidak terbantu dan meningkat kapasitas hidupnya melalui transplantasi?

Punya identitas dan hak, tetapi setelah melakukan tindak pidana haknya telah dicabut \).

Ini merupakan konsekwensi logis, bila tidak ingin mendapatkan hukuman maka jangan berbuat sesuatu yang bisa mendatangkan hukuman \).


Transparansi ..............................
Tentu akan saling mengetahui bila dipublikasikan \).


Coba memakai sudut pandang dari korban tindakan pelaku dan keluarga dari korban tindakan pelaku \). Ini merupakan konsekwensi logis dari pelanggaran hukum. Si pelaku ini sendiri bila hal ini ditetapkan menjadi Undang2 dan telah berlaku sesuai asas legalitas formal, mengapa harus melakukan suatu perbuatan buruk dengan konsekwensi logis yang berat?
Apakah si pelaku memikirkan penderitaan dari si korban ketika ia berbuat kejahatan? Rasa sakit, harga diri dan ketidakberdayaan dari si korban?
Sekarang tubuh yang tidak digunakan lagi ini akan mendatangkan manfaat baik bagi orang lain, dapat memberikan dan meningkatkan kesempatan hidup, mengapa harus menahan diri dari suatu perbuatan yang sangat bernilai humanistik dan altruistik?

Melalui hukum pula "sesuatu" dari si pelaku kejahatan berat ini dapat memberikan manfaat yang baik \).

Apakah ini ekstrem \)?
Ketika "tubuh" yang akan membusuk dan tidak digunakan lagi dapat mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi orang lain?\)
Apakah benar tubuh yang telah mati ini lebih mendatangkan "kemuliaan" dan mafaat yang baik ketika membujur kaku di pekuburan dan sekedar dikonsumsi oleh mikroorganisme ketimbang digunakan untuk keperluan medis yang jelas akan mendatangkan manfaat baik bagi si recepient atau orang lain yang menderita karena memiliki fungsi2 organ yang kurang baik?

Apakah si penerima organ tersebut adalah yang melakukan hal2 buruk tersebut?
Tidak usah menjadi hipokrat, secara pandangan umum, Suharto adalah seseorang yang dicap tidak memiliki karakter yang cukup baik, demikian pula pandangan umum terhadap Sukarno di era orde lama, tapi kita semua menikmati sedikit banyak karya2 dari mereka \).

Atau kamu lebih suka mengembangkan pandangan yang hipokratis Mike \)?

Bagaimana pandangan si keluarga si recipient ketika mereka melihat anggota keluarganya dalam kondisi "sekarat", terbujur tidak berdaya, tidak menikmati hidup secara optimal? berdukas


mmm ....
ane sih gak nentang soal donor organ tubuh ya, tapi jelas2 gak setuju kalau diatur dalam undang2 ...... D

ya buat nolong keluarga kekurangan dkk dkk .... ya seakan hal2 tersebut jadi suatu pokok penting memasukkan kegiatan seperti ini menjadi undang2 tertulis ...

tapi yang namanya undang2 gak bisa langsung jalan dengan sempurna kan ? pasti ada proses pengadilan dulu ada pengacaranya, ada jaksa dkk .... yang namanya undang2 tuh diputarbalikkan disana .....

jadi ya lebih baik dengan kerelaan, apalagi kalau orang tersebut adalah penjahat kelas kakap, seperti gembong teroris contoh ane itu, apa gak lebih 'menebus' kalau dia dengan rela memberikan anggota tubuhnya setelah mati karean kerelaannya bukan karena undang2 tertulis yang 'mengharuskan' hal tersebut ? ..... D
joeraygaul - 24/09/2012 12:15 PM
#6308

[QUOTE=Angel.Michael;752347635]
Quote:
telat, dah jadi malaekat sekarang ... cool:



mmm ....
ane sih gak nentang soal donor organ tubuh ya, tapi jelas2 gak setuju kalau diatur dalam undang2 ...... D

Kenapa gak setuju Mike, sudah baca aturan mengenai pelaksanaan dari eksekusi mati yang saya tulis di postingan di atas?
Bila kamu memakai alasan "kemanusiaan" jelas tindakan ini (transplantasi organ) juga adalah tindakan "kemanusiaan".
Di kitab2 kamu (Torakh) telah diatur konsekwensi dari perbuatan jahat, terutama penghilangan nyawa manusia harus dibalas dengan penghilangan nyawa pula, di masa lalu teknik penyelamatan hidup melalui transplantasi organ belum dikenal, sekarang melalui premis dasar "hutang nyawa ganti nyawa" bagaimana bila seseorang yang telah menghilangkan nyawa seseorang sebagai gantinya melalui "nyawa"-nya sendiri memberikan "kehidupan" bagi orang lain. \)
Bukankah ini suatu titik keseimbangan?

Quote:
ya buat nolong keluarga kekurangan dkk dkk .... ya seakan hal2 tersebut jadi suatu pokok penting memasukkan kegiatan seperti ini menjadi undang2 tertulis ...

Mengapa tidak?
Apakah transplantasi organ hanya dapat dilakukan oleh "orang-orang mampu" secara finansial saja tanpa memberikan kesempatan bagi mereka yang tidak mampu?
Melalui Undang2 kesempatan ini terbuka bagi siapa saja, terutama orang2 kurang mampu secara finansial, sebuah pelaksanaan transplantasi tanpa nilai2 komersil dan hanya mengedepankan sisi kemanusiaan saja.

