Semua orang asing yang tinggal di negara lain mesti memiliki sponsor dan Ijin tinggal, tidak peduli Indonesia atau negara manapun. Itu prinsip dasarnya. Tetapi siapa yang menjadi sponsor dan bagaimana cara memperoleh ijin tinggal tersebut, itu yang harus dipahami.

Jangan terpengaruh pada kata "sponsor" yang berarti harus sebuah perusahaan yang mempekerjakan. Sama seperti di Kanada, pengertian "sponsor" itu bisa siapapun. Dengan demikian apa yang disebut "sponsor" dalam UU 6/2011 selain sebuah perusahaan, bisa juga suami atau istri.

Perbedaan antara UU 6/2011 dengan UU Imigrasi sebelumnya adalah dapatnya orang asing (yang karena kawln campur) memperoleh ijin tinggal dengan sponsor pasangan (suami atau istri). Sebagai catatan, dalam UU lama hanya wanita asing yang dapat disponsori suami WNI-nya, namun dengan UU baru bisa suami atau istri.

Jangan dikacaukan dengan adanya IMTA (Ijin Mendatangkan Tenaga Kerja Asing). IMTA adalah urusan Kementerian Ketenaga Kerjaan, yang kalau di Kanada dikenal sebagai LMO (Labor Market Opinion) dan ini bukan masalah imigrasi.

Perlu diingat bahwa tidak ada istilah ex-WNI. Peraturan Indonesia hanya mengenal WNI dan WNA. Artrinya peraturan tersebut dapat juga dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat history kewarganegaraannya.

Sehingga siapaun pasangan selama salah satunya masih pegang Paspor RI maka dapat memanfaatkan ini.

Lebih dalam lagi, secara pribadi saya menyarankan agar jika ada pasangan landed migrant Indonesia di Kanada, yang setelah 3 tahun berpikir untuk menjadi WN Canada, maka sebaiknya menyisakan salah satu (suami atau istri) sebagai WNI sehingga suatu saat akan kembali ke Indonesia dapat memanfaatkan aturan ini.

Setelah pasangan tersebut tinggal di Indonesia selama 5 tahun, maka mereka yang memegang paspor Kanada dapat mengajukan kembali menjadi WNI sesuai UU 6/2011 tersebut.

Semoga menjelaskan dan jika ada pertanyaan lain jangan ragu untuk kembali ditanyakan.

Terimakasih

Terima kasih banyak untuk jawabannya pak!!

Tapi maaf lho, saya merasa pertanyaan saya masih belum terjawab jelas.

Pertanyaan saya sebetulnya lebih mengarah ke urusan pekerjaan bagi para pemegang KITAS/KITAP, bukan ke urusan ijin tinggal.

Kalau untuk tinggal di Indonesia, baik temporary atau menetap, saya sih tahu bahwa sang WNA harus punya KITAS/KITAP (atau ijin tinggal jenis lainnya). Tinggal di negara-negara lain di dunia juga begitu.



Pertama, bapak kan bilang ini:





Kalau hal yang saya quote di atas sih saya sudah tahu. Dan itu bukan hal yang baru. Peraturannya sudah aja sejak tahun 2007. Tepatnya di: Peraturan Menteri Nomor M.01-IZ.01.10 Tahun 2007. Ini dokumennya:

http://www.bphn.go.id/data/documents/07.M.01-IZ.01.10.doc (pasal 67 ayat 1G)

But anyway, seperti yang saya tekankan di atas, saya bukan nanya soal ijin tinggal, tapi soal pekerjaan.

Sebetulnya pertanyaan saya simple aja . Begini: menurut UU Keimigrasian No.9 tahun 1992, kan pemegang KITAS/KITAP tidak boleh bekerja di Indonesia.
Sebelum UU No. 6 tahun 2011 dikeluarkan, satu-satunya cara bagi seorang pemegang KITAS/KITAP untuk bisa bekerja di Indonesia, adalah kalau ada sebuah perusahaan Indonesia yang punya IMTA dan bersedia hire sang pemegang KITAS/KITAP itu.


