DEBATE CLUB
Home > CASCISCUS > DEBATE CLUB > (Intelectual Debaters Club) Topik 35 : Perlukah UU Anti Penistaan Agama?
Total Views: 126104 Share : Facebook ShareFacebook Twitter ShareTwitter Google+ ShareGoogle+
Page 319 of 332 | ‹ First  < 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 >  Last ›

yggsdrasill - 26/09/2012 06:00 PM
#6361

Quote:
Original Posted By joeraygaul
Bisa dipaparkan ketentuan menurut "agama" ini?


hak untuk diberi penghormatan terakhir, disembahyangi, diupacarai dsb
krn ini bukan badan hukum, haknya tdk ditetapkan tetapi disesuaikan dgn agamanya
Suicide.Phenom - 26/09/2012 07:19 PM
#6362

not done yet.. nohope:
Quote:
Original Posted By joeraygaul
Betul, UU dibuat untuk mengisi kekosongan peraturan dalam masyarakat, bertindak sebagai subjek hukum yang mengatur berbagai prosedur dalam bermasyarakat dan bernegara.
Bila UUnya belum ada, mengenai pemanfaatan organ terpidana mati, tetap akan terbuka celah terjadinya tindak penyelewengan. Bila tidak ada aturan UU yang mengatur secara prosedural dan terperinci tentu penegakkan pun akan menjadi kendala.
heheheh, celah itu selalu ada gan, bahkan setelah perturan itu diterpkan di china tindakan penjualan organ bukan semakin menurun..
malah semakin terkoordinir lintas negara, dgn cina sebagai negara "pemasok" organnya.. ini terbukti byknya tenaga2 medis cina di berbagai rumah sakit di dunia menawarkan agar ke cina jika membutuhkan Transplantasi/organ


Quote:
Well kalau begitu tujuan dari penetapan vonis kalau bukan untuk memberikan balasan yang setimpal pada dasarnya apa bro?
Hukuman dan vonis premis dasarnya adalah untuk "membalas" atas perbuatan yang dilakukan, dan efek sekundernya adalah untuk memberikan efek jera dan peringatan agar bila hendak melakukan suatu perbuatan dapat memikirkan konsekwensi logisnya.
Definisi "kehidupan" saya biasa2 saja, saya memiliki kesepakatan dengan definisi "kehidupan" yang umum.

balasan setimpal itu subyektif bro.. tapi kalau penggambilan organ2 terpidana mati ini,dmna letak balasan yg setimpalnya terhadap pihak yg dirugikan ?

Quote:
Bukan seperti kacang goreng bro, sebagai negara hukum dan beradab, memang sudah selayaknya hal2 yang sensitif dan menyangkut kepentingan umum dan bermasyarakat sudah selayaknya dibuatkan UU dan peraturan secara legal formal.

ini bukan hal yg sensitif sehingga dibutuhkan UU untuk mengaturnya, malahan terlihat sebagai negara yg kepedulian sosialnya sudah diambang kehancuran, D padahal negara kita terkenal budaya yg sangat baik loh..hammer:
Quote:

Pada postingan2 sebelumnya saya sudah memaparkan :

[*]Agar tidak terjadi pengeksploitasian tubuh/jenazah dari terpidana mati secara tidak transparan dan ilegal karena terdapat celah penafsiran dari prosedur pelaksanaan hukuman mati di Indonesia yang saat ini masih berlaku.
[*]Ratio calon donor dan recipient yang lumayan tidak balance.


Pada proses transplantasi, organ yang biasanya dimanfaatkan adalah organ internal, yang mengalami proses pembusukan lebih cepat ketimbang anggota tubuh bagian luar, bila jenazah dikembalikan pada pihak keluarga pun, tepat seperti yang bro katakan, hanya bagian dalam saja yang kosong, tapi tampilan mayat "tetap utuh" (tampak luar) dan masih layak untuk dipajang di etalase toko atau lemari pajang di rumah sekali pun.




Makanya melalui UU baru ini proses eksekusi pun disesuaikan bro, bisa dilakukan melalui proses suntik mati atau proses lain tapi yang terpenting dapat meminimalkan rasa sakit yang ditimbulkan.

yg di bold berarti setelah adanya uu ini diharapkan terjadi pengeksploitasian secara transparan dan legal gitu ? D
untuk yg kedua, itu bukan celah penafsiran, namun sebagai kegiatan "pemanfaatan secara paksa" bagi si terpidana mati..
bahkan terjadi kerancuan pengertian agar dapat dilakukan Transplantasi secara optimal terhadap si pidana mati,yaitu
- pemahaman definisi mati menurut KUHP tidak sejalan dgn transplantasi pidana mati, karena Mati menurut KUHP= jantung berhenti berdetak ( berbeda dgn mati secara medis) berarti jantungnya sudah tidak dapat dipakai,,, udah kayak nyortir barang2 bekas aja nohope:


Quote:
Berarti lewat diskusi kita dapat disimpulkan kendala pada penetapan UU semacam ini bukan mendapatkan kendala dari nilai2 kemanusiaan, melainkan kendala dari etika dan norma yang berlaku. Karena bila kita mengatakan tindakan ini adalah tindakan yang bertentangan dengan nilai2 "kemanusiaan", bukankah dengan penyelenggaraan transplantasi ini pun kita melakukan suatu tindak kemanusiaan? Meningkatkan kesempatan hidup dan kualitas hidup bagi orang lain yang membutuhkan tanpa nilai2 komersil karena diselenggarakan oleh negara? \)

Thx bro atas diskusi dan tukar pikirannya.

