Home > CASCISCUS > SEPUTAR PEMILU 2009 > 13 Fakta Keberhasilan SBY dan Antitesanya
Total Views: 8765 Share : Facebook ShareFacebook Twitter ShareTwitter Google+ ShareGoogle+
Page 13 of 15 | ‹ First  < 8 9 10 11 12 13 14 15 > 

izharishaksa - 06/07/2009 07:33 PM
#241

Saya sependapat dengan sdr. dhvala.
Cobalah untuk mencari informasi dan kebenaran atas informasi yang kita dapat terlebih dahulu sebelum kita melakukan pencontrengan. Semoga yang paling baik, yang paling sedikit mudhoratnya yang akan terpilih nantinya. Jangan memilih karna fanatik, tapi pilihlah karna dia memang yang terbaik untuk bangsa kita.

beer:

Edit:
baru nemuin ini:
http://public.kompasiana.com/2009/06/28/ipar-istri-dan-anak-sby-akan-masuk-kpk-menyusul-besan/
benar atau gak ya? cukup dibaca sebagai analisa dan tambahan informasi.

sorry kalo repost2
reloadsilver07 - 06/07/2009 10:43 PM
#242

Quote:
Original Posted By dhvala
Sdr Reload yang baik,
Pertama siapa KPK?

Kedua, Rokhmin selaku mantan Menteri DKP telah melakukan pengakuan bahwa terjadi aliran dana negara (pajak rakyat dan kekayaan alam) masuk ke rekening para Capres dan Cawapres 2004 yakni sebagai berikut:
1. Wiranto – Salahuddin Wahid : 220 juta
2. Megawati S – Hasyim Muzadi : 280 juta
3. Amien Rais – Siswono Yudohusodo : 400 juta
4. Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla (SBY-JK) : 225 juta
5. Hamzah Haz – Agum Gumlelar : 320 juta
Namun, kasus ini di SP3 karena intervensi politik. Apalagi pasca jabat tangan antara Amien Rais dan SBY di bandara Halim Perdana Kusuma Juli 2007.

Ketiga, sebenarya tidak elok kita mengatakan kejelekan presiden kita sendiri. Namun tampaknya kasus-kasus korupsi yang berhubungan langsung dengan kepentingan pak SBY perlu diangkat.
Oke, saya beritahu kepada Anda, saya orang Riau. Saya mengikuti perkembangan Riau. Dan jika anda tidak berkeberatan, cek di google kembali "masalah pembalakkan liar". ANda tahu siapa dibalik pembalakkan liar? Pengusaha TW yang menyokong pemilihan Gubernur Riau RZ. Mengapa di SP3? Karena TW berjasa dalam pemenangan SBY-JK. Sampai saat ini saja, TW menyediakan fasilitas pesawatnya untuk tim sukses SBY-Boediono berkeliling di Indonesia. Silahkan Anda cek di google.
Yang paling yang saya tdak suka adlaah pernyataan Menterinya SBY "MS Ka'ban" yang meminta Kapolri memecat Kapolda Riau karena ia akan mengusut kasus pembalakan liar. Bukannya memecat menteri MS Ka'ban, justru sebaliknya Kapolda Riau yang ingin mengusut tuntas kasus pembalakkan liar akhirnya diberhentikan setelah ditekan.
Saya yakin Sdr sering googling dan memiliki informasi yang banyak. Dan jika Anda orang daerah, mestinya tahu banyak hal-hal ginian. Berapa banyak kasus korupsi yang melibatkan kepentingan Demokrat tidak mendapat surat izin non-aktif. Tapi, bagi yang bukan lingkaran dalam/berpengaruh Demokrat, kasusnya mudah diteruskan. Sarjan Taher contohnya. Aulia Pohan sendiri mengakui bahwa ia korban politik. Karena Anda mungkin tahu bagaimana perusahaan keluarga istri SBY (Ani Y) PowerTell merambah bisnis tender negara? Bagaimana anaknya turut andil. Bagaimana penyumbang dana kampanye merupakan orang-orang yang mendapat fasilitas "diskon pajak" di pelabuhan Tanjung Priok.
Saya tidak ingin bermaksud membongkar kebobrokan, tapi jangan sampai kita buta pula.
Terakhir, jika Anda orang Riau, Anda akan tahu apa namanya "mafia hutan" dan Anda pun mengerti apa yang selama ini ICW katakan "tebang pilih"
Trims

