MELEK HUKUM new
Home > CASCISCUS > MELEK HUKUM new > Konsultasi Hukum Cuma-cuma (Prodeo) bagi Masyarakat Pencari Keadilan
Total Views: 2084 Share : Facebook ShareFacebook Twitter ShareTwitter Google+ ShareGoogle+
Page 1 of 4 |  1 2 3 4 > 

SISNPlawfirm - 13/09/2012 04:22 PM
#1
Konsultasi Hukum cuma-cuma (Prodeo) bagi Masyarakat Pencari Keadilan
Perkenalkanlah kami dari kantor Siswodihardjo & Partners, yang berdomisili di DKI Jakarta (Jl. Kemang Raya, Jakarta Selatan) memberikan konsultasi hukum secara cuma-cuma (prodeo) bagi masyarakat pencari keadilan.

Bahwa sebagaimana Undang-undang Advokat No. 18 tahun 2003 dan Kode Etik Advokat tanggal 23 Mei tahun 2002, maka kami berhak untuk menolak atau tidak menjawab pertanyaan yang anda ajukan apabila pertanyaan tersebut menurut keyakinan kami tidak ada dasar hukumnya dan bertentangan dengan hati nurani kami.

Silahkan ajukan pertanyaan seputar permasalahan hukum pidana (criminal law), hukum perdata (civil law), hukum keluarga (family law) dan hukum perburuhan (labour law).

Tim dari kami yg akan menjawab pertanyaan anda adalah :
Michael Wisnoe, SH., Fery Astuti, SH., Andru Bimaseta Siswodihardjo, SH., Arya Bagus Prasetyo, SH.

Adapun account kami adalah :
facebook sisnplawfirm; twitter @sisnplawfirm; kompasiana sisnplawfirm; web www.sisnplawfirm.com

Anda juga dapat mengajukan pertanyaan kepada kami melalui sms di no 087882717161

terimakasih:salaman

frasa hukum dalam bahasa latin :
- De minimis non curat lex : hukum tidak mengatur hal yg sepele
- Dura lex, sed lex : hukum memang keras, tapi itulah hukum
- Ignoratia iuris nocet : ketidaktahuan akan hukum mencelakakan
- Ignoratia legis non excusat : pengabaian hukum tidak dapat dimaklumi
clone.gree - 13/09/2012 04:51 PM
#2

Quote:
Original Posted By SISNPlawfirm
Perkenalkanlah kami dari kantor advokat Siswodihardjo & Partners, yang berdomisili di DKI Jakarta (Jl. Kemang Raya, Jakarta Selatan) memberikan konsultasi hukum secara cuma-cuma (prodeo) bagi masyarakat pencari keadilan.

Silahkan ajukan pertanyaan seputar permasalahan hukum pidana (criminal law), hukum perdata (civil law), hukum keluarga (family law) dan hukum perburuhan (labour law).

Bahwa sebagaimana Undang-undang Advokat No. 18 tahun 2003 dan Kode Etik Advokat tanggal 23 Mei tahun 2002, maka kami berhak untuk menolak atau tidak menjawab pertanyaan yang anda ajukan apabila pertanyaan tersebut menurut keyakinan kami tidak ada dasar hukumnya dan bertentangan dengan hati nurani saya.

Adapun account kami adalah :
1. Facebook SISNPLAWFIRM
2. Twitter @SISNPLAWFIRM
3. Kompasiana SISNPLAWFIRM
4. Web SISNPLAWFIRM.com

terimakasih.:salaman


kuot dulu barbuknyaDDD
Iam_BIG - 13/09/2012 05:17 PM
#3

Quote:
Original Posted By SISNPlawfirm
Perkenalkanlah kami dari kantor advokat Siswodihardjo & Partners, yang berdomisili di DKI Jakarta (Jl. Kemang Raya, Jakarta Selatan) memberikan konsultasi hukum secara cuma-cuma (prodeo) bagi masyarakat pencari keadilan.

Silahkan ajukan pertanyaan seputar permasalahan hukum pidana (criminal law), hukum perdata (civil law), hukum keluarga (family law) dan hukum perburuhan (labour law).

Bahwa sebagaimana Undang-undang Advokat No. 18 tahun 2003 dan Kode Etik Advokat tanggal 23 Mei tahun 2002, maka kami berhak untuk menolak atau tidak menjawab pertanyaan yang anda ajukan apabila pertanyaan tersebut menurut keyakinan kami tidak ada dasar hukumnya dan bertentangan dengan hati nurani saya.

Adapun account kami adalah :
1. Facebook SISNPLAWFIRM
2. Twitter @SISNPLAWFIRM
3. Kompasiana SISNPLAWFIRM
4. Web SISNPLAWFIRM.com

terimakasih.:salaman


pas bgt nih ck
ane mau tnya soal hukum nih
kemaren ane kasih utang ke temen ane 60 juta,kata nya sih buat berobat babe nya (babe nya emg wktu itu sakit).kata dia mau d bayar awal bulan ini.ane am dia cm salaman aj gan kgk bukti cm ad saksi temen ane yg lain nya gan.ane udah samper k rumah nya gan tp g prnh ktmu.enak nya temen ane yg pinjem duit di apaain nih gan?bingungs
SISNPlawfirm - 13/09/2012 05:55 PM
#4

Quote:
Original Posted By Iam_BIG
pas bgt nih ck
ane mau tnya soal hukum nih
kemaren ane kasih utang ke temen ane 60 juta,kata nya sih buat berobat babe nya (babe nya emg wktu itu sakit).kata dia mau d bayar awal bulan ini.ane am dia cm salaman aj gan kgk bukti cm ad saksi temen ane yg lain nya gan.ane udah samper k rumah nya gan tp g prnh ktmu.enak nya temen ane yg pinjem duit di apaain nih gan?bingungs


Menjawab pertanyaan sdr IAM_BIG.
Permasalahan sdr masuk didalam ranah hukum perdata, khususnya terdapat dalam buku III KUHPerdata yang mengatur mengenai “PERIKATAN”.
Sebelum menjawab pertanyaan sdr, maka saya akan menjelaskan hubungan hukum antara sdr dan teman sdr terlebih dahulu.

