DEBATE CLUB
Home > CASCISCUS > DEBATE CLUB > (Intelectual Debaters Club) Topik 35 : Perlukah UU Anti Penistaan Agama?
Total Views: 126104 Share : Facebook ShareFacebook Twitter ShareTwitter Google+ ShareGoogle+
Page 320 of 332 | ‹ First  < 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 >  Last ›

Suicide.Phenom - 29/09/2012 03:48 PM
#6381

Quote:
Original Posted By joeraygaul
Saya kan memaparkan argument transplantasi organ ini tidak dengan tujuan komersil bro, dengan memasukkan unsur non komersil pada UU tersebut jelas tidak bertentangan dengan UU no.36 tahun 2009 karena di situ yang dikatakan "dilarang memperjualbelikan" :

Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ
atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 129 UU no.36 tahun 2009

Pada pasal tersebut yang menjadi acuan adalah "memperjualbelikan", dan bila penyelenggaraan dilaksanakan tanpa nilai komersil, unsur "memperjualbelikan" jelas tidak terdapat indikasi pelanggaran \).

ya memang sejalan dengan uu kesehatan.. tapi dalam penyusunannya
akan terdapat benturan2 Asas dalam membentuk UU itu sendiri sesuai dengan UU no 10 tahun 2004 terutama asas kekeluargaan,kenusantaraan dan bhinneka tunggal ika;




Quote:
Pada UU ini bisa dikhususkan pada terpidana mati dengan kasus2 tertentu, di beberapa negara eksekusi mati tidak selalu dengan satu metode/cara, bisa menggunakan berbagai metode dan cara tergantung kondisi.
Pada UU ini bisa dikhususkan vonis mati dengan pengangkatan organ dengan tujuan transplantasi ditetapkan khusus hanya pada terpidana mati dengan delik penghilangan kehidupan dan kejahatan kemanusiaan berat yang berkaitan dengan penghilangan kehidupan/nyawa.
Tidak harus semua terpidana mati dijatuhkan vonis pengangkatan organ.

heehh, dipersempit lagi yah Peace:




Quote:
Iya negara kita perilaku korupsinya memang luar biasa, malus
KKN sudah sangat2 mendarahdaging dalam segala hal.
Oleh karena itu transparansi dan audit dapat menutup celah penyelewengan tersebut, setiap penyelenggaran (pada UU ini) harus dipublikasikan pada khalayak umum secara terbuka dan seluas2nya, hal ini harus dicantumkan pula dalam UU ini.

oke,, terbuka disni jg nantinya mempunyai masalah2 tersendiri, masalah sosial contohnya
ex: organ transplantasi si terpidana mati yg diterima si recipent ( diketahui masyarakat luas) yg adalah seorang pembunuh berantai..
kan ngeri2 sedap nih dilihat masyarakat( klo kata si sutan ).. D
belum lagi kemungkinan terpengaruh dari sifat si pendonor.. bisa was2 nih masyarakat disekitar takuts

Quote:
Makanya melalui UU ini segala hal yang diperlukan untuk diatur harus dicantumkan dan menjadi bagian dari UU ini.



Pada UU bisa ditetapkan "standar" prioritas. Kondisi dan kasus yang benar2 harus diprioritaskan harus diatur pula dalam UU ini.
agak susah bang menentukan skala prioritas disini, berdasarkan apa ? kepentingan, no antrean, status, umur, penyakit, ext.
karna akan berbeda pandangan setiap orang


Quote:
Aturan2 dan UU dengan vonis hukuman mati masih ada dan berlaku bro, berarti walau dalam 3 tahun ini tidak ada terpidana mati bukan berarti "tidak akan ada", selama masih ada dan berlaku UU dan hukum dengan vonis mati, UU ini bisa menjadi pelengkap. \)

Dalam pementukan UU ini nantinya kan dilihat jg dari historis hukuman mati di indonesia, kalau beberapa tahun belakangan sedikit ngapain jg dipkasakan \)
joeraygaul - 29/09/2012 04:41 PM
#6382

Quote:
Original Posted By Suicide.Phenom
ya memang sejalan dengan uu kesehatan.. tapi dalam penyusunannya
akan terdapat benturan2 Asas dalam membentuk UU itu sendiri sesuai dengan UU no 10 tahun 2004 terutama asas kekeluargaan,kenusantaraan dan bhinneka tunggal ika;


Selain kekeluargaan, kenusantaraan dan Bhinneka Tunggal Ika, terdapat pengertian :
Pasal 6 ; keadilan, kemanusiaan, ketertiban dan kepastian hukum,

Keadilan : UU ini merupakan UU yang mengatur eksekusi/hukuman mati, saya telah ungkapkan sebelumnya bahwa ini dapat berupa upaya "kesetimpalan" dari pengertian adilnya (setimpal, seimbang >=KBBI) itu sendiri, seseorang yang dijatuhi hukuman mati karena kejahatan berat terutama yang berkaitan dengan penghilangan nyawa seseorang, dapat "memberikan ganti" berupa kehidupan dan peningkatan kualitas kehidupan bagi orang lain.