shakehand2

bukan disitu letak esensinya, seharusnya dengan kesulitan organ2, orang2 menjadi peduli akan berharganya tubuh kita ini, sehingga tidak menggapangkan setiap kerusakan organ2 yg nantinya dapat ganti, udah kayak onderdil aja D toh kebanyakan organ2 rusak karena pola hidup tidak sehat..

disisi lain dalam pembentukan undang2, pentingnya sebuah etika dalam mempertahankan nilai2 etika yg sudah ada pada masyarakat

oke thx bro udah jadi posisi pro D
maloman - 26/09/2012 08:32 PM
#6363

Quote:
Original Posted By fajarhas
adakalanya tuhan pun mengijinkan hukuman mati mas D


betul! namun ane cenderung melihat bahwa peradilan manusia terlalu jauh dari sempurna untuk dapat mewakili suara Tuhan. itulah sebabnya ane lebih setuju hukuman maksimal seumur hidup tanpa remisi. (bahkan kalo menurut ane pribadi, seumur hidup di dalam penjara jauh lebih menyiksa dibanding hukuman mati yang terlalu instan).
dari sisi keluarga korban & masyarakat, dapat dilihat bahwa si pelaku kejahatan tidak mungkin mengulangi perbuatan jahatnya, karena selamanya akan tertahan di dalam penjara.
dari sisi pelaku kejahatan, paling tidak dia tetap diberi kesempatan untuk berubah menjadi manusia yang lebih baik. walaupun selamanya dia di dalam penjara, minimal dia dapat menggunakan dirinya untuk kebaikan setidak-tidaknya untuk hal2 yang berhubungan dengan pengelolaan penjara.

Quote:
Original Posted By fajarhas

sikap keluarga korban keganasan si A gimana mas? emang mau setuju-setuju aja gitu?


pengurangan masa hukuman pasti kan melalui proses peradilan. didalam proses peradilan, suara dari pihak keluarga korban tentunya akan diwakili oleh jaksa penuntut umum. bukan begitu?

Quote:

Quote:
Original Posted By fajarhas

maka dari itu perlu ada UU biar negara transparan dalam hal mekanismenya (tentu bukan untuk dikomersilkan) D


Quote:
Original Posted By Suicide.Phenom

ini bukan hal yg sensitif sehingga dibutuhkan UU untuk mengaturnya, malahan terlihat sebagai negara yg kepedulian sosialnya sudah diambang kehancuran, D padahal negara kita terkenal budaya yg sangat baik loh..hammer:

yg di bold berarti setelah adanya uu ini diharapkan terjadi pengeksploitasian secara transparan dan legal gitu ? D
untuk yg kedua, itu bukan celah penafsiran, namun sebagai kegiatan "pemanfaatan secara paksa" bagi si terpidana mati..
bahkan terjadi kerancuan pengertian agar dapat dilakukan Transplantasi secara optimal terhadap si pidana mati,yaitu
- pemahaman definisi mati menurut KUHP tidak sejalan dgn transplantasi pidana mati, karena Mati menurut KUHP= jantung berhenti berdetak ( berbeda dgn mati secara medis) berarti jantungnya sudah tidak dapat dipakai,,, udah kayak nyortir barang2 bekas aja nohope:



bukan disitu letak esensinya, seharusnya dengan kesulitan organ2, orang2 menjadi peduli akan berharganya tubuh kita ini, sehingga tidak menggapangkan setiap kerusakan organ2 yg nantinya dapat ganti, udah kayak onderdil aja D toh kebanyakan organ2 rusak karena pola hidup tidak sehat..

disisi lain dalam pembentukan undang2, pentingnya sebuah etika dalam mempertahankan nilai2 etika yg sudah ada pada masyarakat



UU tentu sudah pasti diperlukan apabila kegiatan transplantasi organ thd terpidana mati diberlakukan, karena ini menyangkut soal hukum. jangan melihatnya dari segi etika ato norma. kita coba melihatnya dari sisi bahwa kini sang pelaku kejahatan sudah tidak bernyawa/tidak akan ada lagi kehadirannya di tengah masyarakat, namun di bagian akhir cerita hidupnya, dia tetap diberikan kesempatan untuk dapat menjadi bagian dari hal positif untuk orang lain. tokh tetap hal inipun dapat dijadikan kondisi opsional untuk keluarga terpidana mati tersebut.
apabila keluarga tidak menyetujui, berarti transplantasi organ tidak dapat dilaksanakan.
apabila keluarga setuju, berarti akan ada pihak yang diuntungkan dari transplantasi organ si terpidana mati.
apabila si terpidana mati tidak memiliki keluarga, berarti otomatis transplantasi organ dapat dilaksanakan melalui mekanisme yang diatur dalam UU. (kurang lebih seperti layaknya korban tewas kecelakaan, dimana korban tersebut tidak memiliki keluarga, kemudian jasadnya dapat diawetkan & dimanfaatkan dalam dunia pendidikan kedokteran).
joeraygaul - 27/09/2012 10:11 AM
#6364

Hehehe masih nyambung juga D
Quote:
Original Posted By Suicide.Phenom
not done yet.. nohope:
heheheh, celah itu selalu ada gan, bahkan setelah perturan itu diterpkan di china tindakan penjualan organ bukan semakin menurun..
malah semakin terkoordinir lintas negara, dgn cina sebagai negara "pemasok" organnya.. ini terbukti byknya tenaga2 medis cina di berbagai rumah sakit di dunia menawarkan agar ke cina jika membutuhkan Transplantasi/organ

Celah memang selalu ada, tapi bila tidak ada tindakan preventif berupa payung hukum akan menjadi semakin parah bro.
Ketika terjadi hujan yang sangat deras, tentu akan lebih baik ketika kita memiliki payung (UU) ketimbang tidak sama sekali. \)

Quote:
balasan setimpal itu subyektif bro.. tapi kalau penggambilan organ2 terpidana mati ini,dmna letak balasan yg setimpalnya terhadap pihak yg dirugikan ?