1.Dengan telah adanya penyerahan uang sebesar Rp. 60jt kepada teman sdr dan teman sdr menjanjikan akan mengembalikan pada awal bulan (asumsinya bulan September), maka telah terjadi KESEPAKATAN sehingga melahirkan hubungan hukum berupa PERJANJIAN antara sdr dengan teman sdr. Hal ini sejalan dengan asas konsensualisme yaitu suatu perjanjian sudah lahir secara sah dan mengikat sejak/pada saat tercapainya suatu kesepakatan antara para pihak mengenai pokok perjanjian.
Kemudian prof mariam darus dalam bukunya yang berjudul Kompilasi Hukum Perikatan menyatakan seorang dikatakan memberikan persetujuan/kesepakatan apabila ia memang menghendaki apa yang disepakati, yaitu adanya pertemuan kehendak dari pihak yang menawarkan dan kehendak dari pihak yang menerima. Penawaran itulah yang disebut SEPAKAT YANG MELAHIRKAN/MENIMBULKAN PERJANJIAN.
2.Walaupun sdr tidak punya bukti (mungkin maksudnya bukti tertulis/hitam diatas putih), namun tidak berarti sdr kehilangan haknya untuk menuntut pengembalian uang 60 jt tersebut dari teman sdr. Karena cukup dengan adanya SEPAKAT (sebagaimana dijelaskan dalam point 1) maka saudara diberikan hak untuk menuntut dari suatu adanya pelanggaran perjanjian.
3.Yang harus diingat bahwa tidak adanya satu aturan hukum didalam buku III KUHPerdata yang mewajibkan suatu perjanjian itu harus tertulis (vide pasal 1320 KUHPerdata).
Selanjutnya upaya yang dapat sdr lakukan adalah mengajukan somasi/teguran hukum kepada teman sdr dengan dasar adanya wanprestasi/ingkar janji (vide pasal 1243 jo. 1246). Adapun tujuan dari somasi adalah untuk menyatakan teman sdr dalam keadaan lalai/telah melakukan kelalaian yg mengakibatkan kerugian bagi sdr.
Hal ini sejalan dengan pendapat R Subekti yang menyatakan bentuk wanprestasi ada 4, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, melakukan apa yg dijanjikan tetapi terlambat, melaksanakan apa yg dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yg dijanjikan dan melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Semoga bermanfaat
cendols
SISNPlawfirm - 13/09/2012 05:59 PM
#5

Quote:
Original Posted By clone.gree
kuot dulu barbuknyaDDD


Maksud sdr apa ya mengenai barbuk?izin advokat PERADI kami adalah 08.10459. terimakasih
iloveindonesias
clone.gree - 13/09/2012 10:10 PM
#6

Quote:
Original Posted By SISNPlawfirm
Maksud sdr apa ya mengenai barbuk?izin advokat PERADI kami adalah 08.10459. terimakasih
iloveindonesias


kuot lagi..DDD
lemparsendal - 13/09/2012 10:22 PM
#7

wah, kebetulan ada thread bagus, numpang tanya gan

saat ini banyak perusahaan memberlakukan program pendidikan dan ikatan dinas kepada kandidat (calon karyawan)

kandidat tersebut diikutkan dalam program pendidikan selama 1 tahun, program pendidikan yang dimaksudkan adalah belajar di kelas selama 3 bulan dan pelatihan di tempat kerja selama 9 bulan dengan perjanjian yang tidak jelas, karena kandidat tidak tahu bahwasanya perjanjian kerja tersebut dibuat atas dasar PKWTT/PKWT dan ada klausul bagi kandidat yang mengundurkan diri dikenakan denda 100juta ,,, intinya kandidat menandatangani perjanjian tersebut dan menyetujui karena minimnya pengetahuan kandidat mengenai perjanjian kerja serta tidak mendapatkan salinan perjanjian tersebut

anehnya meskipun dengan nama program pendidikan, perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja secara sepihak bagi kandidat meskipun program pendidikan tersebut belum mencapai 1 tahun,,, serta bila kandidat dinyatakan lolos program pendidikan yang telah ditempuh selama 1 tahun maka harus bersedia menandatangai perjanjian kerja dan apabila berniat mengundurkan diri akan dikenakan denda

saya jadi bingung, bila menurut UUK hal ini dapat dibatalkan demi hukum karena tidak memenuhi unsur pasal 52 ayat 1d UUK, tetapi kenapa hampir semua perusahaan memberlakukan hal seperti ini dalam merekrut karyawannya? kasihan rasanya melihat calon pekerja, yang niatnya ingin bekerja buat dapat duit, malah harus keluar duit bila ingin mengundurkan diri