Quote:
tapi yang namanya undang2 gak bisa langsung jalan dengan sempurna kan ? pasti ada proses pengadilan dulu ada pengacaranya, ada jaksa dkk .... yang namanya undang2 tuh diputarbalikkan disana .....

Hati2 Mike, persidangan (pengadilan) adalah wadah pembuktian, arena tuntutan dan pembelaan, bukan wadah pemutarbalikkan Undang2.
Di pengadilan berbagai bukti yang memberatkan maupun meringan dibabarkan, keterangan2 saksi yang memberatkan maupun meringankan diperdengarkan, tidak ada hubungannya dengan pemutarbalikkan undang2 :nohope.
Saran saya sekali-kali kunjungi persidangan Mike. capedes

Quote:
jadi ya lebih baik dengan kerelaan, apalagi kalau orang tersebut adalah penjahat kelas kakap, seperti gembong teroris contoh ane itu, apa gak lebih 'menebus' kalau dia dengan rela memberikan anggota tubuhnya setelah mati karean kerelaannya bukan karena undang2 tertulis yang 'mengharuskan' hal tersebut ? ..... D

Jangan terlalu berlebihan menggunakan persepsi kemanusiaan dari sisi si terdakwa, bila terdakwa terlalu diberikan persepsi yang melonggarkan makna perbuatan dari si terdakwa akan timbul suatu pemanjaan dan toleransi atas perbuatan si terdakwa secara halus.
Coba kamu gunakan persepsi dari si korban atau keluarga si korban, apakah si korban rela ketika suatu tindak kejahatan dilakukan atas dirinya oleh si pelaku?
Kamu rela bila dijahati? Kamu rela bila anggota keluarga atau kerabat kamu dijahati secara kejam?

Transplantasi organ ini selain suatu bentuk hukuman juga dapat berlaku sebagai upaya penebusan demi kemanusiaan.
yggsdrasill - 24/09/2012 12:46 PM
#6309

Quote:
Original Posted By joeraygaul

Bisa jadi seperti itu bro, pada UU/Peraturan yang sudah berlaku saat ini sebenarnya terdapat "celah"/"peluang" untuk praktek ini, cuma kali ini saya mengajukan argument agar praktek "pemanfaatan"/transplantasi organ terhadap terpidana mati ini agar dilakukan secara legal formal dan transparant. Agar tertutup celah semaksimal mungkin pemanfaatan organ/atau bentuk eksploitasi lainnya secara ilegal terhadap "tubuh" dari terpidana mati.

(1) Penguburan diserahkan kepada keluarganya atau sahabat terpidana, kecuali jika berdasarkan kepentingan umum Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggungjawab memutuskan lain.
UU No.2/Pnps/1964 pasal 15 ayat kesatu

Pada ayat ini terdapat celah penafsiran, bila terdapat kepentingan umum, jaksa/negara dapat memanfaatkan tubuh dari si terpidana mati.


berarti terpidana mati selain hak untuk hidup dicabut,
hak kepemilikan tubuh juga dicabut ya?
apa itu tidak melanggar hak asasi manusia?
joeraygaul - 24/09/2012 01:05 PM
#6310

Quote:
Original Posted By yggsdrasill
berarti terpidana mati selain hak untuk hidup dicabut,
hak kepemilikan tubuh juga dicabut ya?
apa itu tidak melanggar hak asasi manusia?


Pertanyaan yang kontradiktif dan failed bro,

Hak untuk hidup termasuk hak asasi manusia tidak bro?

Kalau ingin berbicara HAM, vonis matinya sendiri sudah melanggar HAM.
Tapi harap bro ingat pada piagam HAM PBB atau pada konstitusi kita (UUD45) HAM ini sendiri memiliki batasan2 pada tiap individu, memang setiap orang memiliki hak untuk hidup tapi hak untuk hidup ini pun memiliki batasan yaitu agar memperhatikan pula hak2 dari orang lain. Dan bilamana menurut "hukum" seseorang dianggap merusak, mengganggu, tidak menghargai HAM dari orang lain, maka negara melaui Hukum/UU dapat mencabut HAM dari yang bersangkutan (Hak untuk hidup, hak kepemilikan, hak berserikat, hak berpendapat, dll)
yggsdrasill - 24/09/2012 01:44 PM
#6311

Quote:
Original Posted By joeraygaul
Pertanyaan yang kontradiktif dan failed bro,

Hak untuk hidup termasuk hak asasi manusia tidak bro?

Kalau ingin berbicara HAM, vonis matinya sendiri sudah melanggar HAM.
Tapi harap bro ingat pada piagam HAM PBB atau pada konstitusi kita (UUD45) HAM ini sendiri memiliki batasan2 pada tiap individu, memang setiap orang memiliki hak untuk hidup tapi hak untuk hidup ini pun memiliki batasan yaitu agar memperhatikan pula hak2 dari orang lain. Dan bilamana menurut "hukum" seseorang dianggap merusak, mengganggu, tidak menghargai HAM dari orang lain, maka negara melaui Hukum/UU dapat mencabut HAM dari yang bersangkutan (Hak untuk hidup, hak kepemilikan, hak berserikat, hak berpendapat, dll)


ya gw tau, sedari awal gw bilang hukuman mati msh bertentangan dgn nurani, lalu apa yang dianggap merusak, mengganggu dan tidak menghargai dari hak kepemilikan tubuh?
Angel.Michael - 24/09/2012 02:02 PM
#6312

