Kepolisian
Home > CASCISCUS > MILITER & KEPOLISIAN > Kepolisian > RUU KAMNAS sebuah KRITISI dalam pembangunan Masyarakat Demokratis
Total Views: 658 Share : Facebook ShareFacebook Twitter ShareTwitter Google+ ShareGoogle+
Page 1 of 2 |  1 2 > 

srigunting1 - 27/01/2012 01:07 PM
#1
RUU KAMNAS sebuah KRITISI dalam pembangunan Masyarakat Demokratis
ditulis oleh seorang kawan ” MUSAFIR DAHAGA”
KAJIAN TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG KEAMANAN NASIONAL

Bab I
Pendahuluan

A. Latar Belakang
Penyusunan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional dilatarbelakangi oleh adanya daerah “abu-abu” (grey areas) dalam penyelenggaraan keamanan nasional . RUU ini diperlukan untuk mengatur sistem secara komprehensif karena piranti lunak yang terkait dengan Kamnas dalam operasional mengalami kesulitan. Undang-undang yang ada saat ini dianggap masih belum dapat mengakomodasi penanggulangan keadaan darurat secara terpadu dan sinergis.
RUU Kamnas telah menimbulkan kontroversi sejak awal dimunculkan. Kontroversi muncul dari berbagai kalangan baik dari kalangan dewan, praktisi, akademisi maupun kelompok-kelompok masyarakat. Sebagian menilai RUU tersebut tidak menghormati tata nilai hak asasi manusia dan prinsip good governance , sebagian lainnya menilainya bertentangan dengan semangat reformasi dan berpotensi memicu konflik TNI-Polri .
Meskipun konsep Kamnas masih mengundang banyak kontroversi, RUU Kamnas tetap diajukan oleh Departemen Pertahanan kepada Presiden. Presiden telah melempar draf tersebut ke Lemhanas dan Lemhanas telah menyelesaikannya. Pada tanggal 27 Juli 2011, Presiden mengirim surat ke DPR . RUU kamnas saat ini telah berada di tangan DPR dan telah dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2012 ini. Presiden juga telah menunjuk Menhan, Mendagri dan Menkumham sebagai leading sector untuk berbicara dengan DPR.
B. Permasalahan
Banyaknya kontroversi terhadap RUU Kamnas mendorong penulis untuk menyusun tulisan ini. Untuk itu, penulis menentukan permasalahan dalam tulisan ini yaitu: bagaimana kajian penulis terhadap Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional tersebut?

C. Maksud dan Tujuan
Tulisan ini disusun dengan maksud untuk menyajikan suatu kajian akademis terhadap konsep keamanan nasional dalam RUU Kamnas yang telah menimbulkan banyak kontroversi. Hasil kajian tersebut diharapkan dapat memperluas cakrawala pandang terhadap konsep keamanan nasional yang digulirkan dalam RUU Kamnas sehingga terbangun suatu kesepahaman mengenai kelebihan dan kekurangan RUU tersebut serta dapat digunakan sebagai masukan untuk penyempurnaannya.
srigunting1 - 27/01/2012 01:10 PM
#2

Quote:
Original Posted By srigunting1
ditulis oleh seorang kawan ” MUSAFIR DAHAGA”
KAJIAN TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG KEAMANAN NASIONAL

Bab I
Pendahuluan

A. Latar Belakang
Penyusunan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional dilatarbelakangi oleh adanya daerah “abu-abu” (grey areas) dalam penyelenggaraan keamanan nasional . RUU ini diperlukan untuk mengatur sistem secara komprehensif karena piranti lunak yang terkait dengan Kamnas dalam operasional mengalami kesulitan. Undang-undang yang ada saat ini dianggap masih belum dapat mengakomodasi penanggulangan keadaan darurat secara terpadu dan sinergis.
RUU Kamnas telah menimbulkan kontroversi sejak awal dimunculkan. Kontroversi muncul dari berbagai kalangan baik dari kalangan dewan, praktisi, akademisi maupun kelompok-kelompok masyarakat. Sebagian menilai RUU tersebut tidak menghormati tata nilai hak asasi manusia dan prinsip good governance , sebagian lainnya menilainya bertentangan dengan semangat reformasi dan berpotensi memicu konflik TNI-Polri .
Meskipun konsep Kamnas masih mengundang banyak kontroversi, RUU Kamnas tetap diajukan oleh Departemen Pertahanan kepada Presiden. Presiden telah melempar draf tersebut ke Lemhanas dan Lemhanas telah menyelesaikannya. Pada tanggal 27 Juli 2011, Presiden mengirim surat ke DPR . RUU kamnas saat ini telah berada di tangan DPR dan telah dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2012 ini. Presiden juga telah menunjuk Menhan, Mendagri dan Menkumham sebagai leading sector untuk berbicara dengan DPR.
B. Permasalahan
Banyaknya kontroversi terhadap RUU Kamnas mendorong penulis untuk menyusun tulisan ini. Untuk itu, penulis menentukan permasalahan dalam tulisan ini yaitu: bagaimana kajian penulis terhadap Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional tersebut?