Quote:
heehh, dipersempit lagi yah Peace:

Bukan dipersempit bro, dalam berdebat saya hanya berupaya menutup celah ketimbang mengelak hammers malus




Quote:
oke,, terbuka disni jg nantinya mempunyai masalah2 tersendiri, masalah sosial contohnya
ex: organ transplantasi si terpidana mati yg diterima si recipent ( diketahui masyarakat luas) yg adalah seorang pembunuh berantai..
kan ngeri2 sedap nih dilihat masyarakat( klo kata si sutan ).. D
belum lagi kemungkinan terpengaruh dari sifat si pendonor.. bisa was2 nih masyarakat disekitar takuts

Ketakutan ini belum terbukti secara empiris, walau banyak terdapat kisah2 mengenai transfer kepribadian, tetapi ini pun merupakan kasus langka, dari banyaknya jumlah transplantasi yang dilakukan hanya sedikit kisah yang terdapat.


Quote:
agak susah bang menentukan skala prioritas disini, berdasarkan apa ? kepentingan, no antrean, status, umur, penyakit, ext.
karna akan berbeda pandangan setiap orang

Melalui diagnosa medis bro, tapi saya pribadi lebih senang bila standar prioritas ditetapkan berdasarkan potensi kapabilitas seseorang dalam bermasyarakat, misalnya memiliki bakat2 tertentu yang bermanfaat bagi bangsa, negara dan masyarakat tapi tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup, ini layak diprioritaskan.



Quote:
Dalam pementukan UU ini nantinya kan dilihat jg dari historis hukuman mati di indonesia, kalau beberapa tahun belakangan sedikit ngapain jg dipkasakan \)


Tidak memaksakan bro, UU ini dapat berupa payung, bukankah terdapat pepatah sedia payung sebelum hujan?

Dan ada satu data yang menarik, saya baru saja iseng baca2 mengenai jumlah penderita gagal ginjal di Indonesia, terdapat keterangan bahwa terdapat kurang lebih 70rb orang Indonesia yang menderita kelainan gagal ginjal, belum terhitung yang mengalami kegagalan fungsi hati, kerusakan kornea mata, dan jenis kesehatan lain yang membutuhkan transplantasi organ.
Pada UU pelaksanaan eksekusi mati kita terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum2 yang tidak bertanggungjawab (sebelumnya saya sudah posting mengenai celah penafsiran ini) dalam pengelolaan dan pemanfaatan jenazah terpidana mati dan melalui UU yang baru ini diharapkan dapat menutup celah tersebut.

Quote:
Original Posted By Si.ULTRAMAN
wah ketinggalan jauh ane ommad:
gile, ente dikeroyok ndirian ommatabelo:

yg pasti ane kontra dah sama mas om, tp pro klo om jadi de nex DE beer:

Well sepertinya pola pikir saya pada topik kali ini mungkin belum waktunya diterapkan di Indonesia sini yang masih berpandangan sangat konservatif.

Wah saya gak sepandai itu dek Ultra untuk menjadi seorang DE.

Quote:
Original Posted By Suicide.Phenom
wah,,, gw mau dikudeta nih sama bang joe o

Gak ada maksud buat begitu bro, saya senang belajar dan bertukar pikiran.
yggsdrasill - 29/09/2012 09:15 PM
#6383

Quote:
Original Posted By joeraygaul
Kalau begitu, menguburkan mayat di penguburan oleh keluarga pun pelanggaran kemanusiaan berat terhadap si mayat, karena organ internal mayat tersebut akan hancur karena dekomposisi, dikonsumsi oleh ulat dan belatung.

Sistem penguburan dengan pengawetan mumifikasi pun pelanggaran kemanusiaan berat terhadap si mayat karena organ2 internal dikeluarkan dan dibuang sementara yang diawetkan hanya tubuh bagian luarnya saja.

Sistem penguburan di Nepal, Thailand, Tibet, Myanmar, Vietnam dan India pun pelanggaran kemanusiaan berat terhadap si mayat karena mayat tersebut hanya digeletakkan di hutan atau di tempat terbuka agar dikonsumsi oleh binatang2 liar, atu dilarung ke sungai agar menjadi santapan ikan.

