MELEK HUKUM new
Home > CASCISCUS > MELEK HUKUM new > Konsultasi Hukum Cuma-cuma (Prodeo) bagi Masyarakat Pencari Keadilan
Total Views: 2084 Share : Facebook ShareFacebook Twitter ShareTwitter Google+ ShareGoogle+
Page 2 of 4 |  < 1 2 3 4 > 

l4sk4rc1nt4b4l1 - 21/09/2012 11:55 AM
#21

Quote:
Original Posted By SISNPlawfirm
Pertanyaan saudara dalam pendirian Foundation atau dalam bahasa Indonesia adalah Yayasan,apakah didirikan oleh WNI saja atau juga didirikan campur dengan WNA? Jawaban ini akan berbeda apabila terdapat WNA dalam pendirian Yayasan ini. Kami akan menjawab pertanyaan saudara dengan membatasi bahwa dalam pendirian Yayasan dilakukan oleh WNI dengan tujuan pendirian secara umum.

Dasar hukum tentang Yayasan :

· Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 (selanjutya disebut UU. No. 16/2001) Tentang Yayasan

· Undang-Undang No 28 Tahun 2004 (untuk selanjutnya di sebut UU. No. 28/2004) tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan,

· Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 (untuk selanjutnya disebut PP No. 63/2008).

Untuk menjawab Pertanyaan Saudara, maka saya akan menjawab pertanyaan ini berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut.

1. Definisi Yayasan.

Pasal 1 ayat (1) UU No. 16/2001 : “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota”.

2. Tata cara pendirian Yayasan.

a. Yayasan dapat didirikan oleh 1(satu) orang atau lebih dengan memisahkan harta kekayaan pendirinya, dan digunakan sebagai kekayaan awal Yayasan tersebut. Pasal 9 ayat (1) UU No. 16/2001

b. Pendiriannya dilakukan dengan menggunaan akta notaris. Pasal 9 ayat (2) UU No. 16/2001

c. Dalam akta notaris tersebut memuat kesepakatan dari pendiri atau para pendiri Yayasan,Anggaran Dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu.
dalam hal ini anggaran dasar yayasan sekurang-kurang nya meliputi:
1.nama dan tempat kedudukan.
2.maksud dan tujuan serta kegiatan.
3.jangka waktu.
4.jumlah kekayaan awal yang telah di pisahkan dari harta pribadi pendiri.
5.cara memperoleh dan penggunaan kekayaan.
6.tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota dari organisasi Yayasan.
7.hak dan kewajiban dari anggota organ Yayasan.
8.tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan.
9.ketentuan mengenai perubahan Anggaran dasar.
10.penggabungan dan Pembubaran Yayasan.
11.serta penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan Yayasan setelah pembubaran.
sedangkan keterangan lain yang dianggap perlu adalah:
1.nama
2.alamat
3.pekerjaan
4.tempat tanggal lahir
5.kewarganegaraan pendiri, pembina, pengurus dan pengawas
Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU. No. 16/2001.

d. Yayasan tersebut mempunyai status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk. Permohonan pendirian Yayasan dapat diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Yayasan melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut. Yayasan yang telah memperoleh pengesahan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 28/2004.

iloveindonesias


WNI gan
memang Yayasan untuk anak anak terlantar gitu
bisa tahu gak tahap tahap pendirian dan prosedurnya
harus kesiapa dan bagaimana

cek kulkas gan
lemparsendal - 21/09/2012 12:09 PM
#22

Quote:
Original Posted By SISNPlawfirm
Sebelumnya sy mohon maaf br dapat menjawab pertanyaan dr sdr lempar sendal karena alasan kepentingan tugas profesi Advokat.
Langsung saja pada pertanyaan sdr

1. Apakah perjanjian kerja yg didalamnya terdapat klausula “program pendidikan dgn perincian 3 bln pelatihan dan 9 bulan ditempat kerja” dapat dibatalkan tanpa membayar ganti rugi?
Jwb :
Psl 1 butir 14 UU 13/03 (ketenagakerjaan) “perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha/pemberi kerja yg memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak”.

Psl 1313 KUHPerdata “perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”

psl 1320 KUHPerdata “supaya terjadi perjanjian yang sah perlu dipenuhi 4 syarat, yaitu : 1. Kesepakatan mereka yg mengikatkan dirinya (aggrement), 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (capacity), 3. Suatu pokok persoalan tertentu, 4. Suatu sebab yg halal/tidak terlarang (consideration)”

psl 52 ayat 1 UU 13/03 (ketenagakerjaan) “perjanjian kerja dibuat atas dasar : 1. Kesepakatan kedua belah pihak, 2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, 3. Adanya pekerjaan yg diperjanjikan, 4. Pekerjaan yg diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yg berlaku”.

Catatan psl 1320 dan psl 52 ayat (1) : apabila syarat 1 dan 2 (syarat subyektif) tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (VOIDABLE), yaitu salah satu pihak dapat meminta pembatalan tersebut. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat selama tidak dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak ke muka hakim (Pengadilan). Lalu apabila syarat 3 dan 4 (syarat obyektif) tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum (NULL AND VOID), yaitu dari awal perjanjian itu telah batal atau dianggap tidak pernah ada.

DENGAN TELAH DITANDATANGANINYA SUATU PERJANJIAN KERJA, MAKA PARA PIHAK TELAH MENGIKATKAN DIRINYA UNTUK TUNDUK DAN PATUH PADA SYARAT-SYARAT, HAK DAN KEWAJIBAN SEBAGAIMANA YG TERDAPAT DIDALAM ISI PERJANJIAN KERJA TERSEBUT.