C. Maksud dan Tujuan
Tulisan ini disusun dengan maksud untuk menyajikan suatu kajian akademis terhadap konsep keamanan nasional dalam RUU Kamnas yang telah menimbulkan banyak kontroversi. Hasil kajian tersebut diharapkan dapat memperluas cakrawala pandang terhadap konsep keamanan nasional yang digulirkan dalam RUU Kamnas sehingga terbangun suatu kesepahaman mengenai kelebihan dan kekurangan RUU tersebut serta dapat digunakan sebagai masukan untuk penyempurnaannya.

lengkapnya di :
http://jurnalsrigunting.wordpress.com/2012/01/10/ruu-kamnas-apakah-bakorstanas-reborn/
boltcrank - 27/01/2012 02:44 PM
#3

sampe saat ini dh sampe mana pembahasanx bang?
srigunting1 - 27/01/2012 02:45 PM
#4

Quote:
Original Posted By boltcrank
sampe saat ini dh sampe mana pembahasanx bang?


makin hot
cinta.mati - 27/01/2012 02:54 PM
#5

emang ruu ini ngebahas tentang apa sih ?
yang gue dengar sih kalau ada orang yang membahayakan keamanan nasional langsung di ciduk emang bener ?
boltcrank - 27/01/2012 03:00 PM
#6

Quote:
Original Posted By srigunting1
makin hot


dipaparkan dunk dsni gmn pembahsanx bang
apa pernyataan yg pro n kontra...
srigunting1 - 27/01/2012 08:40 PM
#7

Quote:
Original Posted By cinta.mati
emang ruu ini ngebahas tentang apa sih ?
yang gue dengar sih kalau ada orang yang membahayakan keamanan nasional langsung di ciduk emang bener ?


Bab II
Pembahasan

A. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Perundang-undangan, berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2004, adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasamya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
Suatu rancangan peraturan perundang-undangan keberadaannya harus memiliki landasan filosofis, landasan normatif, dan landasan sosiologis. Landasan filosofis terkait dengan ide negara yang hendak diwujudkan yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang mengilhami konstitusi. Landasan normatif terkait dengan sistem hukum yang berlaku secara keseluruhan baik vertikal maupun horizontal dari keseluruhan norma hukum yang ada. Sedangkan landasan sosiologis mencakup kondisi sosial yang mendasari adanya kebutuhan pengaturan masalah tersebut.
Pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas tersebut, berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2004, meliputi: (1) Kejelasan tujuan; (2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; (3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; (4) Dapat dilaksanakan; (5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan; (6) Kejelasan rumusan; dan (7) Keterbukaan.
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden; dan
5. Peraturan Daerah.
Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi hal-hal yang mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang. Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah. Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. Konsep Keamanan Nasional dalam RUU Kamnas
Keamanan nasional, menurut RUU Kamnas, dinyatakan sebagai komitmen bangsa atas segala macam upaya simultan, konsisten, dan komprehensif segenap warga negara yang mengabdi pada kekuatan komponen bangsa untuk melindungi dan menjaga keberadaan, keutuhan, dan kedaulatan bangsa dan negara, secara efektif dan efisien dari segala ancaman mencakup sifat, sumber, dimensi dan spektrumnya. Hakekatnya, keamanan nasional merupakan segala upaya secara cepat, bertahap, dan terpadu dengan memberdayakan seluruh kekuatan nasional untuk menciptakan stabilitas keamanan melalui suatu sistem keamanan nasional.
Penyelenggaraan keamanan nasional bertujuan untuk mewujudkan kondisi aman bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara fisik dan psikis setiap individu warga negara, masyarakat, pemerintah dan negara, serta keberlangsungan pembangunan nasional yang bebas dari segala ancaman. Fungsi penyelenggaraannya adalah untuk: (1) membangun, memelihara, dan mengembangkan Sistem Keamanan Nasional secara menyeluruh, terpadu dan terarah; (2) mewujudkan seluruh wilayah yurisdiksi nasional sebagai satu kesatuan keamanan nasional; (3) memelihara dan meningkatkan stabilitas keamanan nasional melalui tahapan pencegahan dini, peringatan dini, penindakan dini, penanggulangan dan pemulihan; dan (4) menunjang dan mendukung terwujudnya perdamaian dan keamanan regional serta internasional.
Ruang lingkup keamanan nasional meliputi: keamanan insani, keamanan publik, keamanan ke dalam dan keamanan ke luar. Status keadaannya berkaitan dengan status hukum tata laksana pemerintahan yang berlaku, meliputi tertib sipil, darurat sipil, darurat militer, dan perang. Spectrum ancaman dimulai dari ancaman paling lunak sampai ancaman paling keras yang bersifat lokal, nasional, dan internasional dengan berbagai jenis dan bentuknya yang sasarannya terdiri atas: bangsa dan negara; keberlangsungan pembangunan nasional; masyarakat dan insani.
Unsur keamanan nasional terdiri dari tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan berbagai elemen masyarakat sesuai dengan kompetensinya yang berperan sebagai pelaksana penyelenggaraan keamanan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan keamanan nasional melibatkan peran aktif penyelenggara intelijen nasional yang bertugas mengembangkan sistem peringatan dini, sistem informasi, dan sistem analisis untuk menentukan kemungkinan ancaman yang perlu ditindaklanjuti oleh Dewan Keamanan Nasional guna perumusan kebijakan dan strategi.
Presiden berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem keamanan nasional serta menentapkan kebijakan dan strategi keamanan nasional baik di dalam maupun di luar negeri dengan dibantu oleh anggota Dewan Keamanan Nasional. Dewan Keamanan Nasional bertugas: (1) merumuskan ketetapan kebijakan dan strategi keamanan nasional; (2) menilai dan menetapkan kondisi keamanan nasional sesuai dengan ekskalasi ancaman; (3) menetapkan unsur utama dan unsur pendukung penyelenggaraan keamanan nasional sesuai dengan ekskalasi ancaman; (4) mengendalikan penyelenggaraan keamanan nasional; (5) menelaah dan menilai resiko dari kebijakan dan strategi yang ditetapkan; (6) menelaah dan menilai kemampuan dukungan sumber daya bagi penyelenggaraan keamanan nasional.
Komando dan kendali penyelenggaraan keamanan nasional meliputi: tingkat nasional di tangan Presiden; tingkat strategis di tangan pemimpin kementerian, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala BNPB, dan pemimpin lembaga pemerintah non kementerian; tingkat operasional di tangan panglima/komandan Kesatuan Gabungan Terpadu; dan tingkat taktis di tangan Komandan Stuan Taktis. Pengawasan penyelenggaraan Sistem Keamanan Nasional dilakukan secara berlapis melalui mekanisme pengawasan konsentrik sesuai dengan kaidah pengamanan demokratis, yang meliputi: pengawasan melekat, pengawasan eksekutif, pengawasan legislatif, pengawasan publik, dan pengawasan pengguna kuasa khusus.
srigunting1 - 27/01/2012 08:41 PM
#8