Sekarang yang memiliki HAM ini manusia yang masih hidup atau yang sudah mati? Apakah ada ketentuan baku selain sekedar adat dan etika bahwa sebuah mayat adalah milik sah daripada anggota keluarga?

Bagaimana bila si anggota keluarganya sendiri merasa malu terhadap kejahatan yang dilakukan oleh si terpidana sehingga ketika tubuh/mayat si terpidana mati tersebut yang telah dieksekusi tidak mau menerimanya dan menyelenggarakan penguburan yang layak bagi anggota keluarganya sendiri yang telah melakukan kejahatan berat semasa hidupnya?

Bro mengetahui kabar bagaimana Dukun AS pelaku kejahatan berat tersebut dieksekusi di kebun sawit dan bagaimana beliau dikuburkan?

Kenapa pemanfaatan beberapa organ yang masih bisa dimanfaatkan untuk menyelamatkan hidup orang lain dan meningkatkan kualitas hidup orang lain yang diselenggarakan secara legal dengan payung hukum berupa UU dan diselenggarakan tanpa nilai2 komersil/diperjualbelikan, dilaksanakan secara terbuka dan transparan, diprioritaskan pada orang2 yang tidak memiliki kemampuan finansial akan dianggap pelanggaran berat pada kemanusiaan?

Bila si terpidana mati tersebut dieksekusi dengan ditembak jantungnya, sesuai dengan ketentuan UU pidana di Indonesia tentang pelaksanaan eksekusi mati, mengapa memanfaatkan kornea mata dari si terpidana tersebut yang jelas2 tidak akan digunakan lagi oleh si terpidana tersebut untuk memperbaiki kualitas hidup orang lain yang memiliki masalah penglihatan dan diselenggarakan tanpa indikasi memperjualbelikan akan dianggap sebagai kejahatan berat?


memang ada manfaatnya, tapi tidak dipaksa, agan bilang keluarganya malu, tetapi bila tidak bagaimana? dianggap pahlawan bagaimana, seperti kasus amrozy cs yg dianggap pahlawan oleh beberapa kalangan, tentu mereka meminta tubuh yg utuh untuk diperlakukan secara layak, walaupun kelakuannya tdk layak untuk itu
BL4CK.D1CK - 30/09/2012 06:39 AM
#6384

Quote:
Original Posted By Angel.Michael
berapa persen sih yang namanya penjahat sukarela ditahan, apalagi disembelih setelah mati ..... D


apa hubungannya dengan donor organ tubuh?

pernah dengar donor darah? apakah hal tersebut merupakan kewajiban?

Quote:
Original Posted By yggsdrasill
tapi yg diperdebatkan adalah bersifat memaksa dan terikat hukum sebagai satu paket dengan hukuman mati


bersifat memaksa? sejak kapan donor dikatakan sebagai memaksa?

-----------------------------------------------------------------------------

pada gak lulus pelajaran bahasa semua kali...... :travel
Angel.Michael - 01/10/2012 02:01 PM
#6385

Quote:
Original Posted By BL4CK.D1CK
apa hubungannya dengan donor organ tubuh?

pernah dengar donor darah? apakah hal tersebut merupakan kewajiban?



bersifat memaksa? sejak kapan donor dikatakan sebagai memaksa?

-----------------------------------------------------------------------------

pada gak lulus pelajaran bahasa semua kali...... :travel


namanya undang2 hukuman mati juga orangnya dipaksa mati, undang2 donor organ tubuh setelah hukuman mati ya berarti dipaksa juga dunk, supaya sesuai dengan undang2 .... D
joeraygaul - 01/10/2012 02:11 PM
#6386

Quote:
Original Posted By yggsdrasill
memang ada manfaatnya, tapi tidak dipaksa, agan bilang keluarganya malu, tetapi bila tidak bagaimana? dianggap pahlawan bagaimana, seperti kasus amrozy cs yg dianggap pahlawan oleh beberapa kalangan, tentu mereka meminta tubuh yg utuh untuk diperlakukan secara layak, walaupun kelakuannya tdk layak untuk itu


Setelah diangkat organ bagian dalamnya, anggota tubuh lainnya yang masih utuh bisa dikembalikan.

Lalu bagaimana dengan kasus otopsi? Sudah pernah lihat otopsi kan bro?

