Pamor payet kini tengah menanjak kembali. Pemanis kain berbentuk bulat pipih ini banyak digunakan untuk mempercantik kain, kebaya, dan gaun-gaun pesta. Masyarakat Kalimantan Selatan juga sudah lama mengenalnya.

Airguci bukan air dalam guci. Masyarakat Kalimantan Selatan menggunakan kata ini untuk menyebut payet. Kerajinan melukis kain dengan menempelkan payet memang sudah dimiliki orang-orang Banjar sejak lama. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya payet yang digunakan sebagai hiasan pada saat pernikahan baik di pelaminan, panggung, hingga baju pengantin.

Salah satu warga Banjarmasin yang sukses mengembangkan usaha ini adalah Halidah (57). Berkembangnya usaha Halidah tak lepas dari peran pemerintah setempat yang tahun 1992 meminta agar airguci dikembangkan menjadi kerajinan daerah. "Saya mengikuti anjuran ini. Saya membuat kaligrafi, sarung bantal kursi, dan lainnya," kisah Halidah.




Soal mendesain dan menempelkan airguci untuk membentuk sebuah lukisan di atas kain, Halidah tak menemukan kendala. "Saya sering melihat baju dan hiasan pelaminan dari airguci. Karena sering melihat dan bisa menjahit, saya dapat membayangkan bagaimana membuatnya. Ketika saya coba, ternyata berhasil."
Dalam waktu relatif cepat, Halidah sudah bisa membuat berbagai baju pengantin sekaligus aneka desain hiasan airguci.



Kerajinan tradisional Banjar, sulam arguci bak batu karang. Gerusan fesyen modern tak mampu memecahnya. Sebaliknya, kain bermotif arguci kian diminati dunia internasional.

Suatu siang di pekan ini, Risna sibuk merangkai butiran payet warna perak di kain beludru berwarna ungu. Bermodal jarum dan benang, dengan cekatan perempuan muda itu membentuk motif kangkung melayap.Risna memang secara khusus menekuni kerajian tangan itu. Karena itu pula, di depan rumahnya dipasang papan nama yang menunjukkan dirinya adalah perajin arguci. Tak hanya kain, dia pun menyulam arguci ke beragam jenis busana.

“Pesanan sulam airguci tidak hanya terkait pernikahan seperti pelaminan atau busana pengantin. Juga busana adat seperti busana nanang dan galuh Banjar atau pakaian pejabat hingga kebaya,” kata Risna kepada BPost di Banjarmasin, kemarin.

Menurut dia, menyulam airguci bisa diistilahkan bagawi di mata lubang jarum. Perajinnya harus telaten dan sabar. Selain itu harus tahu motif agar tidak ‘salah sulam’.

“Misal untuk pengantin Banjar, maka motif halilipan harus ada,” ujarnya.

Keterampilan menyulam airguci, diperolehnya dari sang ibu, Hj Hawariah dan nenek, (alm) Hj Kasniyah. Kasniyah adalah orang pertama Kalsel yang memperkenalkan sulam airguci ke pentas nasional.

Perjuangannya itu berimbas pemberian penghargaan Upakarti 1994 dari Presiden (saat itu) Soeharto.

Upaya pelestarian sulam arguci tidak hanya dilakukan Risna. Dia dibantu 12 perajin.

“Selain melestarikan budaya dan usaha keluarga, keterampilan ini juga menjadi usaha masyarakat dengan terciptanya lapangan kerja,” ujarnya.

Tekad melestarikan sulam arguci juga dikumandangkan warga Kabupaten Banjar, Halidah. Meski pesanan kepada dirinya mulai berkurang, Halidah bertekad terus menggumuli usaha kerajinan itu.

sumber :
http://nostalgia.tabloidnova.com/articles.asp?id=66
http://nostalgia.tabloidnova.com/articles.asp?id=66&no=2
http://banjarmasinpost.wordpress.com/2010/10/24/arguci-tak-lekang-digerus-zaman-bertahan-demi-tradisi /

Menggugah Selera, Menggoyang Lidah

Selain sebagai salah satu sentra penghasil kayu galam dan kayu bakar, ternyata Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tala menyimpan potensi kuliner yg cukup membuat lidah bergoyang.

