MELEK HUKUM new
Home > CASCISCUS > MELEK HUKUM new > Outsourcing Tak Berkekuatan Hukum Mengikat
Total Views: 23108 Share : Facebook ShareFacebook Twitter ShareTwitter Google+ ShareGoogle+
Page 11 of 31 | ‹ First  < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >  Last ›

aljypoo - 19/01/2012 02:58 PM
#201

meskipun sdh diupayakn kyk gt, pd prinsipx praktek outsourcing memang kejam
neneksayang - 19/01/2012 02:59 PM
#202

Quote:
kasih dnk haknya..buat yang outsourching,kalo udah abis kontrak kaya mesti dapet gaji yang harus dibayar..:toast

Outsourcing Tak Berkekuatan Hukum Mengikat
......hati-hati bot copas
Herules - 19/01/2012 03:03 PM
#203

bner gan,msa dpn pgwai Outsourcing ga jlas..cm dksih janji2 manis doang,giliran krja menurun lgsg didepak deh :fuck Outsourcing Tak Berkekuatan Hukum Mengikat
Prothire - 19/01/2012 03:03 PM
#204

Orang2 dpr brani ada yg outsourching g ya D
lum ngrasain kali siul:
crysyntshop - 19/01/2012 03:03 PM
#205

mending jadi wiraswasta sendiri enak

[quote=]
Izin Share Gan Aneka Macam lampu Tidur


Outsourcing Tak Berkekuatan Hukum Mengikat[/quote]
dhawi1986 - 19/01/2012 03:04 PM
#206

Quote:
Original Posted By sww
pada praktekya outsrc ttp lah kejam capedes


Quote:
Original Posted By prophetlove
bukan kejam gan, tapi tak memperhatikan hak karyawannya shakehand


tak memperhatikan hak karyawannya beda2 tipis sama kejam gan :mewek
akagami2012 - 19/01/2012 03:05 PM
#207

trs gmn solusinya gan?
isisop - 19/01/2012 03:05 PM
#208

sekarang banyak perusahaan yg ga mau ambil pusing ngurusin karyawannya...ya pake outsourcing....thumbup:
denz4war - 19/01/2012 03:08 PM
#209

ane udah hampir 4th kerja selalu di outsourcing nih, pindah perusahaan terus... \((
unek2 - 19/01/2012 03:08 PM
#210

emang bisa ya kalo ganti perusahaan tapi pekerja outsourcing tetap?
perasaan... ganti semua dah...

lagipula mana bisa menang sama perusahaan?
maxdwi - 19/01/2012 03:15 PM
#211

memang indo masih dijajah ya gan, terutama sama bangsa sendiri
rezzasanzero - 19/01/2012 03:15 PM
#212

parah juga ya otsors capedes
mamahdede - 19/01/2012 03:18 PM
#213

gw yakin , dpr gak bakal berani sistem oc soal nya banyak yg punya perusahaan besar di gedung dpr itu capedes
bsinggih - 19/01/2012 03:21 PM
#214

Susah juga siy kalau jadi karyawan outsources.

Kesejahteraanny kurang diperhatikan.
missbanchan - 19/01/2012 03:22 PM
#215

Misalnya ni, kalo semua ga tertarik sama skali ma outsourching trus buat usaha sendiri, gmn jadinya endonesa y? Outsourcing Tak Berkekuatan Hukum Mengikat
teguh55 - 19/01/2012 03:23 PM
#216

Nyimak aja gan . Bleh ? Outsourcing Tak Berkekuatan Hukum Mengikat
coworumpi2011 - 19/01/2012 03:27 PM
#217

tidak mengikat dong namanya juga outsourcing
bener kan ane gan
Artvien - 19/01/2012 03:28 PM
#218

Quote:
Original Posted By prophetlove
Quote:
http://photoserver.ws/images/1dOe4e5b85c7de31f.gif

http://i1235.photobucket.com/albums/ff435/den_ancha/aal9cioi.gif

Quote:

Quote:
http://i1204.photobucket.com/albums/bb410/mendezz123/Sybj4e000908335ff.gif
MK: Outsourcing Tak Berkekuatan Hukum Mengikat
http://i1204.photobucket.com/albums/bb410/mendezz123/Sybj4e000908335ff.gif


Quote:
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan, aturan untuk pekerja kontrak (outsourcing) dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau bersyarat.