C. Kajian terhadap Konsep Keamanan Nasional dalam RUU Kamnas
Apabila penulis mencermati kembali konsep Keamanan Nasional dalam RUU Kamnas, ada beberapa hal yang menjadi catatan penulis. Beberapa hal tersebut yaitu:
1. Definisi Keamanan Nasional
Definisi merupakan penjelasan apa yang dimaksud dengan suatu term atau sebuah pernyataan yang memuat penjelasan tentang arti suatu term . Penulis menganggap definisi sangat penting untuk dianalisa karena melalui definisi timbul suatu keseragaman pemahaman dan penjabaran seluruh konsep yang tertuang dalam RUU yang dibuat tersebut serta mengurangi kesalahan dalam menginterpretasikan seluruh konsep yang diangkatnya. Apabila definisi telah tepat dan sesuai dengan maksud dan tujuan RUU tersebut, maka penjabaran seluruh konsep di dalam RUU akan tetap sejalan dan sesuai dengan maksud dan tujuannya.
Secara etimologis, keamanan, menurut kamus Bahasa Indonesia, merupakan kata benda (nomina) yang berarti keadaan aman atau ketentraman , sedangkan nasional merupakan adjektiva yang berarti bersifat kebangsaan; berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri; meliputi suatu bangsa . Apabila penulis gabungkan, setidaknya batasan keamanan nasional mencakup suatu keadaan aman atau ketentraman yang bersifat kebangsaan atau berkenaan atau berasal dari bangsa itu sendiri.
RUU Kamnas mendefinisikan keamanan nasional lebih ditekankan kepada “komitmen bangsa” dari segenap warga negara yang mengabdi pada kekuatan komponen bangsa dan seterusnya. Menurut penulis, definisi tersebut kurang tepat karena tidak memiliki kesetaraan arti dengan term yang didefinisikan. Seharusnya, keamanan nasional merupakan suatu kondisi atau keadaan bangsa yang ingin diwujudkan melalui upaya-upaya dalam konsep keamanan nasional. Hal ini juga bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan keamanan nasional dalam Pasal 3 yang lebih menekankan pada pencapaian terwujudnya suatu kondisi yang aman bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selain itu, batasan-batasan yang diberikannya juga belum jelas mendeskripsikan konsep keamanan nasional yang dimaksud. Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang seharusnya berisi hal-hal yang mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945 . Apabila penulis mencermati Pasal 30 Amandemen Keempat UUD 1945, pasal tersebut tidak membicarakan tentang “keamanan nasional” tetapi membicarakan “pertahanan dan keamanan negara” atau “keamanan negara”. Oleh karena itu, penulis menyatakan bahwa RUU Kamnas tidak mengatur lebih lanjut ketentuan dalam UUD 1945.
2. Ruang Lingkup Keamanan Nasional
Ruang lingkup keamanan nasional (kamnas) dalam RUU Kamnas, menurut penulis, terlalu luas. Ruang lingkup kamnas tersebut hanya mencakup lingkup negara sebagai kesatuan. Kamnas tersebut seharusnya terbatas hanya pada pengaturan tentang pertahanan dan keamanan negara dalam menghadapi ancaman (dari dalam dan dari luar) terhadap keutuhan, kedaulatan dan keselamatan bangsa dan negara. Keamanan insani dan publik masih merupakan domain keamanan dlam negeri yang mungkin dapat menjadi domain keamanan negara apabila telah menimbulkan suatu ekskalasi akibat yang telah mengancam bangsa dan negara.
Menurut penulis, ruang lingkup keamanan nasional seharusnya kembali kepada hakekat ancaman yang lebih menekankan pada “dari dalam” dan “dari luar” suatu negara sebagai suatu kesatuan sehingga ruang lingkup keamanan nasional sebaiknya hanya mencakup keamanan ke dalam (internal security) dan keamanan ke luar (eksternal security). Keamanan ke dalam berkenaan dengan hakekat ancaman dari dalam suatu negara, sedangkan keamanan ke luar berkenaan dengan hakekat ancaman dari luar suatu negara.
3. Status Keamanan Nasional
Status keamanan nasional dalam RUU Kamnas ternyata tidak jauh berbeda dengan keadaan bahaya yang telah dijabarkan dalam UU Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Darurat. Apabila penulis bandingkan antara status keamanan nasional dalam RUU Kamnas dengan keadaan darurat dalam UU Nomor 23 Tahun 1959, maka UU Nomor 23 Tahun 1959 lebih memfokuskan pengaturannya pada keadaan darurat sipil, darurat militer dan darurat perang, sedangkan RUU Kamnas lebih memperluas cakupannya sampai kepada status tertib sipil yang hanya dibedakan dari segi dampak (berdampak atau tidak terhadap keselamatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara) serta kemampuan penanggulangan oleh segenap penyelenggara keamanan, instansi pemerintah dan masyarakat (dapat atau tidak) dengan status darurat sipil.
Menurut penulis, status keadaan keamanan nasional tidak perlu lagi menentukan status tertib sipil karena kondisi tersebut merupakan kondisi yang normal dari suatu bangsa. Penekanan perlu diberikan terhadap status darurat sipil, darurat militer dan darurat perang sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 1959. Meskipun UU Nomor 23 Tahun 1959 telah mengatur status keamanan nasional atau yang dikenalnya dengan keadaan darurat, namun substansi UU tersebut perlu penyesuaian dan penyempurnaan dengan perkembangan masyarakat, bangsa, negara dan dunia internasional. Oleh karena itu, penulis menyarankan sebaiknya RUU Kamnas tidak perlu dibuat. Yang perlu dilakukan adalah melakukan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan UU Nomor 23 Tahun 1959.
srigunting1 - 27/01/2012 08:42 PM
#9