Pertanyaannya
1.Apakah perjanjian ini bisa dibatalkan?tentunya tanpa adanya ganti rugi
2.Apakah kandidat tersebut bila mengundurkan diri sebelum berakhirnya ikatan dinas dikenai pasal 62 UUK?
3.Apakah hal ini bisa bawa ke pengadilan pidana atas dasar penipuan atau memenuhi unsur penipuan dalam perjanjian kerja?
4.Andaikan perjanjian kerja melalui sebuah program pendidikan yang dibuat oleh perusahaan sesuai UUK dan ada klausul membayar denda 200juta, apakah karyawan yang mengikuti ikatan dinas tersebut harus membayar nominal sebesar dengan denda sebesar 200juta bila mengundurkan diri?

maaf kalau saya mengajukan pertanyaan yang banyak dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih
WargaJakSel - 18/09/2012 02:53 PM
#8

Siang Gan...saya mau kosultasi soal kebisingan hotel depan rumah nih. Tapi ane dah kadung bikin thread Aktivitas Aston at Kuningan Suites menimbulkan kebisingan yang mengganggu warga. Mohon dibaca dan saran buat ane..Makasi ya Gan...
chicomendez - 18/09/2012 06:27 PM
#9

Quote:
Original Posted By SISNPlawfirm
Perkenalkanlah kami dari kantor advokat Siswodihardjo & Partners, yang berdomisili di DKI Jakarta (Jl. Kemang Raya, Jakarta Selatan) memberikan konsultasi hukum secara cuma-cuma (prodeo) bagi masyarakat pencari keadilan.

Silahkan ajukan pertanyaan seputar permasalahan hukum pidana (criminal law), hukum perdata (civil law), hukum keluarga (family law) dan hukum perburuhan (labour law).

Bahwa sebagaimana Undang-undang Advokat No. 18 tahun 2003 dan Kode Etik Advokat tanggal 23 Mei tahun 2002, maka kami berhak untuk menolak atau tidak menjawab pertanyaan yang anda ajukan apabila pertanyaan tersebut menurut keyakinan kami tidak ada dasar hukumnya dan bertentangan dengan hati nurani saya.

Adapun account kami adalah :
1. Facebook SISNPLAWFIRM
2. Twitter @SISNPLAWFIRM
3. Kompasiana SISNPLAWFIRM
4. Web SISNPLAWFIRM.com

terimakasih.:salaman


Quote:
Original Posted By SISNPlawfirm
Maksud sdr apa ya mengenai barbuk?izin advokat PERADI kami adalah 08.10459. terimakasih
iloveindonesias


wah keren advokat beneran nih cendols
hoze - 18/09/2012 06:52 PM
#10

Quote:
Original Posted By SISNPlawfirm
Perkenalkanlah kami dari kantor advokat Siswodihardjo & Partners, yang berdomisili di DKI Jakarta (Jl. Kemang Raya, Jakarta Selatan) memberikan konsultasi hukum secara cuma-cuma (prodeo) bagi masyarakat pencari keadilan.

Silahkan ajukan pertanyaan seputar permasalahan hukum pidana (criminal law), hukum perdata (civil law), hukum keluarga (family law) dan hukum perburuhan (labour law).

Bahwa sebagaimana Undang-undang Advokat No. 18 tahun 2003 dan Kode Etik Advokat tanggal 23 Mei tahun 2002, maka kami berhak untuk menolak atau tidak menjawab pertanyaan yang anda ajukan apabila pertanyaan tersebut menurut keyakinan kami tidak ada dasar hukumnya dan bertentangan dengan hati nurani saya.

Adapun account kami adalah :
1. Facebook SISNPLAWFIRM
2. Twitter @SISNPLAWFIRM
3. Kompasiana SISNPLAWFIRM
4. Web SISNPLAWFIRM.com

terimakasih.:salaman


Quote:
Original Posted By SISNPlawfirm


Maksud sdr apa ya mengenai barbuk?izin advokat PERADI kami adalah 08.10459. terimakasih
iloveindonesias


bukannya advokat itu tidk boleh mengiklankan diri ya ???

mmmm... klo emang mw ngasih advice masalah prodeo ... kerja sama donk dengan pengadilan ... atau terima kasus - kasus receh .... capedescapedescapedes
SISNPlawfirm - 18/09/2012 08:49 PM
#11

Quote:
Original Posted By lemparsendal
wah, kebetulan ada thread bagus, numpang tanya gan

saat ini banyak perusahaan memberlakukan program pendidikan dan ikatan dinas kepada kandidat (calon karyawan)

kandidat tersebut diikutkan dalam program pendidikan selama 1 tahun, program pendidikan yang dimaksudkan adalah belajar di kelas selama 3 bulan dan pelatihan di tempat kerja selama 9 bulan dengan perjanjian yang tidak jelas, karena kandidat tidak tahu bahwasanya perjanjian kerja tersebut dibuat atas dasar PKWTT/PKWT dan ada klausul bagi kandidat yang mengundurkan diri dikenakan denda 100juta ,,, intinya kandidat menandatangani perjanjian tersebut dan menyetujui karena minimnya pengetahuan kandidat mengenai perjanjian kerja serta tidak mendapatkan salinan perjanjian tersebut

anehnya meskipun dengan nama program pendidikan, perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja secara sepihak bagi kandidat meskipun program pendidikan tersebut belum mencapai 1 tahun,,, serta bila kandidat dinyatakan lolos program pendidikan yang telah ditempuh selama 1 tahun maka harus bersedia menandatangai perjanjian kerja dan apabila berniat mengundurkan diri akan dikenakan denda

saya jadi bingung, bila menurut UUK hal ini dapat dibatalkan demi hukum karena tidak memenuhi unsur pasal 52 ayat 1d UUK, tetapi kenapa hampir semua perusahaan memberlakukan hal seperti ini dalam merekrut karyawannya? kasihan rasanya melihat calon pekerja, yang niatnya ingin bekerja buat dapat duit, malah harus keluar duit bila ingin mengundurkan diri

