MELEK HUKUM new
Home > CASCISCUS > MELEK HUKUM new > Outsourcing Tak Berkekuatan Hukum Mengikat
Total Views: 23108 Share : Facebook ShareFacebook Twitter ShareTwitter Google+ ShareGoogle+
Page 1 of 31 |  1 2 3 4 5 6 >  Last ›

prophetlove - 17/01/2012 11:18 PM
#1
Outsourcing Tak Berkekuatan Hukum Mengikat
Quote:
Outsourcing Tak Berkekuatan Hukum Mengikat

Outsourcing Tak Berkekuatan Hukum Mengikat

Outsourcing Tak Berkekuatan Hukum Mengikat

Quote:

Quote:
Outsourcing Tak Berkekuatan Hukum Mengikat
MK: Outsourcing Tak Berkekuatan Hukum Mengikat
Outsourcing Tak Berkekuatan Hukum Mengikat


Quote:
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan, aturan untuk pekerja kontrak (outsourcing) dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau bersyarat.

"Aturan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja atau buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh," kata Ketua Majelis Hakim MK Mahfud MD, saat membacakan putusan di Jakarta, Selasa (17/1).

Menurut Mahkamah, frasa "perjanjian kerja waktu tertentu" dalam Pasal 65 ayat (7) dan frasa "perjanjian kerja untuk waktu tertentu" dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b UU Ketenagakerjaan itu bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

Permohonan pengujian UU Ketenagakerjaan ini dimohonkan oleh Didik Suprijadi yang mewakili Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik Indonesia (AP2ML).

Dalam pertimbangannya, mahkamah menilai posisi pekerja atau buruh "outsourcing" dalam hubungannya dengan perusahaan outsourcing menghadapi ketidakpastian kelanjutan kerja apabila hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan perusahaan dilakukan berdasarkan PKWT.

"Apabila hubungan pemberian kerja antara perusahaan yang memberi kerja dengan perusahaan outsourcing atau perusahaan yang menyediakan jasa pekerja atau buruh outsourcing habis karena masa kontraknya selesai, maka habis pula masa kerja pekerja/buruh outsourcing," kata Ahmad Sodiki, saat membacakan pertimbangannya.

Akibatnya, lanjutnya, pekerja/buruh menghadapi risiko tidak mendapatkan pekerjaan selanjutnya karena pekerjaan borongan atau perusahaan penyediaan jasa tidak lagi mendapat kontrak perpanjangan dari perusahaan pemberi kerja.

Selain adanya ketidakpastian mengenai kelanjutan pekerjaan, kata Ahmad Sodiki, pekerja atau buruh akan mengalami ketidakpastian masa kerja yang telah dilaksanakan karena tidak diperhitungkan secara jelas akibat sering bergantinya perusahaan penyedia jasa outsourcing, sehingga berdampak pada hilangnya kesempatan pekerja outsourcing untuk memperoleh pendapatan dan tunjangan yang sesuai dengan masa kerja dan pengabdiannya.

Mahkamah menilai ketidakpastian nasib pekerja atau buruh sehubungan dengan pekerjaan outsourcing tersebut, terjadi karena UU Ketenagakerjaan tidak memberi jaminan kepastian bagi pekerja/buruh outsourcing untuk bekerja dan mendapatkan imbalan serta perlakuan yang layak dalam hubungan kerja dan tidak adanya jaminan bagi pekerja untuk mendapat hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sehingga esensi utama dari hukum perburuhan.

MK juga menyatakan bahwa aturan tersebut tidak saja memberikan kepastian akan kontinuitas pekerjaan para pekerja outsourcing, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap aspek-aspek kesejahteraan lainnya, karena dalam aturan tersebut para pekerja outsourcing tidak diperlakukan sebagai pekerja baru.

"Masa kerja yang telah dilalui para pekerja outsourcing tersebut tetap dianggap ada dan diperhitungkan, sehingga pekerja outsourcing dapat menikmati hak-hak sebagai pekerja secara layak dan proporsional," katanya.

Apabila pekerja outsourcing tersebut diberhentikan dengan alasan pergantian perusahaan pemberi jasa pekerja, kata majelis, maka para pekerja diberi kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan berdasarkan hal itu kepada pengadilan hubungan industrial sebagai sengketa hak.