4. Penanggulangan Ancaman di Laut
Pasal 42 RUU Kamnas dan penjelasannya mengatur tentang penanggulangan ancaman keamanan di laut. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa penanggulangan ancaman keamanan di laut dilaksanakan oleh TNI dalam hal ini TNI AL dan instansi yang memiliki otoritas penyelenggaraan keamanan di laut. Pertanyaannya, apakah setiap status keamanan nasional dilakukan seperti itu? Apakah semua ancaman perlu ditangani oleh seluruh instansi yang ada? Hal ini dapat menimbulkan overlapping bahkan konflik karena terlalu luas cakupan, kekeliruan penafsiran, melampaui kewenangan atau pun tumpang tindih kewenangan antara instansi yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, perlu penjabaran dan penjelasan yang lebih rinci terhadap penanggulangan ancaman di laut tersebut yang disesuaikan potensi ancaman, status keamanan nasional serta tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing instansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pembentukan Dewan Keamanan Nasional
Penempatan presiden dan wakil presiden sebagai ketua dan wakil ketua dalam Dewan Keamanan Nasional, menurut penulis, tidaklah tepat. Presiden dan wakil presiden seharusnya berada di luar susunan pengurus dalam Dewan Keamanan Nasional tersebut. Mereka sebagai penanggung jawab dan pengambil keputusan puncak (status dan pengerahan komponen keamanan nasional) dalam pengelolaan sistem keamanan nasional. Untuk meningkatkan pemberdayaan komponen pemerintahan dalam penyelenggaraan prinsip good governence, sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing, penulis menyarankan agar ketua sekaligus pelaksana harian Dewan Keamanan Nasional adalah menkopolkam.
Dewan Keamanan Nasional ini sebaiknya lebih seperti dewan pertimbangan bagi presiden. Tugasnya lebih ditekankan pada melakukan penilaian, pengkajian, penganalisaan dan pengajuan rekomendasi terhadap situasi dan kondisi keamanan nasional, sedangkan penentuan status keamanan nasional serta penetapan unsur utama dan unsur pendukung tetap berada di tangan presiden.
Selain itu, untuk mencegah abuse of power dan sebagai sarana kontrol rakyat, perlu ditentukan suatu mekanisme persetujuan DPR sebagai wakil rakyat, kecuali dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan dilakukan yang diatur dengan ketentuan dalam undang-undang. Hal ini sejalan dengan Pasal 11 ayat (1) Amandemen Keempat UUD 1945 (Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain) yang dalam hal ini diperluas terhadap penetapan status keamanan nasional serta penetapan unsur utama dan unsur pendukung dalam penyelenggaraannya sesuai dengan ekskalasi ancaman.
6. Penjelasan mengenai Kuasa Khusus
Penjelasan Pasal 54 huruf e RUU Kamnas menyebutkan bahwa kuasa khusus yang dimiliki oleh unsur Keamanan Nasional berupa hak menyadap, memeriksa, menangkap dan melakukan tindakan paksa sah lainnya, pengawasannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Siapakah yang dimaksud dengan unsur Keamanan Nasional dalam penjelasan tersebut? Apakah seluruh unsur dalam keamanan nasional yang dimaksud dalam RUU tersebut memiliki seluruh kuasa khusus yang sebagaimana dimaksud? Penjelasan ini rentan menimbulkan miss-interpretasi. Hal ini tidak boleh terjadi dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perlu penjabaran lebih lanjut dan menurut penulis, poin pasal 54 huruf e tersebut sebaiknya dihilangkan saja sehingga tidak menimbulkan miss-interpretasi dan penyimpangan dalam menafsirkan isi RUU tersebut.
7. Ketentuan Unsur Utama dan Unsur Pendukung
RUU Kamnas tidak mendefinisikan secara jelas mengenai unsur utama dan unsur pendukung. Unsur keamanan nasional yang ada ditentukan dalam Pasal 20 RUU tersebut meliputi: unsur keamanan nasional tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota dan berbagai elemen masyarakat sesuai dengan kompetensinya. Sedangkan dalam Pasal 35, langsung ditentukan mengenai unsur utama dan unsur pendukung, namun tidak dijelaskan mana yang dianggap sebagai unsur utama dan mana yang dianggap sebagai unsur pendukung dalam penanggulangan jenis dan bentuk ancaman. Siapa yang menjadi unsur utama dan siapa yang menjadi unsur pendukung? Apakah ketentuan tersebut sama dalam setiap jenis dan bentuk ancaman? Hal itu masih tidak jelas dalam RUU Kamnas tersebut.
srigunting1 - 27/01/2012 08:44 PM
#10