Menghilangkan kehidupan dibalas dengan memberikan kehidupan pula lewat tubuh sendiri \).

Quote:
ini bukan hal yg sensitif sehingga dibutuhkan UU untuk mengaturnya, malahan terlihat sebagai negara yg kepedulian sosialnya sudah diambang kehancuran, D padahal negara kita terkenal budaya yg sangat baik loh..hammer:

Kan sebelumnya saya sudah menuliskan bila penyelenggaraan diadakan tanpa nilai2 komersil, sepenuhnya untuk kemanusiaan dan memprioritaskan recipient yang kurang dalam kemampuan financial.
Tidak ada nilai sosial yang luntur bila diselenggarakan sepenuhnya tanpa nilai komersil bro \).

Quote:
yg di bold berarti setelah adanya uu ini diharapkan terjadi pengeksploitasian secara transparan dan legal gitu ? D
untuk yg kedua, itu bukan celah penafsiran, namun sebagai kegiatan "pemanfaatan secara paksa" bagi si terpidana mati..
bahkan terjadi kerancuan pengertian agar dapat dilakukan Transplantasi secara optimal terhadap si pidana mati,yaitu
- pemahaman definisi mati menurut KUHP tidak sejalan dgn transplantasi pidana mati, karena Mati menurut KUHP= jantung berhenti berdetak ( berbeda dgn mati secara medis) berarti jantungnya sudah tidak dapat dipakai,,, udah kayak nyortir barang2 bekas aja nohope:

Memang seperti itu bro \), agar prosedur pemanfaatan/eksploitasi organ dari terpidana mati menjadi jelas dan memiliki payung hukum.
Sebenarnya ada 1 hal yang saya lupa sampaikan dalam argument2 saya, transplantasi organ tidak selalu harus "jantung", bila KUHP kita mendefinisikan harus berhenti berdetaknya jantung sebagai definisi "mati", masih terdapat organ2 lain yang bisa dimanfaatkan, seperti kornea mata atau ginjal, jantung tidak dimanfaatkan tapi organ2 lain bisa \).

Quote:
bukan disitu letak esensinya, seharusnya dengan kesulitan organ2, orang2 menjadi peduli akan berharganya tubuh kita ini, sehingga tidak menggapangkan setiap kerusakan organ2 yg nantinya dapat ganti, udah kayak onderdil aja D toh kebanyakan organ2 rusak karena pola hidup tidak sehat..

Tapi tidak semua orang terlahir dengan fungsi organ yang sehat bro, terdapat cukup banyak orang di sekeliling kita yang memiliki potensi untuk perkembangan nilai2 kemanusiaan dan kemasyarakatan yang terlahir dengan fungsi2 organ yang kurang baik dan solusi peningkatan kualitas hidupnya harus dengan transplantasi organ (saat ini). Mereka2 inilah yang "berhak" diprioritaskan untuk memanfaatkan penyelenggaraan ini.

Quote:
disisi lain dalam pembentukan undang2, pentingnya sebuah etika dalam mempertahankan nilai2 etika yg sudah ada pada masyarakat

oke thx bro udah jadi posisi pro D

Memang betul bro, UU baku terlahir dari kondisi yang berlaku pada masyarakat. Tapi ada satu hal yang perlu kita ingat, etika dan norma yang berlaku di masyarakat tidak statis, selalu dinamis dan berubah-ubah. Dahulu hal2 yang tidak tabu sekarang menjadi hal2 yang tabu demikian pula sebaliknya, norma dan etika yang berlaku di masyarakat selalu berubah-ubah.
joeraygaul - 27/09/2012 10:15 AM
#6365

Quote:
Original Posted By yggsdrasill
hak untuk diberi penghormatan terakhir, disembahyangi, diupacarai dsb
krn ini bukan badan hukum, haknya tdk ditetapkan tetapi disesuaikan dgn agamanya


Well sebenarnya ketimbang bro mengatakan terdapat "ketentuan" secara "agama" mungkin lebih baik bila dikatakan "ketentuan" sesuai "norma" dan "etika" yang berlaku \).

Setelah pengangkatan organ yang dianggap perlu, kan tubuhnya bisa dikembalikan ke keluarga bro \), tetap saja anggota keluarga yang mau menerima dapat menyelenggarakan tata upacara sesuai kebiasaan yang berlaku \).
Angel.Michael - 27/09/2012 12:04 PM
#6366

Quote:
Original Posted By joeraygaul
Masih berkelit juga ya Mike?

Pada pasal tersebut bila terdapat kepentingan, penguburan (bisa ditafsirkan juga pengolahan jenazah) akan diserahkan dan diputuskan oleh jaksa yang berwenang, dalam hal ini jaksa/negara memiliki hak dan wewenang atas jenazah si terpidana \).

Mike kamu belum tau UU dan pencatatan sipil ya?
Masalah hukum perdata pun kamu tampaknya kurang memiliki pemahaman nohope:
memang fungsi pencatatan sipil itu buat apa kalau tidak mengatur hubungan kekerabatan selain sekedar pencatatan? capedes



Baca ayat sebelumnya pada pasal pertama, memang kurang paham dengan makna "kepentingan" ya?




Hehehe capek saya ngetiknya,
Kamu berpikiran kalau eksekusi mati itu diadakan seketika begitu vonis final dibacakan ya \)?