ALASAN MELAKUKAN PEMBATALAN :
Suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalannya, yaitu karena alasan :
1. Adanya penipuan (fraud)
2. Adanya kehilafan (mistake)
3. Adanya paksaan (coercion)
(lihat psl 1321 s/d 1328 KUHPerdata)

Catatan : dengan telah dilakukan pembatalan perjanjian dimuka hakim, maka secara serta merta klausula mengenai tuntutan ganti rugi tersebut dapat dinyatakan tidak berlaku lagi.
Kemudian yg harus sdr ingat adalah perjanjian kerja harus dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua), dimana pekerja dan pengusaha mendapatkan masing-masing 1 (satu) perjanjian kerja yg mempunyai kekuatan hukum yg sama (lihat psl 54 ayat (3))

2. Apakah kandidat tersebut bila mengundurkan diri sebelum berakhirnya ikatan dinas dikenai pasal 62 UUK?
Jwb :
Psl 61 ayat (1) UU 13/03 (ketenagakerjaan) “perjanjian kerja berakhir apabila 1. Pekerja meninggal dunia, 2. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, 3. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yg telah mempunyai kekuatan hukum tetap, 4. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yg dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yg dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja”.

psl 62 UU 13/03 (ketenagakerjaan) “Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yg ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam psl 61 ayat (1). Pihak yg mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya perjanjian kerja”.

Artinya disini adalah sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja (bukan berakhirnya ikatan dinas) namun pekerja mengundurkan diri, maka PEKERJA WAJIB UNTUK MEMBAYAR GANTI RUGI KEPADA PENGUSAHA. Dengan kata lain ketentuan psl 62 UUK mengikat kepada pekerja dan pengusaha tersebut.

Sekali lagi diingatkan apabila setelah penandatanganan perjanjian, ternyata sdr merasa berkeberatan dengan isi suatu perjanjian kerja, maka sdr harus mengajukan pembatalan tersebut melalui muka hakim pengadilan, agar supaya terlepas dari kewajiban-kewajiban seperti ganti rugi, namun pembatalan perjanjian tersebut harus disertai alasan sebagaimana diatas dan disertai alat bukti sebagaimana psl 164 HIR jo. Psl 1866 KUHPerdata.

3. Apakah hal ini bisa dibawa ke Pengadilan Pidana atas dasar penipuan atau memenuhi unsur penipuan dalam perjanjian kerja?
Jwb :
Secara yuridis sebagaimana psl 1328 KUHPerdata “Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat yg dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yg lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut”.

Maksud psl diatas adalah orang yg membuat perjanjian karena ditipu dapat meminta pembatalan perjanjian tersebut, apabila orang itu tidak akan membuat perjanjian seandainya dia tidak ditipu. Hal ini dapat dilakukan jika memang penipuan tersebut terbukti secara hukum. CARA YG PALING TEPAT UNTUK DAPAT MEMBUKTIKAN ADANYA PENIPUAN TERSEBUT ADALAH ADANYA PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA PIDANA YG MENGHUKUM PIHAK YG DINYATAKAN MENIPU TERSEBUT.

Artinya disini sdr dapat membawa permasalahan ini ke ranah Pengadilan Pidana, namun karena didasarkan pada perjanjian, biasanya Kepolisian akan menolak laporan/pengaduan dari sdr, sehingga dalam memformulasikan dasar laporan penipuan, sdr harus menitikberatkan pada perbuatan penipuan tersebut dan bukan hanya pada perjanjian.

4. Apabila dalam perjanjian kerja melalui sebuah program pendidikan yg dibuat oleh Perusahaan sesuai UUK dan ada klausula membayar denda 200 jt, apakah karyawan yg mengikuti ikatan dinas tersebut harus membayar nominal sebesar dengan denda sebesar 200 jt bila mengundurkan diri?
Apabila didalam perjanjian kerja terdapat klausula denda dalam hal pekerja mengundurkan diri sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir, maka PEKERJA TERSEBUT WAJIB UNTUK MEMBAYARKAN DENDA SEBAGAIMANA YG TERDAPAT DALAM PERJANJIAN KERJA.

Hal ini sebagaimana psl 1338 KUHPerdata “suatu perjanjian yg dibuat sesuai undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yg membuatnya”. Lalu ayat (2) juga menjelaskan “perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yg ditentukan oleh undang-undang”.

Semoga bermanfaat. beer: iloveindonesias


makasih banget gan atas jawabannya, ane jadi mendapat pengetahuan baru :beer

semoga agan tetap betah di melek hukum, ya itung2 bantu2 kaskuser lain untuk melek hukum

sekali lagi makasih gan ^_^
SISNPlawfirm - 21/09/2012 01:25 PM
#23

Quote:
Original Posted By lemparsendal
makasih banget gan atas jawabannya, ane jadi mendapat pengetahuan baru :beer

semoga agan tetap betah di melek hukum, ya itung2 bantu2 kaskuser lain untuk melek hukum

sekali lagi makasih gan ^_^


sama-sama terimakasih jg kpd sdr lempar sendal sudah bertanya kepada kami, insya allah kami akan terus konsisten menjawab seputar permasalahan hukum yg dihadapi oleh kaskuser :toast
SISNPlawfirm - 21/09/2012 03:57 PM
#24

Quote:
Original Posted By l4sk4rc1nt4b4l1
WNI gan
memang Yayasan untuk anak anak terlantar gitu
bisa tahu gak tahap tahap pendirian dan prosedurnya
harus kesiapa dan bagaimana

cek kulkas gan


untuk alur proses pendirian yayasan akan kami gambarkan seperti berikut;

calon pendiri yayasan >---- notaris (buat akta pendirian) >----notaris mengajukan pengesahan secara tertulis max 10 hari sejak akta jadi ke menkumham dasar nya pasal 11 ayat (3) UU 28/2004,JO pasal 15 ayat (3) PP 63/2008 >---- menkumham (max 30 hari memberi jawaban,dasar nya pasal 12 ayat (2) >UU.NO.28/2004)---- jika diterima,dalam waktu max 14 hari,setelah disahkan sebagai badan hukum menteri wajib melakukan pengumuman (dasarnya UU.NO.28/2004.pasal 24 ayat (2).akta pendirian yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum wajib diumumkan dalam tambahan berita negara Republik Indonesia sesuai dengan UU.NO.28 pasal 24 ayat (1);jika ditolak jawaban akan diajukan tertulis beserta alasan (tidak sesuai dengan ketentuan UU dan PP)

akta pendirian dalam hal ini berisi:
1.kesepakatan pendiri yayasan
2.anggaran dasar
3.keterangan lain

terima kasih iloveindonesias
abachriel - 22/09/2012 01:05 AM
#25

Salam kenal gan.... ane ada pertanyaan dan permasalahan neh gan dan mudah2an ada jalan keluarnya...