[COLOR="Blue"]Majelis MK menyatakan bahwa putusan tersebut untuk menghindari perbedaan hak antara pekerja pada perusahaan pemberi kerja dengan pekerja outsourcing yang melakukan pekerjaan yang sama persis dengan pekerja pada perusahaan pemberi kerja.[/COLOR]


Quote:



Outsourcing Tak Berkekuatan Hukum Mengikat


[FONT="Fixedsys"]Supported By[/FONT]

ANTIK#555


Quote:
[CENTER] This Thread Supported By
Outsourcing Tak Berkekuatan Hukum Mengikat
army:Click Banner For Visit Markas ANTIKarmy:



Ane Mao Donk Cendolnya
cendols


Outsourcing Tak Berkekuatan Hukum Mengikat
Outsourcing Tak Berkekuatan Hukum Mengikat [/CENTER]

Quote:
SEMOGA BERMANFAAT

ck ck

iloveindonesias iloveindonesias


Spoiler for tambahan fr kaskuser
Quote:
Original Posted By iyansomnia
sebagai manusia dengan IQ dibawah rata2, terus terang ane ngga ngerti gan...
artikel tersebut memihak outsource atau sebaliknya?

sdikit share, perusahaan outsourcing tidak sedikit yang nakal yang suka memainkan peraturan.
contohnya tempat ane sekarang.

contoh pertama, berdasarkan peraturan pemerintah, tenaga outsource yang melebihi masa kerja 2 (dua) tahun WAJIB diangkat menjadi pegawai tetap,
disnilah perusahaan memainkan akalnya dengan judul "kontrak pertahun".
Dengan kontrak ini, perusahaan bermain aman, karena perusahaan bisa tidak melakukan kontrak lanjutan untuk menghidari peraturan diatas.
Nakalnya lagi, sadar klo perusahaan membutuhkan tenaga karyawan yang bersangkutan, perusahaan memberlakukan kontrak putus, artinya, ketika kontrak habis, perusahaan tidak menyodorkan kontrak baru selama satu sampai dua bulan. setelah itu, barulah perusahaan menyodorkan kontrak baru. Sehingga tidak terkena peraturan pemerintah diatas.
BEJATnya lagi, sesuai peraturan pemerintah juga, seharusnya ketika kontrak habis, perusahaan artinya memberikan pesangon, namun perusahaan ini tidak melakukannya karena mereka menganggap kontrak telah diteruskan ditahun berikutnya..

contoh kedua, berdasarkan peraturan pemerintah, karyawan outsource berhak mendapatkan cuti maksimal 12 hari pertahun. kalau cuti tidak terpakai, perusahaan WAJIB menghitungnya sebagai LEMBUR. Namun tempat ane ini, tanpa alasan yang jelas, tidak memberlakukan peraturan tersebut, artinya kalau karyawan tidak mengambil cuti, perusahaan tidak memberikan uang lembur sebagaimana yang diwajibkan pemerintah. Padahal tidak sedikit karyawan yang karena berbagai keadaan, tidak dapat menggunakan hak cuti tersebut.

hal ini berbeda dengan perusahaan outsource ane sebelumnya.
kebalikan dari yang sekarang, ketika putus kontrak, mereka tetap memberikan pesangon meskipun satu atau dua bulan setelahnya ane tanda tangan kontrak lagi. Begitupun dengan jatah cuti, kalau ane ngga ambil cuti, ane dapet kompensasi.
adakah perusahaan outsource yang seperti ini? jarang banget gan..

notes: meskipun dua perusahaan outsource yang berbeda, ane berada di Perusahaan induk yang sama.

taro pejwan kalo berkenan... D


siuang - 17/01/2012 11:23 PM
#2

thanks infonya ganshakehand2

Spoiler for mampir

Quote:

Anda kurang tinggi?Suplemen Peninggi badan , tambah tinggi badan 6-15cm
http://www.supergoodgrow.com

Outsourcing Tak Berkekuatan Hukum Mengikat

sww - 18/01/2012 02:35 AM
#3

pada praktekya outsrc ttp lah kejam capedes
prophetlove - 18/01/2012 09:03 AM
#4

Quote:
Original Posted By sww
pada praktekya outsrc ttp lah kejam capedes


bukan kejam gan, tapi tak memperhatikan hak karyawannya shakehand
turuksampah - 18/01/2012 11:13 AM
#5
Kerja Keras Tapi Untungnya Dikit Banget Tuuhh..:p
Bosen jenuh marah dengan kepenuhan dan kepejuhan di kakus ditambah lagi banyak sinetron yang di buat dan direncakan manajement agar traffic forum naik !!!!


refreshing dulu gan kakus [toilet] kok di pikir cool:

Minat klik gambar atau link dibawah ini

Outsourcing Tak Berkekuatan Hukum Mengikat

klik disini gan dijamin ketagihan cool:



kami para robot mendoakan tukang lapor dan tukang delete dapat sial 7 turunan dan yang tidak melapor atau mendelete kami doakan dapat rezeki 7 turunan Outsourcing Tak Berkekuatan Hukum Mengikat
konyolucon - 18/01/2012 02:57 PM
#6

tapi asik aja sih kalo outsorcing nya di kantor pajak mah :addfriends
sange_euy - 18/01/2012 02:58 PM
#7

ini gw banget gan...
kampret dah jadi outsource terus mah
chivazregal - 18/01/2012 02:59 PM
#8

Pantesan kesejahteraan karyawan perusahaan outsourcing kurang terjamin yah gan bingung:
5boateng - 18/01/2012 02:59 PM
#9

mantap bos
hahaha :thumbup

Quote:
Anda kurang tinggi? malu dengan tinggi badan anda, INILAH SOLUSINYA !!
www.obattinggi.com
Outsourcing Tak Berkekuatan Hukum Mengikat
dee_jee - 18/01/2012 03:00 PM
#10

sebenernya kasian juga karyawan yg menjadi outsourcing.. tapi bagaimana lagi.. nyari kerjaan sekarang rata2 pihak ke 3.. capedes

thanks infonya gan
Nanti.Om.Bayar - 18/01/2012 02:56 PM
#11

mending buka usaha sendiri gan....
drpada jadi karyawan outsourcing berdukas
Jenang17 - 18/01/2012 03:05 PM
#12

nais inpoh banget gan :thumbup
ane baru tahu rupanya pekerja outsourcing juga punya hak seperti itu .. \)
jadi ga bener2 diinjak2 gan .. malus
mankomank - 18/01/2012 08:31 PM
#13

mantap gan post nya. Ane udah :rate5

kebetulan ane outsourcing..baru 3 hari nih, masih menikmati D
statistikpulsa - 18/01/2012 11:23 PM
#14

Quote:
Original Posted By Nanti.Om.Bayar
mending buka usaha sendiri gan....
drpada jadi karyawan outsourcing berdukas


ane setubuh gan..
peluang usaha masih banyak & terbuka lebar gan..
centaur87 - 19/01/2012 08:19 AM
#15

Outsourcing/Kontrak Perbudakan jaman modern...

heran sama emak2 yang sok nasionalis dengan slogannya "MERDEKA"!!..

katanya merdeka tapi malah membuat konsep penjajahan!

capedes capedes

uda kenapa pemerintah ga menghapus aja sih,,banyak cincong!
centaur87 - 19/01/2012 08:27 AM
#16
Pemerintah: Kerja Kontrak Justru Berikan Pekerjaan Layak
Quote:

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah membuka sistem hubungan kerja kontrak atau sekarang banyak diambil dalam sistem outsourcing, salah satu maksudnya adalah untuk memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara guna mendapatkan pekerjaan yang layak. Menurut Kepala Biro Hukum Kementerian Tenaga Kerja dan Trasmigrasi (Kemenakertrans), Sunarno, sistem hubungan kerja kontrak tersebut memberikan imbalan yang setimpal atas pekerjaan yang digelutinya.

Karena itu, pihaknya beranggapan Pasal 65 dan Pasal 66 UU Ketenagakerjaan tidak menimbulkan kerugian konstitusional bagi semua pekerja. Meski begitu, Sunarno mengakui untuk menentukan suatu jenis pekerjaan masuk kategori yang bisa dikontrak atau tidak, tergantung kepada masing-masing perusahaan.

“Tergantung perusahaan menentukan pekerja core business atau noncore business dalam penentuan pekerja kontrak. Pemerintah kesulitan untuk menentukan itu,” kilah Sunarno menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan bahwa sistem outsourcing adalah inkonstitusional.

Sumber



Coba yang cocot tuh anjeng pemerintah di outsourcing kan!!

capedes capedes
soraryu - 19/01/2012 10:30 AM
#17

yandhi_gila' - 19/01/2012 10:31 AM
#18

selama ini kasian yg outsourching ............







tapi btw tetep terjadi diskriminasi antara pegawe internal ma pegawe outsourching ......


bingung:
YoonAddict4ever - 19/01/2012 10:34 AM
#19

kujit - 19/01/2012 10:37 AM
#20

buka lapangan kerja sendiri aja dah klo bgini caranya
Page 1 of 31 |  1 2 3 4 5 6 >  Last ›
Home > CASCISCUS > MELEK HUKUM new > Outsourcing Tak Berkekuatan Hukum Mengikat