Bagaimana bila kebanggaan keluarga mereka meningkat, setelah mengetahui bahwa anggota keluarganya yang adalah pelaku kriminal berat dapat pula menyelamatkan kehidupan orang lain lewat anggota tubuhnya yang dimanfaatkan demi kemanusiaan?
Suicide.Phenom - 01/10/2012 06:38 PM
#6387

Quote:
Original Posted By joeraygaul
Selain kekeluargaan, kenusantaraan dan Bhinneka Tunggal Ika, terdapat pengertian :
Pasal 6 ; keadilan, kemanusiaan, ketertiban dan kepastian hukum,

Keadilan : UU ini merupakan UU yang mengatur eksekusi/hukuman mati, saya telah ungkapkan sebelumnya bahwa ini dapat berupa upaya "kesetimpalan" dari pengertian adilnya (setimpal, seimbang >=KBBI) itu sendiri, seseorang yang dijatuhi hukuman mati karena kejahatan berat terutama yang berkaitan dengan penghilangan nyawa seseorang, dapat "memberikan ganti" berupa kehidupan dan peningkatan kualitas kehidupan bagi orang lain.
ya kan dalam pembentukannya semua asas itu yg menjadi pertimbangan , tanpa mengesampingkan asas lainnya.
Quote:
Bukan dipersempit bro, dalam berdebat saya hanya berupaya menutup celah ketimbang mengelak hammers malus
emg daritadi om bukannya mengelak yah nohope:
Quote:
Ketakutan ini belum terbukti secara empiris, walau banyak terdapat kisah2 mengenai transfer kepribadian, tetapi ini pun merupakan kasus langka, dari banyaknya jumlah transplantasi yang dilakukan hanya sedikit kisah yang terdapat.

reaksi masyarakat yg negatif ditakutkan terhadap si recipent yg organya eks terpidana mati.( informasi terbuka).. sepertinya siterpidana itu "hidup lagi" D
Quote:

Melalui diagnosa medis bro, tapi saya pribadi lebih senang bila standar prioritas ditetapkan berdasarkan potensi kapabilitas seseorang dalam bermasyarakat, misalnya memiliki bakat2 tertentu yang bermanfaat bagi bangsa, negara dan masyarakat tapi tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup, ini layak diprioritaskan.
dimana letak keadilannya, tidak memperlihatkan status sama di mata hukum
bisa diserobot donk no antrean nya..
Quote:
Tidak memaksakan bro, UU ini dapat berupa payung, bukankah terdapat pepatah sedia payung sebelum hujan?

ya, tapi om payungan nya didalam rumah, yg kemungkinannya air sulit untuk masuk D

Quote:
Dan ada satu data yang menarik, saya baru saja iseng baca2 mengenai jumlah penderita gagal ginjal di Indonesia, terdapat keterangan bahwa terdapat kurang lebih 70rb orang Indonesia yang menderita kelainan gagal ginjal, belum terhitung yang mengalami kegagalan fungsi hati, kerusakan kornea mata, dan jenis kesehatan lain yang membutuhkan transplantasi organ.
Pada UU pelaksanaan eksekusi mati kita terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum2 yang tidak bertanggungjawab (sebelumnya saya sudah posting mengenai celah penafsiran ini) dalam pengelolaan dan pemanfaatan jenazah terpidana mati dan melalui UU yang baru ini diharapkan dapat menutup celah tersebut.

sudah saya tanggapi sebelumnya \)
Quote:
Well sepertinya pola pikir saya pada topik kali ini mungkin belum waktunya diterapkan di Indonesia sini yang masih berpandangan sangat konservatif.
well done, its clear right \)
joeraygaul - 01/10/2012 08:22 PM
#6388

Quote:
Original Posted By Suicide.Phenom
ya kan dalam pembentukannya semua asas itu yg menjadi pertimbangan , tanpa mengesampingkan asas lainnya.
emg daritadi om bukannya mengelak yah nohope:

Memang banyak aspek yang harus menjadi pertimbangan, dan di sini saya memaparkan aspek2 yang bisa jadi pertimbangan adalah aspek keadilan, kemanusiaan, dan efisiensi (aspek manfaat).
Quote:
reaksi masyarakat yg negatif ditakutkan terhadap si recipent yg organya eks terpidana mati.( informasi terbuka).. sepertinya siterpidana itu "hidup lagi" D
dimana letak keadilannya, tidak memperlihatkan status sama di mata hukum
bisa diserobot donk no antrean nya..