Quote:
Original Posted By joeraygaul

Kenapa gak setuju Mike, sudah baca aturan mengenai pelaksanaan dari eksekusi mati yang saya tulis di postingan di atas?
Bila kamu memakai alasan "kemanusiaan" jelas tindakan ini (transplantasi organ) juga adalah tindakan "kemanusiaan".
Di kitab2 kamu (Torakh) telah diatur konsekwensi dari perbuatan jahat, terutama penghilangan nyawa manusia harus dibalas dengan penghilangan nyawa pula, di masa lalu teknik penyelamatan hidup melalui transplantasi organ belum dikenal, sekarang melalui premis dasar "hutang nyawa ganti nyawa" bagaimana bila seseorang yang telah menghilangkan nyawa seseorang sebagai gantinya melalui "nyawa"-nya sendiri memberikan "kehidupan" bagi orang lain. \)
Bukankah ini suatu titik keseimbangan?


masih banyak cara lain daripada membinatangkan seorang yang dihukum mati dan diatur menurut Undang2 suatu negara .... toh transplantasi organ bukan satu2nya jalan membantu seorang penderita penyakit lho, kaki diamputasi, bisa diganti dengan kaki buatan dkk ....
Peace:

Quote:

Mengapa tidak?
Apakah transplantasi organ hanya dapat dilakukan oleh "orang-orang mampu" secara finansial saja tanpa memberikan kesempatan bagi mereka yang tidak mampu?
Melalui Undang2 kesempatan ini terbuka bagi siapa saja, terutama orang2 kurang mampu secara finansial, sebuah pelaksanaan transplantasi tanpa nilai2 komersil dan hanya mengedepankan sisi kemanusiaan saja.

yang mahal pengerjaan, pengujian dan penyambungan itu sendiri, selain organnya ....... kalau dikasih organ gratis dari terdakwa, tapi rumah sakit bayar sendiri apa bedanya ? .....
stok organ ada tapi gak ada dokter yang mau mengerjakannya, apa hal tersebut juga perlu diatur dalam undang2 ? ...... p

kalau masalah biaya mungkin lebih baik pemerintah memberikan jaminan untuk warga negara yang tekena kecelakaan tertentu, daripada membuat undang2 seperti ini

Quote:

Hati2 Mike, persidangan (pengadilan) adalah wadah pembuktian, arena tuntutan dan pembelaan, bukan wadah pemutarbalikkan Undang2.
Di pengadilan berbagai bukti yang memberatkan maupun meringan dibabarkan, keterangan2 saksi yang memberatkan maupun meringankan diperdengarkan, tidak ada hubungannya dengan pemutarbalikkan undang2 :nohope.
Saran saya sekali-kali kunjungi persidangan Mike. capedes


nampaknya bro terlalu idealis pandangannya ..... Peace:

Quote:

Jangan terlalu berlebihan menggunakan persepsi kemanusiaan dari sisi si terdakwa, bila terdakwa terlalu diberikan persepsi yang melonggarkan makna perbuatan dari si terdakwa akan timbul suatu pemanjaan dan toleransi atas perbuatan si terdakwa secara halus.
Coba kamu gunakan persepsi dari si korban atau keluarga si korban, apakah si korban rela ketika suatu tindak kejahatan dilakukan atas dirinya oleh si pelaku?
Kamu rela bila dijahati? Kamu rela bila anggota keluarga atau kerabat kamu dijahati secara kejam?

Transplantasi organ ini selain suatu bentuk hukuman juga dapat berlaku sebagai upaya penebusan demi kemanusiaan.


ya kalau tanya seperti itu kan ada pertanyaan sebaliknya, gimana perasaan keluarga korban nanti ke orang dan keluarga yang menerima transplantasi tersebut 'hanya' karena undang2 ? ....... D

sedangkan pelaku tersebut telah memperkosa, mencincang anaknya dan dikubur hidup2 .... menurut persidangan .... Peace:
joeraygaul - 24/09/2012 03:26 PM
#6313

Quote:
Original Posted By yggsdrasill
ya gw tau, sedari awal gw bilang hukuman mati msh bertentangan dgn nurani, lalu apa yang dianggap merusak, mengganggu dan tidak menghargai dari hak kepemilikan tubuh?

Bertentangan dengan nurani?
Come on bro .................. nohope:
Di negara kita dengan kebudayaan timur yang melekat kuat di mana pada setiap warga negara masih berakar faham "retensi" mengatakan bentuk vonis mati bertentangan dengan hati nurani adalah .................. wow capedes.

Entahlah bila (maaf) salah satu anggota keluarga bro (atau saya) menjadi korban dari tindak kejahatan berat sementara bro dan saya hanya menyaksikan si pelaku tersebut masih bisa "hidup tenang" (walau di balik jeruji besi). berdukas

Bukankah pembunuhan, menyebabkan seseorang secara langsung kehilangan "nyawa" (dan juga kepemilikan akan "tubuh") telah merusak "hak kepemilikan tubuh". :nohope

Apalagi bila menghilangkan "nyawa" secara terencana, sistematis, berulang, dan lebih dari satu nyawa. berdukas
Quote:
Original Posted By Angel.Michael
masih banyak cara lain daripada membinatangkan seorang yang dihukum mati dan diatur menurut Undang2 suatu negara .... toh transplantasi organ bukan satu2nya jalan membantu seorang penderita penyakit lho, kaki diamputasi, bisa diganti dengan kaki buatan dkk ....
Peace:

Memperlakukan seperti binatang?
Come on Mike, berarti saya dan para donor organ lainnya adalah seperti "binatang" ketika memberikan organ yang sudah tidak terpakai pada orang lain yang membutuhkan?
Perilaku para donatur organ adalah perilaku binatang ketika tidak menghargai tubuhnya sendiri ketika sudah tidak bernyawa?