Gak paham ya fungsi rumah sakit milik pemerintah/negara nohope:?
ngakaks
Well2, memang rumah sakit milik pemerintah/negara tidak tunduk pada kebijakan negara yang sudah ditetapkan melalui UU? capedes




Baca ayat pertama Mike ....................................



Baca juga prosedur medis Mike, dan memang menurut kamu negara kita ini negara barbar ya?
Ya jelaslah mengenai kesehatan pun diatur dengan UU. nohope:
Berbagai proses kesehatan dan prosedur medis di negara kita ini memiliki peraturan dan UU, mengenai keberhasilan atau tidak keberhasilan dari transplantasi, buat apa ada diagnosa?


nah itu maksud ane dibilang terlalu luas kalau harus diatur dalam undang2 pendonoran ini, menurut bro joerey - mungkin sebagai jaksa maksudnya adalah begini undang2 tersebut,
sedangkan menurut pengacara pandangannya berbeda .... dan hal tersebut diperdebatkan dalam sidang, sampai diputuskan oleh hakim .... D

jadi jika unsur2 kemanusiaan - pendonoran organ dalam hal ini
harus diatur melalui Undang2 lebih berpotensi menimbulkan penyelewengan daripada menjadi lebih berguna baik bagi donor maupun orang yang disembelihnya (bukan pendonor lho ya, karena undang2 yang mengatakan begitu bukan orangnya yang mau dan rela hati) ..... Peace:
joeraygaul - 27/09/2012 12:20 PM
#6367

Quote:
Original Posted By Angel.Michael
nah itu maksud ane dibilang terlalu luas kalau harus diatur dalam undang2 pendonoran ini, menurut bro joerey - mungkin sebagai jaksa maksudnya adalah begini undang2 tersebut,
sedangkan menurut pengacara pandangannya berbeda .... dan hal tersebut diperdebatkan dalam sidang, sampai diputuskan oleh hakim .... D

Dalam persidangan penafsiran yang berbeda terhadap suatu peraturan atau Undang2 sangat bergantung pada alat bukti dan keterangan saksi2, UUnya sendiri adalah baku, kaku, rigid.

Coba saya berikan sedikit kutipan ini agar mungkin dapat membantu pemahaman mengenai "legalitas" :

Asas Legalitas dalam hukum pidana Indonesia terdapat dalam pasal 1ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaran voorafgegane wettelijk starfbepaling”. Pasal ini oleh Engelbrecht diterjemahkan menjadi “Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang, yang mendahului perbuatan itu.” Kemudian oleh Tim penerjemah BPHN diterjemahkan “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada “. (BPHN)
Asas legalitas tersebut, dalam ilmu pengetahuan dikenal dengan istilah “nullum delictum nulla poena sine pravia lege (Bambang Purnomo, 1983:183). Asas nulla poena mula-mula diperkenalkan oleh Montesquieu, kemudian Rousseau, dan Beccaria. Oleh Paul Johann Anseln von Feurbach, dirumuskan dalam bahsa latin “ nullum crimen, nulla poena sine pravia lege poenali (Baca P. A.F. Lamintang, 1984: 118-128).
Asas tersebut, saat ini sudah diterima oleh sebagian besar negara –negara Eropa dengan mencantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana negaranya masing-masing. Di negara Anglo Saxon, asas Legalitas diterima dalam doktrin :Actus non facit renum nisi means sit rea (an act does not itself contitute guilt unless the mind is guity), sebagai hukum tidak tertulis, dan terwujud dalam praktek pengadilan (Bambang Purnomo, 1983:184). Namun demikian, di negara-negara yang pemerintahnya bersifat totalitery asas legalitas tidak dapat diterima. Secara internasional, asas legalitas sudah diakuisecara internasional, yaitu dengan dicantumkannya dalam pasal 7 Perjanjian Roma 1950, Sebagai berikut :
1. No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any fact or ommission which did not constitute a criminal offence under national or international law at the time when it was commited nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the criminal ofence was commited.
2. This article shall not prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which at the time when it was commited, was criminal according to the general principles of law recoonized by civilized nations.
Perkembangan asas legalitas tersebut di muka ternyata memmang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh faktor-faktor yang ada dalam masyarakat suatu negara.
Asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, mengandung tiga asas yang penting yaitu :
1. Hukum pidana yang berlaku di negarakita merupakan suatu hukum tertulis.
2. Undang-undang pidana uang berlaku di negara kita tidak dapat diperlakukan urut.
3. Penafsiran secara analogis tidak boleh dipergunakan dalam penafsiran undang-undang pidana.
(Penjelasannya baca P.A.F. Lamintang , 1984 : 135-143).


Quote:
jadi jika unsur2 kemanusiaan - pendonoran organ dalam hal ini
harus diatur melalui Undang2 lebih berpotensi menimbulkan penyelewengan daripada menjadi lebih berguna baik bagi donor maupun orang yang disembelihnya (bukan pendonor lho ya, karena undang2 yang mengatakan begitu bukan orangnya yang mau dan rela hati) ..... Peace:




Fungsi UU adalah payung hukum.
Mike kalau tidak ada aturan, UU, dan hukum, setiap orang dapat bertindak semaunya.
Sebagai contoh :
Bila pencurian, pemerkosaan atau pembunuhan tidak ada UU yang mengatur ketentuan pidananya, jelas seseorang tidak akan dikenai tuntutan atas perbuatan2 tersebut.
Tanpa UU yang mengatur setiap orang bebas untuk melakukan pencurian, pemerkosaan dan pembunuhan tanpa memperoleh tindakan dan konsekwensi dari negara. nohope:
Angel.Michael - 27/09/2012 12:51 PM
#6368

Quote:
Original Posted By joeraygaul
Dalam persidangan penafsiran yang berbeda terhadap suatu peraturan atau Undang2 sangat bergantung pada alat bukti dan keterangan saksi2, UUnya sendiri adalah baku, kaku, rigid.