Bro...
Gw pernah bekerja di AA di Perawang (2 tahun), dan kemudian di R*PP di Kerinci...
Bro tau khan kalau keduanya adalah perusahaan penebangan kayu (hutan tanaman industri) di Riau?
Tau juga khan kalau bupati Pelalawan udah dipenjara??
Saya tahu betul kenapa Polda Riau dipindahkan
Saya tahu betul sapa yang disebut mafia hutan
Dan saya tahu betul siapa backing dari semua ini, karena saya yang menfasilitasi (bekerja) memenuhi kebutuhan tim pengacara perusahaan ini (laptop, koneksi ke internet, memusnahkan dokumen-dokumen yang dapat dijadikan barang bukti)....
Dan itu juga alasan saya keluar dari Riau dan mencari kerja di Jakarta..
Terus terang saya tidak akan menyebutkan siapa yang saya maksud, karena pengalaman saya ada beberapa temen saya yang dipenjara karena sok berani membela kebenaran....

Yang pasti begini..
Kalau kata bro kpk baru dibentuk dan butuh waktu..
Mungkin kita bisa bilang juga, bahwa kpk juga butuh waktu untuk menghajar semua koruptor...
Karena memang sekarang harus dihajar dulu yang bukan punya backing..
Percayalah (keyakinan saya) di pemerintahan yang berikut ini, KPK akan menghajar semua orang yang terlibat KKN

Ditunggu debatnya ya...
dhvala - 06/07/2009 11:51 PM
#243

Quote:
Original Posted By reloadsilver07
Bro...
Gw pernah bekerja di AA di Perawang (2 tahun), dan kemudian di R*PP di Kerinci...
Bro tau khan kalau keduanya adalah perusahaan penebangan kayu (hutan tanaman industri) di Riau?
Tau juga khan kalau bupati Pelalawan udah dipenjara??
Saya tahu betul kenapa Polda Riau dipindahkan
Saya tahu betul sapa yang disebut mafia hutan
Dan saya tahu betul siapa backing dari semua ini, karena saya yang menfasilitasi (bekerja) memenuhi kebutuhan tim pengacara perusahaan ini (laptop, koneksi ke internet, memusnahkan dokumen-dokumen yang dapat dijadikan barang bukti)....
Dan itu juga alasan saya keluar dari Riau dan mencari kerja di Jakarta..
Terus terang saya tidak akan menyebutkan siapa yang saya maksud, karena pengalaman saya ada beberapa temen saya yang dipenjara karena sok berani membela kebenaran....

Yang pasti begini..
Kalau kata bro kpk baru dibentuk dan butuh waktu..
Mungkin kita bisa bilang juga, bahwa kpk juga butuh waktu untuk menghajar semua koruptor...
Karena memang sekarang harus dihajar dulu yang bukan punya backing..
Percayalah (keyakinan saya) di pemerintahan yang berikut ini, KPK akan menghajar semua orang yang terlibat KKN

Ditunggu debatnya ya...


Oh...bagus deh. At least bisa melihat realitas kemiskinan rakyat di Riau dibanding di Jakarta. Saya tinggal 3.5 jam dari Perawang dan sekitar 4.5 jam dari Kerinci, perusahaan milik RGM Group.
Bukan hanya oleh AA, IK, R*PP, tapi perusahaan flywood seperti SRT, KY, di pesisir Sungai Siak dapat bebas. Gub RZ dapat kemana-mana. TW mendapat fasilitas. Bahkan SBY mendatangi perkebunannya TW. TW menjadi pemodal berdirinya diskotik di Pekanbaru, tapi Gubernurnya bilang "Sumber pariwisita". Pekanbaru yang cukup agamais, tapi sudah hancur. Penduduk pesisir seperti di Balai Karimun, Bengkalis, Rupat, dll, hanya meningkatkan konsumerisme.
Korupsi bupati SR tidak tersentuh, padahal DAK mencapai 3 Triliun di kabupaten tersebut. Sudah banyak pihak yang mengadu, tapi tidak mampu menjerat si SR ini.
Belum lagi, begitu juga Pelalawan. Padahal kasus pembalakan liar di Riau menjadi entry point paling besar, terlebih As.A pernah menunggak pajak sekitar 1.6 T.
Ketika stimulus fiskal turun, group AG si TW mendapat aliran dana yang cukup besar. Ini namanya korupsi tanpa pandang orang?
Cobalah tegakkan keadilan bagi Guru Besar IPB, Rokhmin Dahuri yang dipidana 7 tahun.Sedangkan para penerima lain dapat ongkang-angking kaki, dan mirisnya mengaku bersih.