M Rifhan R, Pelaihari

Secara teritori, desa ini merupakan desa di wilayah administrasi Kabupaten Tala yang berbatasan langsung dengan wilayah Kota Banjarbaru, tepatnya denngan wilayah Kecammatan Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru.
Desa Pandahan ini terletak di lahan rawa / gambut, sehingga secara konstruksi hampir semua bangunan berdesain panggung dan hampir sebagian besar rumah penduduk berjejer disepanjang jalan raya.
Keunikan Desa Pandahhan ini dibandingkan desa-desa di daerah lain adalah jagung bajarang (rebus) yang tersedia sepanjang tahun di hampir sebagian muka rumah warga.
Yang menambah eksotis, selain melihat langsung proses perebusan jagung pesanan, kita juga disuguhi panorama rawa gambut yang membuat mata segar.
Tapi kalau anda ingin burru-buru menyantap jagung rebus, jangan khawatir karena warga penjual jagung rebus juga menyediakan jagung yang sudah direbus sampai masak.
Yang namanya direbus dengan bahan bakar kayu, tentunya rasanya beda kalau direbus dengan kompor minyak, apalagi kompor gas. “Seperti memasak nasi, kalau dimasak dengan bahan bakar kayu rasanya lebih enak, aromanya juga khas, menggugah selera,” ucap salah satu pembeli jagung rebus yang mengaku bernama Salih warga Banjarbaru.
Nah, jagung rebus Desa Pandahan ini, selain rasanya yang enak dan empuk serta aromanya yang menggugah selera, cacapan uyahnya (sambal garam) juga pas, sehingga benar-benar membuat lidah bergoyang menikmati sensasi tiada tara jagung rebus Desa Pandahan.
Menurut pembeli lainnya yang mengaku bernama Riris, setiap ia membeli paling sedikit 10 bijii untuk dibawa pulang ke rumah. “Orang rumah juga suka, kalau dua tiga biji tanggung, tidak bisa nambah,” ucapnya sambil tersenyum.
Apallagi tambahnya harganya lumayan murah, dengan uang Rp20 ribu bisa membawa 12 biji jagung rebus made in Pandahan yang super enak.
Salah satu pedagang yang mengaku bernama Acil Iah menyatakan dalam sehari ia bisa menghabiskan sekitar 50 biji.
Dengan harga jual Rp 2 ribu per biji ia bisa mendapatkan keuntungan bersih sekitar Rp 1 ribu. Artinya kalau minimal sehari laku 50 biji, maka paling tidak ia meraup keuntungan Rp50 ribu per hari.
“Tapi kalau belinya per 3 biji, saya jual Rp 5 ribu,” ungkapnya seraya mengaduk jagung rebus dalam dandang (panci ukuran besar).
Keuntungan yang mencapai 100 persen tersebut disebabkan mereka cuma bermodalkan untuk membeli jagung, garam dan cabe. Sementara untuk proses perebusan mereka menggunnakan kayu galam yg banyak tersedia disekitar desa mereka. “Lumayanlah cukup untuk menyekolahkan anak,” terangnya.

Ya, walaupun jagung rebus, produk yang mereka jual bisa memberikan pemasukan yang lumayan. Jadi, siapa yang mau jagung rebus ala Pandahan?

sumber :
http://rrpost.wordpress.com/2010/04/19/jagung-rebus-ala-pandahan/

Mangga Kalimantan (Mangifera casturi) atau secara lokal dikenal sebagai Kasturi adalah pohon buah tropis bertinggi 10–30 m yang bersifat endemik di wilayah yang kecil di sekitar Banjarmasin di Kalimantan bagian selatan (Indonesia). Saat ini tanaman tersebut yang ada di hutan akibat penggelongongan ilegal. Namun di wilayah ini masih sering dibudidaya karena rasanya yang enak.

Ukuran buah Mangga Kalimantan (Mangifera casturi) relatif kecil dibandingkan spesies mangga lain. Beratnya sekitar 50 hingga 84 grams tiap buahnya. Sebelum matang, buah ini berrwarna hijau – namun ketika matang, warnanya berubah menjadi coklat atau ungu-hitam dan memiliki permukaan mengkilat, sering disertai warna ungu muda. Pola warnanya juga menjadi ukuran perbedaan keberagaman M. casturi. Ada tiga ragam Mangifera casturi yang tercatat – Kasturi, Mangga Cuban dan Pelipisan. Yang paling terkenal adalah Kasturi karena bau harumnya. Pohon Mangga Cuban dan Pelipisan sering dianggap sebagai spesies berbeda. Namun, Pelipisan dapat dikenali melalui bau harumnya yang mirip Kasturi yang menandakan bahwa buah tersebut merupakan hasil pengawinan dari Kasturi. Banyak penelitian yang masih harus dilakukan untuk mendefinisikan dan menjelaskan statusnya.