Permasalahan Kebisingan dilingkungan tinggal/kampung/perumahan, yang ditimbulkan dari suara kenalpot kendaraan, pertanyaannya :
a. Adakah dasar hukum mengenai permasalahan kebisingan tersebut diatas?
b. Tindakan apa yg bisa kita lakukan? Apa bisa kita menuntut orang yg melakukan kebisingan dipersidangan?

(Kasus ini sering terjadi dimasyarakat, pengalaman pribadi sampe rumah ane mau dibakar orang sekampung gara2 negur orang dengan kenalpot suara keras, yang ditegur tidak terima, malah nantang dengan memainkan suara motornya keras2 didepan rumah, hampir aja kejadian karena tuh orang ngajak keluarga sebondoroyot buat ngeroyok ... untung ane ancem "seujung rambut, setetes darah keluar gw ga terima! GW warga negara Indonesia dilindungi UU!! Urusannya dengan Hukum!" gw bilang gitu eh mereka mundur ...sampe sekarang damai tapi suatu saat pasti meledak! please tolong ya pemecahannya, thx

abachriel - 22/09/2012 01:53 AM
#26

Kasus berikutnya :
Ketika terjadi pemekaran wilayah pemerintahan baik kecamatan/kelurahan atau pun lainnya, menyebabkan kita harus merubah KTP yang kita miliki disesuaikan dengan perubahan yang terjadi. tapi ini menyebabkan kita harus merubah semua dokumen yang berdasarkan KTP, seperti STNK, Surat tanah, Domisili, Pasport, dll, dkk, dst .....
merubah semua itu membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit, mirisnya lagi padahal perubahan/pemekaran wilayah itu tidak semua orang mengerti dan menginginkannya tapi kena dampaknya.

pertanyaan saya :
Bisakah jika terjadi hal demikian semua beban atas biaya yang ditimbulkannya diajukan atau dituntut agar dibebankan kepada pemerintah?
[salah kamar ga ya pertanyaan ini??] :salahkamar
abachriel - 22/09/2012 01:58 AM
#27

Permasalah penyediaan fasilitas umum yang layak bagi masyarakat.

seperti Jalan yang bebas macet, Kendaraan umum yg bebas pencopet, akses pejalan kaki yg aman dan bersahabat, Jaminan keselamatan saat malam hari kita berada diluar rumah [pp kerja], dll, dst, dkk masih banyak lagi.....

sebut saja salah satu permasalahan jalan yang macet...
melihat dari jarak tempuhnya antara sunter-cibinong by toll sekitar 1 jam, terbukti saat sabtu atau minggu, bisa dibuktikan waktu tempuhnya [hari libur] sekarang bayangkan yang terjadi saat week days senin - jumat sunter-cibinong 2-3 jam. bahkan pernah pada tanggal 14 september berangkat jam 16.00 dari bandara Soeta menuju cibinong sampe jam 24:00!!

dari kasus diatas banyak kerugian yang ditimbulkan, mulai dari waktu tempuh, yg akhirnya kita harus bangun lebih awal, ongkos/bensin, dll...
Nah untuk kasus ini bisa kah kita menuntut pemerintah atas gagalnya pemerintah memberikan pelayanan publik?
:army :salahkamar
[mumpung ada yg gratisan nih konsultasi ...hehe mudah2an ga salkam kisss]
heeHOO - 22/09/2012 04:09 PM
#28

Quote:
Original Posted By abachriel
Permasalah penyediaan fasilitas umum yang layak bagi masyarakat.

seperti Jalan yang bebas macet, Kendaraan umum yg bebas pencopet, akses pejalan kaki yg aman dan bersahabat, Jaminan keselamatan saat malam hari kita berada diluar rumah [pp kerja], dll, dst, dkk masih banyak lagi.....

sebut saja salah satu permasalahan jalan yang macet...
melihat dari jarak tempuhnya antara sunter-cibinong by toll sekitar 1 jam, terbukti saat sabtu atau minggu, bisa dibuktikan waktu tempuhnya [hari libur] sekarang bayangkan yang terjadi saat week days senin - jumat sunter-cibinong 2-3 jam. bahkan pernah pada tanggal 14 september berangkat jam 16.00 dari bandara Soeta menuju cibinong sampe jam 24:00!!

dari kasus diatas banyak kerugian yang ditimbulkan, mulai dari waktu tempuh, yg akhirnya kita harus bangun lebih awal, ongkos/bensin, dll...
Nah untuk kasus ini bisa kah kita menuntut pemerintah atas gagalnya pemerintah memberikan pelayanan publik?
:army :salahkamar
[mumpung ada yg gratisan nih konsultasi ...hehe mudah2an ga salkam kisss]


btw, ente dah pny npwp blum?

mngkin ga da hbungan'a sih,, tp....,, klo dah pnya y bguslahh, ente bs ngajuin tntutan ke PTUN mngkin,,

CMIIW,,
christchrist69 - 25/09/2012 06:03 PM
#29

Quote:
Original Posted By SISNPlawfirm


Salam kenal jg kpd sdr christchrist69.
Sebelum menjawab pertanyaan dari sdr, maka akan kami jabarkan terlebih dahulu ketentuan yuridis mengenai surat kuasa.

Pengertian kuasa secara umum : pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yg menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan (pasal 1792 KUHPerdata).

Bertitik tolak dari pengertian tersebut, maka didalam perjanjian kuasa terdapat 2 pihak, yg terdiri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (lihat buku M.Yahya Harahap, SH; hukum acara perdata; hal 2).

Jenis Kuasa :
1. KUASA UMUM
Diatur didalam pasal 1796 KUHPerdata “Pemberian kuasa yg dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yg menyangkut pengurusan; Untuk memindahtangankan barang atau meletakan hipotek diatasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yg hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yg tegas”.

Dengan demikian kuasa umum hanya mengatur mengenai perbuatan atau tindakan pengurusan kepentingan dan harta kekayaan pemberi kuasa (kuasa diberikan seluas-luasnya sehingga tanpa ada pengecualian, kecuali yg hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik). Yg harus diingat kuasa umum tidak dapat dipergunakan untuk mewakili pemberi kuasa di muka Pengadilan.