Coba saya berikan sedikit kutipan ini agar mungkin dapat membantu pemahaman mengenai "legalitas" :

Asas Legalitas dalam hukum pidana Indonesia terdapat dalam pasal 1ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaran voorafgegane wettelijk starfbepaling”. Pasal ini oleh Engelbrecht diterjemahkan menjadi “Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang, yang mendahului perbuatan itu.” Kemudian oleh Tim penerjemah BPHN diterjemahkan “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada “. (BPHN)

Asas legalitas tersebut, dalam ilmu pengetahuan dikenal dengan istilah “nullum delictum nulla poena sine pravia lege (Bambang Purnomo, 1983:183). Asas nulla poena mula-mula diperkenalkan oleh Montesquieu, kemudian Rousseau, dan Beccaria. Oleh Paul Johann Anseln von Feurbach, dirumuskan dalam bahsa latin “ nullum crimen, nulla poena sine pravia lege poenali (Baca P. A.F. Lamintang, 1984: 118-128).

Asas tersebut, saat ini sudah diterima oleh sebagian besar negara –negara Eropa dengan mencantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana negaranya masing-masing. Di negara Anglo Saxon, asas Legalitas diterima dalam doktrin :Actus non facit renum nisi means sit rea (an act does not itself contitute guilt unless the mind is guity), sebagai hukum tidak tertulis, dan terwujud dalam praktek pengadilan (Bambang Purnomo, 1983:184). Namun demikian, di negara-negara yang pemerintahnya bersifat totalitery asas legalitas tidak dapat diterima. Secara internasional, asas legalitas sudah diakuisecara internasional, yaitu dengan dicantumkannya dalam pasal 7 Perjanjian Roma 1950, Sebagai berikut :
1. No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any fact or ommission which did not constitute a criminal offence under national or international law at the time when it was commited nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the criminal ofence was commited.
2. This article shall not prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which at the time when it was commited, was criminal according to the general principles of law recoonized by civilized nations.

Perkembangan asas legalitas tersebut di muka ternyata memmang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh faktor-faktor yang ada dalam masyarakat suatu negara.
Asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, mengandung tiga asas yang penting yaitu :
1. Hukum pidana yang berlaku di negarakita merupakan suatu hukum tertulis.
2. Undang-undang pidana uang berlaku di negara kita tidak dapat diperlakukan urut.
3. Penafsiran secara analogis tidak boleh dipergunakan dalam penafsiran undang-undang pidana.
(Penjelasannya baca P.A.F. Lamintang , 1984 : 135-143).

Fungsi UU adalah payung hukum.
Mike kalau tidak ada aturan, UU, dan hukum, setiap orang dapat bertindak semaunya.
Sebagai contoh :
Bila pencurian, pemerkosaan atau pembunuhan tidak ada UU yang mengatur ketentuan pidananya, jelas seseorang tidak akan dikenai tuntutan atas perbuatan2 tersebut.
Tanpa UU yang mengatur setiap orang bebas untuk melakukan pencurian, pemerkosaan dan pembunuhan tanpa memperoleh tindakan dan konsekwensi dari negara. nohope:



hukuman mati dengan cara ditembak pun diatur jelas di pasal2 mengenai hukuman mati, kebayang nanti rumitnya buat pasal2 dalam hukum soal transplantasi per bagian tubuh bisa jadi pasal masing2

ya kalau dilihat aspek legalitasnya sih pasti rumit gagal dan berhasil siapa yang jadi terpidananya, mayatnya atau dokter, atau pasien atau sopir yang kena macet .....

tapi dah ah ddbatnya, tunggu topik baru ..... D
joeraygaul - 27/09/2012 01:01 PM
#6369

Quote:
Original Posted By Angel.Michael
hukuman mati dengan cara ditembak pun diatur jelas di pasal2 mengenai hukuman mati, kebayang nanti rumitnya buat pasal2 dalam hukum soal transplantasi per bagian tubuh bisa jadi pasal masing2

ya kalau dilihat aspek legalitasnya sih pasti rumit gagal dan berhasil siapa yang jadi terpidananya, mayatnya atau dokter, atau pasien atau sopir yang kena macet .....

tapi dah ah ddbatnya, tunggu topik baru ..... D


Kamu benar2 gak paham pengertian hukum dan undang2 ya?

Well, jelas sekali hukum memang rumit, kalau tidak, untuk menjadi seorang sarjana hukum tidak diperlukan waktu 4-5 tahun untuk mempelajarinya \) (tergantung kapasitas dan kemauan).
Torat pun tidak perlu Talmud, Gereja pun tidak perlu doktrin, Sariat Islam pun tidak perlu dalil, aturan Buddhisme pun tidak akan memerlukan patthimokkha sila dan vinaya \). Dan yang pasti, Negara hukum memerlukan hukum dan Undang2 dalam berbagai tindakan dan kebijakannya. \)
Angel.Michael - 27/09/2012 03:07 PM
#6370

Quote:
Original Posted By joeraygaul
Kamu benar2 gak paham pengertian hukum dan undang2 ya?