"Aturan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja atau buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh," kata Ketua Majelis Hakim MK Mahfud MD, saat membacakan putusan di Jakarta, Selasa (17/1).

Menurut Mahkamah, frasa "perjanjian kerja waktu tertentu" dalam Pasal 65 ayat (7) dan frasa "perjanjian kerja untuk waktu tertentu" dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b UU Ketenagakerjaan itu bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

Permohonan pengujian UU Ketenagakerjaan ini dimohonkan oleh Didik Suprijadi yang mewakili Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik Indonesia (AP2ML).

Dalam pertimbangannya, mahkamah menilai posisi pekerja atau buruh "outsourcing" dalam hubungannya dengan perusahaan outsourcing menghadapi ketidakpastian kelanjutan kerja apabila hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan perusahaan dilakukan berdasarkan PKWT.

"Apabila hubungan pemberian kerja antara perusahaan yang memberi kerja dengan perusahaan outsourcing atau perusahaan yang menyediakan jasa pekerja atau buruh outsourcing habis karena masa kontraknya selesai, maka habis pula masa kerja pekerja/buruh outsourcing," kata Ahmad Sodiki, saat membacakan pertimbangannya.

Akibatnya, lanjutnya, pekerja/buruh menghadapi risiko tidak mendapatkan pekerjaan selanjutnya karena pekerjaan borongan atau perusahaan penyediaan jasa tidak lagi mendapat kontrak perpanjangan dari perusahaan pemberi kerja.

Selain adanya ketidakpastian mengenai kelanjutan pekerjaan, kata Ahmad Sodiki, pekerja atau buruh akan mengalami ketidakpastian masa kerja yang telah dilaksanakan karena tidak diperhitungkan secara jelas akibat sering bergantinya perusahaan penyedia jasa outsourcing, sehingga berdampak pada hilangnya kesempatan pekerja outsourcing untuk memperoleh pendapatan dan tunjangan yang sesuai dengan masa kerja dan pengabdiannya.

Mahkamah menilai ketidakpastian nasib pekerja atau buruh sehubungan dengan pekerjaan outsourcing tersebut, terjadi karena UU Ketenagakerjaan tidak memberi jaminan kepastian bagi pekerja/buruh outsourcing untuk bekerja dan mendapatkan imbalan serta perlakuan yang layak dalam hubungan kerja dan tidak adanya jaminan bagi pekerja untuk mendapat hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sehingga esensi utama dari hukum perburuhan.

MK juga menyatakan bahwa aturan tersebut tidak saja memberikan kepastian akan kontinuitas pekerjaan para pekerja outsourcing, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap aspek-aspek kesejahteraan lainnya, karena dalam aturan tersebut para pekerja outsourcing tidak diperlakukan sebagai pekerja baru.

"Masa kerja yang telah dilalui para pekerja outsourcing tersebut tetap dianggap ada dan diperhitungkan, sehingga pekerja outsourcing dapat menikmati hak-hak sebagai pekerja secara layak dan proporsional," katanya.

Apabila pekerja outsourcing tersebut diberhentikan dengan alasan pergantian perusahaan pemberi jasa pekerja, kata majelis, maka para pekerja diberi kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan berdasarkan hal itu kepada pengadilan hubungan industrial sebagai sengketa hak.

Majelis MK menyatakan bahwa putusan tersebut untuk menghindari perbedaan hak antara pekerja pada perusahaan pemberi kerja dengan pekerja outsourcing yang melakukan pekerjaan yang sama persis dengan pekerja pada perusahaan pemberi kerja.


Quote:


Quote:
SEMOGA BERMANFAAT

ck ck

iloveindonesias iloveindonesias

vanjong27 - 19/01/2012 03:30 PM
#219

seharusnya sistem OTC itu lebih dipertegas..
UU ketenagakerjaan seharusnya memberikan Standard buat OTC,
berikan jg tunjangan tunjangan yg didpt sm pegawai tetap.
wlwpun nominalnya ga sm..
ya lumayan kan...
aharmanto - 19/01/2012 03:33 PM
#220

Mungkin harus dilihat dari sudut yang berbeda, mengapa dan solusinya agar tidak ada outsourcing ? Outsourcing Tak Berkekuatan Hukum Mengikat
Page 11 of 31 | ‹ First  < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >  Last ›
Home > CASCISCUS > MELEK HUKUM new > Outsourcing Tak Berkekuatan Hukum Mengikat