Nah, tapi di UU No. 6 tahun 2011 (bisa dilihat di sini: http://www.depdagri.go.id/media/documents/2011/06/17/u/u/uu_no.06-2011_rtf.rtf )

Tertulis di pasal 61:




Supaya gampang untuk bapak, saya quote aja pasal 52 (e) & (f) dan pasal 54 (b) & (d)







Nah pertanyaannya:

1. Dengan adanya pasal 61 di UU yang baru itu, apa berarti seorang pemegang KITAS/KITAP (disponsori istri/suami WNI) boleh bekerja di Indonesia dengan bebas just like a WNI can, tanpa adanya sponsorship dari suatu perusahaan Indonesia, dan tanpa IMTA?


2. Bapak juga tulis ini:



Saya sih bisa mengerti kenapa bapak berpikir itu. Harusnya WNI ya WNI, WNA ya WNA. Tapi kenyataannya, sepertinya pemerintah Indonesia memberi special treatment ke WNA yang tadinya WNI. Bapak bisa lihat sendiri di pasal 54 D yang saya kutip di atas, jelas tertulis "Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada Orang Asing eks warga negara Indonesia".

Dan, saya merasa argument saya (bahwa pemerintah Indonesia memberi keistimewaan/special treatment ke ex-WNI), dikuatkan karena adanya pasal 54 (a):



Jadi terlihat jelas sekali bahwa kalau "orang asing", harus punya KITAS dulu sebelum bisa dapat KITAP.

Sedangkan di pasal 54D, tertulisnya bahwa eks-WNI bisa mendapatkan KITAP. Sama sekali nggak ada tulisan tentang KITAS, jadi saya rasa artinya, ex-WNI bisa *langsung* mendapat KITAP? Gimana menurut bapak?

Urusan bekerja adalah domainnya Kementerian Tenaga Kerja, karena itu harus ada Peraturan Pemerintah dari Kementerian Tenaga Kerja mengenai ini dengan mendasarkan UU 6/2011. Karena itu pasal 61 dibiarkan terbuka tidak dibubuhi kalimat lengkap: "tanpa ijin kerja".

Ini untuk memberikan kesempatan kepada Kementerian Tenaga Kerja untuk mendalaminya dengan Peraturan Pemerintah. Namun sayangnya hingga kini PP dimaksud belum keluar, walau katanya pada bulan Mei 2012 ini akan diterbitkan (tunggu saja)




Pasal 60 ayat 3 menyatakan bahwa:

     
Izin Tinggal Tetap bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c dan huruf d dapat langsung diberikan.

yang artinya bahwa mereka yang disebut dalam butir d di atas memang langsung memperoleh KITAP tanpa melewati KITAS.

Apakah ini temasuk ex-WNI yang berada di seluruh penjuru dunia?

Mungkin tidak sesederhana itu.

Pernyataan saya bahwa hanya ada WNI dan WNA karena dalam UU Kewarganearaan no 12/2006 disebutkan dalam Pasal 7:

     Setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing.

Saya coba menganalisa mengapa muncul butir d tersebut dalam UU 6/2011, namun saya tidak menyatakan ini adalah jawaban mutlak dan sebaliknya saya berjanji utk menanyakan langsung pada Dirjen Imigrasi ttg makna butir d tersebut.

Dari sudut penempatan pasal kita bisa melihat bahwa pasti ada sesuatu mengapa antara "Orang Asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia" tidak dipisah (dibuat dalam butir tersendiri tetapi bergabung dalam butir d.

Jika kita telaah, "anak berkewarganegaraan ganda" adalah sesuatu yang baru semenjak adanya UU Kewarganegaraan no 12/2006. UU tersebut menyebutkan bahwa pada usia 18 tahun atau jika menikah sebelum 18 tahun maka yang berkewarganegaraan ganda harus memilih salah satu kewarganegaraan.

Maka dapat terjadi bahwa dia tidak memilih Indonesia, padahal saat itu fisik dia berada di Indonesia. Maka kepada mereka langsung diberikan KITAP (bukan Visa karena fisiknya kan di dalam negeri).