Bab III
Penutup

A. Kesimpulan
RUU kamnas belum sepenuhnya sempurna karena masih banyak kekurangan, kelemahan, dan rentan terhadap multitafsir dalam konsep keamanan nasional yang telah disampaikannya. Beberapa hal yang menjadi catatan penulis terhadap RUU Kamnas tersebut yaitu: (1) Definisi keamanan nasional; (2) Ruang lingkup keamanan nasional; (3) Status keamanan nasional; (4) Penanggulangan ancaman di laut; (5) Pembentukan Dewan Keamanan Nasional; (6) Penjelasan mengenai kuasa khusus; (7) Ketentuan unsur utama dan unsur pendukung.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan untuk: Pertama, Perlunya dilakukan revisi dan perbaikan terhadap RUU Kamnas karena masih ada beberapa kelemahan dan kekurangan dalam RUU tersebut; Kedua, Perlu dipertimbangkan mengenai revisi UU Nomor 23 Tahun 1959 dibandingkan membentuk suatu undang-undang baru; Ketiga, Perlu dilakukan diskusi dan pembahasan lebih lanjut mengenai konsep Keamanan Nasional yang diperlukan bagi upaya mempertahankan keutuhan, kedaulatan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU
Surajiyo, Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia Suatu Pengantar, Ed.1, Cet.1, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.

INTERNET
Ahmad Gobel, Perjalanan Panjang RUU Kamnas?, Kompasiana.com, 6 Januari 2012, http://m.kompasiana.com/post/hankam/2012/01/06/perjalanan-panjang-ruu-kamnas.
_____________, Soal Kamnas Jangan Ada Ego-Sektoral, Kompas.com, 26 Maret 2008,http://m.kompas.com/news/read/2008/03/26/2040527/soal.kamnas.jangan.ada.ego.sektoral.
____________, IPW Minta Presiden RI Batalkan RUU Kamnas untuk Hindari Konflik TNI-Polri, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Sumber ANTARA, http://dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=7540
_____________, Cuma Indonesia yang Tak Punya UU Kamnas, RMOL, 7 Januari 2012, http://m.suaramerdekaonline.com/news?id=51324.
Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, Keamanan, Ed. 3, Pusat Bahasa, http://www.kamusbesar.com/1180/keamanan.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Amandemen Keempat UUD 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1959.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004.
Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional.
Muenchen - 27/01/2012 11:14 PM
#11

kalo soal RUU kamnas ms panjang pembahasannya. mungkin ms banyak terjadi hal2 yg rancu dan belum dipahami sehingga kabarnya banyak yg direvisi.
tp kalo soal penyelenggaraan keamanan di laut itu apa sih menurut kawan2 di kepolisian? apakah penjagaan pulau2 terluar termasuk lingkup tugas utama kepolisian jg? kalo soal pertahanan laut dan penjagaan pulau2 terluar itu merupakan tugas utama TNI-AL dibantu instansi yg lainnya
lalu apa tugas dr Ditpolairud dr polri lalu jg dirjen perhubungan laut, belum lg KKP ataupun instansi lain?
misalnya ad kapal asing sipil yg masuk wilayah Indonesia lalu melakukan illegal fishing, siapa yg menjadi tugas utama? coba di ukur dengan RUU kamnas yg baru dan ud direvisi
boltcrank - 28/01/2012 07:42 AM
#12

^^
utk mslh di laut,ane rasa perbedaan tupoksi antara DKP,POLAIR,TNI dah cukup jelas
masing pny yuridiksi sendiri2,tinggal bgmn personx aja....

ane setuju ruu ini hrs dibahas lebih mendetail n klo perlu direvisi
pengertian kemananan nasional msh gk jelas
trs yg paling mnonjol,di psl peralihan CMIIW ada mnyebutkan smw UU yg bertentangan dgn UU ini harus sgra dirubah,klo ane gk salah ingat dlm tata cara mmbuat peraturan peundang2an,hal itu dilarang...