2. KUASA KHUSUS
Diatur didalam pasal 1795 KUHPerdata “Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa”.

Dengan demikian kuasa khusus meliputi pelaksanaan satu/lebih kepentingan tertentu dari pemberi kuasa. Perbuatan/kepentingan dimaksud harus disebutkan/dirumuskan secara tegas dan terperinci. Yg harus diingat bentuk inilah yg menjadi landasan pemberian kuasa khusus untuk bertindak didepan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai principal (lihat pasal 123 HIR).

3. KUASA ISTIMEWA
Kuasa istimewa hanya terbatas untuk tindakan tertentu yg sangat penting. Pada prinsipnya perbuatan hukum yg bersangkutan hanya dapat dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri. Kuasa istimewa harus berbentuk akta otentik, yaitu dibuat oleh/dihadapan pejabat umum yg berwenang/notaris.

4. KUASA PERANTARA
Dalam hal ini pemberi kuasa sebagai principal memberi perintah kepada pihak kedua dalam kedudukannya sebagai agen atau perwakilan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga. Apa yg dilakukan agen langsung mengikat kepada principal, sepanjang hal itu tidak bertentangan atau melampaui batas kewenangan yg diberikan.

Dari permasalahan sdr, maka SURAT KUASA YG HARUS DIPERSIAPKAN ADALAH YG BERBENTUK SURAT KUASA UMUM.

Adapun contoh bentuk kuasa yg diinginkan sdr adalah sbb :

SURAT KUASA PENCANTUMAN NAMA DAN PEMBAYARAN LEASING

Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama : (nama teman sdr)
Alamat :
No. KTP :
Untuk selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa”.
Dengan ini memberikan kuasa terhadap :

Nama : (nama teman nya,teman sdr)
Alamat :
No. KTP :
Untuk selanjutnya disebut sebagai “Penerima Kuasa”

Dengan ini Pemberi Kuasa menyatakan sebagai berikut :
1. Pemberi Kuasa merupakan pembeli kendaraan bermotor dengan no polisi (.....) , no rangka (.....) dan no mesin (.....), merek (.....) melalui perusahaan leasing (.....), dengan no kontrak (.....), atas nama (.....);
2. Kemudian tujuan Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa adalah untuk mencantumkan nama pelanggan dan melakukan pembayaran kepada (nama perusahaan leasing) melalui rekening Penerima Kuasa tersebut;
3. Oleh karena penggunaan nama pelanggan adalah nama dari Penerima Kuasa, maka mengenai pembayaran anggsuran setiap bulannya akan dilakukan oleh Pemberi Kuasa dengan cara mentransfer ke Bank (.....) dengan no rek (.....) atas nama (nama teman nya,teman sdr) dan selanjutnya akan ditransfer kembali setiap bulannya oleh Penerima Kuasa kepada (nama perusahaan leasing).

Kuasa ini dapat dicabut kembali oleh Pemberi kuasa dan kuasa ini tidak dapat dialihkan oleh Penerima Kuasa kepada pihak lainnya tanpa persetujuan secara tertulis, tegas dan nyata dari Penerima Kuasa.

Jakarta (tangga, bulan, tahun)

Penerima Kuasa Pemberi Kuasa

MATERAI Rp. 6000

(nama teman nya,teman sdr) (nama teman sdr)


iloveindonesias


wah mantap nih thx gan penjelasan nya cukup lengkap , selain ane bantu temn ane, jg jadi lmnyn paham dan tau klu ternyata surat kuasa itu ada beberapa jenis
:thumbup

moga aja thread ini tetep eksis yah gan , lmnyn bnyk pengetahuan hukum bagi orang" yg kurang mengerti hukum seperti ane
abachriel - 27/09/2012 01:07 AM
#30

Quote:
Original Posted By heeHOO


btw, ente dah pny npwp blum?

mngkin ga da hbungan'a sih,, tp....,, klo dah pnya y bguslahh, ente bs ngajuin tntutan ke PTUN mngkin,,

CMIIW,,


NPWP punya gan... udah dibayarin ya sama kantor... jadi ane termasuk taat pajak gan...
rindra20 - 27/09/2012 05:22 PM
#31
up up up
wah hebat....lumayan bisa belajar kasus2 gratis...thumbup:thumbupthumbup:thumbupthumbup:thumbupthumbup:thumbupthumbup:thumbup:thumbup
VoniKartika - 29/09/2012 08:15 PM
#32

Selamat Malam
Ada yang ingin saya tanyakan

Beberapa hari yang lalu, saya (cowok) dan pacar saya (cewek) check in bareng di hotel.
Kami tidak sampai melakukan hubungan badan (tidak sampai make love) tetapi petting berat (sampai intercourse)
Lalu saya (cowok) memutuskan hubungan (karena saya hendak dijodohkan)

Dan si cewek ini tentu saja marah besar karena memutuskan hubungan seenaknya,
dan mengancam akan membawa ini ke pengadilan.
Kita tidak ber foto foto ria di hotel itu, tapi tertera nama saya sebagai pemesan hotel.

Tetapi SMS mesra saya masih ada di HP nya.

Pertanyaan saya apakah saya bisa menjadi terdakwa dengan hanya bukti SMS-SMS mesra?
karena dia tidak punya bukti foto kegiatan kami di dalam kamar hotel.
Terima kasih, mohon penjelasannya
SISNPlawfirm - 01/10/2012 05:32 PM
#33

Quote:
Original Posted By abachriel
Salam kenal gan.... ane ada pertanyaan dan permasalahan neh gan dan mudah2an ada jalan keluarnya...

Permasalahan Kebisingan dilingkungan tinggal/kampung/perumahan, yang ditimbulkan dari suara kenalpot kendaraan, pertanyaannya :
a. Adakah dasar hukum mengenai permasalahan kebisingan tersebut diatas?
b. Tindakan apa yg bisa kita lakukan? Apa bisa kita menuntut orang yg melakukan kebisingan dipersidangan?