Well, jelas sekali hukum memang rumit, kalau tidak, untuk menjadi seorang sarjana hukum tidak diperlukan waktu 4-5 tahun untuk mempelajarinya \) (tergantung kapasitas dan kemauan).
Torat pun tidak perlu Talmud, Gereja pun tidak perlu doktrin, Sariat Islam pun tidak perlu dalil, aturan Buddhisme pun tidak akan memerlukan patthimokkha sila dan vinaya \). Dan yang pasti, Negara hukum memerlukan hukum dan Undang2 dalam berbagai tindakan dan kebijakannya. \)


soal hukum laen sih ga da masalah buat ane nohope:
Suicide.Phenom - 27/09/2012 09:32 PM
#6371

Quote:
Original Posted By joeraygaul
Hehehe masih nyambung juga D

Celah memang selalu ada, tapi bila tidak ada tindakan preventif berupa payung hukum akan menjadi semakin parah bro.
Ketika terjadi hujan yang sangat deras, tentu akan lebih baik ketika kita memiliki payung (UU) ketimbang tidak sama sekali. \)


disini tidak terlihat sebagai upaya preventif, bukannya sudah ada UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yg melarang penjualan organ tubuh manusia ?..
ini lah yg seharusnya di perketat bila ingin melakukan tindakan preventif dalam penjualan organ secara ilegal, bukan lantas membuat UU yg melegalkan organ terpidana mati dengan dalil pencegahan/preventif..

Quote:
Menghilangkan kehidupan dibalas dengan memberikan kehidupan pula lewat tubuh sendiri \).


bagaimana seseorang yg dihukum mati karena korupsi, narkoba, makar,ajaran "sesat",ext ? itu kan belum tentu menghilangkan kehidupan seseorang ?


Quote:
Kan sebelumnya saya sudah menuliskan bila penyelenggaraan diadakan tanpa nilai2 komersil, sepenuhnya untuk kemanusiaan dan memprioritaskan
recipient yang kurang dalam kemampuan financial.
Tidak ada nilai sosial yang luntur bila diselenggarakan sepenuhnya tanpa nilai komersil bro \).


praktek dilapangan nantinya akan berbeda bro, pastilah orang2 yg memiliki kekuasaan lebih (money,status,,ext) yg di prioritaskan..
akan sulit berpihak ke rakyat kecil yg memang benar2 membutuhkan.. akan sulit jg menentukan receiver2 mana yg harus didahulukan...
kayak loe gak hidup di indo aja bro D


Quote:
Memang seperti itu bro \), agar prosedur pemanfaatan/eksploitasi organ dari terpidana mati menjadi jelas dan memiliki payung hukum.
Sebenarnya ada 1 hal yang saya lupa sampaikan dalam argument2 saya, transplantasi organ tidak selalu harus "jantung", bila KUHP kita mendefinisikan harus berhenti berdetaknya jantung sebagai definisi "mati", masih terdapat organ2 lain yang bisa dimanfaatkan, seperti kornea mata atau ginjal, jantung tidak dimanfaatkan tapi organ2 lain bisa \).


ini namanya kan setengah2, terlihat ketidakoptimalan dalam penerapan UU tsb, kalau mati secara medis, okelah bisa dimanfaatin tuh semua tapi harus di revisi lg tuh KUHP..

Quote:
Tapi tidak semua orang terlahir dengan fungsi organ yang sehat bro, terdapat cukup banyak orang di sekeliling kita yang memiliki potensi untuk
perkembangan nilai2 kemanusiaan dan kemasyarakatan yang terlahir dengan fungsi2 organ yang kurang baik dan solusi peningkatan kualitas hidupnya harus
dengan transplantasi organ (saat ini). Mereka2 inilah yang "berhak" diprioritaskan untuk memanfaatkan penyelenggaraan ini.


itu benar.. gw gak kebayang nantinya mereka itu rebutan organ dgn pasien2 lainnya(akibat penyakit,kecelakaan,kesehatan) yg mereka pun mengklaim berhak menerima organ2 tsb


Quote:
Memang betul bro, UU baku terlahir dari kondisi yang berlaku pada masyarakat. Tapi ada satu hal yang perlu kita ingat,
etika dan norma yang berlaku di masyarakat tidak statis, selalu dinamis dan berubah-ubah. Dahulu hal2 yang tidak tabu sekarang menjadi
hal2 yang tabu demikian pula sebaliknya, norma dan etika yang berlaku di masyarakat selalu berubah-ubah.


ya memang benar.. tapi masih ada optional2 lainya (sangat sangat masuk akal) yg bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut \)
dari pada membuat peraturan Transplantasi organ terpidana mati..terlebih lagi orang2 yg dihukum mati 3 tahun belakangan tidak ada \)
kan terlalu maksain tuh buat peraturannya \)
yggsdrasill - 27/09/2012 09:48 PM
#6372

Quote:
Original Posted By joeraygaul
Well sebenarnya ketimbang bro mengatakan terdapat "ketentuan" secara "agama" mungkin lebih baik bila dikatakan "ketentuan" sesuai "norma" dan "etika" yang berlaku \).