Pertanyaannya
1.Apakah perjanjian ini bisa dibatalkan?tentunya tanpa adanya ganti rugi
2.Apakah kandidat tersebut bila mengundurkan diri sebelum berakhirnya ikatan dinas dikenai pasal 62 UUK?
3.Apakah hal ini bisa bawa ke pengadilan pidana atas dasar penipuan atau memenuhi unsur penipuan dalam perjanjian kerja?
4.Andaikan perjanjian kerja melalui sebuah program pendidikan yang dibuat oleh perusahaan sesuai UUK dan ada klausul membayar denda 200juta, apakah karyawan yang mengikuti ikatan dinas tersebut harus membayar nominal sebesar dengan denda sebesar 200juta bila mengundurkan diri?

maaf kalau saya mengajukan pertanyaan yang banyak dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih


Sebelumnya sy mohon maaf br dapat menjawab pertanyaan dr sdr lempar sendal karena alasan kepentingan tugas profesi Advokat.
Langsung saja pada pertanyaan sdr

1. Apakah perjanjian kerja yg didalamnya terdapat klausula “program pendidikan dgn perincian 3 bln pelatihan dan 9 bulan ditempat kerja” dapat dibatalkan tanpa membayar ganti rugi?
Jwb :
Psl 1 butir 14 UU 13/03 (ketenagakerjaan) “perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha/pemberi kerja yg memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak”.

Psl 1313 KUHPerdata “perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”

psl 1320 KUHPerdata “supaya terjadi perjanjian yang sah perlu dipenuhi 4 syarat, yaitu : 1. Kesepakatan mereka yg mengikatkan dirinya (aggrement), 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (capacity), 3. Suatu pokok persoalan tertentu, 4. Suatu sebab yg halal/tidak terlarang (consideration)”

psl 52 ayat 1 UU 13/03 (ketenagakerjaan) “perjanjian kerja dibuat atas dasar : 1. Kesepakatan kedua belah pihak, 2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, 3. Adanya pekerjaan yg diperjanjikan, 4. Pekerjaan yg diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yg berlaku”.

Catatan psl 1320 dan psl 52 ayat (1) : apabila syarat 1 dan 2 (syarat subyektif) tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (VOIDABLE), yaitu salah satu pihak dapat meminta pembatalan tersebut. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat selama tidak dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak ke muka hakim (Pengadilan). Lalu apabila syarat 3 dan 4 (syarat obyektif) tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum (NULL AND VOID), yaitu dari awal perjanjian itu telah batal atau dianggap tidak pernah ada.

DENGAN TELAH DITANDATANGANINYA SUATU PERJANJIAN KERJA, MAKA PARA PIHAK TELAH MENGIKATKAN DIRINYA UNTUK TUNDUK DAN PATUH PADA SYARAT-SYARAT, HAK DAN KEWAJIBAN SEBAGAIMANA YG TERDAPAT DIDALAM ISI PERJANJIAN KERJA TERSEBUT.

ALASAN MELAKUKAN PEMBATALAN :
Suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalannya, yaitu karena alasan :
1. Adanya penipuan (fraud)
2. Adanya kehilafan (mistake)
3. Adanya paksaan (coercion)
(lihat psl 1321 s/d 1328 KUHPerdata)

Catatan : dengan telah dilakukan pembatalan perjanjian dimuka hakim, maka secara serta merta klausula mengenai tuntutan ganti rugi tersebut dapat dinyatakan tidak berlaku lagi.
Kemudian yg harus sdr ingat adalah perjanjian kerja harus dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua), dimana pekerja dan pengusaha mendapatkan masing-masing 1 (satu) perjanjian kerja yg mempunyai kekuatan hukum yg sama (lihat psl 54 ayat (3))

2. Apakah kandidat tersebut bila mengundurkan diri sebelum berakhirnya ikatan dinas dikenai pasal 62 UUK?
Jwb :
Psl 61 ayat (1) UU 13/03 (ketenagakerjaan) “perjanjian kerja berakhir apabila 1. Pekerja meninggal dunia, 2. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, 3. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yg telah mempunyai kekuatan hukum tetap, 4. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yg dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yg dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja”.

psl 62 UU 13/03 (ketenagakerjaan) “Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yg ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam psl 61 ayat (1). Pihak yg mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya perjanjian kerja”.

Artinya disini adalah sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja (bukan berakhirnya ikatan dinas) namun pekerja mengundurkan diri, maka PEKERJA WAJIB UNTUK MEMBAYAR GANTI RUGI KEPADA PENGUSAHA. Dengan kata lain ketentuan psl 62 UUK mengikat kepada pekerja dan pengusaha tersebut.

Sekali lagi diingatkan apabila setelah penandatanganan perjanjian, ternyata sdr merasa berkeberatan dengan isi suatu perjanjian kerja, maka sdr harus mengajukan pembatalan tersebut melalui muka hakim pengadilan, agar supaya terlepas dari kewajiban-kewajiban seperti ganti rugi, namun pembatalan perjanjian tersebut harus disertai alasan sebagaimana diatas dan disertai alat bukti sebagaimana psl 164 HIR jo. Psl 1866 KUHPerdata.

