MELEK HUKUM new
Home > CASCISCUS > MELEK HUKUM new > Konsultasi Hukum Cuma-cuma (Prodeo) bagi Masyarakat Pencari Keadilan
Total Views: 2084 Share : Facebook ShareFacebook Twitter ShareTwitter Google+ ShareGoogle+
Page 4 of 4 |  < 1 2 3 4

w4rungkopi - 14/10/2012 05:24 PM
#61
Ingin mensertifikatkan tanah tapi tidak berhasil menemukan ahli waris pemilik asal
Quote:
Original Posted By SISNPlawfirm
Perkenalkanlah kami dari kantor Siswodihardjo & Partners, yang berdomisili di DKI Jakarta (Jl. Kemang Raya, Jakarta Selatan) memberikan konsultasi hukum secara cuma-cuma (prodeo) bagi masyarakat pencari keadilan.

Bahwa sebagaimana Undang-undang Advokat No. 18 tahun 2003 dan Kode Etik Advokat tanggal 23 Mei tahun 2002, maka kami berhak untuk menolak atau tidak menjawab pertanyaan yang anda ajukan apabila pertanyaan tersebut menurut keyakinan kami tidak ada dasar hukumnya dan bertentangan dengan hati nurani kami.

Silahkan ajukan pertanyaan seputar permasalahan hukum pidana (criminal law), hukum perdata (civil law), hukum keluarga (family law) dan hukum perburuhan (labour law).

Tim dari kami yg akan menjawab pertanyaan anda adalah :
Michael Wisnoe, SH., Fery Astuti, SH., Andru Bimaseta Siswodihardjo, SH., Arya Bagus Prasetyo, SH.


Terimakasih telah menyediakan fasilitas konsultasi hukum gratis, semoga upaya agan ini menjadi media pencerahan dan pembelajaran bidang hukum bagi masyarakat.

Ingin bertanya tentang seputar pengurusan sertifikat tanah, mohon maaf kami belum mengerti apa ini termasuk bidang hukum yg bisa ditanyakan disini karena spt yg tertulis di atas tidak terdapat bidang hukum agraria tapi hanya ada hukum perdata (civil law)

Latar belakang permasalahan :

1. Pada th 1980 seseorang bernama A menjual tanah seluas sekitar 5000 m2 ke B.
Tanah ini berupa tegal/sawah dipinggiran sebuah kota kecil
Tanah ini statusnya belum sertifikat, statusnya masih pethok-D atau mungkin bisa disebut girik, yaitu hanya tercantum nama pemilik dan peta tanah di kantor desa/kelurahan atau disebut kretek atau letter-C.
Setiap tahun sejak sebelum dijual dan sampai kini pemilik membayar pajak PBB masih tercantum atas nama A sesuai dg yang tercantum di letter-C desa.

2. Sejak transaksi th 1980 tanah sudah dikelola oleh pemilik baru ( B ) yaitu ditempati rumah tinggal dan digunakan untuk pertanian.

3. Pada th 1990 oleh pemilik baru ( B ) tanah sebagian dari tanah ini di pecah menjadi kapling-kapling ukuran 75 m2 sejumlah 40 kapling, dan dijual ke warga sekitar. Tanah kapling ini habis terjual, transaksi pembelian tanah kapling antara warga dan B hanya berupa kwitansi dg materai dan dibuatkan buku induk berisi data pemilik kapling semuanya.

4. Pada th 1991 B berusaha mengurus sertifikat tanahnya bersama-sama dengan para warga pemilik kapling, tetapi ada kesulitan yaitu Keluarga A (pemilik asal yang tercantum di buku desa) sudah pindah ke lain daerah dan tidak terlacak, bahkan tidak diketahui apakah masih ada ataukah tinggal anak-anaknya.
Hingga th 2000 upaya B, para waga, dan dibantu pihak kelurahan tidak berhasil menemukan informasi keberadaan keluarga A maupun ahli warisnya.

5. Upaya menelusuri ahli waris tanah tesebut dilakukan lagi sampai sekarang tetapi Informasi yang didapat hanyalah kabar yang belum jelas bahwa ahli waris tanah tersebut sudah pindah dan terpencar-pencar di Kalimantan, di Jakarta, dan di Sulawesi

6. Saya termasuk memiliki tanah 2 kapling di lokasi tersebut. Selama ini untuk pajak PBB setiap tahun saya hanya ikut urunan sejumlah yang dibebankan ke saya (untuk 2 kaping tersebut) dan PBB dibayarkan kolektif oleh pak RT, hal ini karena PBB atas semua tanah kapling tersebut masih gabung/tunggal.