Menurut kamu transplantasi organ adalah tindakan "yang seperti binatang"?

Sekarang, ketika seseorang melakukan kejahatan berat, apakah ia memperlakukan korbannya secara "manusiawi"? think:


Quote:
yang mahal pengerjaan, pengujian dan penyambungan itu sendiri, selain organnya ....... kalau dikasih organ gratis dari terdakwa, tapi rumah sakit bayar sendiri apa bedanya ? .....
stok organ ada tapi gak ada dokter yang mau mengerjakannya, apa hal tersebut juga perlu diatur dalam undang2 ? ...... p

kalau masalah biaya mungkin lebih baik pemerintah memberikan jaminan untuk warga negara yang tekena kecelakaan tertentu, daripada membuat undang2 seperti ini

Di atas kalau gak salah sudah ada yang posting tuh "harga" dari setiap organ.
Bila telah ditetapkan oleh UU yang bersifat mengikat dan demi tujuan kemanusian, apakah benar tidak akan tersedia tenaga medis sebagai operatornya? nohope:
Jelas sekali mekanisme pengerjaan, pemanfaatannya pun harus ditetapkan dalam UU, dan pada hal ini pun akan memperoleh keuntungan baru, menekan transplantasi organ secara ilegal.

Quote:
nampaknya bro terlalu idealis pandangannya ..... Peace:

Kamu yang nampaknya kurang memiliki pemahaman mengenai mekanisme peradilan, hukum dan persidangan \).
UU dan hukum bersifat kaku dan tidak fleksibel, bila terdapat "pemutarbalikkan" sebagaimana yang kamu maksudkan adalah pemutarbalikkan fakta2 bukti, keterangan2 saksi dan keterangan2 pendukung lainnya \).
Gak mengikuti kasus Antasari Azhar secara detail ya Mike \)?



Quote:
ya kalau tanya seperti itu kan ada pertanyaan sebaliknya, gimana perasaan keluarga korban nanti ke orang dan keluarga yang menerima transplantasi tersebut 'hanya' karena undang2 ? ....... D

sedangkan pelaku tersebut telah memperkosa, mencincang anaknya dan dikubur hidup2 .... menurut persidangan .... Peace:


Hey hey hey Mike, akan saya ulang, yang melakukan kejahatan tersebut si recipient atau si terdakwa mati?
Mengapa harus membenci si recipient?
Pelaku dari perbuatan tersebut si terdakwa mati atau si recipient?
Apa pikiran sedemikian piciknya tidak bisa membedakan 2 orang yang berbeda (antara si terdakwa dan recipient)? nohope:
masdheki - 24/09/2012 03:29 PM
#6314

Donor organ tubuh manusia hanya solusi sementara......

Saya lebih mendukung organ tubuh buatan......

Para ilmuwan Jepang berhasil menciptakan hati manusia yang bisa berfungsi dengan baik dari sel punca, demikian lapor AFP Jumat, Temuan itu mendorong industri produksi organ tubuh buatan untuk mereka yang membutuhkan transplantasi.

Pada bulan Juni 2011, satu operasi transplantasi tenggorokan buatan berhasil diselesaikan di rumah sakit Stockholm, Swedia. Penerima organ tersebut bernama Andemariam Teklesenbet Beyene dari Eritrea yang sebelumnya telah didiagnosis kanker tenggorokan. Sekarang ia sudah pulih.

Tentang donor organ tubuh terpidana mati, prosedur medis ternyata sangat kompleks. Pemeriksaan seperti kelayakan donor, riwayat kesehatan (ada penyakit/tidak), harus dilakukan secara akurat.

Sejauh ini, modus eksekusi mati di Indonesia adalah "ditembak sampai mati". Jelas bahwa lokasi eksekusi sendiri berada jauh dari rumah sakit atau tempat untuk melakukan transplantasi.
Jelas akan terkendala masalah waktu, karena "time gap" antara saat pengambilan organ sampai terpasangnya kembali pada tubuh recipien (penerima donor) sangat menentukan keberhasilan transplantasi.

Permasalahan transport dan penyimpanan organ tubuh dari donor juga menjadi kendala. Apakah yang akan dibawa ke tempat transplantasi adalah organ donor saja ataukah jenazah donor secara utuh?
Secara hukum, bila jenazah secara utuh akan diangkut ke rumah sakit (tempat transplantasi), harus ditetapkan bahwa pasien sudah meninggal setelah eksekusi. Tidak boleh pasien baru meninggal dalam perjalanan atau setibanya di tempat transplantasi.

Lagipula siapa yang bertanggungjawab untuk pembiayaan transport dan pengawetan/penyimpanan organnya?
Bila pihak recipien yang mengeluarkan biaya, maka sama saja dengan jual beli organ tubuh.