Setiap saran, opini dan masukan yang saya tulis adalah murni Pendapat Pribadi.
Tidak mencerminkan pendapat resmi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Gunakan untuk memperoleh "second opinion" untuk masalah Anda.
Kebijaksanaan dari para pembaca sangat disarankan.
srigunting1 - 28/01/2012 10:04 PM
#13

Mudah mudahan ketika kekuasaan dan kekuatan berada dalam suatu konsentrasi adalah lumrah terjadi penyalahgunaan kekuasaan , absolute power tends to corrupt, semangat demi menegakkan nkri sebagi suatu kedaulatan keluar dan kedalam dengan menggunakan kendaraan ruu kamnas ini jangan sampai saking semangatnya justru mencederai harkat dan martabat warga negara yang hendak dilindungi, mengapa harus menelurkan aturan tentang kuasa khusus ketika kewenangan tersebut berpeluang menimbulkan pelanggaan ham kembali, apakah mekanisme kuasa khusus yg dimiliki dewan keamanan nasional bukan melahirkan kopkamtib gaya baru , jadi ingat kasus marsinah dulu penyidikan kasus marsinah jadi amburadul akibatmekanisme penyidikan dilakukan oleh pihk yg nggak berwenang secara hukum ,,,wooowww takutt
InspectorVijay - 03/02/2012 10:47 AM
#14

Quote:
Original Posted By srigunting1
Mudah mudahan ketika kekuasaan dan kekuatan berada dalam suatu konsentrasi adalah lumrah terjadi penyalahgunaan kekuasaan , absolute power tends to corrupt, semangat demi menegakkan nkri sebagi suatu kedaulatan keluar dan kedalam dengan menggunakan kendaraan ruu kamnas ini jangan sampai saking semangatnya justru mencederai harkat dan martabat warga negara yang hendak dilindungi, mengapa harus menelurkan aturan tentang kuasa khusus ketika kewenangan tersebut berpeluang menimbulkan pelanggaan ham kembali, apakah mekanisme kuasa khusus yg dimiliki dewan keamanan nasional bukan melahirkan kopkamtib gaya baru , jadi ingat kasus marsinah dulu penyidikan kasus marsinah jadi amburadul akibatmekanisme penyidikan dilakukan oleh pihk yg nggak berwenang secara hukum ,,,wooowww takutt


ijin bicara ndan...agak OOT nih ironisnya setelah polri menjadi satu-satunya lembaga penanggungjawab keamanan yg tidak di awasi oleh lembaga lain (kita tidak bicara tentang lembaga sekelas kompolnas yg gak punya power, juga tidak komisi 3 dpr karena kom3 adalah mitra polri bukan pengawas), idiom yg agan sebut diatas: power tends to corrupt, ablosute power corrupts absolutely justru paling rentan terjadi di polri ditambah lagi kewenangan polri yg kalo di negara maju mencakup 3 instansi

1.DMV=administrasi kendaraan bermotor dan pengeluaran SIM
2.ATF=administrasi dan regulasi senjata api
3.Kepolisian
rahmat125R - 07/02/2012 10:28 AM
#15

mohon maaf buat momod dan abang2 forpol sekalian, bukan maksud saya mau ngejang, tapi saya udah muak banget sama trit bot, saya sengaja nyundul2 trit yang saya anggap perlu disundul, meskipun komennya tidak sejalan dengan isi trit

buat momod, silahkan dihapus postingan saya ini kalo memang kurang pantas, terima kasih.
boltcrank - 07/02/2012 07:29 PM
#16

Quote:
Original Posted By srigunting1
makin hot


Quote:
Original Posted By InspectorVijay
ijin bicara ndan...agak OOT nih ironisnya setelah polri menjadi satu-satunya lembaga penanggungjawab keamanan yg tidak di awasi oleh lembaga lain (kita tidak bicara tentang lembaga sekelas kompolnas yg gak punya power, juga tidak komisi 3 dpr karena kom3 adalah mitra polri bukan pengawas), idiom yg agan sebut diatas: power tends to corrupt, ablosute power corrupts absolutely justru paling rentan terjadi di polri ditambah lagi kewenangan polri yg kalo di negara maju mencakup 3 instansi

1.DMV=administrasi kendaraan bermotor dan pengeluaran SIM
2.ATF=administrasi dan regulasi senjata api
3.Kepolisian

ane sependapat ama agan....
mnkn bisa dibikin semacam IAD dsni...
diluar negri yg agan contohin itu,kepolisian berada dibwah kementrian...beda dgn POLRI yg lsg dibawh presiden...

kmrn ada wacana POLRI ditaro dibwah mendagri,berarti ntr POLRI pake sistem OTODA dunk?gk kebayang repotx klo POLRI pake OTODA.....

dh OOT nih,back to topic...
RUU KAMNAS ini harus direvisi scra menyeluruh n lebih detail lagi....jgn smpe ini ntr jadi legalitas abuse of power...
black.september - 10/02/2012 07:16 AM
#17

trit bagus ini perlu disundul,,,

Quote:
5. Pembentukan Dewan Keamanan Nasional
Penempatan presiden dan wakil presiden sebagai ketua dan wakil ketua dalam Dewan Keamanan Nasional, menurut penulis, tidaklah tepat. Presiden dan wakil presiden seharusnya berada di luar susunan pengurus dalam Dewan Keamanan Nasional tersebut. Mereka sebagai penanggung jawab dan pengambil keputusan puncak (status dan pengerahan komponen keamanan nasional) dalam pengelolaan sistem keamanan nasional.