Daging buah ini berwarna oranye dan bertekstur serabut dengan bau harum manisnya yang unik. Jika kita membandingkan Kasturi dengan Mangga (Mangifera indica), maka Kasturi memiliki rasa yang lebih tidak manis namun memiliki rasa yang lebih kuat dan aroma yang lebih lembut. Daging buah Kasturi memiliki kandungan serat yang tinggi.

Kasturi sangat terkenal bagi penduduk Kalimantan Selatan serta wilayah di dekatnya. Bau harum buahnya sangat enak sehingga ada lagu lama yang bercerita tentangnya: “Seharum kasturi, seindah pelangi, semuanya bermula.”



Kegiatan penggelondongan ilegal menyebabkan kepunahan pohon ini di hutan liar. Pohon-pohon tua Mangga Kalimantan terancam punah akibat penggelondongan oleh karena sedikitnya jumlah pepohonannya. Pohon-pohonnya sering dibudidaya dalam skala kecil di kebun belakang rumah atau di kebun-kebun kecil oleh orang-orang setempat.

Tidak seperti pohon buah tropis lain yang dapat tumbuh dengan cepat, Mangga Kalimantan tidak ditanami dalam skala besar di Indonesia karena proses pertumbuhannya yang lambat. Budidaya Mangga Kailmantan hanya dapat ditemukan di wilayah Mataram di daerah Banjar (Daerah banjar berbeda dengan daerah Banjarmasin). Penduduk Mataram mencoba untuk membudidaya dalam skala kecil pada tahun 1980 dan pertama kali dipanen pada tahun 2005. Walaupun secara lokal buah ini berlimpah, namun tetap tidak dapat memenuhi permintaan.

Penggunaan pohon Mangga Kalimantan terbatas pada buah dan kayunya. Walaupun pohon yang sudah tua dapat memiliki batang melewati ketinggian 1 meter, penduduk Banjar (kelompok etnis asli pedalaman dan pantai yang tinggal di Kalimantan Selatan), cenderung hanya mengonsumsi buahnya karena lamanya pertumbuhan pohonnya. Karena alasan ini, penduduk Banjar memilih pepohonan lain sebagai sumber kayu dengan kualitas kayu yang mirip atau lebih baik. Untuk memperoleh buahnya tidaklah terlalu mudah karena pohon Kasturi tumbuh sangat tinggi dan orang harus memanjat sangat tinggi untuk mendapatkannya – buah yang jatuh ke tanah memiliki kualitas jauh lebih rendah.

Buah-buahnya dapat dimakan langsung atau diproses menjadi selai Kasturi. Namun semuanya ini jarang dijual di pasar, karena para petani mengonsumsinya sendiri. Produk lain yang terbuat dari mangga adalah sup, selai, jus atau dodol (kue tradisional). Namun, produk-produk ini cukup sulit didapat karena buah-buahnya yang masih segar selalu sangat diminati dan merupakan salah satu buah favorit penduduk Banjar. Buah-buah tersebut juga cukup mahal namun menurut penduduk Banjar harga tersebut cukup pantas karena rasa buahnya yang luar biasa!

sumber :
http://www.botanix.kpr.eu/id/index.php?text=2-mangga-kalimantan-kasturi-mangifera-casturi

Sejarah Banjarbaru
Pelantikan Akhmad Fakhrulli sebagai pejabat Walikota Kota Banjarbaru oleh Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid di Jakarta, 27 April 1999, menandakan resminya alih status Banjarbaru dari Kota Administratif menjadi Kotamadia (kota). Perjuangan panjang berbagai pihak akhirnya sampai kepada “idaman antara” setelah Banjarbaru dengan berbagai status administratif dipimpin oleh Baharuddin (1966), A.G. Hanafiah (1970-1975), Abdul Moeis (1975-1981), Abdurrahman (1981-1983), Eddy Rosasi (1983-1984), Zamawi M. Aini (1984-1986), Yuliansyah (1986-1990), Raymullan (1990-1993), Hamidhan B (1993-1998) dan Akhmad Fakhrulli (1998-1999) yang menjadi walikota administratif sekaligus pejabat walikota dan Rudy Resnawan sebagai walikota terpilih pertama.