Terlalu berlebihan bro, transfer kepribadian/psikologi dari donor ke recipient perlu pembuktian, kajian, dan penelitian lebih lanjut.
Kalau begitu, saat ini saya sudah mendaftar menjadi donor kornea mata dan beberapa organ lainnya, kalau seandainya saya terjadi apa2 dengan saya dan akhirnya organ saya dimanfaatkan, berarti nanti kepribadian saya "transfer" dong ke recipient saya.
Wow this is amazing, i'm immortal. D
Quote:
ya, tapi om payungan nya didalam rumah, yg kemungkinannya air sulit untuk masuk D

Apakah dalam rumah sudah pasti tidak akan "kebocoran" dan air hujan akan merembes masuk ke rumah?

Quote:
sudah saya tanggapi sebelumnya \)
well done, its clear right \)


Yup, but sometimes kita butuh pemikiran yang moderat ketimbang mempertahankan pandangan2 yang konservatif.
Dahulu yang tabu sekarang tidak, dahulu yang tidak tabu sekarang menjadi tabu. \)
Society, ethics, and morality always change \)
Rottweiller - 01/10/2012 11:46 PM
#6389

Silahkan CSnya gan kalo udah selesai beer:
BL4CK.D1CK - 02/10/2012 02:53 AM
#6390

Quote:
Original Posted By Angel.Michael
namanya undang2 hukuman mati juga orangnya dipaksa mati, undang2 donor organ tubuh setelah hukuman mati ya berarti dipaksa juga dunk, supaya sesuai dengan undang2 .... D


donor itu dipaksa confused:

memang undang2 selalu bersifat memaksa D

cuman sedangkal ini ternyata cara membuat analoginya D

gak ada yg lebih dangkal dari ini kah D
muhas14.v2 - 02/10/2012 02:22 PM
#6391

Quote:
Original Posted By BL4CK.D1CK
donor itu dipaksa confused:

memang undang2 selalu bersifat memaksa D

cuman sedangkal ini ternyata cara membuat analoginya D

gak ada yg lebih dangkal dari ini kah D


polos sekali pikiran adek
Suicide.Phenom - 02/10/2012 07:24 PM
#6392

Pembuatan UU Transplantasi organ thd Pidana mati di indonesia adalah berlebihan, itu dikarnakan beberapa tahun kebelakang sedikit atau bahkan tidak ada yg dihukum mati. sementara UU ini dibutuhkan karna minimnya stock organ/pendonor yg ada, 2 hal yg bertolak belakang..

Dalam dunia elekronik atau mesin, kita kenal namanya "Pengkanibalan", ini yg cocok dalam menggambarkan UU tersebut bukan Trasnplantasi karna banyak sekali norma2, agama, hukum, atau social budaya yg akan ditabrak
Dalam pembentukannya, UU tsb sudah tidak memenuhi asas2 pembentuk UU di indonesia

Peraturan yg akan ditabrak
1. Pengertian Pidana mati dan pelaksanaanya menurut KUHAP
2. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1981, tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia
3. Masalah moral dan etik yg hidup di tiap daerah

Penerapan UU ini tidak lantas menyelesaikan akar dari pemasalahan tsb. karna ini adalah masalah kesehatan, maka harus diselesaikan jg dgn program2 kesehatan. kasus gagal organ kebanyakan masalah kesehatan .itu dikarnakan banyak orang Indonesia yang tidak bisa menjaga pola makan dan menjaga kesehatannya. Pengkampanyean pola hidup sehat akan sangat membantu.

kalo masalah kode etik tomnyed munkin bisa menjelaskan, apakah bertentangan ato tidak, ato dia hanya sekedar mantri sunat
entahlah...berdukas:
joeraygaul - 03/10/2012 12:11 PM
#6393

Pada dasarnya transplantasi organ memang dilaksanakan berdasarkan sistem donor, tapi dengan ada dan berlakunya vonis mati terhadap jenis2 kejahatan tertentu maka terbuka peluang pemanfaatan organ dari terpidana mati untuk keperluan transpalantasi organ. Sesuai dengan hakikat negara kita yang adalah negara hukum maka sudah selayaknya hal ini diatur dalam UU, prosedur pelaksanaan eksekusi mati yang saat ini masih berlaku harus direvisi atau bila perlu diganti karena pada UU no.5 tahun 1969 atau UU No.2/Pnps/1964 terdapat celah pemanfaatan dan eksploitasi tubuh dari terpidana mati oleh negara.

Transplantasi organ bila dilaksanakan tanpa nilai2 komersil memiliki nilai kemanusiaan yang sangat tinggi, karena itu saya tetap pada pendirian saya semula, pemanfaatan organ internal terpidana mati oleh negara adalah sesuatu hal yang baik apabila :


[*]Diatur dengan UU secara jelas, terperinci, transparan dan akuntable sehingga memenuhi unsur dan delik "well informed".