Transplantasi organ tubuh terpidana mati nggak perlu dipaksakan hanya karena negara Cina melakukan hal tersebut. Kita sendiri kurang tahu apa modus eksekusi mati yang dilakukan Cina untuk narapidana calon donor.
Kemungkinan besar adalah modus "suntik mati" dan dilaksanakan di rumah sakit agar segera bisa dilakukan transplantasi.

Atau malah sengaja "mematikan" terpidana pada saat pengambilan organ tubuhnya?

Seperti transplantasi jantung. Idealnya organ jantung masih segar dan diambil pada saat donor masih hidup. Jadi donornya meninggal gara2 diambil jantungnya bukan karena dieksekusi mati. Atau malah pengambilan organ adalah eksekusi mati bagi donornya.

Belum lagi masalah moral dan etika dalam pengambilan organ terpidana mati.

Daripada berfokus untuk mengesahkan pengambilan organ terpidana mati, sebaiknya kita dukung upaya para ilmuwan mengembangkan bioteknologi organ buatan manusia. Kendala teknis, etika, dan moral jauh lebih kecil.
Walau mungkin saat ini terkendala biaya, namun lambat laun setelah ada produksi masal, biaya menjadi lebih murah lagi.
Suicide.Phenom - 24/09/2012 03:55 PM
#6315

Quote:
Original Posted By joeraygaul
Memang terdapat sisi yang kontradiktif bro, bisa berupa suatu "penebusan" atas perbuatan buruk yang telah dilakukan, namun bisa juga suatu "pukulan psikologis" bagi "harga diri" si terpidana yang egois dan individualis ketika mengetahui bahwa bagian2 dari tubuhnya akan dimanfaatkan demi kepentingan umum.
Tapi bagi seseorang yang masih memiliki sisi2 kemanusiaan memang akan lebih dominan ke sisi penebusannya ketimbang sisi penghukuman.


itu bukan pukulan psikologis, malah si terpidana sangat bangga bisa berguna bahkan ketika hak hidupnya sudah dicabut..
kalo diatur dgn UU seperti yang lo maksudkan, nantinya terdapat kejanggalan pengertian hukuman mati di indonesia dgn UU yg lu maksudkan.
hukuman mati di indonesia = >>Ditembak,ext.. merusak organ agar berhenti bekerja
UU yg lo maksudkan,legal transplantasi organ terpidana mati, sementara hukuman mati di indonesia sudah merusak organ.. D
joeraygaul - 24/09/2012 03:56 PM
#6316

Quote:
Original Posted By masdheki
Donor organ tubuh manusia hanya solusi sementara......

Saya lebih mendukung organ tubuh buatan......

Para ilmuwan Jepang berhasil menciptakan hati manusia yang bisa berfungsi dengan baik dari sel punca, demikian lapor AFP Jumat, Temuan itu mendorong industri produksi organ tubuh buatan untuk mereka yang membutuhkan transplantasi.

Pada bulan Juni 2011, satu operasi transplantasi tenggorokan buatan berhasil diselesaikan di rumah sakit Stockholm, Swedia. Penerima organ tersebut bernama Andemariam Teklesenbet Beyene dari Eritrea yang sebelumnya telah didiagnosis kanker tenggorokan. Sekarang ia sudah pulih.

Tentang donor organ tubuh terpidana mati, prosedur medis ternyata sangat kompleks. Pemeriksaan seperti kelayakan donor, riwayat kesehatan (ada penyakit/tidak), harus dilakukan secara akurat.

Sejauh ini, modus eksekusi mati di Indonesia adalah "ditembak sampai mati". Jelas bahwa lokasi eksekusi sendiri berada jauh dari rumah sakit atau tempat untuk melakukan transplantasi.
Jelas akan terkendala masalah waktu, karena "time gap" antara saat pengambilan organ sampai terpasangnya kembali pada tubuh recipien (penerima donor) sangat menentukan keberhasilan transplantasi.

Permasalahan transport dan penyimpanan organ tubuh dari donor juga menjadi kendala. Apakah yang akan dibawa ke tempat transplantasi adalah organ donor saja ataukah jenazah donor secara utuh?
Secara hukum, bila jenazah secara utuh akan diangkut ke rumah sakit (tempat transplantasi), harus ditetapkan bahwa pasien sudah meninggal setelah eksekusi. Tidak boleh pasien baru meninggal dalam perjalanan atau setibanya di tempat transplantasi.

Lagipula siapa yang bertanggungjawab untuk pembiayaan transport dan pengawetan/penyimpanan organnya?
Bila pihak recipien yang mengeluarkan biaya, maka sama saja dengan jual beli organ tubuh.

Transplantasi organ tubuh terpidana mati nggak perlu dipaksakan hanya karena negara Cina melakukan hal tersebut. Kita sendiri kurang tahu apa modus eksekusi mati yang dilakukan Cina untuk narapidana calon donor.
Kemungkinan besar adalah modus "suntik mati" dan dilaksanakan di rumah sakit agar segera bisa dilakukan transplantasi.

Atau malah sengaja "mematikan" terpidana pada saat pengambilan organ tubuhnya?

Seperti transplantasi jantung. Idealnya organ jantung masih segar dan diambil pada saat donor masih hidup. Jadi donornya meninggal gara2 diambil jantungnya bukan karena dieksekusi mati. Atau malah pengambilan organ adalah eksekusi mati bagi donornya.

Belum lagi masalah moral dan etika dalam pengambilan organ terpidana mati.