3. Apakah hal ini bisa dibawa ke Pengadilan Pidana atas dasar penipuan atau memenuhi unsur penipuan dalam perjanjian kerja?
Jwb :
Secara yuridis sebagaimana psl 1328 KUHPerdata “Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat yg dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yg lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut”.

Maksud psl diatas adalah orang yg membuat perjanjian karena ditipu dapat meminta pembatalan perjanjian tersebut, apabila orang itu tidak akan membuat perjanjian seandainya dia tidak ditipu. Hal ini dapat dilakukan jika memang penipuan tersebut terbukti secara hukum. CARA YG PALING TEPAT UNTUK DAPAT MEMBUKTIKAN ADANYA PENIPUAN TERSEBUT ADALAH ADANYA PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA PIDANA YG MENGHUKUM PIHAK YG DINYATAKAN MENIPU TERSEBUT.

Artinya disini sdr dapat membawa permasalahan ini ke ranah Pengadilan Pidana, namun karena didasarkan pada perjanjian, biasanya Kepolisian akan menolak laporan/pengaduan dari sdr, sehingga dalam memformulasikan dasar laporan penipuan, sdr harus menitikberatkan pada perbuatan penipuan tersebut dan bukan hanya pada perjanjian.

4. Apabila dalam perjanjian kerja melalui sebuah program pendidikan yg dibuat oleh Perusahaan sesuai UUK dan ada klausula membayar denda 200 jt, apakah karyawan yg mengikuti ikatan dinas tersebut harus membayar nominal sebesar dengan denda sebesar 200 jt bila mengundurkan diri?
Apabila didalam perjanjian kerja terdapat klausula denda dalam hal pekerja mengundurkan diri sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir, maka PEKERJA TERSEBUT WAJIB UNTUK MEMBAYARKAN DENDA SEBAGAIMANA YG TERDAPAT DALAM PERJANJIAN KERJA.

Hal ini sebagaimana psl 1338 KUHPerdata “suatu perjanjian yg dibuat sesuai undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yg membuatnya”. Lalu ayat (2) juga menjelaskan “perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yg ditentukan oleh undang-undang”.

Semoga bermanfaat. beer: iloveindonesias
SISNPlawfirm - 18/09/2012 08:57 PM
#12

Quote:
Original Posted By hoze
bukannya advokat itu tidk boleh mengiklankan diri ya ???

mmmm... klo emang mw ngasih advice masalah prodeo ... kerja sama donk dengan pengadilan ... atau terima kasus - kasus receh .... capedescapedescapedes


sdr Hoze kami tidak ada maksud sama sekali untuk mengiklankan diri, namun kami murni hanya memberikan pemahaman dan jawaban atas permasalahan hukum yg dihadapi oleh kaskuser.

semoga niat baik kami tidak ditanggapi negatif oleh siapapun.

terimakasihshakehand2
kutuan2003 - 19/09/2012 12:14 AM
#13

wah kebetulan nih gan ane mw nanya

saya mau tanya apakah mencaci maki dengan kata kotor/sara
ada hukum pidananya?
mohon infonya
SISNPlawfirm - 19/09/2012 01:12 PM
#14

Quote:
Original Posted By kutuan2003
wah kebetulan nih gan ane mw nanya

saya mau tanya apakah mencaci maki dengan kata kotor/sara
ada hukum pidananya?
mohon infonya


Ketentuan Pidana Mengenai Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik di Indonesia

Dasar Hukum :

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nedherland Indie)

Pasal 310 ayat (1) : “Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan/nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan/pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”; ayat (2) : “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan/gambaran yang disiarkan, dipertunjukan/ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan/pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Pasal 311 ayat (1) : “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran tertulis diperbolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka ia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 27 ayat (3) jo. 45 ayat (1) : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dipidana dengan penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah”.

Pasal 36 jo. pasal 51 ayat (2) : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak/melawan hukum melakukan perbuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun dan/atau denda paling banyak dua belas miliar rupiah”.

Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang Pers

Pasal 36 ayat (5) jo. pasal 57 : “Isi siaran yang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah untuk penyiaran radio dan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak sepuluh miliar rupiah untuk penyiaran televisi

untuk lebih lengkapnya dapat sdr lihat didalam blog kami http://wp.me/p2KiLt-4
christchrist69 - 19/09/2012 05:12 PM
#15
mohon bantuan nya yah gan
salam kenal gan , ane newbie izin konsultasi dan minta petunjuk , langsung saja ke cerita awal

jadi gini gan pada awal nya temen ane nyicil motor di seseorang(sebut saja X) nah si x ini awalnya sih ngaku sebagai sales dari leasing gt , jd temen ane percaya saja karna memang si x ini anak nya yg punya kos yg di huni tmn ane , nah setelah temen ane kredit motor di x dan atas nama si x , ada yg aneh , uang bulanan itu ga di setor ke leasing malahan di suruh transfer ke si x dan temen ane jg ga pernah di kasih no pelanggan dan juga kwetansi , (untung nya ada berkas transfer ke rekening si x yg kini jadi bukti) , setelah tmn ane ngotot sama si x akhirnya di kasih jg no pelanggan nya , dan setelah di selidiki ternyata si x ini sering sekali telat bayar ke leasing hingga kena denda 600rb , maka dari itu tmn ane ingin operkredit biar ntar bpkb nya jadi nama tmn ane , tp kendala nya 1 denda harus lunas 2 harus bayar 3 bln ke dpn dan jg si x ini susah di minta untuk dtng ke leasing buat ngurus hingga tmn ane mutusin buat nyicil sampe beres nah kebetulan kmrn cicilan terakhir dah lunas beserta denda”nya
trs pas mau ngambil bpkb dan ganti nama , ternyata harus ada si x nya , dan si x nya itu skrng keberadaan nya ga di ketahui , nah dari pihak leasing yg lihat bukti” yg ada ,meminta tmn ane itu bikin surat kuasa yg berisi klu tmn ane yg melakukan pembayaran dari kapan dan sampe kapan trs beberapa syarat lain nya
nah yg jadi masalah ada pada surat kuasa itu , dari agan” sekalian apa ada yg bias bantu buatin/kasih contoh surat kuasa untuk kasus kyk gini ??
mohon bantuan nya yah gan ane kasihan sama tmn ane , dia minta bantu ane , ane jg ga begitu paham masalah ginian tp ane sebagai tmn nya dan jg kaskuser jadi ane coba minta bantu disini sapa tau ada sesepuh yg bantu