Saya menganalisa bahwa disandingnya "Orang Asing eks warga negara Indonesia" dalam satu butir bersamaan adalah juga untuk kondisi hampir mirip, tetapi bukan karena berkewarganegaraan ganda.

Ada beberapa negara yang otomatis memberikan kewarganegaraan kepada suami/istri yang menikah dengan warga negara tersebut. Dapat terjadi suatu kasus bahwa seorang WNA yang sedang bekerja di Indonesia menikan dengan WNI dan kedutaan negara ybs langsung memberikan kewarganegaraan kepada pasangannya. Dan pasangan ini tidak menolak.

Karena berdasarkan UU 12/2006 Pasal 23 menyebutkan:

     Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:
a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
b. dst, dst,..


Artinya orang tersebut menjadi orang asing saat menerima kewarganegaraan pasangannya, dan karenanya diberikan KITAP tersebut, seperti halnya mereka yang awalnya berkewarganegaraan ganda dan memilih menjadi WNA.

Saya sadar ini hanya interpretasi dan harus dikonfirmasi ulang dengan Dirjen Imigrasi agar tidak bertabrakan dengan UU 12 tahun 2006.

terimakasih

Terima kasih atas penjelasannya pak . Saya jadi penasaran nih, Dirjen Imigrasi akan bilang apa, hehehe.

Oh iya, saya barusan menemukan suatu kejanggalan lagi...sesuatu yang ada kemungkinan bertabrakan juga. Jadi kalau bapak bisa tolong tanyakan ke Dirjen Imigrasi, saya rasa bagus juga.

Ini lho pak:









Yang jadi pertanyaan: di pasal 52 F, yang dimaksud dengan "anak" tuh umur berapapun? Atau hanya 0 sampai 18 tahun? Karena begini: kalau kita gabungkan pasal 61 dengan pasal 52 F, kan bisa diartikan bahwa seorang anak (yang satu orangtuanya WNA, satu lagi WNI) bisa mendapatkan KITAS, dan bisa bekerja di Indonesia. (Dan by the way, nggak disebut si anak harus lahir di mana. Jadi kelihatannya, walaupun si anak adalah seorang WNA (misal: karena lahir di luar Indonesia), tetap bisa dapat KITAS, dan bisa bekerja di Indonesia, ASAL salah satu orangtuanya adalah seorang WNI)

Tapi yang jadi masalah, kalau ternyata yang dimaksud dengan "anak", adalah umur 0-18, apa nggak aneh.....soalnya kan katanya diperbolehkan bekerja. Sedangkan anak-anak umur 0-18 kan biasanya masih sekolah, belum kerja.

Bisa aja sih, misalnya si anak umur 16-18, dan kerja sambilan, kaya misalnya di suatu McDonald's di Indonesia. Tapi apa iya lingkupnya segitu sempit? Kesannya nggak adil aja ke anak-anak hasil perkaw*inan campuran yang umurnya lebih dari 18. Apalagi soal pekerjaan....justru orang2 usia 18 keatas biasanya yang lebih butuh pekerjaan.....apalagi kalau udah 25 and over.

Nah, jadi bagus sekali kalau kita bisa dapat klarifikasi soal umur "anak" hasil perkaw*inan campuran .

Anda baru mempertanyakan usia anak dan tempat kelahirannya, di sisi lain masih ada "potensi" masalah jika dikembangkan misalnya "anak angkat adalah juga anak" atau "bagaimana dg anak hasil perkawlnan sebelumnya".

Ini yang mesti dibahas secara rinci dalam PP turunannya.

Perlu diketahui bahwa definisi anak 0-18 tahun sebagaimana yg selalu digunakan dlm hak dwi kewarganegaraan terbatas berbeda dgn maksud "anak" dalam pasal di atas. "Anak" dgn merujuk usia 0-18 itu dimaksud pada kedewasaan seseorang bukan sebagai sifat "anak" (yg menjadi kebisaan dlm bhs Indonesia jika sudah lebih dari 18 tahun tidak lagi disebut anak-anak).