Pertanyaan :

Jika upaya menemukan ahli waris tanah tersebut tidak berhasil, apakah tidak ada alternatif cara lain untuk mengurus pensertifikatan tanah kapling ini ?
dan bagaimana teknisnya ?

mohon pencerahan
terimakasih.
Nyx. - 15/10/2012 04:15 AM
#62

eh ini advokat ngiklan bukan sih bingungs
ntar dah gw tanya pak widhi
secara beliau kan anggota majelis kehormatan peradi dkd dki D

Quote:
Original Posted By SISNPlawfirm
Ketentuan Pidana Mengenai Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik di Indonesia

Dasar Hukum :

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nedherland Indie)

Pasal 310 ayat (1) : “Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan/nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan/pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”; ayat (2) : “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan/gambaran yang disiarkan, dipertunjukan/ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan/pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Pasal 311 ayat (1) : “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran tertulis diperbolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka ia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 27 ayat (3) jo. 45 ayat (1) : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dipidana dengan penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah”.

Pasal 36 jo. pasal 51 ayat (2) : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak/melawan hukum melakukan perbuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun dan/atau denda paling banyak dua belas miliar rupiah”.

Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang Pers

Pasal 36 ayat (5) jo. pasal 57 : “Isi siaran yang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah untuk penyiaran radio dan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak sepuluh miliar rupiah untuk penyiaran televisi

untuk lebih lengkapnya dapat sdr lihat didalam blog kami http://wp.me/p2KiLt-4

woooooooo sekate kate nih si om eek:
gak semua caci maki dengan kata kotor bisa kena pasal pencemaran nama baik
dan gak semua tindakan pencemaran nama baik lewat internet bisa dikenakan pasal2 dalam UU ITE
liat unsur2nya woi om amazed:
clone.gree - 15/10/2012 06:55 AM
#63

ga bakal nangkep...DDD percumah dijelasin...DDD
Gejhix - 15/10/2012 11:19 AM
#64
Salam kenal n mohon advisenya
Selamat Pagi AGAN,

Sebelumnya perkenalkanlah saya salah satu karyawan swasta yang ingin mencari keadilan.
Begini Gan aku duduk di posisi asissten di salah satu Divisi, tetapi aku harus melaksanan tugas dan tanggung jawab sebagai supervisor.
ini berlangsung saat Supervisor kami projab sbg Manager sejak Mei 2011.

Maret 2012 sy dapat surat dari HRD tuk melakukan test Projab sebagai Supervisor tapi sampai saat ini belum ada kelanjutannya. Akhirnya Juni 2012 saya beranikan diri tuk berdialog dengan Manajemen tapi belum juga menuai hasil yang saya inginkan.

Keadaan diperparah lagi per September 2012 ada perekrutan staff yang membantu saya posisinya juga sbg assisten.

Pertanyaan saya Gan:
Adakah UU sbg dasar hukum untuk mencari keadilan Gan?
Apa dibenarkan dalam perusahaan swasta, seorang assisten memiliki assisten?
Langkah apa yang harus saya tempuh untuk mencari keadilan itu Gan?


Nah demikian Gan, sedikit informasi yang kami sampaikan. Mohon Advisenya.

Terima kasih


Quote:
Original Posted By SISNPlawfirm
Perkenalkanlah kami dari kantor Siswodihardjo & Partners, yang berdomisili di DKI Jakarta (Jl. Kemang Raya, Jakarta Selatan) memberikan konsultasi hukum secara cuma-cuma (prodeo) bagi masyarakat pencari keadilan.

Bahwa sebagaimana Undang-undang Advokat No. 18 tahun 2003 dan Kode Etik Advokat tanggal 23 Mei tahun 2002, maka kami berhak untuk menolak atau tidak menjawab pertanyaan yang anda ajukan apabila pertanyaan tersebut menurut keyakinan kami tidak ada dasar hukumnya dan bertentangan dengan hati nurani kami.

Silahkan ajukan pertanyaan seputar permasalahan hukum pidana (criminal law), hukum perdata (civil law), hukum keluarga (family law) dan hukum perburuhan (labour law).

Tim dari kami yg akan menjawab pertanyaan anda adalah :
Michael Wisnoe, SH., Fery Astuti, SH., Andru Bimaseta Siswodihardjo, SH., Arya Bagus Prasetyo, SH.