semoga ane ga :salahkamar
dan mohon maaf kepanjangan ceritanya
dan terimakasih gan
l4sk4rc1nt4b4l1 - 20/09/2012 12:25 AM
#16

juragan kalau misalnya kita itu mau membuat FOUNDATION buat anak anak terlantar itu cara caranya bagaimana ya? apa yang harus kita lakukan gan
atas saran jawabannya terima kasih dan cendol melayang gan
Iam_BIG - 20/09/2012 02:50 PM
#17

Quote:
Original Posted By SISNPlawfirm


Menjawab pertanyaan sdr IAM_BIG.
Permasalahan sdr masuk didalam ranah hukum perdata, khususnya terdapat dalam buku III KUHPerdata yang mengatur mengenai “PERIKATAN”.
Sebelum menjawab pertanyaan sdr, maka saya akan menjelaskan hubungan hukum antara sdr dan teman sdr terlebih dahulu.

1.Dengan telah adanya penyerahan uang sebesar Rp. 60jt kepada teman sdr dan teman sdr menjanjikan akan mengembalikan pada awal bulan (asumsinya bulan September), maka telah terjadi KESEPAKATAN sehingga melahirkan hubungan hukum berupa PERJANJIAN antara sdr dengan teman sdr. Hal ini sejalan dengan asas konsensualisme yaitu suatu perjanjian sudah lahir secara sah dan mengikat sejak/pada saat tercapainya suatu kesepakatan antara para pihak mengenai pokok perjanjian.
Kemudian prof mariam darus dalam bukunya yang berjudul Kompilasi Hukum Perikatan menyatakan seorang dikatakan memberikan persetujuan/kesepakatan apabila ia memang menghendaki apa yang disepakati, yaitu adanya pertemuan kehendak dari pihak yang menawarkan dan kehendak dari pihak yang menerima. Penawaran itulah yang disebut SEPAKAT YANG MELAHIRKAN/MENIMBULKAN PERJANJIAN.
2.Walaupun sdr tidak punya bukti (mungkin maksudnya bukti tertulis/hitam diatas putih), namun tidak berarti sdr kehilangan haknya untuk menuntut pengembalian uang 60 jt tersebut dari teman sdr. Karena cukup dengan adanya SEPAKAT (sebagaimana dijelaskan dalam point 1) maka saudara diberikan hak untuk menuntut dari suatu adanya pelanggaran perjanjian.
3.Yang harus diingat bahwa tidak adanya satu aturan hukum didalam buku III KUHPerdata yang mewajibkan suatu perjanjian itu harus tertulis (vide pasal 1320 KUHPerdata).
Selanjutnya upaya yang dapat sdr lakukan adalah mengajukan somasi/teguran hukum kepada teman sdr dengan dasar adanya wanprestasi/ingkar janji (vide pasal 1243 jo. 1246). Adapun tujuan dari somasi adalah untuk menyatakan teman sdr dalam keadaan lalai/telah melakukan kelalaian yg mengakibatkan kerugian bagi sdr.
Hal ini sejalan dengan pendapat R Subekti yang menyatakan bentuk wanprestasi ada 4, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, melakukan apa yg dijanjikan tetapi terlambat, melaksanakan apa yg dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yg dijanjikan dan melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Semoga bermanfaat
cendols


maksih gan buat info ny.ampuh buat nge gertak temen ane,jd ny masalah ane jd kgk ribet lagi.maleh temen ane,mikir kl ane ad kenalan aparat ap org hukum ngakakngakak
:thumbupshakehand2shakehand2
SISNPlawfirm - 20/09/2012 03:08 PM
#18

Quote:
Original Posted By christchrist69
salam kenal gan , ane newbie izin konsultasi dan minta petunjuk , langsung saja ke cerita awal