Jika Saudara ketika kerja di Riau, mengunjungi masyarakat pedesaan di Siak atau di Kabupaten Bengkalis, Anda bisa menceritakan bagaimana tidak ada PLN yang masuk menerangin ke rumah-rumah. Tidak ada PDAM yang masuk memberi air bersih kepada warga. Tidak ada sistem transportasi (angkot) yang memadai. Sumber-sumber karet, sawit banyak diekspor ke Malaysia dengan tongkang-tongkang.

Hanya koruptor yang tidak memiliki link kekuasaan dan kepentingan yang mudah sekali masuk ke penjara. Sedangkan mereka yang berada di lingkaran kekuasaan/kepentingan, sangat sulit diproses. Inilah realitas di daerah dan di pusat. Setahu saya, rumah-rumah di Perawang juga tidak ada PDAM.

Mengenai KPK, yang ingin saya tekankan adalah indepensi.
Quote:
Pasal 3 UU 31/2003 Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
reloadsilver07 - 07/07/2009 12:17 AM
#244

Quote:
Original Posted By dhvala

Jika Saudara ketika kerja di Riau, mengunjungi masyarakat pedesaan di Siak atau di Kabupaten Bengkalis, Anda bisa menceritakan bagaimana tidak ada PLN yang masuk menerangin ke rumah-rumah. Tidak ada PDAM yang masuk memberi air bersih kepada warga. Tidak ada sistem transportasi (angkot) yang memadai. Sumber-sumber karet, sawit banyak diekspor ke Malaysia dengan tongkang-tongkang.

Mengenai KPK, yang ingin saya tekankan adalah indepensi.

Saya quote disini ya bro..
Kebetulan saya sering sekali ke siak...
Saya juga mengalami susahnya menyeberang karena harus naek ferry (BOP) atau memutar dari pekanbaru (jauh sekali bukan dari perawang)...
Untuk siak dan bengkalis saya sangat teramat sering kesana bro..
Karena group AA atau IK itu yang punya lahan yang paling besar di Riau..
Untuk listrik sendiri, gak usah ampe ke situ bro...
Di Pekan Baru sendiri masih sering pemadaman listrik, bahkan di Medan yang begitu besar, saat ini masih sering pemadaman bergilir...

Untuk PDAM pasti sangat susah, karena bro tau sendiri kalau Riau itu daerah gambut, untuk memperoleh air bersih (yang biasanya dari pegunungan) maka harus diambil sumbernya di daerah Taluk Kuantan ....

Untuk Angkot sendiri pasti akan tumbuh sesuai dengan demand nya..
Misalnya saja daerah Duri, angkot banyak sekali kok, sampai banyak yang kosong dan nge-tem, demikian juga untuk daerah kandis, pekanbaru..

Tentu saja hal ini berbeda dengan daerah siak yang penduduknya saja sangat sedikit, sementara pengguna sepeda motor sangat banyak....
Belum lagi pola hidup masyarakat yang masih menggunakan transportasi air/sungat sebagai alat transportasi......

Sejauh ini KPK masih independen gak bro?? Menurut gw sih masih....

Ditunggu pendapatnya dalam debat yang makin hangat ini.....
izharishaksa - 07/07/2009 12:26 AM
#245

Quote:
Original Posted By reloadsilver07

Sejauh ini KPK masih independen gak bro?? Menurut gw sih masih....