Adapun account kami adalah :
facebook sisnplawfirm; twitter @sisnplawfirm; kompasiana sisnplawfirm; web www.sisnplawfirm.com

Anda juga dapat mengajukan pertanyaan kepada kami melalui sms di no 087882717161

terimakasih:salaman

frasa hukum dalam bahasa latin :
- De minimis non curat lex : hukum tidak mengatur hal yg sepele
- Dura lex, sed lex : hukum memang keras, tapi itulah hukum
- Ignoratia iuris nocet : ketidaktahuan akan hukum mencelakakan
- Ignoratia legis non excusat : pengabaian hukum tidak dapat dimaklumi


jazzyblues316 - 15/10/2012 01:09 PM
#65
Sengketa Beli Mobil
Halo SISNPlawfirm
Nama saya Jeffry, saya ingin konsultasi mengenai sengketa beli mobil. Pada bulan Juni 2012, saya hendak membeli mobil premium brand dan menandatangani SPK, disertai tanda jadi 25 juta, karena harus menunggu inden. Dijanjikan oleh sales nya bahwa mobil akan tiba bulan September 2012.

Pada awal Agustus 2012 (3 minggu) sebelum hari raya lebaran, saya dihubungi oleh sales nya bahwa mobil sudah datang, dia mengirim foto mobil supaya disiapkan dana untuk pelunasan. Saya memutuskan untuk mengambil KPR dan sudah di approve oleh pihak bank sebelum lebaran, Saya sudah mentransfer DP 598 juta ke dalam akun perusahaan mobil itu. Saya berpikir bahwa mobil akan diantar sebelum lebaran. Tapi berhubung sudah H-3 lebaran, banyak yg sudah cuti, sales nya bilang mobil baru bisa diantar H+5 setelah lebaran.

Saya menunggu sampai hari yang dijanjikan, lalu saya mendapati bahwa ada kesalahpahaman bahwa mobil saya belum datang. Alangkah kecewanya saya, saya sudah mengurus paperwork KPR lalu saya sudah mentransfer 598 juta sebagai DP. Akhirnya saya berbesar hati. Saya meminta uang 598 saya kembali dan perusahaan bersedia mengembalikan, lalu uang tanda jadi sebesar 25 juta masih dipegang perusahaan dengan catatan mobil baru datang minggu kedua September 2012, lalu sampai akhir September 2012 juga belum ada kabar. Lalu saya meminta janji terakhir, dan salesnya menjanjikan tanggal 6 Oktober 2012, kalau tidak terpenuhi batal dan uang tanda jadi 25 juta dikembalikan.

Saya sudah memutuskan cancel karena sudah akhir tahun 2012, lebih baik saya menunggu sampai 2013. Sampai saat ini uang tanda jadi belum dikembalikan. Apakah saya bisa menuntut perusahaan ini?
tino1990 - 15/10/2012 02:31 PM
#66
masalah pengadilan
salam,
mau nanya gan, ane punya masalah yang sekarang sedang ada di dalam pengadilan negeri.

singkatnya masalah ane adalah sengketa tanah, yaitu tanah orang tua ane dilelang oleh bank karena tunggakan hutang dan sekarang kondisinya sertifikat telah dibalik nama pada pemenang lelang dan lokasi masih ditempati orang tua ane.

Karena kita merasa lelang yang dilakukan oleh pihak oknum bank tersebut tidak sesuai dengan prosedur, maka kita melakukan gugatan.

Di saat perkara gugatan kita masih dalam proses, tiba-tiba kita mendapat anmaning dari pengadilan mengenai eksekusi tanah.

pertanyaan ane, dalam kondisi seperti itu, apakah hal tersebut memungkinkan dan benar? (yang menangani perkara ane dan anmaning eksekusi tanah adalah hakim yang sama)

Terima kasih.
HellStaff - 16/10/2012 06:05 PM
#67

Quote:
Original Posted By SISNPlawfirm


Menjawab pertanyaan HellStaff
Inti dari pertanyaan sdr sebenarnya adalah apakah ada alasan yang menghapuskan kesalahan dari tindakan C yang telah memalsukan foto kopi KTP dan tanda tangan (seolah-olah adalah istri yg sah dari A) ?

Pertama-tama sy terangkan bahwa tindakan A dan C yg telah memalsukan, diatur didalam pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
Adapun bunyi pasal 263 ayat (1) KUHP “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yg dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yg diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun”.

Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP “Dipidana sebagai pembuat delik, mereka yg melakukan, yg menyuruh melakukan dan yg turut serta melakukan perbuatan”.
Kemudian adakah dasar atau alasan peniadaan pidana yg menghapuskan kesalahan dari tindakan C ? jawaban dari kami adalah ADA secara yuridis.
Alasan penghapus atau peniadaan pidana :

[*]Alasan pembenar : alasan yg menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan atau tindak pidana (actus reus)
[*]Alasan pemaaf : alasan yg menghapuskan kesalahan dikarenakan sifat pertanggung jawaban (mens rea)



Dari cerita sdr, yg menyatakan “si A itu menyuruh si C dengan di sertai ancaman kalau tidak mau melakukan akan apa yang di suruh si A akan di keluarkan dari perusahaannya si A dengan berat hati si C akhirnya mau”, maka dapat ditarik benang merah adanya daya paksa atau keadaan memaksa sehingga berakibat C melakukan pemalsuan tersebut.

Daya paksa (overmacht) diatur didalam pasal 48 KUHP, yg berbunyi “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. atau dalam bahasa Belanda “Niet Strafbaar is hij die een feit begaat waartoe hij door overmacht is gedrongen”.
Dalam hal ini Undang-undang hanya menyebut tentang tidak dipidananya seseorang yg melakukan perbuatan karena keadaan yg memaksa, namun Undang-undang tidak menjelaskan apakah yg dimaksud dengan “Keadaan Memaksa”. Dengan demikian penjelasannya diserahkan kepada pendapat dari ahli hukum (doktrin).
Dalam literatur hukum pidana, daya paksa itu dibagi menjadi :

[*]Vis absoluta (daya paksa absolut) : ada paksaan berupa fisik dari orang lain, jadi ia tidak punya pilihan lain sama sekali.
[*]Vis compul siva (daya paksa relatif), dibagi lg menjadi :


     
[*]Daya paksa dalam arti sempit (overmacht in engere zin) : disebabkan oleh orang lain
[*]Daya paksa dalam keadaan darurat (noodtoestand) : disebabkan oleh bukan manusia (cth : gempa, bencana alam, dsb).


Dengan demikian kesalahan dari perbuatan C yg memalsukan dapat dimaafkan karena adanya suatu daya atau keadaan memaksa dari A.
Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Moeljatno yatu “Atas perbuatan yg dilakukan orang karena pengaruh daya paksa, dimana fungsi batinnya tidak dapat bekerja secara normal karena adanya tekanan-tekanan dari luar, maka orang itu dapat dimaafkan kesalahannya”.

Semoga bermanfaat.
iloveindonesias

terima kasih sekali gan atas penjelasannya yang detail
saya sangat tertolong dengan jawaban agan dan saya bisa menyusun strategi
maaf saya masih ada pertanyaan lagi gan
bisakah saya[si D] atau istri saya [si C] menggugat si A tersebut
clone.gree - 17/10/2012 09:15 AM
#68

Merujuk:

Quote:
Original Posted By SISNPlawfirm

Tim dari kami yg akan menjawab pertanyaan anda adalah :
Michael Wisnoe, SH., Fery Astuti, SH., Andru Bimaseta Siswodihardjo, SH., Arya Bagus Prasetyo, SH.

Adapun account kami adalah :
facebook sisnplawfirm; twitter @sisnplawfirm; kompasiana sisnplawfirm; web www.sisnplawfirm.com

Anda juga dapat mengajukan pertanyaan kepada kami melalui sms di no 087882717161


Menimbang:

Konsultasi Hukum Cuma-cuma (Prodeo) bagi Masyarakat Pencari Keadilan

Quote:
Original Posted By SISNPlawfirm

Pendapat sdr Clone.gree yg menyatakan hutang tidak secara otomatis mewaris adalah PENDAPAT YG MENYESATKAN (Misleading)

Semoga bermanfaat.
iloveindonesias


link: klik


Mengingat:

Spoiler for Surprise!

Pasal 1057
“Penolakan suatu warisan harus dilakukan dengan tegas, dan harus terjadi dengan cara memberikan pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka”.

Pasal 1058
“Ahli waris yang menolak warisan, dianggap tidak pernah menjadi ahli waris”.

Pasal 1059
“Bagian warisan dari orang yang menolak warisan jatuh ke tangan orang yang sedianya berhak atas bagian itu, andaikata orang yang menolak itu tidak ada pada waktu pewaris meninggal”.