Daripada berfokus untuk mengesahkan pengambilan organ terpidana mati, sebaiknya kita dukung upaya para ilmuwan mengembangkan bioteknologi organ buatan manusia. Kendala teknis, etika, dan moral jauh lebih kecil.
Walau mungkin saat ini terkendala biaya, namun lambat laun setelah ada produksi masal, biaya menjadi lebih murah lagi.


Pengembangan sel punca terdapat indikasi pengeksploitasian dari sel embrio yang akan menjadi "calon manusia". Pada beberapa riset mengenai pengembangan sel punca diketahui bahwa pengembangan sel punca menjadi organ2 tertentu adalah sebuah manipulasi "in vitro" pada sel2 embrio (calon manusia).
Well ini bila kita berbicara mengenai "kemanusiaan" akan sangat paradoks sekali dengan pemanfaatan "organ" dari terpidana mati yang memang "hak hidup" nya telah dicabut dan dihilangkan oleh Hukum dan Undang2. Para embrio ini belum terindikasi melakukan suatu jenis tindakan tertentu yang menyebabkan embrio2 ini "dimutasi" kesempatannya untuk berkembang secara utuh menjadi manusia normal \).

Pelaksanaan hukuman mati telah diatur pada UU No 5 Tahun 1969, pada pasal 15 ayat 1 terdapat celah penafsiran :

(1) Penguburan diserahkan kepada keluarganya atau sahabat terpidana, kecuali jika berdasarkan
kepentingan umum Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggungjawab memutuskan lain.

Bila terdapat/tersangkut kepentingan umum penguburan, pengolahan jenazah, dapat diambilalih wewenangnya oleh Negara atau jaksa yang bertanggungjawab. Bisa saja bila memang terdapat "kepentingan2 khusus" maka si jenazah sebelum dikuburkan "dimanfaatkan" terlebih dahulu untuk kepentingan2 umum (atau kepentingan khusus).
Dan mengenai tata cara eksekusi mati ini, ditembak sampai mati, hal ini pun bisa diajukan judicial review apabila UU mengenai transplantasi organ terpidana mati ini telah ditetapkan melalui UU.
Eksekusi mati dengan cara suntik mati akan lebih efisien dan meminimalisir rasa penderitaan/rasa sakit dari si terdakwa ketika eksekusi dijalankan, dan ketika secara medis terdakwa telah dinyatakan meninggal maka transplantasi organ pun dapat dilangsungkan.

Dan harap bro ingat, pada kasus terdakwa yang divonis mati, setelah pengajuan kasasi dan grasi yang diajukan oleh terdakwa ditolak, tidak serta merta eksekusi langsung dijalankan, masih terdapat masa jeda.
Pada masa jeda yang tersedia ini dapat dilakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap struktur genetika terdakwa sehingga bisa mendapatkan calon recipient yang cocok.
joeraygaul - 24/09/2012 04:03 PM
#6317

Quote:
Original Posted By Suicide.Phenom
itu bukan pukulan psikologis, malah si terpidana sangat bangga bisa berguna bahkan ketika hak hidupnya sudah dicabut..
kalo diatur dgn UU seperti yang lo maksudkan, nantinya terdapat kejanggalan pengertian hukuman mati di indonesia dgn UU yg lu maksudkan.
hukuman mati di indonesia = >>Ditembak,ext.. merusak organ agar berhenti bekerja
UU yg lo maksudkan,legal transplantasi organ terpidana mati, sementara hukuman mati di indonesia sudah merusak organ.. D


Eksekusi mati di Indonesia di atur pada UU No 5 Tahun 1969 , bila UU transplantasi ini ditetapkan maka UU sebelumnya akan diajukan judicial reviewnya, atau bisa pula berlaku asas les specialis derogate les generalis. UU yang baru yang lebih spesifik membatalkan UU lama yang bersifat general.

Dan mengenai "rasa bangga", bukankah ini sangat manusiawi bro, ketika seseorang telah melakukan suatu perbuatan buruk yang menurut UU kita biasanya menyangkut dengan penghilangan nyawa orang lain secara sengaja, dengan "nyawa" dan "tubuhnya" dapat memberikan kehidupan bagi orang lain?
Suicide.Phenom - 24/09/2012 04:59 PM
#6318

Quote:
Original Posted By joeraygaul
Eksekusi mati di Indonesia di atur pada UU No 5 Tahun 1969 , bila UU transplantasi ini ditetapkan maka UU sebelumnya akan diajukan judicial reviewnya, atau bisa pula berlaku asas les specialis derogate les generalis. UU yang baru yang lebih spesifik membatalkan UU lama yang bersifat general.