Masih, dan itu bukan pengaruh dari kekuasaan manapun, termasuk Pemerintah, prestasi KPK tidak bisa dikatakan prestasi Pemerintah, terlebih lagi jika pemerintah masih menghalang-halangi pemeriksaan terhadap oknum-oknum tertentu. Pemerintah hanya boleh mengklaim keberhasilan dari pihak kejaksaan, kepolisian, dll yang pertanggung jawabannya kepada pemerintah.
dhvala - 07/07/2009 12:46 AM
#246

Quote:
Original Posted By reloadsilver07
Saya quote disini ya bro..
Kebetulan saya sering sekali ke siak...
Saya juga mengalami susahnya menyeberang karena harus naek ferry (BOP) atau memutar dari pekanbaru (jauh sekali bukan dari perawang)...
Untuk siak dan bengkalis saya sangat teramat sering kesana bro..
Karena group AA atau IK itu yang punya lahan yang paling besar di Riau..
Untuk listrik sendiri, gak usah ampe ke situ bro...
Di Pekan Baru sendiri masih sering pemadaman listrik, bahkan di Medan yang begitu besar, saat ini masih sering pemadaman bergilir...

Untuk PDAM pasti sangat susah, karena bro tau sendiri kalau Riau itu daerah gambut, untuk memperoleh air bersih (yang biasanya dari pegunungan) maka harus diambil sumbernya di daerah Taluk Kuantan ....

Untuk Angkot sendiri pasti akan tumbuh sesuai dengan demand nya..
Misalnya saja daerah Duri, angkot banyak sekali kok, sampai banyak yang kosong dan nge-tem, demikian juga untuk daerah kandis, pekanbaru..

Tentu saja hal ini berbeda dengan daerah siak yang penduduknya saja sangat sedikit, sementara pengguna sepeda motor sangat banyak....
Belum lagi pola hidup masyarakat yang masih menggunakan transportasi air/sungat sebagai alat transportasi......

Sejauh ini KPK masih independen gak bro?? Menurut gw sih masih....

Ditunggu pendapatnya dalam debat yang makin hangat ini.....


Bagus deh.... rupanya sudah berkeliling di Riau.
Sebenarnya ironis kan kondisi Riau, atas minyak bawah minyak, namun rakyatnya hanya terima "taik minyak" saja.
--------------
KPK sudah cukup independen. Hanya saja memiliki keterbatasan ruang gerak. Kasus aliran dana gratifikasi BI baru hanya memenjarakan para tumpalnya saja, padahal puluhan anggota DPR ikut menikmati travel check.
Kasus korupsi dana stimulus fiskal yang membawa nama Depkeu, Dephub dan DPR agak sunyi.
Belum lagi BLBI. Masa' yang dipenjara cuman Ayin dan Jaksa Urip. Si perampok dan kru-nya bebas. Belum lagi kasus obligor lain, termasuk TW.
--------------
Jadi, karena independennya sendirian, maka kinerja KPK sangat lamban. Karena KPK tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun. Prestasi KPK adalah prestasi KPK itu sendiri + BPK + ICW + DPR + Presiden + Masyarakat.
Kegagalan KPK adalah kegagalan KPK itu sendiri + BPK + ICW + DPR + Presiden + Masyarakat.
Jadi, salah besar jika ada rekan-rekan lain yang menganggap keberhasilan KPK semata keberhasilan Pemerintah.
Kalo gak ada ICW dan BPK serta peran masyarakat yang melapor, serta dukungan yang luas di masyarakat, maka KPK tetap ompong.
Terima kasih.
jemmy19 - 07/07/2009 03:39 AM
#247

ane makin matep lg milih mega pro gan
bufoyoyo - 07/07/2009 10:59 AM
#248

sup2: sundul dulu untuk trit bagus....
reloadsilver07 - 07/07/2009 11:08 AM
#249

Quote:
Original Posted By dhvala
Jadi, karena independennya sendirian, maka kinerja KPK sangat lamban. Karena KPK tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun. Prestasi KPK adalah prestasi KPK itu sendiri + BPK + ICW + DPR + Presiden + Masyarakat.
Kegagalan KPK adalah kegagalan KPK itu sendiri + BPK + ICW + DPR + Presiden + Masyarakat.