mungkin ini maksudnya sama saja,meskipun menjadi ketua tetap presiden yang memiliki keputusan,bukannya gitu yah? confused:

Quote:
6.Siapakah yang dimaksud dengan unsur Keamanan Nasional dalam penjelasan tersebut? Apakah seluruh unsur dalam keamanan nasional yang dimaksud dalam RUU tersebut memiliki seluruh kuasa khusus yang sebagaimana dimaksud?


bukannya kuasa khusus ini hanya bisa dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama para dewan keamanan?misalnya disaat kongres karena terjadinya ancaman

-------------------------------------------------------------

jadi kebayang yang di film film,,,,hihihihi,,,
srigunting1 - 13/02/2012 11:26 PM
#18

JAKARTA, KOMPAS.com - Imparsial, lembaga swadaya masyarakat pemerhati hak asasi manusia, menilai, Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional yang dirumuskan pemerintah berpotensi melegalkan penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden (abuse of power).

Sebab, dalam Pasal 17 ayat 3 dan 4 RUU itu disebutkan, Presiden berwenang menentukan hal-hal apa saja yang menjadi ancaman nasional aktual maupun ancaman potensial.

"Pasal 17 ayat 3 dan 4 tentang ancaman aktual dan potensial bersifat multitafsir dan berpotensi penyalahgunaan kekuasaan mengingat penentuannya ditetapkan secara sepihak oleh Presiden melalui Keputusan Presiden," ujar Direktur Program Imparsial, Al-Araf dalam jumpa pers di kantor Imparsial, Jakarta, Minggu (3/7/2011).

Dengan demikian, lanjutnya, Presiden dapat menentukan sepihak hal yang menurutnya mengancam kekuasaannya sebagai ancaman nasional yang potensial dan aktual. Bisa saja, kata Al-Araf, kelompok yang kritis terhadap negara dimasukkan ke dalam kategori ancaman potensial atau aktual.

"Aksi mahasiswa, aksi buruh, aksi petani, pers yang kritis, dapat dianggap sebagai ancaman aktual dan potensial oleh Presiden sehingga harus ditangani dan dihadapi secara represif," papar Al-Araf.

Apalagi, lanjut dia, hal itu diperkuat dengan diberikannya kewenangan kepada TNI dan Badan Intelejen Negara (BIN) untuk melakukan penangkapan, pemeriksaan, dan penyadapan sesuai dengan RUU Keamanan Nasional.

"Mereka bukan bagian aparat penegak hukum, itu artinya sama saja dengan melegalisasi kewenangan penculikan dalam RUU Kamnas itu," katanya.

Dengan demikian, menurut Al-Araf, RUU Keamanan Naional sama saja dengan undang-undang subversif yang pernah ada pada masa rezim orde baru. "RUU ini dapat mengembalikan format politik rezim yang represif seperti pada masa lalu," ucapnya.

Peneliti senior Imparsial, Otto Syamsuddin Ishak menambahkan, RUU Kamnas yang ada saat ini menjadi berbahaya karena berpotensi menjadikan semua kekuatan di luar kekuatan eksekutif sebagai ancaman negara. "Semua menjadi ancaman negara, legislatif, masyarakat sipil," katanya.

Kebebasan masyarakat sipil dan kebebasan parlemen juga terancam karena dalam Pasal 17 RUU ini disebutkan bahwa diskonsepsional perumusan legislasi dan regulasi termasuk dalam kategori ancaman keamanan nasional. Oleh karena itulah, kata Otto, Imparsial mendesak agar parlemen menolak RUU Kamnas itu dan mengembalikannya kepada pemerintah untuk dirombak total.

"Mengingat ketentuan yang tercantum dalam RUU Kamnas ini masih banyak mengandung kelemahan-kelemahan," ujarnya.