[*]Exploitasi organ terpidana mati hanya dapat dilakukan pada terpidana mati jenis2 kejahatan tertentu yang berkaitan dengan pelanggaran kemanusiaan berat seperti penghilangan nyawa manusia dengan terencana atau "pembantaian".

[*]Organ yang dimanfaatkan/exploitasi hanya organ2 tertentu, tidak boleh otak dan jantung, karena sesuai dengan pemahaman umum dan awam, kehidupan seseorang terletak pada otak dan jantung, maka sesuai dengan pengertian eksekusi mati, maka kedua organ ini dari terpidana tidak boleh dimanfaatkan dan ditransplantasikan pada orang lain, kornea mata, ginjal, hati, sumsum tulang belakang masih bisa dimanfaatkan.

[*]Penyelenggaraan transplantasi harus sepenuhnya dibiayai dan diselenggarakan oleh negara, tanpa unsur2 jual beli/komersil dan sepenuhnya demi kemanusian/peningkatan kualitas hidup orang lain.

[*]Calon recipient diutamakan adalah warga negara yang memiliki fungsi organ kurang baik secara bawaan lahir, berkelakuan baik, dan memiliki potensi untuk pengembangan dan kemajuan untuk masyarakat umum.

[*]Proses pengangkatan organ terpidana hanya boleh dilakukan setelah terpidana telah dinyatakan telah meninggal secara medis oleh dokter dan ahli, sehingga pengangkatan organ tidak menimbulkan rasa sakit tambahan bagi si terpidana tersebut.



Walaupun telah banyak rekan di sini yang kontra dengan pendapat saya dan memaparkan argument2 yang logis dan brilliant, saya akan konsisten mempertahankan pendapat saya karena vonis mati masih diberlakukan di Indonesia, sehingga celah yang terdapat UU no.5 tahun 1969 bisa dimanfaatkan secara ilegal oleh oknum2 yang tidak bertanggung jawab. Hingga saat ini masih terdapat 107 terpidana mati yang menanti eksekusi mati, sumber : Jumlah antrian eksekusi terpidana mati sehingga exploitasi organ terpidana mati akan selalu ada mengingat tingginya angka kebutuhan organ untuk transplantasi, hingga tahun ini saja statistik kita menunjukkan terdapat kurang lebih 70.000 penderita gagal ginjal, belum lagi dengan orang yang memiliki gangguan fungsi mata yang membutuhkan transplantasi kornea mata, kelainan pembentukan sel darah merah yang membutuhkan transplantasi sumsum tulang belakang, dan lain-lain.
Apabila penyelenggaraan secar partikelir, tentu pengobatan dan upaya peningkatan kualitas hidup semacam ini sangatlah mahal, oleh karena itu sudah selayaknya negara sesuai dengan UU no.36 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 dan 2 :
Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental,
spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang
untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk
dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan
alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan
teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan
upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah,
pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Maka berdasar pengertian tersebut negara sudah selayaknya memberdayakan segala sumber dan peluang yang tersedia untuk peningkatan kualitas hidup dari warganegaranya terutama yang memang tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup baik dan memiliki potensi pengembangan dan memajukan masyarakat umum.

Negara dan masyarakat kita memang masih sangat konservatif dan masih sangat memperhatikan nilai2 etika dan norma2 kesopansantunan, walau pandangan saya ini agak sedikit ekstrem, tapi pada hal ini terdapat nilai efisiensi, pendayagunaan sumber2 yang tersedia yang selama ini diabaikan atau dimanfaatkan secara ilegal. Pembentukan UU ini akan sangat membantu bagi kesehjateraan masyarakat secara umum.
Rottweiller - 03/10/2012 07:40 PM
#6394

Udah nih??? Ga ada yg CS lagi yah.. Oke Topik 34 : Closed shakehand
nomistake - 03/10/2012 08:06 PM
#6395

Iya nih nungguin CSnya, motion selanjutnya apaan om TS?

ternyata maen disini asik juga \)b
AccretiaStriker - 04/10/2012 10:46 AM
#6396

Dah selesai kan topiknya?

Usulan buat next topic :

1. Perlukah UU Anti Penistaan Agama?

Quote:

Indonesia Godok Road Map, Golkan Protokol Antipenistaan Agama di PBB
New York,
Indonesia tengah menggodok road map untuk menggolkan protokol antipenistaan agama di PBB. Sejumlah langkah akan dilakukan agar kasus penistaan agama, atas nama kebebasan berekspresi tidak terulang.
"Bikin road map, dan yang paling maksimal treaty internasional," kata Menlu Marty Natalegawa di New York, AS, Senin (1/10/2012).