jadi gini gan pada awal nya temen ane nyicil motor di seseorang(sebut saja X) nah si x ini awalnya sih ngaku sebagai sales dari leasing gt , jd temen ane percaya saja karna memang si x ini anak nya yg punya kos yg di huni tmn ane , nah setelah temen ane kredit motor di x dan atas nama si x , ada yg aneh , uang bulanan itu ga di setor ke leasing malahan di suruh transfer ke si x dan temen ane jg ga pernah di kasih no pelanggan dan juga kwetansi , (untung nya ada berkas transfer ke rekening si x yg kini jadi bukti) , setelah tmn ane ngotot sama si x akhirnya di kasih jg no pelanggan nya , dan setelah di selidiki ternyata si x ini sering sekali telat bayar ke leasing hingga kena denda 600rb , maka dari itu tmn ane ingin operkredit biar ntar bpkb nya jadi nama tmn ane , tp kendala nya 1 denda harus lunas 2 harus bayar 3 bln ke dpn dan jg si x ini susah di minta untuk dtng ke leasing buat ngurus hingga tmn ane mutusin buat nyicil sampe beres nah kebetulan kmrn cicilan terakhir dah lunas beserta denda”nya
trs pas mau ngambil bpkb dan ganti nama , ternyata harus ada si x nya , dan si x nya itu skrng keberadaan nya ga di ketahui , nah dari pihak leasing yg lihat bukti” yg ada ,meminta tmn ane itu bikin surat kuasa yg berisi klu tmn ane yg melakukan pembayaran dari kapan dan sampe kapan trs beberapa syarat lain nya
nah yg jadi masalah ada pada surat kuasa itu , dari agan” sekalian apa ada yg bias bantu buatin/kasih contoh surat kuasa untuk kasus kyk gini ??
mohon bantuan nya yah gan ane kasihan sama tmn ane , dia minta bantu ane , ane jg ga begitu paham masalah ginian tp ane sebagai tmn nya dan jg kaskuser jadi ane coba minta bantu disini sapa tau ada sesepuh yg bantu

semoga ane ga :salahkamar
dan mohon maaf kepanjangan ceritanya
dan terimakasih gan


Salam kenal jg kpd sdr christchrist69.
Sebelum menjawab pertanyaan dari sdr, maka akan kami jabarkan terlebih dahulu ketentuan yuridis mengenai surat kuasa.

Pengertian kuasa secara umum : pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yg menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan (pasal 1792 KUHPerdata).

Bertitik tolak dari pengertian tersebut, maka didalam perjanjian kuasa terdapat 2 pihak, yg terdiri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (lihat buku M.Yahya Harahap, SH; hukum acara perdata; hal 2).

Jenis Kuasa :
1. KUASA UMUM
Diatur didalam pasal 1796 KUHPerdata “Pemberian kuasa yg dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yg menyangkut pengurusan; Untuk memindahtangankan barang atau meletakan hipotek diatasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yg hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yg tegas”.

Dengan demikian kuasa umum hanya mengatur mengenai perbuatan atau tindakan pengurusan kepentingan dan harta kekayaan pemberi kuasa (kuasa diberikan seluas-luasnya sehingga tanpa ada pengecualian, kecuali yg hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik). Yg harus diingat kuasa umum tidak dapat dipergunakan untuk mewakili pemberi kuasa di muka Pengadilan.

2. KUASA KHUSUS
Diatur didalam pasal 1795 KUHPerdata “Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa”.

Dengan demikian kuasa khusus meliputi pelaksanaan satu/lebih kepentingan tertentu dari pemberi kuasa. Perbuatan/kepentingan dimaksud harus disebutkan/dirumuskan secara tegas dan terperinci. Yg harus diingat bentuk inilah yg menjadi landasan pemberian kuasa khusus untuk bertindak didepan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai principal (lihat pasal 123 HIR).

3. KUASA ISTIMEWA
Kuasa istimewa hanya terbatas untuk tindakan tertentu yg sangat penting. Pada prinsipnya perbuatan hukum yg bersangkutan hanya dapat dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri. Kuasa istimewa harus berbentuk akta otentik, yaitu dibuat oleh/dihadapan pejabat umum yg berwenang/notaris.

4. KUASA PERANTARA
Dalam hal ini pemberi kuasa sebagai principal memberi perintah kepada pihak kedua dalam kedudukannya sebagai agen atau perwakilan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga. Apa yg dilakukan agen langsung mengikat kepada principal, sepanjang hal itu tidak bertentangan atau melampaui batas kewenangan yg diberikan.

Dari permasalahan sdr, maka SURAT KUASA YG HARUS DIPERSIAPKAN ADALAH YG BERBENTUK SURAT KUASA UMUM.

Adapun contoh bentuk kuasa yg diinginkan sdr adalah sbb :

SURAT KUASA PENCANTUMAN NAMA DAN PEMBAYARAN LEASING

Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama : (nama teman sdr)
Alamat :
No. KTP :
Untuk selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa”.
Dengan ini memberikan kuasa terhadap :

Nama : (nama teman nya,teman sdr)
Alamat :
No. KTP :
Untuk selanjutnya disebut sebagai “Penerima Kuasa”

Dengan ini Pemberi Kuasa menyatakan sebagai berikut :
1. Pemberi Kuasa merupakan pembeli kendaraan bermotor dengan no polisi (.....) , no rangka (.....) dan no mesin (.....), merek (.....) melalui perusahaan leasing (.....), dengan no kontrak (.....), atas nama (.....);
2. Kemudian tujuan Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa adalah untuk mencantumkan nama pelanggan dan melakukan pembayaran kepada (nama perusahaan leasing) melalui rekening Penerima Kuasa tersebut;
3. Oleh karena penggunaan nama pelanggan adalah nama dari Penerima Kuasa, maka mengenai pembayaran anggsuran setiap bulannya akan dilakukan oleh Pemberi Kuasa dengan cara mentransfer ke Bank (.....) dengan no rek (.....) atas nama (nama teman nya,teman sdr) dan selanjutnya akan ditransfer kembali setiap bulannya oleh Penerima Kuasa kepada (nama perusahaan leasing).

Kuasa ini dapat dicabut kembali oleh Pemberi kuasa dan kuasa ini tidak dapat dialihkan oleh Penerima Kuasa kepada pihak lainnya tanpa persetujuan secara tertulis, tegas dan nyata dari Penerima Kuasa.