Bro..
Presiden pasti memberikan pengaruh kepada KPK walau tidak Mutlak..
KPK tidak akan dapat bergerak bebas jika dihalang-halangi oleh Presiden...
Gw gak bilang kalau prestasi kpk itu adalah prestasi presiden..
Cuma yang pasti prestasi kpk adalah dipengaruhi oleh kebebasan yang diberikan oleh presiden dalam bertindak, menyelidiki dan memerangi korupsi....

Nah untuk itu, semua butuh waktu seperti yang disebutkan sebelumnya...
Bahwa kpk butuh waktu untuk bertindak, makanya selama satu masa kepemimpinan kpk (satu periode), tidak ada gebrakan kpk yang kentara....
Nah sekarang kpk sudah mulai menunjukkan taji, giliran DPR yang berusaha menghambatnya dengan mengulur waktu pembuatan undang-undang korupsi (kpk),.....
Siapa yang menjadi anggota dewan tersebut, mayoritas Golkar dan PDIP....
Makanya gw gak percaya lagi dengan Golkar dan PDIP, mendingan serahkan kepada partai lain seperti demokrat, PAN, PKS dan partai pro perubahaan lainnya, ya setidaknya masih ada harapan lah dibanding anggota dewan yang lama......
renja - 07/07/2009 11:14 AM
#250

Quote:
Original Posted By fm13
yahhhh mw gmn lagi boss... kata mereka apapun jelek nya SBY, meski ada pembohongan publik, dan di bodoh2hi... mereka tetap lanjutkan...

maksud nya lanjutkan pembohongan terhadap mereka ... hammer:


setuju gan...
mestinya mereka lebih kritis dalam memilih...
ini karena kita memilih pemimpin bangsa 5 tahun ke depan...
emangnya kita mau 5 tahun ke depan pemerintahan melanjutkan semua ke bohongannya???
beer:
fm13 - 07/07/2009 12:08 PM
#251

Quote:
Original Posted By reloadsilver07
Bro..
Presiden pasti memberikan pengaruh kepada KPK walau tidak Mutlak..
KPK tidak akan dapat bergerak bebas jika dihalang-halangi oleh Presiden...
Gw gak bilang kalau prestasi kpk itu adalah prestasi presiden..
Cuma yang pasti prestasi kpk adalah dipengaruhi oleh kebebasan yang diberikan oleh presiden dalam bertindak, menyelidiki dan memerangi korupsi....

Nah untuk itu, semua butuh waktu seperti yang disebutkan sebelumnya...
Bahwa kpk butuh waktu untuk bertindak, makanya selama satu masa kepemimpinan kpk (satu periode), tidak ada gebrakan kpk yang kentara....
Nah sekarang kpk sudah mulai menunjukkan taji, giliran DPR yang berusaha menghambatnya dengan mengulur waktu pembuatan undang-undang korupsi (kpk),.....
Siapa yang menjadi anggota dewan tersebut, mayoritas Golkar dan PDIP....
Makanya gw gak percaya lagi dengan Golkar dan PDIP, mendingan serahkan kepada partai lain seperti demokrat, PAN, PKS dan partai pro perubahaan lainnya, ya setidaknya masih ada harapan lah dibanding anggota dewan yang lama......


ikut nimbrung dikit ... Peace:
Presiden memberikan pengaruh bila sewaktu2 ada pejabat terkait yang terkena kasus korupsi, yaitu klo gak salah dengan mengeluarkan surat boleh di periksa ato semacam kayak gtu.. maap lupa lagi namanya Peace:

sebenernya ada poin di dalam UU KPK yang ditolak oleh DPR yaitu di UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu poin nya usul pembuktian terbalik dan berlakunya surut ... klo aja poin itu dimasukkan dampak nya akan sangat2 luas .... \) .. klo gak salah poin tersebut diajukan oleh Fraksi PDIP ... itu juga klo gak salah .. Peace:
garudamu - 07/07/2009 12:21 PM
#252

Semua capres menyatakan bagus semua, artinya semua capres tukang obat nih........nggak pernah memperlihatkan kejelekannya
reloadsilver07 - 07/07/2009 01:53 PM
#253