Karena itu dalam setiap pasal yg mencantumkan batasan usia 0-18 thn selalu disertakan dgn tambahan "kecuali sdh kawln" yg artinya walau belum mencapai 18 tahun tp jika sudah menikah maka dianggap sudah dewasa.

Maka dari itu potensi permasalahan justru bukan pada isu yg anda tanyakan ttp pada situasi yg saya kemukakan sebelumnya (anak angkat dan anak dr perkawlnan sebelumnya)

Anywy terimakasih untuk pertanyaannya.

maaf gan,boleh tanya gak
untuk rumah disana kita bisa kredit gak??
atau harus cash??

soalnya ada niat buat study dsana
trus ambil PR disana

makasih

Gan,...di mana-mana beli rumah mah bisa kredit atau cash. Lu punya banyak duit, beli cash.

Yang mesti lu tanya apa syarat untuk mengajukan kredit rumah (mortgage) bagi pendatang...nah ini gua ga tahu jawabannya, karena posisi gua kontraktor.

gan, ane di toronto sekarang.
bakal di kanada setidaknya setahun-an buat kerja.

perlu ngelapor ke konsulat gak gan?

Dua minggu saja perlu. Jadi anda perlu melapor diri juga. Tetapi jangan lupa mencabutnya setahun kemudian, sehingga tidak menumpuk pada database kami.

Dapat dilakukan secara online. Silakan kunjungi www.kemlu.go.id/toronto lihat pada bagian "Lapor Diri KJRI Toronto" di sebelah kiri.

tks

oke gan,
tapi ga selamanya di toronto, pindah2. gapapa kan ngelapor online nya di website KJRI toronto aja?
thanks

Sepanjang pindah-pindahnya masih di wilayah kerja KJRI Toronto tidak perlu mencabut dan melakukan daftar ulang, cukup update informasinya dengan mengemail kita di [email]consular@indonesiatoronto.org[/email].

Nanti kita rubah alamatnya. Tapi setelah cabut for good harus kasih tahu juga supaya kita hapus.

Wilayah kerja kita adalah propinsi Ontario, Saskatchewan dan Manitoba.

tks

Sebagai salah satu warga London, ON, saya atas nama seluruh masyarakat Indonesia yg tinggal di London mengucapkan terima kasih atas kunjungan KJRI Toronto yg telah menyelenggarakan temu wicara dgn kami.

Meskipun singkat, tapi acara ini sangat informatif dan khususnya kepada Bapak Winbert Hutahaean (kepala konsuler) yg telah menjawab beberapa pertanyaan mendasar tentang kewarganegaraan yg ada di benak bbrp warga indonesia disini.
Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Konjen Toronto yg baru, bapak Julang Pujianto.

Langkah2 KJRI Toronto dalam memperkenalkan nama Indonesia di Canada patut diacungi jempol. Dukungan KJRI dengan menyediakan stand gratis di SUNFEST untuk kami yg berjualan makanan khas Indonesia (Nasi kuning, mi goreng, sate ayam, perkedel jagung, rendang, resoles) boleh dibilang berakhir dengan sukses. Semuanya ludes hanya dalam 3 hari, dari rencana 4 hari yg berakhir hari Minggu kemarin.
Tidak sedikit yg menanyakan apakah kami punya Indonesian Restaurant di kota ini, karena tingginya antusias mereka terhadap makanan Indonesia.

Sekali lagi terima kasih atas dukungan KJRI Toronto dalam acara ini.

cheers

Agan abahwetan yang baik. Terimakasih atas apresiasinya.

Dengan tidak mengurangi rasa hormat, jika berkenan kiranya apreasiasi dimaksud di copy dan dipaste pada thread yang memang khusus dibuka untuk pertemuan kita kemarin di London di link berikut ini:

Pertemuan komunitas Indonesia dgn KJRI Toronto di London, Sabtu 7 Juli 2012

Dengan demikian jika ada member lain yang ingin menambahkan dapat dilanjutkan di sana dan tidak memenuhi halaman ini yang dikhususkan untuk pelayanan konsuler online.

Terimakasih