Langkah yang dilakukan bisa dimulai dengan membentuk strategic forum. Juga dalam bentuk aturan tertulis, sehingga bisa diadopsi masing-masing negara dalam UU tingkat nasional.

"Ini akan kita lakukan melalui diplomasi, pendekatan bridge building," jelasnya.

Indonesia akan menggunakan cara halus dalam memperjuangkan protokol antipenistaan agama ini. Bukan apa-apa, bila dipetakan akan tampak jelas, mana negara yang mendukung dan menolak.

"Kebebasan berekspresi dan penistaaan agama bukan pilihan, tapi menjadi kesatuan yang harus disinergikan," tuturnya.

http://news.detik..com/read/2012/10/02/070215/2051178/10/indonesia-godok-road-map-golkan-protokol-ant ipenistaan-agama-di-pbb?9911012


Quote:

RI Surati PBB Soal Instrumen Anti Penistaan Agama

New York(Pinmas)—Indonesia mengambil inisiatif menyusun sebuah instrumen tentang antipenistaan agama yang akan berlaku secara internasional dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan dirinya akan mengirim surat resmi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang protokol usulan Indonesia itu.
“Kalau memang sudah mulai dirumuskan dan dibicarakan, Insya Allah saya akan kirim surat resmi kepada Sekjen PBB, Presiden Majelis Umum PBB tentang ini sebagai usulan resmi Indonesia,” kata Presiden dalam jumpa pers dengan para wartawan Indonesia di New York, Jumat (28/9), sebelum bertolak kembali menuju Jakarta.
Usulan protokol itu, kata Yudhoyono, akan diajukan Indonesia sebagai upaya mencegah terus berulangnya peristiwa-peristiwa menyangkut penistaan agama, termasuk kasus beredarnya film anti-Islam yang baru-baru ini memicu kemarahan dan kekerasan di berbagai negara.
Instrumen yang melarang penistaan agama itu diharapkan bersifat mengikat, sehingga harus diikuti dan dipatuhi oleh seluruh bangsa di dunia.
Presiden mengatakan ia menyadari bahwa proses perumusan tidak akan mudah mengingat adanya perbedaan di antara 193 negara anggota PBB tentang prinsip kebebasan berbicara.
Presiden Amerika Serikat Barack Obama sendiri dalam pidato yang disampaikannya di Sidang Majelis Umum, Selasa (25/9) telah memperingatkan bahwa pemerintahnya tidak akan bisa melarang video ataupun pernyataan-pernyataan bersifat menistakan agama karena hukum di negaranya sangat menjunjung hak warganya untuk memiliki kebebasan menyatakan pendapat.
“Nah di sini sebuah perjuangan. Oleh karena itu saya tidak bisa menetapkan target (waktu, red), tapi akan bekerja sungguh-sungguh dan memberikan tugas kepada menteri luar negeri, duta besar untuk PBB, serta duta besar untuk Amerika Serikat,” kata Yudhoyono.
“Saya membayangkan memang tidak mudah, tapi harus kita lakukan dan bikinlah kira-kira pandangan dan usulan Indonesia konkritnya seperti apa,” tambahnya.
Bagi Indonesia, papar Yudhoyono, penistaan yang dilakukan pemeluk agama tertentu kepada pemeluk agama lain tidak layak dianggap sebagai “freedom of speech” karena hal itu tidak sesuai dengan Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, yang di Indonesia dimuat dalam UUD pasal 28 yang mengatur bahwa hak dan kebebasan seseorang ada pembatasannya berkaitan dengan nilai moral dan ketertiban umum.
“Oleh karena itu saya katakan kebebasan tidak (bisa) absolut, apalagi kita hidup dalam perkampungan global, bertenggang rasa, saling menghormati, saling sensitif terhadap nilai-nilai keyakinan yang dianut oleh pihak lain,” katanya.
Seruan Indonesia agar dunia memiliki instrumen antipenistaan agama dinyatakan Presiden Yudhoyono ketika berpidato pada Sidang Majelis Umum PBB hari Selasa (25/9).
Seruan itu dikeluarkan tak lama setelah peristiwa munculnya film anti-Islam buatan warga Amerika yang berjudul “Innocence of Muslims”, yang isinya menghina Nabi Muhammad.
Video itu disebut-sebut menjadi penyebab tersulutnya kemarahan di dunia Muslim, yang diikuti dengan munculnya kekerasan di berbagai negara.
Beberapa pekan lalu, para warga yang marah terhadap video tersebut menyerang konsulat AS di Benghazi, Libya, hingga menewaskan Duta Besar AS untuk Libya Christopher Stevens, tiga diplomat AS lainnya serta beberapa staf lokal Libya.
Pada Kamis (27/9) sejumlah tokoh lintas agama di Amerika dan Indonesia yang tergabung dalam Interfaith Mission for Peace and Understanding mengeluarkan pernyataan bersama yang mengutuk pembuatan film anti-Muslim tersebut dan pada saat yang sama mengecam kekerasan yang muncul di berbagai belahan dunia karena film tersebut, termasuk serangan yang menewaskan Dubes Christopher Stevens.(ant)

http://kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=105457
Angel.Michael - 04/10/2012 11:21 AM
#6397