(Kasus ini sering terjadi dimasyarakat, pengalaman pribadi sampe rumah ane mau dibakar orang sekampung gara2 negur orang dengan kenalpot suara keras, yang ditegur tidak terima, malah nantang dengan memainkan suara motornya keras2 didepan rumah, hampir aja kejadian karena tuh orang ngajak keluarga sebondoroyot buat ngeroyok ... untung ane ancem "seujung rambut, setetes darah keluar gw ga terima! GW warga negara Indonesia dilindungi UU!! Urusannya dengan Hukum!" gw bilang gitu eh mereka mundur ...sampe sekarang damai tapi suatu saat pasti meledak! please tolong ya pemecahannya, thx



Sebelumnya mohon maaf kepada sdr abachriel, saya baru dapat menjawab pertanyaan sdr karena kesibukan profesi Advokat.
Langsung saja pada jawaban atas pertanyaan sdr.

Aturan atau dasar hukum yang mengatur mengenai kebisingan suara di DKI Jakarta adalah :
1.Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No : KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan
2.Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No 551 tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tigkat Kebisingan di Propinsi DKI Jakarta
3.Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 2 tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
4.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 7 tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru
Dan peraturan-peraturan lain yg mungkin blm dapat disebutkan satu persatu.

Dari aturan tersebut, maka terdapat beberapa pengertian yang harus diperhatikan, yaitu :
Kebisingan adalah BUNYI YG TIDAK DIINGINKAN dari usaha atau KEGIATAN dalam tingkat dan waktu tertentu YANG DAPAT MENIMBULKAN gangguan kesehatan manusia dan KENYAMANAN LINGKUNGAN.

Tingkat kebisingan adalah UKURAN ENERGI BUNYI YG DINYATAKAN DALAM SATUAN DESIBEL (dB).

Baku tingkat kebisingan adalah BATAS MAKSIMAL TINGKAT KEBISINGAN YG DIPERBOLEHKAN dibuang ke lingkungan DARI usaha atau KEGIATAN SEHINGGA TIDAK MENIMBULKAN gangguan kesehatan manusia dan KENYAMANAN LINGKUNGAN.

Adapun dari aturan tersebut disebutkan batas maksimal tingkat kebisingan yg diperbolehkan untuk peruntukan kawasan PERUMAHAN dan PEMUKIMAN ADALAH MAKSIMAL 55 dB.

Sekarang permasalahannya adalah bagaimana kita dapat mengetahui “berapa dB dari knalpot kendaraan”? caranya adalah dengan menggunakan suatu alat yaitu sound level meter (pengukuran tingkat kebisingan). Apabila dari alat tersebut dinyatakan knalpot kendaraan melebihi batas maksimal yg diperbolehkan untuk suatu kawasan perumahan dan pemukiman, maka sdr dapat mengajukan suatu tuntutan hukum terhadapnya.

Lalu dasar untuk melakukan penuntutan dapat melalui upaya hukum perdata ataupun pidana.
Untuk upaya hukum perdata dapat mengajukan dengan dasar perbuatan melawan hukum (dapat sdr. baca dari jawaban atas pertanyaan sdr. WargaJakSel di threat ini).

Untuk upaya hukum pidana, maka sebagaimana pasal 23 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 41 ayat (2), maka setiap orang yang melanggar diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,-

Semoga bermanfaat.
iloveindonesias
SISNPlawfirm - 01/10/2012 05:35 PM
#34

Quote:
Original Posted By VoniKartika
Selamat Malam
Ada yang ingin saya tanyakan

Beberapa hari yang lalu, saya (cowok) dan pacar saya (cewek) check in bareng di hotel.
Kami tidak sampai melakukan hubungan badan (tidak sampai make love) tetapi petting berat (sampai intercourse)
Lalu saya (cowok) memutuskan hubungan (karena saya hendak dijodohkan)

Dan si cewek ini tentu saja marah besar karena memutuskan hubungan seenaknya,
dan mengancam akan membawa ini ke pengadilan.
Kita tidak ber foto foto ria di hotel itu, tapi tertera nama saya sebagai pemesan hotel.

Tetapi SMS mesra saya masih ada di HP nya.

Pertanyaan saya apakah saya bisa menjadi terdakwa dengan hanya bukti SMS-SMS mesra?
karena dia tidak punya bukti foto kegiatan kami di dalam kamar hotel.
Terima kasih, mohon penjelasannya


Menjawab pertanyaan VoniKartika

Dari cerita yg sdr sebutkan, maka sy berkesimpulan dalam hal ini sdr tidak dapat dijerat dengan ketentuan pasal pidana, karena seseorang baru dapat dipidana apabila memiliki kesalahan (geen straft zonder schuld). Mengirim sms mesra kepada pasangan (sekarang mantan pasangan) adalah bukan suatu kesalahan yg dapat dijerat dengan pidana.