Setelah pengangkatan organ yang dianggap perlu, kan tubuhnya bisa dikembalikan ke keluarga bro \), tetap saja anggota keluarga yang mau menerima dapat menyelenggarakan tata upacara sesuai kebiasaan yang berlaku \).


masalahnya pengangkatan organ itu ada unsur paksaannya krn diatur hukum, sementara keluarga memilki hak waris termasuk tubuh terpidana untuk diupacarai dan disembahyangi sesuai dgn kondisi saat mati, jika keluarga menolak terjadi pretelan tubuh, tetapi tetap dipaksa krn terikat hukum, maka hukum ini jelas melanggar ham nya yg msh hidup yaitu keluarganya
BL4CK.D1CK - 28/09/2012 04:02 AM
#6373

tidak masalah selama itu bersifat sukarela terlepas motif sebenarnya dibalik donor tersebut o

selama masih baik dan sehat serta tidak ada resistensi, kenapa harus dilarang hal tersebut o
joeraygaul - 28/09/2012 10:22 AM
#6374

Quote:
Original Posted By Suicide.Phenom
disini tidak terlihat sebagai upaya preventif, bukannya sudah ada UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yg melarang penjualan organ tubuh manusia ?..
ini lah yg seharusnya di perketat bila ingin melakukan tindakan preventif dalam penjualan organ secara ilegal, bukan lantas membuat UU yg melegalkan organ terpidana mati dengan dalil pencegahan/preventif..

Saya kan memaparkan argument transplantasi organ ini tidak dengan tujuan komersil bro, dengan memasukkan unsur non komersil pada UU tersebut jelas tidak bertentangan dengan UU no.36 tahun 2009 karena di situ yang dikatakan "dilarang memperjualbelikan" :

Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ
atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 129 UU no.36 tahun 2009

Pada pasal tersebut yang menjadi acuan adalah "memperjualbelikan", dan bila penyelenggaraan dilaksanakan tanpa nilai komersil, unsur "memperjualbelikan" jelas tidak terdapat indikasi pelanggaran \).



Quote:
bagaimana seseorang yg dihukum mati karena korupsi, narkoba, makar,ajaran "sesat",ext ? itu kan belum tentu menghilangkan kehidupan seseorang ?

Pada UU ini bisa dikhususkan pada terpidana mati dengan kasus2 tertentu, di beberapa negara eksekusi mati tidak selalu dengan satu metode/cara, bisa menggunakan berbagai metode dan cara tergantung kondisi.
Pada UU ini bisa dikhususkan vonis mati dengan pengangkatan organ dengan tujuan transplantasi ditetapkan khusus hanya pada terpidana mati dengan delik penghilangan kehidupan dan kejahatan kemanusiaan berat yang berkaitan dengan penghilangan kehidupan/nyawa.
Tidak harus semua terpidana mati dijatuhkan vonis pengangkatan organ.



Quote:
praktek dilapangan nantinya akan berbeda bro, pastilah orang2 yg memiliki kekuasaan lebih (money,status,,ext) yg di prioritaskan..
akan sulit berpihak ke rakyat kecil yg memang benar2 membutuhkan.. akan sulit jg menentukan receiver2 mana yg harus didahulukan...
kayak loe gak hidup di indo aja bro D


Iya negara kita perilaku korupsinya memang luar biasa, malus
KKN sudah sangat2 mendarahdaging dalam segala hal.
Oleh karena itu transparansi dan audit dapat menutup celah penyelewengan tersebut, setiap penyelenggaran (pada UU ini) harus dipublikasikan pada khalayak umum secara terbuka dan seluas2nya, hal ini harus dicantumkan pula dalam UU ini.


Quote:
ini namanya kan setengah2, terlihat ketidakoptimalan dalam penerapan UU tsb, kalau mati secara medis, okelah bisa dimanfaatin tuh semua tapi harus di revisi lg tuh KUHP..

Makanya melalui UU ini segala hal yang diperlukan untuk diatur harus dicantumkan dan menjadi bagian dari UU ini.


Quote:
itu benar.. gw gak kebayang nantinya mereka itu rebutan organ dgn pasien2 lainnya(akibat penyakit,kecelakaan,kesehatan) yg mereka pun mengklaim berhak menerima organ2 tsb

Pada UU bisa ditetapkan "standar" prioritas. Kondisi dan kasus yang benar2 harus diprioritaskan harus diatur pula dalam UU ini.





Quote:
ya memang benar.. tapi masih ada optional2 lainya (sangat sangat masuk akal) yg bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut \)
dari pada membuat peraturan Transplantasi organ terpidana mati..terlebih lagi orang2 yg dihukum mati 3 tahun belakangan tidak ada \)
kan terlalu maksain tuh buat peraturannya \)

Aturan2 dan UU dengan vonis hukuman mati masih ada dan berlaku bro, berarti walau dalam 3 tahun ini tidak ada terpidana mati bukan berarti "tidak akan ada", selama masih ada dan berlaku UU dan hukum dengan vonis mati, UU ini bisa menjadi pelengkap. \)
yggsdrasill - 28/09/2012 11:37 AM
#6375

Quote:
Original Posted By BL4CK.D1CK
tidak masalah selama itu bersifat sukarela terlepas motif sebenarnya dibalik donor tersebut o

selama masih baik dan sehat serta tidak ada resistensi, kenapa harus dilarang hal tersebut o


tapi yg diperdebatkan adalah bersifat memaksa dan terikat hukum sebagai satu paket dengan hukuman mati
joeraygaul - 28/09/2012 11:57 AM
#6376

Quote:
Original Posted By yggsdrasill
masalahnya pengangkatan organ itu ada unsur paksaannya krn diatur hukum, sementara keluarga memilki hak waris termasuk tubuh terpidana untuk diupacarai dan disembahyangi sesuai dgn kondisi saat mati, jika keluarga menolak terjadi pretelan tubuh, tetapi tetap dipaksa krn terikat hukum, maka hukum ini jelas melanggar ham nya yg msh hidup yaitu keluarganya


Kita bolak balik nih bro, \)

Vonis mati, penjara, penyitaan hak milik yang terdapat pada UU yang diberlakukan sebagai vonis pun bersifat "pemaksaan", melanggar HAM. \)
joeraygaul - 28/09/2012 12:00 PM
#6377
Ralat
Quote:
Original Posted By joeraygaul
Saya kan memaparkan argument transplantasi organ ini tidak dengan tujuan komersil bro, dengan memasukkan unsur non komersil pada UU tersebut jelas tidak bertentangan dengan UU no.36 tahun 2009 karena di situ yang dikatakan "dilarang memperjualbelikan" :

Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ
atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 129 UU no.36 tahun 2009

Pada pasal tersebut yang menjadi acuan adalah "memperjualbelikan", dan bila penyelenggaraan dilaksanakan tanpa nilai komersil, unsur "memperjualbelikan" jelas tidak terdapat indikasi pelanggaran \).