Quote:
Original Posted By fm13
ikut nimbrung dikit ... Peace:
Presiden memberikan pengaruh bila sewaktu2 ada pejabat terkait yang terkena kasus korupsi, yaitu klo gak salah dengan mengeluarkan surat boleh di periksa ato semacam kayak gtu.. maap lupa lagi namanya Peace:

sebenernya ada poin di dalam UU KPK yang ditolak oleh DPR yaitu di UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu poin nya usul pembuktian terbalik dan berlakunya surut ... klo aja poin itu dimasukkan dampak nya akan sangat2 luas .... \) .. klo gak salah poin tersebut diajukan oleh Fraksi PDIP ... itu juga klo gak salah .. Peace:

Setahu gw yang mengusulkan bukan FPDIP tapi dari partai kecil (CMIIW yaaaaa)
Dan pembuktian terbalik dan surut ini tentu saja akan mengenai Megawati dan Prabowo, karena mereka yang paling gak jellas dana nya...

Mudah-mudahan secepatnya UU ini terbit, dan bisa dipertanggung jawabkan, jadi gak melulu ada class action......
dhvala - 07/07/2009 02:10 PM
#254

Quote:
Original Posted By reloadsilver07
Setahu gw yang mengusulkan bukan FPDIP tapi dari partai kecil (CMIIW yaaaaa)
Dan pembuktian terbalik dan surut ini tentu saja akan mengenai Megawati dan Prabowo, karena mereka yang paling gak jellas dana nya...

Mudah-mudahan secepatnya UU ini terbit, dan bisa dipertanggung jawabkan, jadi gak melulu ada class action......


Ada link yang bagus, parta apa saja yang mendukung proses UU yang berhubungan dengan KPK.
http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0404/23/opini/968867.htm

Yang mengusulkan UU Asas Pembuktian Terbalik adalah Presiden Abdurrahman Wahid (http://www.tempo.co.id/hg/hukum/2001/04/10/brk,20010410-18,id.html)
Ada banyak pertimbangan yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, bahwa bisa menjadi alat bagi negara melakukan tindakan represif.
fm13 - 07/07/2009 02:13 PM
#255

Quote:
Original Posted By reloadsilver07
Setahu gw yang mengusulkan bukan FPDIP tapi dari partai kecil (CMIIW yaaaaa)
Dan pembuktian terbalik dan surut ini tentu saja akan mengenai Megawati dan Prabowo, karena mereka yang paling gak jellas dana nya...

Mudah-mudahan secepatnya UU ini terbit, dan bisa dipertanggung jawabkan, jadi gak melulu ada class action......


yang kena bukan Megawati & Prabowo saja boss... SBY pun beserta kroni nya bisa kena ... \)
cuma ampe skr pemerintah SBY tidak berani mengajukan poin tersebut dalam UU KPK ... !!!
dhvala - 07/07/2009 02:20 PM
#256

Quote:
Original Posted By reloadsilver07
Setahu gw yang mengusulkan bukan FPDIP tapi dari partai kecil (CMIIW yaaaaa)
Dan pembuktian terbalik dan surut ini tentu saja akan mengenai Megawati dan Prabowo, karena mereka yang paling gak jellas dana nya...

Mudah-mudahan secepatnya UU ini terbit, dan bisa dipertanggung jawabkan, jadi gak melulu ada class action......



Kebetulan mengenai dana kampanye, sudah pernah saya posting pada Maret 2009 : http://nusantaranews.wordpress.com/2009/03/09/sby-jk-bersih-dari-korupsi/

Quote:
Rokhmin selaku mantan Menteri DKP telah melakukan pengakuan bahwa terjadi aliran dana negara (pajak rakyat dan kekayaan alam) masuk ke rekening para Capres dan Cawapres 2004 yakni sebagai berikut: (disusun berdasarkan nomor urut pilpres putaran pertama) – *)
Quote:

1. Wiranto – Salahuddin Wahid : 220 juta
2. Megawati S – Hasyim Muzadi : 280 juta
3. Amien Rais – Siswono Yudohusodo : 400 juta
4. Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla (SBY-JK) : 225 juta
5. Hamzah Haz – Agum Gumlelar : 320 juta


Dari data dana kampanye dan pemantaun ICW (Indonesia Corruption Watch) dan TII (Transparency International Indonesia), ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

I. Manipulasi Dana Kampanye

Terdapat beberapa modus manipulasi dana kampanye yang dilakukan tim dana kampanye Capres dan Cawapres (termasuk tim SBY-JK) yakni manipulasi dengan penggunaan nama dan alamat orang yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan secara ekonomi untuk menyumbang sebesar jumlah sumbangan yang tertera di dalam laporan (trik-1). Dan manipulasi dengan menggunakan alamat fiktif, yakni alamat yang sudah tidak ada atau memang tidak pernah ada. Penggunaan nama dan alamat fiktif ini adalah untuk menutupi besarnya jumlah sumbangan yang masuk ke rekening dana kampanye Pasangan Capres-Cawpres dari sumber yang tidak jelas – (trik-2).