Semoga bermanfaat
iloveindonesias
mayaandharni - 02/10/2012 04:38 PM
#35

Salam kenal mas,
Maaf kalo saya buta hukum. Ada yang saya tanyakan. 15 tahun sebelum saya menikah dengan suami saya, ibu dari suami saya (mertua wanita) meninggal karena sakit. Sewaktu beliau sakit, sempat memberikan pesan lisan kepada suaminya (ayah dari suami saya) untuk mewariskan salah satu rumah yang ada kepada ke dua anaknya (suami saya anak pertama dan mempunyai seorang adik perempuan). Oh ya, mereka dulu tergolong keluarga mampu. Saksinya waktu itu di rumah sakit ada budhe "j" (sepupu dari ibu suami saya ) dan 1-2 saudara lainnya tapi mereka tidak begitu memperhatikan karena privacy. Ayah dari suami saya menyetujui dan mengiyakan. Beberapa bulan setelah ibu mertua meninggal, ayah dari suami saya menikah lagi dengan seorang wanita single yg tidak mempunyai keturunan hingga sekarang. Suatu hari ayah dari suami saya beserta istri kedua memberitahu kepada kedua anaknya bahwa mereka berdua hanyalah anak angkat dari bayi dan diminta segera keluar dari rumah tanpa membawa apapun. Pemberitahuan mendadak hingga sempat membuat suami saya beserta adiknya down berat. Budhe "j" marah besar dan mengingatkan adanya pesan dari Alm. istri pertama tapi pesan tsb. ditolak mentah2x oleh mereka. Kedua anak angkatnya selalu berusaha menghubungi tapi mereka selalu menghindar. Beberapa tahun kemudian ayah suami meninggal tanpa pesan apapun. Kedua anak angkatnya dan budhe "j" hadir dlm pemakaman. Oh ya, keterangan tambahan :
1. Walau anak angkat, mereka mempunyai surat keputusann pengadilan
pengalihan status dari anak angkat ke anak kandung dan akte kelahiran,
ijazah2x dari ortu angkat.
2. Ibu angkat (istri pertama) adalah anak tunggal dan mempunyai harta bawaan rumah, tanah dan kebun kelapa warisan dari ortunya
3. Istri kedua tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai harta bawaan
Pertanyaanya :
1. Bagaimana status hukum pesan lisan tsb? karena istri ke dua menolak
dengan alasan dirinya belum ada sewaktu momen pemberian pesan
2. Kedua anak angkat tsb masih bisakah mendapatkan hak warisannya?
karena istri ke 2 jika ditanya selalu berkata bahwa harta yang ada telah
habis
3. Istri ke 2 selalu memamerkan adiknya yang menjadi pengacara hingga
membuat kami ragu untuk menanyakan lebih lanjut. Dengan kondisi
tersebut, bagaimana cara dan prosedur meminta bantuan advokat?
4. Mengingat kami ini buta hukum dengan ekonomi pas2xsan. Dapatkah
membayar pengacara dengan sistem bagi hasil?

Makasih mas, maaf kalo ceritanya seperti sinetron malus
jakamardiansyah - 03/10/2012 01:59 PM
#36
selamat siang
Selamat siang

Nama saya Jaka, saya mau konsultasi masalah saya, singkat cerita "jumat minggu lalu, saya diajak kerjasama dalam sebuah pemotretan foto produk oleh teman saya, lalu saya bertanya apa saja yang dibutuhkan,dia bilang saya dan dia patungan modal masing masing 3 juta rupiah untuk membeli tender pemotretan ini lewat jasa makelar tender yang bekerja di advertising, dan makelar ini teman dia, karna saya sudah kenal lama dengan teman saya yang mengajak ini, saya percaya dan menyerahkan uang 3 jutanya itu, dia bilang perjanjian kontrak dll akan turun hari selasa.

Setelah selang beberapa hari dia bilang kontrak belom selesai juga dibuat,dan saya terus ,menagih sampai sekarang sudah selang seminggu lewat kontrak pun belom jadi juga, saya berhubungan dengan teman saya melalui sms,bbm,telfon, di bbm dan sms saya save semua perbincangan tentang bisnis yang dia janjikan ini, nah pertanyaannya jika ada indikasi dia menipu saya, tindakan apa yang saya bisa lakukan, saya hanya punya bukti sebatas bbm dan sms lengkap tentang bisnis yang dia janjikan ini,dan bukti transfer ke rekening dia melalui m banking.

Mohon bantuannya
terima kasih
SISNPlawfirm - 03/10/2012 02:05 PM
#37

Quote:
pak, saya mau tanya soal hukum karna saya ingin membangun usaha , saya ada ide yang mau saya buat untuk proyek website, tapi gimana supaya ide yang nanti bakal dikerjakan karyawan IT ini tidak dicuri ide saya dari karyawan saya, apa bisa ide saya yang belum jadi, dibuat dasar hukumnya dulu agar aman dari klaim siapapun?
hafiz abdillah
by facebook


Sebelum sy menjawab pertanyaan sdr, maka sy akan bertanya terlebih dahulu kpd sdr.
Apa yg sdr maksud dengan ide yg belum jadi? (apakah maksudnya masih didalam pikiran sdr)?

Selama ide itu sudah dituangkan oleh sdr dalam bentuk nyata (gambar, program, tulisan dll), maka ide tersebut sudah dilindungi oleh hukum dan sdr sudah dapat dikatakan sebagai pencipta.

Hal ini sebagaimana pasal 1 butir 2 dan butir 3 UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu :
Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yg dituangkan kedalam bentuk yg khas dan bersifat pribadi.

Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yg menunjukan keaslian dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra.

Yg perlu sy jelaskan kembali adalah perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Dalam hal ini pendaftaran ciptaan ke Dirjen HAKI tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta.

Masa berlakunya hak cipta :
Hak cipta atas suatu ciptaan yg berupa : hasil karya tulis, koreografi, seni rupa, seni lukis, seni batik, lagu/musik, arsitektur, ceramah, pidato, alat peraga, peta, tafsir/terjemahan : berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah Pencipta meninggal dunia.

Hak cipta atas suatu ciptaan yg berupa : program komputer, sinematografi, fotografi, database : berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.

semoga bermanfaat
iloveindonesias
SISNPlawfirm - 03/10/2012 03:43 PM
#38

Quote:
Original Posted By jakamardiansyah
Selamat siang

Nama saya Jaka, saya mau konsultasi masalah saya, singkat cerita "jumat minggu lalu, saya diajak kerjasama dalam sebuah pemotretan foto produk oleh teman saya, lalu saya bertanya apa saja yang dibutuhkan,dia bilang saya dan dia patungan modal masing masing 3 juta rupiah untuk membeli tender pemotretan ini lewat jasa makelar tender yang bekerja di advertising, dan makelar ini teman dia, karna saya sudah kenal lama dengan teman saya yang mengajak ini, saya percaya dan menyerahkan uang 3 jutanya itu, dia bilang perjanjian kontrak dll akan turun hari selasa.

Setelah selang beberapa hari dia bilang kontrak belom selesai juga dibuat,dan saya terus ,menagih sampai sekarang sudah selang seminggu lewat kontrak pun belom jadi juga, saya berhubungan dengan teman saya melalui sms,bbm,telfon, di bbm dan sms saya save semua perbincangan tentang bisnis yang dia janjikan ini, nah pertanyaannya jika ada indikasi dia menipu saya, tindakan apa yang saya bisa lakukan, saya hanya punya bukti sebatas bbm dan sms lengkap tentang bisnis yang dia janjikan ini,dan bukti transfer ke rekening dia melalui m banking.