@Red :
Harusnya pada penyelenggaraan non komersil tidak terdapat unsur "memperjualbelikan" sebagaimana yang dimaksudkan pada UU No.36 2009, jadi tidak ada unsur pelanggaran terhadap ketentuan di atas.
Angel.Michael - 28/09/2012 12:06 PM
#6378

Quote:
Original Posted By BL4CK.D1CK
tidak masalah selama itu bersifat sukarela terlepas motif sebenarnya dibalik donor tersebut o

selama masih baik dan sehat serta tidak ada resistensi, kenapa harus dilarang hal tersebut o


berapa persen sih yang namanya penjahat sukarela ditahan, apalagi disembelih setelah mati ..... D
yggsdrasill - 28/09/2012 10:48 PM
#6379

Quote:
Original Posted By joeraygaul
Kita bolak balik nih bro, \)

Vonis mati, penjara, penyitaan hak milik yang terdapat pada UU yang diberlakukan sebagai vonis pun bersifat "pemaksaan", melanggar HAM. \)


vonis yg anda sebut itu ketika si terdakwa masih hidup dan jelas disesuaikan dengan ketentuan jika haknya mengganggu hak yang lain, sedangkan yg kita bicarakan terdakwa yg sdg mati, tentu ini pelanggaran ham yang berat, krn selain yang mati tdk bs menuntut balik jg terdapat penyalahgunaan, dimana seharusnya tubuh tersebut secara otomatis dimiliki oleh hak waris, bukan diklaim yang diikat oleh hukum
joeraygaul - 29/09/2012 12:28 PM
#6380

Quote:
Original Posted By yggsdrasill
vonis yg anda sebut itu ketika si terdakwa masih hidup dan jelas disesuaikan dengan ketentuan jika haknya mengganggu hak yang lain, sedangkan yg kita bicarakan terdakwa yg sdg mati, tentu ini pelanggaran ham yang berat, krn selain yang mati tdk bs menuntut balik jg terdapat penyalahgunaan, dimana seharusnya tubuh tersebut secara otomatis dimiliki oleh hak waris, bukan diklaim yang diikat oleh hukum


Kalau begitu, menguburkan mayat di penguburan oleh keluarga pun pelanggaran kemanusiaan berat terhadap si mayat, karena organ internal mayat tersebut akan hancur karena dekomposisi, dikonsumsi oleh ulat dan belatung.

Sistem penguburan dengan pengawetan mumifikasi pun pelanggaran kemanusiaan berat terhadap si mayat karena organ2 internal dikeluarkan dan dibuang sementara yang diawetkan hanya tubuh bagian luarnya saja.

Sistem penguburan di Nepal, Thailand, Tibet, Myanmar, Vietnam dan India pun pelanggaran kemanusiaan berat terhadap si mayat karena mayat tersebut hanya digeletakkan di hutan atau di tempat terbuka agar dikonsumsi oleh binatang2 liar, atu dilarung ke sungai agar menjadi santapan ikan.

Sekarang yang memiliki HAM ini manusia yang masih hidup atau yang sudah mati? Apakah ada ketentuan baku selain sekedar adat dan etika bahwa sebuah mayat adalah milik sah daripada anggota keluarga?

Bagaimana bila si anggota keluarganya sendiri merasa malu terhadap kejahatan yang dilakukan oleh si terpidana sehingga ketika tubuh/mayat si terpidana mati tersebut yang telah dieksekusi tidak mau menerimanya dan menyelenggarakan penguburan yang layak bagi anggota keluarganya sendiri yang telah melakukan kejahatan berat semasa hidupnya?

Bro mengetahui kabar bagaimana Dukun AS pelaku kejahatan berat tersebut dieksekusi di kebun sawit dan bagaimana beliau dikuburkan?

Kenapa pemanfaatan beberapa organ yang masih bisa dimanfaatkan untuk menyelamatkan hidup orang lain dan meningkatkan kualitas hidup orang lain yang diselenggarakan secara legal dengan payung hukum berupa UU dan diselenggarakan tanpa nilai2 komersil/diperjualbelikan, dilaksanakan secara terbuka dan transparan, diprioritaskan pada orang2 yang tidak memiliki kemampuan finansial akan dianggap pelanggaran berat pada kemanusiaan?

Bila si terpidana mati tersebut dieksekusi dengan ditembak jantungnya, sesuai dengan ketentuan UU pidana di Indonesia tentang pelaksanaan eksekusi mati, mengapa memanfaatkan kornea mata dari si terpidana tersebut yang jelas2 tidak akan digunakan lagi oleh si terpidana tersebut untuk memperbaiki kualitas hidup orang lain yang memiliki masalah penglihatan dan diselenggarakan tanpa indikasi memperjualbelikan akan dianggap sebagai kejahatan berat?
Page 319 of 332 | ‹ First  < 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 >  Last ›
Home > CASCISCUS > DEBATE CLUB > (Intelectual Debaters Club) Topik 35 : Perlukah UU Anti Penistaan Agama?