Quote:
Original Posted By AccretiaStriker
Dah selesai kan topiknya?

Usulan buat next topic :

1. Perlukah UU Anti Penistaan Agama?





2. Perlukah penghapusan outsourcing?



\)


ane 1 aja dulu, 2 juga boleh sih ......

1 ambil posisi kontra ..... D
apalagi Indonesia yang ngajuin hammer:
Hashimi - 04/10/2012 03:53 PM
#6398

ambil nomor 1 aja
yg kedua udah pernah
IkutNyolot - 04/10/2012 10:10 PM
#6399

Oke kita mulai aja..

UU Penistaan Agama.

Contra.

OS :

UU penistaan agama yang belakangan di gembar-gemborkan oleh SBY si prestol, makhluk gila pencitraan jebolan demokrat itu, adalah suatu bentuk suara yang diinginin atau berasal dari keinginan hampir islam seluruh dunia dalam rangka ketidak senangan mereka terhadap trailer yang baru keluar yaitu the innocent of moeslim. Ditambah dengan semakin banyaknya orang-orang yang makin berani berbicara dan mengkritik umat islam bahkan sampe berani membongkar semua borok-boroknya nabi umat mereka.

Oleh karena itu keberatan gw akan gw bagi dalam 2 point utama yaitu :

1. UU tersebut adalah bentuk pembodohan umat muslim terhadap seluruh dunia. Saat peradaban mulai dewasa, dimana kebebasan berpendapat diutamakan, muslim-muslim ini ingin agar seluruh dunia masuk kedalam peraturan tollolll mereka. Bahwa mereka tidak bisa menerima pendapat orang lain.

2. Alasan penistaan tersebut mengada-ngada. Interpretasi orang terhadap agama bisa berbeda. Jika interpretasi berbeda maka akan sangat mudah melakukan penuduhan terhadap kelompok lain atas dasar penistaan agama.

Maka dalam hal ini, karena semua bermasalah dari islam-islam yang mudah sekali hilang moralitasnya ketika agama dan nabinya di olok-olok, maka yang dilakukan seharusnya oleh PBB bukanlah memuluskan UU penistaan agama ini, melainkan harus mendukung agar seluruh film sejenis seperti innocent of moeslim, pengambaran karikatur nabi Muhammad dan sebagain harus semakin digalakkkan.

Kenapa harus digalakkan?

Untuk mengajari umat islam menjadi dewasa. Untuk memberitahukan umat islam, bahwa tindakan keras mereka yang membunuh/merusak membabi buta tidak akan berdampak apa-apa.

Sehingga akan mengajari mereka untuk menerima fakta dan kenyataan, bahwa hampir 2/3 penduduk dunia memandang agama mereka tidak lebih dari ciptaan perampok dan penjahat kelamin abad ke-6 yang sukses menipu hampir satu milyar jiwa lebih.

Jika UU ini sampai disahkan maka akan sama dengan membiarkan seorang bocah untuk tidak dapat belajar menjadi dewasa. Dan akhirnya akan membuat peradaban islam selalu berpikir tidak ada yang salah dengan tindakan mereka sewaktu membela agama dan nabi mereka.

Jadi, solusi utama untuk permasalahan tersebut adalah : Seluruh DUNIA harus semakin gencar membuka borok nabi mereka dan membuka keburukan agama mereka.

Terimakasih. \)
IkutNyolot - 04/10/2012 10:18 PM
#6400

Dan sebagai tambahan di atas... maka... sebaikny PBB menetapkan buku ini :

http://loganswarning.com/2011/02/19/%E2%80%9Callah-is-dead-%E2%80%93-why-islam-is-not-a-religion%E2%8 0%9D/

sebagai bacaan wajib anak anak sekolah dasar.
Page 320 of 332 | ‹ First  < 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 >  Last ›
Home > CASCISCUS > DEBATE CLUB > (Intelectual Debaters Club) Topik 35 : Perlukah UU Anti Penistaan Agama?