Dan mengenai "rasa bangga", bukankah ini sangat manusiawi bro, ketika seseorang telah melakukan suatu perbuatan buruk yang menurut UU kita biasanya menyangkut dengan penghilangan nyawa orang lain secara sengaja, dengan "nyawa" dan "tubuhnya" dapat memberikan kehidupan bagi orang lain?


lucu, kok pake judicial review, tar makin jauh pembahasannya..
pertama lo bilang, resiko tambahan, terus pukulan psikologis,kemudian rasa bangga yg wajar, yg bener mana nih ... D

secara tidak lagsung,UU telah mengambil organnya pada saat dia sudah dijatuhin hukuman mati, apakah ini bukan kejahatan kemanusiaan ?
setau gw proses transplantasi organ yg baik dilakukan pada saat si penerima dan si pemberi benar2 siap.. belum lagi masalah teknis kecocokan dan ketahanan organ2 tersebut pada si receiver..

negara cina yg sudah menerapkan UU tersebut aja ingin mengakhirinya
Cina Akan Akhiri Sumbangan Organ dari Tahanan yang Dieksekusi
nih gw kutip :
Quote:
Huang Jiefu, wakil menteri kesehatan mengatakan bahwa sistem percobaan untuk donasi organ publik telah diluncurkan di beberapa daerah.
“Janji untuk meniadakan sumbangan organ dari tahanan merupakan tekad pemerintah,” katanya.
Dia menambahkan bahwa sumbangan organ dari tahanan tidak ideal, karena tingkat infeksi yang biasanya tinggi, mempengaruhi tingkat ketahanan hidup dari mereka yang menjalani transplantasi.

masa kita mau mundur kebelakang ??

lagian ini masalah kepedulian dan kemanusiaan antar sesama, namanya jg donor.. kalo udah ada "pabrik distribusinya" maka keinginan orang untuk mendonorkan akan makin kecil, dan itu mengikikis nilai2 kemanusiaan yg sudah ada \)
joeraygaul - 24/09/2012 05:19 PM
#6319

Quote:
Original Posted By Suicide.Phenom
lucu, kok pake judicial review, tar makin jauh pembahasannya..
pertama lo bilang, resiko tambahan, terus pukulan psikologis,kemudian rasa bangga yg wajar, yg bener mana nih ... D

Setiap perbuatan memiliki dua sisi bro \), tergantung bagaimana bro dan saya melihat dari sudut pandang mana hal tersebut dipandang \).
Saya hanya memaparkan hal tersebut dari berbagai macam sudut pandang, sisi negatif maupun positifnya.

Judicial review digunakan untuk membatalkan UU yang saat ini berlaku, bila tidak melalui judicial review pun bila UU yang baru ini telah berlaku tentu yang akan berlaku adalah asas les specialis derogate les generalis \).

Quote:
secara tidak lagsung,UU telah mengambil organnya pada saat dia sudah dijatuhin hukuman mati, apakah ini bukan kejahatan kemanusiaan ?
setau gw proses transplantasi organ yg baik dilakukan pada saat si penerima dan si pemberi benar2 siap.. belum lagi masalah teknis kecocokan dan ketahanan organ2 tersebut pada si receiver..

Eksekusi mati tidak langsung dilakukan setelah permohonan kasasi dan grasi ditolak, biasanya masih terdapat jeda waktu setelah permohonan banding terakhir atau pengajuan grasi terakhir ditolak.
Pada jeda waktu inilah pemeriksaan dan diagnosa bisa dilakukan antara si "pemberi organ" dengan si "penerima organ".

Seseorang yang dijatuhi vonis mati biasanya adalah pelaku pelanggar kemanusiaan berat, pelaku kejahatan kemanusiaan berat, melalui penyelenggaraan transplantasi ini yang diselenggarakan secara non komersil, ditetapkan melalui UU maka sebagai hukuman dan balasan dari kejahatan kemanusiaan adalah kejahatan kemanusiaan pula (bila bro menganggap transplantasi organ adalah kejahatan kemanusiaan) \).

Quote:
negara cina yg sudah menerapkan UU tersebut aja ingin mengakhirinya
Cina Akan Akhiri Sumbangan Organ dari Tahanan yang Dieksekusi
nih gw kutip :
masa kita mau mundur kebelakang ??

lagian ini masalah kepedulian dan kemanusiaan antar sesama, namanya jg donor.. kalo udah ada "pabrik distribusinya" maka keinginan orang untuk mendonorkan akan makin kecil, dan itu mengikikis nilai2 kemanusiaan yg sudah ada \)


China mengakhiri program tersebut karena mendapat tekanan dari "pihak asing", akuntabilitas, dan transparasi dari pelaksanaan program yang dilakukan oleh China ini sangat terbatas. Kita saat ini memasuki era reformasi dan keterbukaan jauh lebih baik dari China, jelas pelaksanaan program ini bukan suatu kemunduran bila dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan terbuka untuk auditor umum dan independen.
Pada kasus China transparan dan akuntabilitas menjadi kendala, mengingat sistem pemerintahan China yang sosialis, terpusat dan semi otoriter.

Tidak akan sampai seperti itu bro, jumlah terpidana mati di negri kita masih sangat sedikit bila dibandingkan dengan calon recipient yang ada, dan jumlah UU kejahatan dengan vonis mati yang terdapat di negara kita pun tidak terlalu banyak.
masdheki - 24/09/2012 05:21 PM
#6320

Quote:
Original Posted By joeraygaul
Pengembangan sel punca terdapat indikasi pengeksploitasian dari sel embrio yang akan menjadi "calon manusia". Pada beberapa riset mengenai pengembangan sel punca diketahui bahwa pengembangan sel punca menjadi organ2 tertentu adalah sebuah manipulasi "in vitro" pada sel2 embrio (calon manusia).

Well ini bila kita berbicara mengenai "kemanusiaan" akan sangat paradoks sekali dengan pemanfaatan "organ" dari terpidana mati yang memang "hak hidup" nya telah dicabut dan dihilangkan oleh Hukum dan Undang2. Para embrio ini belum terindikasi melakukan suatu jenis tindakan tertentu yang menyebabkan embrio2 ini "dimutasi" kesempatannya untuk berkembang secara utuh menjadi manusia normal \).