http://nasional.kompas.com/read/2011/07/03/20242352/RUU.Kamnas.Berpotensi.Abuse.of.Power
srigunting1 - 14/02/2012 07:12 PM
#19
curah pendapat
seminar terkait Mengkritisi RUU Kamnas, akan diselenggarakan pada hari Senin, 20 februari 2012 jam 08.00 s.d. 14.00 WIB. bertempat di Ball Room Hotel Grand Hyatt, Jalan MH. Thamrin Kav.28-30 Jakarta Pusat.
PROBLEMATIKA RUU KEAMANAN NASIONAL
Oleh Al Araf
 Hakekat keamanan nasional adalah comprehensive security yang menempatkan keamanan sosial multidimensional sehingga mengharuskan negara menyiapkan beragam aktor keamanan untuk mengelolanya. Comprehensive security tersebut mensyaratkan: (1) diperlukan aktor keamanan yang beragam; (2) diferensiasi fungsi dan tugas aktor keamanan; (3) koordinasi antar aktor keamanan; dan (4) fragmentasi aturan sektor keamanan.
 Dalam perspektif comprehensive security, bentuk ancaman antara lain: (a) ancaman terhadap keamanan negara (kamneg) serta (b) keamanan publik dan ancaman manusia/insani (human security). Namun, isu keamanan insani baru bisa berubah menjadi ancaman keamanan nasional, apabila gangguan itu sudah terjadi secara sistematis, berdampak meluas, sehingga mengancam keutuhan negara/bangsa dan keselamatan masyarakat banyak. Dalam kondisi normal dan biasa maka isu keamanan insani tidak menjadi isu keamanan nasional dan cukup ditangani secara regular oleh institusi yang bersangkutan.
 Pengaturan keamanan nasional dalam arti menyeluruh (comprehensive security) dilakukan secara terfragmentasi dan tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berbeda, dengan pertimbangan: sulit sekali membuat undang-undang tentang keamanan nasional yang cakupannya meliputi semua persoalan yang terkait dengan isu keamanan (undang-undang sapu jagad) dan dalam rezim internasional pun pengaturan tentang keamanan nasional dalam arti menyeluruh tersebar dalam konvensi internasional yang berbeda-beda. Pengaturan tentang keamanan nasional di banyak negara juga dilakukan secara terfragmentasi dan menyebar di dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
 RUU Kamnas ditujukan pada upaya membangun koordinasi dan sinergi hubungan antar aktor keamanan (TNI-Polri) agar tidak overlapping dan untuk mengisi kevakuman dalam mengatasi grey area (Amanat Presiden tanggal 18 Juni 2005) yang dapat diartikan sebagai: (a) RUU Kamnas dibentuk untuk membangun inter-agency cooperation atau tugas perbantuan antar aktor keamanan; (b) RUU Kamnas dibentuk untuk mengatasi situasi contigency maupun situasi darurat; (c) RUU Kamnas tidak perlu mengatur tugas pokok aktor keamanan karena telah diatur dalam undang-undang tersendiri; dan (d) RUU Kamnas tidak boleh menggabungkan struktur dan fungsi antar TNI dan Polri seperti di masa lalu.
 Kalau untuk membangun inter-agency cooperation, yang dibutuhkan seharusnya undang-undang perbantuan dan kalau untuk mengatasi situasi contigency, yang dibutuhkan adalah revisi UU Darurat No. 23/1959 bukannya RUU Kamnas. Kekhasan RUU Kamnas adalah pada pembentukan DKN yang hanya sebagai security advisor untuk membantu presiden terutama dalam menghadapi situasi contigency maupun darurat, oleh karena itu, yang kita butuhkan adalah RUU DKN dan bukan RUU Kamnas.
 Kritik terhadap substansi RUU Kamnas antara lain: (1) Pasal 16 jo Pasal 17 beserta penjelasannya multitafsir, represif dan subversif; (2) Penangkapan dan penyadapan dalam Pasal 54 huruf e jo Pasal 20; (3) Paradigma/dasar mengingat; (4) Pengertian kamnas dan ruang lingkupnya dalam Pasal 1 (1) dan bab III; (5) Status keadaan kamnas; (6) Militer dan tertib militer dalam Pasal 12 jo Pasal 34 (2); (7) Legitimasi kelompok sipil bersenjata atau milisi; (8) Pembentukan KCPN (militerisasi sipil) dengan Keppres dalam Pasal 35 (6) jo Pasal 36 (2) sampai (4); (9) DKN dalam Pasal 25 huruf b; (10) Forum Koordinasi Keamanan Nasional Daerah; (11) Pemerintah Daerah; (12) Penanggulangan ancaman keamanan di laut (TNI AL); (13) Pembiayaan (anggaran); (14) Aspek legalitas.
 Kesimpulannya, RUU Kamnas versi pemerintah tersebut multitafsir, karet, represif dan bersifat subversif sehingga mengancam kebebasan dan demokrasi. Mengingat ketentuan yang tercantum dalam RUU Kamnas ini masih banyak mengandung kelemahan-kelemahan baik itu secara substansial maupun redaksional maka adalah tepat dan bijak bagi parlemen untuk mengembalikan RUU Kamnas kembali kepada pemerintah untuk merombak total RUU tersebut.
yowa38 - 30/08/2012 08:00 PM
#20

ijin nyundul bangPeace:
Quote:
Original Posted By InspectorVijay
ijin bicara ndan...agak OOT nih ironisnya setelah polri menjadi satu-satunya lembaga penanggungjawab keamanan yg tidak di awasi oleh lembaga lain (kita tidak bicara tentang lembaga sekelas kompolnas yg gak punya power, juga tidak komisi 3 dpr karena kom3 adalah mitra polri bukan pengawas), idiom yg agan sebut diatas: power tends to corrupt, ablosute power corrupts absolutely justru paling rentan terjadi di polri ditambah lagi kewenangan polri yg kalo di negara maju mencakup 3 instansi

1.DMV=administrasi kendaraan bermotor dan pengeluaran SIM
2.ATF=administrasi dan regulasi senjata api
3.Kepolisian


di Indonesia banyak juga pengemban fungsi kepolisian selain POLRI dan sering menimbulkan gesekan di lapangan. kalau ide saya sih satukan aja semua institusi pengemban fungsi kepolisian di bawah satu departemen, atau peran kompolnas ditingkatkan lagi menjadi fungsi pengawas (semacam KKU di jepang) yang tidak hanya mengawasi kinerja POlri, tetapi semua institusi pengemban fungsi kepolisian

maunya saya sih POLRI di bawah departemen keuangan ajangacir:
Page 1 of 2 |  1 2 > 
Home > CASCISCUS > MILITER & KEPOLISIAN > Kepolisian > RUU KAMNAS sebuah KRITISI dalam pembangunan Masyarakat Demokratis