Mohon bantuannya
terima kasih


Menjawab pertanyaan sdr. jakamardiansyah;
Dengan telah diserahkannya uang 3 juta oleh sdr kepada teman sdr, maka telah timbul suatu kesepakatan untuk melaksanakan suatu perjanjian antara sdr dengan teman sdr. Dimana dalam hal ini sdr mempunyai kewajiban untuk menyerahkan uang sebesar 3 juta (telah sdr lakukan) dan teman sdr mempunyai kewajiban untuk :

[*]Menyerahkan perjanjian (terakhir pada hari selasa yg tanggal dan bulannya tidak sdr sebutkan);
[*]Mendapatkan tender pemotretan;
[*]Bersama-sama dengan sdr mengerjakan tender pemotretan; dan
[*]Apabila tender pemotretan tersebut tidak jadi, maka teman sdr akan mengembalikan uang 3 juta tersebut kepada sdr.


Sehubungan dengan hal tersebut, maka sebaiknya sdr tanya kepada teman sdr kapan ia akan mengembalikan uang milik sdr.
Apabila teman sdr sudah menyebutkan tanggal akan dikembalikannya uang tersebut, namun ternyata teman sdr tidak mengembalikannya, maka ada upaya yg dapat sdr tempuh, yaitu :

[*]Menyampaikan teguran hukum/somasi (pasal 1238 KUHPerdata) kepada teman sdr (sebaiknya secara tertulis); kemudian
[*]Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal teman sdr (pasal 118 HIR) dengan tuntutan wanprestasi/ingkar janji (pasal 1243 jo. 1246 KUHPerdata); atau
[*]Mengajukan laporan ke pihak Kepolisian RI dengan dasar :
- Penipuan, pasal 378 KUHP “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.
- Penggelapan, pasal 372 KUHP “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

Kesimpulan : Sebaiknya tanyakan terlebih dahulu bagaimana status tender tersebut (apakah masih berjalan atau tidak), lalu kemudian tanyakan tanggal pengembalian uang milik sdr.
Apabila ternyata menurut sdr, teman sdr tidak memiliki itikad baik, maka sdr dapat menempuh salah satu dari upaya hukum (2 atau 3) sebagaimana disebutkan diatas.Bukti transfer M-Banking dan keterangan dari sdr sudah cukup untuk membuktikan mengenai peristiwa hukum yg menimpa sdr.

Semoga bermanfaat
iloveindonesias
SISNPlawfirm - 03/10/2012 07:20 PM
#39

Quote:
Original Posted By mayaandharni
Salam kenal mas,
Maaf kalo saya buta hukum. Ada yang saya tanyakan. 15 tahun sebelum saya menikah dengan suami saya, ibu dari suami saya (mertua wanita) meninggal karena sakit. Sewaktu beliau sakit, sempat memberikan pesan lisan kepada suaminya (ayah dari suami saya) untuk mewariskan salah satu rumah yang ada kepada ke dua anaknya (suami saya anak pertama dan mempunyai seorang adik perempuan). Oh ya, mereka dulu tergolong keluarga mampu. Saksinya waktu itu di rumah sakit ada budhe "j" (sepupu dari ibu suami saya ) dan 1-2 saudara lainnya tapi mereka tidak begitu memperhatikan karena privacy. Ayah dari suami saya menyetujui dan mengiyakan. Beberapa bulan setelah ibu mertua meninggal, ayah dari suami saya menikah lagi dengan seorang wanita single yg tidak mempunyai keturunan hingga sekarang. Suatu hari ayah dari suami saya beserta istri kedua memberitahu kepada kedua anaknya bahwa mereka berdua hanyalah anak angkat dari bayi dan diminta segera keluar dari rumah tanpa membawa apapun. Pemberitahuan mendadak hingga sempat membuat suami saya beserta adiknya down berat. Budhe "j" marah besar dan mengingatkan adanya pesan dari Alm. istri pertama tapi pesan tsb. ditolak mentah2x oleh mereka. Kedua anak angkatnya selalu berusaha menghubungi tapi mereka selalu menghindar. Beberapa tahun kemudian ayah suami meninggal tanpa pesan apapun. Kedua anak angkatnya dan budhe "j" hadir dlm pemakaman. Oh ya, keterangan tambahan :
1. Walau anak angkat, mereka mempunyai surat keputusann pengadilan
pengalihan status dari anak angkat ke anak kandung dan akte kelahiran,
ijazah2x dari ortu angkat.
2. Ibu angkat (istri pertama) adalah anak tunggal dan mempunyai harta bawaan rumah, tanah dan kebun kelapa warisan dari ortunya
3. Istri kedua tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai harta bawaan
Pertanyaanya :
1. Bagaimana status hukum pesan lisan tsb? karena istri ke dua menolak
dengan alasan dirinya belum ada sewaktu momen pemberian pesan
2. Kedua anak angkat tsb masih bisakah mendapatkan hak warisannya?
karena istri ke 2 jika ditanya selalu berkata bahwa harta yang ada telah
habis
3. Istri ke 2 selalu memamerkan adiknya yang menjadi pengacara hingga
membuat kami ragu untuk menanyakan lebih lanjut. Dengan kondisi
tersebut, bagaimana cara dan prosedur meminta bantuan advokat?
4. Mengingat kami ini buta hukum dengan ekonomi pas2xsan. Dapatkah
membayar pengacara dengan sistem bagi hasil?

Makasih mas, maaf kalo ceritanya seperti sinetron malus


jawaban
Karena kami tidak mengetahui apa agama dari ibu mertua saudari dan suami saudari, maka kami akan menjawab ini dari dua sisi yaitu apabila beragama islam menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan selain beragama islam menggunakan hukum perdata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Landasan hukum berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) :

[*]Pasal 171 (b) KHI : “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

[*]Pasal 171 (c) KHI : “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan pernikahan dengan Pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

[*]Pasal 171 (f) KHI : “ Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah Pewaris yang meninggal dunia"

[*]Pasal 171 (h) KHI : “Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan lain sebagianya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan Putusan Pengadilan.”

[*]Pasal 195 (1) KHI : “wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan notaris.”