Yang di Jepang memang dari pengembangan sel punca.

Namun bioteknologi pembuatan organ sintetis sudah berkembang di seluruh dunia.

Kolff, dikenal sebagai "Bapak Organ Buatan".

Kolff membuat ginjal buatan pertama. Dia menangani pasien pertamanya pada 1943, dan pada 1945 dia berhasil menyelamatkan nyawa pasien dengan hemodialisis.

Produksi ginjal buatan pertamanya "Kolff Brigham Artificial Kidney" dan disusul "Travenol Twin-Coil Artificial Kidney" yang dikembangkan bersama Edward A. Olson Co, di Brigham and Women's Hospital, Boston Masachusetts. Tahun 1967, menjadi Kepala Divisi Organ Buatan dari Institut Teknik Biomedis, Universitas Utah, dimana Kolff terlibat dalam pengembangan jantung buatan. Jantung buatan pertama ditanamkan pada tahun 1982 kepada pasien bernama Barney Clark yang dapat bertahan hidup selama empat bulan, dan jantungnya masih tetap berfungsi saat Clark meninggal dunia.

Seperti yang pernah saya tuliskan, bro......
Donor organ terpidana mati hanya solusi sementara, bukan solusi final untuk menjawab ketersediaan organ transplantasi.

Harusnya diupayakan pengadaan organ buatan dan pengembangan teknologinya.
Kalau hanya mengandalkan ketersediaan organ dari donor maupun terpidana mati, maka hanya seperti "buta" akan berkembangnya bioteknologi di masa depan, atau hanya sekedar mencari mudahnya saja.


Quote:


Pelaksanaan hukuman mati telah diatur pada UU No 5 Tahun 1969, pada pasal 15 ayat 1 terdapat celah penafsiran :

(1) Penguburan diserahkan kepada keluarganya atau sahabat terpidana, kecuali jika berdasarkan
kepentingan umum Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggungjawab memutuskan lain.

Bila terdapat/tersangkut kepentingan umum penguburan, pengolahan jenazah, dapat diambilalih wewenangnya oleh Negara atau jaksa yang bertanggungjawab. Bisa saja bila memang terdapat "kepentingan2 khusus" maka si jenazah sebelum dikuburkan "dimanfaatkan" terlebih dahulu untuk kepentingan2 umum (atau kepentingan khusus).
Dan mengenai tata cara eksekusi mati ini, ditembak sampai mati, hal ini pun bisa diajukan judicial review apabila UU mengenai transplantasi organ terpidana mati ini telah ditetapkan melalui UU.
Eksekusi mati dengan cara suntik mati akan lebih efisien dan meminimalisir rasa penderitaan/rasa sakit dari si terdakwa ketika eksekusi dijalankan, dan ketika secara medis terdakwa telah dinyatakan meninggal maka transplantasi organ pun dapat dilangsungkan.


Untuk yang ini, maka harus segera dibuat peraturan tentang modus eksekusi bagi terpidana mati yang hendak didonorkan organ tubuhnya.

Namun modus eksekusi mati, baik ditembak mati maupun suntik mati, tetap beresiko pada kerusakan organ2 dalam tubuh terpidana mati.

Idealnya proses transplantasi dilakukan pada saat donor masih hidup, dan dalam keadaan sehat tentunya.

Terutama pada proses transplantasi jantung, donor idealnya masih hidup. Kematian donor bukan karena modus eksekusi, namun karena jantungnya diambil.
Namun modus eksekusi mati dengan cara langsung ini.........takuts


Quote:

Dan harap bro ingat, pada kasus terdakwa yang divonis mati, setelah pengajuan kasasi dan grasi yang diajukan oleh terdakwa ditolak, tidak serta merta eksekusi langsung dijalankan, masih terdapat masa jeda.
Pada masa jeda yang tersedia ini dapat dilakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap struktur genetika terdakwa sehingga bisa mendapatkan calon recipient yang cocok.


Pemeriksaan komprehensif juga harus disertai dengan kontrol kesehatan serta pola makan yang ketat pada diri terpidana mati.
Donor harus sehat secara fisik, riwayat kesehatan juga harus valid, dan harus dikontrol secara ketat dan akurat sebelum pelaksanaan eksekusi.

Kalau kebetulan terpidana adalah pecandu narkoba atau alkohol, maka tubuhnya harus bersih terlebih dahulu dengan perawatan medis yang sesuai standard kesehatan.

Kesehatan mental juga penting karena mempengaruhi sistem penyerapan / pencernaan dalam tubuh dan juga akan mempengaruhi kualitas organ2 tubuh terpidana itu sendiri meskipun tidak secara langsung.

Apakah hal2 tersebut secara transparan juga diungkapkan dan dilakukan dengan baik dalam proses transplantasi organ terpidana mati? Terutama bagi pihak recipientnya?

Bagaimana juga kendala psikologis dari recipient?
Misalnya pihak recipient berbeda keyakinan dengan donor......kebetulan donornya suka makan babi, misalnya.......\)b
Page 316 of 332 | ‹ First  < 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 >  Last ›
Home > CASCISCUS > DEBATE CLUB > (Intelectual Debaters Club) Topik 35 : Perlukah UU Anti Penistaan Agama?