Pasal 1060
“Orang yang telah menolak warisan sekali-kali tidak dapat diwakili dengan penggantian ahli waris bila ia itu satu-satunya ahli waris dalam derajatnya, atau bila semua ahli waris menolak warisannya, maka anak-anak mereka menjadi ahli waris karena diri mereka sendiri dan mewarisi bagian yang sama”.

Pasal 1061
“Para kreditur yang dirugikan oleh debitur yang menolak warisannya, dapat mengajukan permohonan kepada Hakim, supaya diberi kuasa untuk menerima warisan itu atas nama dan sebagai pengganti debitur itu. Dalam hal itu, penolakkan warisan itu hanya boleh dibatalkan demi kepentingan para kreditur dan sampai sebesar piutang mereka, penolakkan itu sekali-kali tidak batal untuk keuntungan ahli waris yang telah menolak warisan itu”.

Pasal 1062
“Wewenang untuk menolak warisan tidak dapat hilang karena lewat waktu”.


Memutuskan:

Siswodihardjo & Partners yang dalam hal ini diwakili oleh Michael Wisnoe, SH., Fery Astuti, SH., Andru Bimaseta Siswodihardjo, SH., Arya Bagus Prasetyo, SH. baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama:

TIDAK MEMILIKI PENGETAHUAN HUKUM YANG BENAR DAN TELAH MEMBERIKAN PENDAPAT HUKUM YANG MENYESATKAN
klonoa21 - 17/10/2012 09:22 PM
#69

Permisi Gan, kasusnya to the point aja:

Kalo ane punya rumah (atas nama ane), 'n ane kasih temen ane buat tinggal-lamanya ud sekitar belasan tahun... Karena tu anak (temen ane) betingkah, ane mau ambil rumah itu lagi, masalahnya:
1. surat rumah yg asli dipengang dia
2. pas ane minta surat rumahnya, dia blg dia uda balik nama, ane katanya ga ada urusan lg, tapi dia ga mau kasih liat, suruh ane cari bukti... =(((

Paling efektif selesainnya gmn ya?

THANKS
Joust - 19/10/2012 08:29 PM
#70

Permisi TS yth,

Ane mau nanya nih, abis dengar kawan curhat (beneran bukan case ane lho :Peace\)

So, keluarganya sedang ada masalah hukum kredit dengan bank. Nah, mereka nunjuk pengacara setelah dikompori tetangga, yang kebetulan istri sang pengacara. Nah, setelah berbulan-bulan tanpa progress berarti dan sudah habis puluhan juta untuk "operasional" si pengacara, mereka mau damai saja sama bank, tapi si pengacara ngotot tidak mau di-cut dengan nada mengancam seolah akan melakukan hal buruk/tuntutan jika dana "operasional" tidak segera disetor.

Pertanyaan ane, dan semoga bisa membantu dia sekeluarga, mohon pencerahan untuk solusinya, karena mereka dah beneran mau damai aja sama bank dan enggak mau ribet-ribet lagi mengeluarkan uang yang tidak jelas hasilnya.

terima kasih. shakehand
aristaputra - 19/10/2012 08:45 PM
#71
novie amelia enaknya dihukum apa ya?
Masih ingatkan kita akan sosok model cantik yang menjadi pelaku tabrakan di taman sari jakarta barat beberapa hari lalu, sosok model cantik itu bernama novie amelia yang sempat membuat heboh warga jakarta karena aksinya yang mengemudikan mobil secara ugal - ugalan hingga menabrak 7 orang dan parahnya lagi novie amelia melakukan aksinya dalam keadaan mabuk dan berada dalam pengaruh ekstasi. berikut ini adalah update terbaru foto - foto terkait novie amelia beberapa saat setelah dia ditangkap aparat kepolisian. selamat menyimak.

Konsultasi Hukum Cuma-cuma (Prodeo) bagi Masyarakat Pencari Keadilan

Konsultasi Hukum Cuma-cuma (Prodeo) bagi Masyarakat Pencari Keadilan

Konsultasi Hukum Cuma-cuma (Prodeo) bagi Masyarakat Pencari Keadilan

Konsultasi Hukum Cuma-cuma (Prodeo) bagi Masyarakat Pencari Keadilan

Konsultasi Hukum Cuma-cuma (Prodeo) bagi Masyarakat Pencari Keadilan

untuk mendownload foto2 novie amelia lainnya silahkan kunjungi : http://adf.ly/DpwEq
Page 4 of 4 |  < 1 2 3 4
Home > CASCISCUS > MELEK HUKUM new > Konsultasi Hukum Cuma-cuma (Prodeo) bagi Masyarakat Pencari Keadilan