[*]Menurut KHI pasal 209 (2) : terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.




Kesimpulan :

[*]Bagaimana status hukum Pesan lisan tersebut :
Pesan lisan yang ibu mertua saudari sampaikan, mengenai pemberian sebuah rumah untuk suami dan adik ipar saudari setelah beliau meninggal nantinya menurut ketentuan KHI adalah suatu wasiat yang disampaikan secara lisan. Untuk dapat memenuhi wasiat secara lisan ini, maka harus terpenuhi dua orang saksi yang mendengar penyampaian wasiat tesebut. Karena saat ini hanya Budhe Ipar saudari yang mendengar sedangkan bapak mertua menyangkal dan juga beliau telah meninggal dunia, maka pemenuhan unsur 2 orang saksi ini tidak dapat terwujud. Sehingga wasiat secara lisan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.
[*]Mengenai hak waris yang diterima anak angkat :
Anak angkat didalam hukum islam tidak mempunyai hak mewaris dari orang tua angkatnya. Namun oleh KHI di tetapkan bahwa anak angkat menerima wasiat wajibah sebesar 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya, dan yang perlu diingat bahwa bagian 1/3 itu tidak boleh melebihi bagian minimal yang di terima oleh para ahli waris.

Landasan hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) :



[*]KUHPer pasal 931 : “Surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan menggunakan akta olografis atau tulis tangan, akta umum atau dengan akta rahasia atau akta tertutup.”
[*]KUHPer Pasal 932 : “wasiat olografis harus seluruhnya di tulis tangan dan di tandatangani oleh Pewaris.”
[*]KUHPer Pasal 938 : “ wasiat dengan akta umum dibuat dengan dihadapan notaris dan dua orang saksi.”
[*]KUHPer Pasal 940 : “Bila Pewaris hendak membuat suatu wasiat tertutup atau rahasia, dia dalam menandatangani penetapan-penetapannya, baik jika dia sendiri menulisnya, ataupun jika dia menyuruh orang lain menulisnya, kertas yang memuat penetapan-penetapannya, atau kertas yang dipakai untuk sampul, bila digunakan sampul, harus tertutup dan disegel.”
[*]KUHPer. Pada dasarya KUHP tidak mengenal anak angkat, hanya mengenal anak diluar nikah yang diakui pada pasal 280-290 KUHPer, hal ini berbeda dengan pengangkatan anak yang dikenal secara umum, untuk itu Pemerintah belanda mengeluarkan Stb. 1917 No. 129 pasal 5-15 tentang pengangkatan anak .Menurut R. Soeroso, Staatsblad tersebut merupakan satu-satunya pelengkap dari KUHPer.
[*]Stb 1917 No. 129 Pasal 12 memberikan ketentuan, bahwa adopsi menyebabkan anak angkat tersebut berkedudukan sama dengan anak sah dari pernikahan orang tua yang mengangkatnya. Termasuk, jika yang mengangkat anak tersebut seorang janda, anak angkat (adoptandus) tersebut harus dianggap dari hasil pernikahan dengan almarhum suaminya

.
Kesimpulan :

[*]Status hukum pesan lisan
Pesan lisan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, karena apabila mau disebut sebagi wasiat maka syaratnya hanya bisa dibuat dengan cara tertulis seperti yang disebutkan diatas, tidak dengan cara lisan.
[*]Hak waris yang diterima anak angkat :
kedudukan anak angkat hukumnya adalah sama dengan anak yang dilahirkan dalam suatu pernikahan, oleh karena itu dalam ketentuan ini anak angkat tersebut mempunya hak mewaris kepada orang tua angkatnya. Pada kasus saudari apabila menggunakan ketentuan ini, maka suami dan adik ipar saudari dapat hak mewaris dari orang tua angkat.
[*]Bagaimana cara dan prosedur meminta bantuan Advokat?
Pasal 1 (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang ADVOKAT: “Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Klien.”Pasal 1 (9) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang ADVOKAT: “Bantuan hukum adalah jasa hukum yag diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu.”
Saudari dapat datang ke salah satu kantor Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum (apabila ingin meminta bantuan hukum) untuk konsultasi mengenai persoalan yang saudari alami, kemudian Advokat tersebut akan menawarkan jasa hukum apa saja yang akan dilakukan termasuk didalamnya honorarium. Apabila terjadi kesepakatan maka hal tersebut akan dituangkan dalam suatu perjanjian jasa hukum. Sejak terjadi kesepakatan tersebut maka kepentingan hukum saudari telah di wakili oleh Advokat tersebut.
[*]Dapatkah membayar Pengacara dengan sistem bagi hasil?
Mengenai pembayaran Jasa Hukum atau Honorarium, dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang ADVOKAT dalam pasal 1 (7) : “ Honorarium merupakan imbalan atas jasa hukum yang diterima Advokat berdasarkan kesepakatan oleh Klien.” Dari pasal tersebut maka seorang Advokat berhak atas Honorarium atas jasa hukum yang telah dilakukannya, dimana besaran Honorarium tersebut merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak yakni Advokat yang bersangkutan dan Klien. Dari penjelasan diatas maka apabila ada kesepakatan antara Advokat yang bersangkutan dengan Klien mengenai Honorarium dengan menggunakan sistem bagi hasil, hal tersebut dapat terjadi.



semoga bermanfaat
iloveindonesias
Thirt13n - 04/10/2012 02:23 PM
#40

Permisi nubie mau nanya"
maaf nih ya kalo salah kamar.

gini, ane kan sering ke rumah pacar. nah disana sering orang mabuk"an.
kemaren ane sempet dipalak pake ngancem" mau dipukulin gtu.
ngancem gara" ane gak mau ngasih duit.

yaudah males ribut dikampung pacar, ane kasih duitnya.
nah yang mau ane tanyain, kalo sekali lg kejadian kaya gitu kejadian lagi, bisa gak ane perkarain ke polisi? itu yang malak" bisa dipenjara ga?

makasih sebelumnya.
Page 2 of 4 |  < 1 2 3 4 > 
Home > CASCISCUS > MELEK HUKUM new > Konsultasi Hukum Cuma-cuma (Prodeo) bagi Masyarakat Pencari Keadilan