Deskripsi Manipulasi Dana Kampanye Megawati-Hasyim vs SBY-JK ***)


* Manipulasi (Penipuan) Penyumbang Individu >– (Mega : 17 kasus = 1.69 miliar dan SBY : 2 kasus = 175 juta)
* Manipulasi (Penipuan) Penyumbang Badan Usaha >– (Mega : 13 kasus = 9.35 miliar dan SBY : 13 kasus = 2.45 miliar)

II. Penipuan Dana Kampanye (Hasil Audit)

Hasil Audit Sumbangan Perorangan Pasangan Calon Presiden dan Wapres (sumber dana fiktif atau tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya) ****)

1. Wiranto – Salahuddin Wahid : 36%
2. Megawati S – Hasyim Muzadi : 4%
3. Amien Rais – Siswono Yudohusodo : 23 %
4. Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla : 34%
5. Hamzah Haz – Agum Gumlelar : 63%

Hasil Audit Sumbangan Perusahaan Pasangan Calon Presiden dan Wapres (sumber dana fiktif atau tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya) ****)

1. Wiranto – Salahuddin Wahid : 29%
2. Megawati S – Hasyim Muzadi : 74%
3. Amien Rais – Siswono Yudohusodo : 70 %
4. Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla : 20 %
5. Hamzah Haz – Agum Gumlelar : 63%

Peringatan:
Berbagai temuan ini seharusnya menjadi indikasi terjadinya penyimpangan akibat gagalnya pertanggungjawaban keuangan kampanye. Sayangnya tidak ada tindak lanjut yang cukup memadai dari KPU; padahal terdapat beberapa pasal yang dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban atas berbagai temuan tersebut, seperti aturan mengenai ancaman memberikan keterangan bohong mengenai dana kampanye (Pasal 89 ayat 6-8 UU No. 23 Tahun 2003).


Catatan : Jangan terpengaruh "iklan bersih dari korupsi". Gak ada capres yang benar-benar jujur, terlebih berbohong kalau dirinya sudah jujur. Lihat saja tahun 2004, ada gak yang bersih?
Proses hukum tidak pernah diangkat, selalu menggunakan alasan yang mengelikan "jangan diangkat, ntar ada impeachment politik kepada presiden dan wakil presiden". Lucu, hukum bisa mati karena alasan politik yang dipolitisasi.
bless4hell - 07/07/2009 07:41 PM
#257

Saya pendukung sby, tapi semalem habis zikir sadar selama ini saya di sihir oleh beliau.
Iam (uoʇ) ŃęďćO - 07/07/2009 07:46 PM
#258

untunglah smoga kdepannya pemerintahan bersih untuk rakyat bsa makin dterapkano


udah ada 2 kandidat buat dsapu bersih nih besokD
fareedh11 - 08/07/2009 08:21 AM
#259

Selama BIN masih digandeng CIA akan begini jadinya...

Kiata tunggu tahun 2014 aja gan.. reformasi jilid ke-2 akan ada. tp bukan reformasi sprti yg terjadi pd thn "98" yg ini beda..


"The Pure Reformation" iloveindonesia
fareedh11 - 08/07/2009 08:27 AM
#260

Quote:
Original Posted By bless4hell
Saya pendukung sby, tapi semalem habis zikir sadar selama ini saya di sihir oleh beliau.


Taunya Klo dihir gan?? mohon pencerahannya...
Page 13 of 15 | ‹ First  < 8 9 10 11 12 13 14 15 > 
Home > CASCISCUS > SEPUTAR PEMILU 2009 > 13 Fakta Keberhasilan SBY dan Antitesanya