Jakarta (tangga, bulan, tahun)

Penerima Kuasa Pemberi Kuasa

MATERAI Rp. 6000

(nama teman nya,teman sdr) (nama teman sdr)


iloveindonesias
SISNPlawfirm - 20/09/2012 04:48 PM
#19

Quote:
Original Posted By WargaJakSel
Siang Gan...saya mau kosultasi soal kebisingan hotel depan rumah nih. Tapi ane dah kadung bikin thread Aktivitas Aston at Kuningan Suites menimbulkan kebisingan yang mengganggu warga. Mohon dibaca dan saran buat ane..Makasi ya Gan...


Selamat siang sdr. wargaJakSel, kami akan mencoba menjawab pertanyaan sdr tp tidak satu persatu sebagaimana pertanyaan yg sdr ajukan melainkan kami akan menjawab didasarkan pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dengan adanya protes secara lisan dari sdr serta adanya pengumpulan tandatangan dari warga setiabudi timur jakarta selatan mengenai adanya gangguan kenyamanan oleh kebisingan yang berasal dari aktivitas pihak hotel, maka secara hukum tindakan pihak hotel dapat dikategorikan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD).

Hal ini sesuai ketentuan pasal 1365 KUHPerdata “Tiap perbuatan yg melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yg menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

pasal 1366 KUHPerdata “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yg disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yg disebabkan kelalaian atau kesembronoannya”.

Pasal 1367 KUHPerdata “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yg disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yg disebabkan perbuatan-perbuatan orang yg menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yg berada di bawah pengawasannya”.

Bertitik tolak dari pasal-pasal tersebut, maka dapat dijelaskan suatu perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar undang-undang akan tetapi juga melanggar kaedah kesusilaan dan kepatutan. Artinya disini adalah suatu perbuatan melawan hukum diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yg bertentangan dengan : Hak subyektif orang lain; Kewajiban hukum pelaku; Kaedah kesusilaan dan; Kepatutan dalam masyarakat”.

Dengan demikian sdr dan warga setiabudi timur jakarta selatan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi perbuatan melawan hukum terhadap pihak hotel untuk menuntut pengembalian kepada keadaan semula (restitutio in integrum). (lihat buku M.A.Moegni Djojodirjo; Perbuatan melawan hukum).

Semoga bermanfaat.
iloveindonesias
SISNPlawfirm - 20/09/2012 05:20 PM
#20

Quote:
Original Posted By l4sk4rc1nt4b4l1
juragan kalau misalnya kita itu mau membuat FOUNDATION buat anak anak terlantar itu cara caranya bagaimana ya? apa yang harus kita lakukan gan
atas saran jawabannya terima kasih dan cendol melayang gan



Pertanyaan saudara dalam pendirian Foundation atau dalam bahasa Indonesia adalah Yayasan,apakah didirikan oleh WNI saja atau juga didirikan campur dengan WNA? Jawaban ini akan berbeda apabila terdapat WNA dalam pendirian Yayasan ini. Kami akan menjawab pertanyaan saudara dengan membatasi bahwa dalam pendirian Yayasan dilakukan oleh WNI dengan tujuan pendirian secara umum.

Dasar hukum tentang Yayasan :

· Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 (selanjutya disebut UU. No. 16/2001) Tentang Yayasan

· Undang-Undang No 28 Tahun 2004 (untuk selanjutnya di sebut UU. No. 28/2004) tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan,

· Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 (untuk selanjutnya disebut PP No. 63/2008).

Untuk menjawab Pertanyaan Saudara, maka saya akan menjawab pertanyaan ini berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut.

1. Definisi Yayasan.

Pasal 1 ayat (1) UU No. 16/2001 : “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota”.

2. Tata cara pendirian Yayasan.

a. Yayasan dapat didirikan oleh 1(satu) orang atau lebih dengan memisahkan harta kekayaan pendirinya, dan digunakan sebagai kekayaan awal Yayasan tersebut. Pasal 9 ayat (1) UU No. 16/2001

b. Pendiriannya dilakukan dengan menggunaan akta notaris. Pasal 9 ayat (2) UU No. 16/2001

c. Dalam akta notaris tersebut memuat kesepakatan dari pendiri atau para pendiri Yayasan,Anggaran Dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu.
dalam hal ini anggaran dasar yayasan sekurang-kurang nya meliputi:
1.nama dan tempat kedudukan.
2.maksud dan tujuan serta kegiatan.
3.jangka waktu.
4.jumlah kekayaan awal yang telah di pisahkan dari harta pribadi pendiri.
5.cara memperoleh dan penggunaan kekayaan.
6.tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota dari organisasi Yayasan.
7.hak dan kewajiban dari anggota organ Yayasan.
8.tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan.
9.ketentuan mengenai perubahan Anggaran dasar.
10.penggabungan dan Pembubaran Yayasan.
11.serta penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan Yayasan setelah pembubaran.
sedangkan keterangan lain yang dianggap perlu adalah:
1.nama
2.alamat
3.pekerjaan
4.tempat tanggal lahir
5.kewarganegaraan pendiri, pembina, pengurus dan pengawas
Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU. No. 16/2001.

d. Yayasan tersebut mempunyai status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk. Permohonan pendirian Yayasan dapat diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Yayasan melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut. Yayasan yang telah memperoleh pengesahan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 28/2004.

iloveindonesias
Page 1 of 4 |  1 2 3 4 > 
Home > CASCISCUS > MELEK HUKUM new > Konsultasi Hukum Cuma-cuma (Prodeo) bagi Masyarakat Pencari Keadilan