Berhasilnya Banjarbaru memperoleh status kota setelah menyandang status kota administratif terlama di Indonesia, 23 tahun, sungguh merupakan momen Banjarbaru memasuki era baru. Adalah DPRD Kota Banjarbaru melalui pemilihan walikotanya, memilih Rudy Resnawan sebagai walikota pertama Kota Banjarbaru, menggantikan Fakhrulli sebagai walikota transisional.

Sekalipun gerak pembangunan “sesungguhnya” dimulai ketika Rudy menjabat walikota, gagasannya sudah dicanangkan seiring dengan umur Banjarbaru. Artinya, setiap walikota, aparat, dan masyarakat telah “berperan” sesuai visi dan kiprahnya masing-masing. Bahwa, Banjarbaru tampak ke permukaan begitu-begitu saja dalam umurnya hampir setengah abad, itu soal lain. Tapi, sejak statusnya berubah menjadi kota, pengenjotannya terlihat lebih serius dan kencang.

Bahkan, dalam rekaman sejarah, pengembangan dan “perjuangan” status Banjarbaru sebenarnya bukanlah sekedar menjadikannya sebagai kotamadia. Bukan pula “hanya” sebagai ibukota Kalimantan Selatan, tetapi ibukota Kalimantan sesuai dengan kondisi obyektif tahun 1950-an ketika Kalimantan belum terbagi menjadi empat provinsi.

Tepatnya, baik perjuangan status maupun pengembangan kota berjalan bersamaan. Suatu “modal” bagi pembangunan Banjarbaru ke depan. Setidaknya, bercermin rekaman historis, kalau kita mampu memaknai, dengan titik berangkat awal millenium III dengan memompakan pride (kebanggaan) bagi seluruh warga adalah titik berangkat sebuah harap masa depan Banjarbaru.

Ketika Gubernuran Tergenang Air

Alkisah, pada suatu pagi di tahun 1951 Gubernur Kalimantan dr. Murdjani beserta staf dan karyawan melakukan apel bendera di halaman Gubernuran. Hujan yang mengguyur mengakibatkan Banjarmasin tergenang air. Ketika memberikan sambutan, air pasang ikut “bergabung”. Akibatnya, upacara terpaksa berpindah tempat. Seperti biasa, dokter bervisi jauh ke depan tersebut hanya bisa mengelus dada tak berdaya menghadapi “keganasan alam” Banjarmasin.

Akumulasi kejadian serupa, apel pagi sering harus berpindah tempat, ditambah pula dengan pandangannya tentang Banjarmasin yang berawa dan bernyamuk banyak, memunculkan gagasan memindahkan ibu kota Kalimantan ke tempat yang ideal. Sebagai ahli kesehatan masyarakat, Murdjani berkesimpulan Banjarmasin kurang ideal sebagai pusat pemerintahan. Tanahnya yang berawa-rawa mengakibatkan air menggenang sepanjang musim yang memungkinkan timbulnya berbagai penyakit.

Pak Dokter yang sangat alergi terhadap “serangan” nyamuk yang tak mengenal musim itu terusik pula dengan kenyataan, membangun fasilitas pemerintahan dan sarana umum memerlukan biaya tinggi. Baginya pembangunan pusat pemerintahan yang ideal haruslah di wilayah yang ideal pula. Melakukan pembangunan di atas tanah padat, bukankah lebih berdayaguna dan berhasilguna dibandingkan dengan membangun di tanah berawa?. Ibukota Kalimantan harus dibangun baru.

Banjarmasin sebagai Kota Air, Kota Perdagangan dan Kota identitas historis Urang Banjar tetap dipertahankan. Membangun ibukota Kalimantan di Banjarbaru didasari pada pandangan pengembangan jauh ke depan.

Untuk merealisasikan gagasannya, mulailah dicari tempat yang ideal. Murdjani melakukan survei ke daerah-daerah di luar kota Banjarmasin. Berbagai lokasi dikunjungi dan diamati, namun Murdjani kurang berkenan karena lokasinya masih berawa-rawa. Akhirnya, sampailah ia di daerah bertanah padat, lokasi Banjarbaru sekarang. Ini dia! Ibukota Kalimantan masa datang !!! Kira-kira begitu teriak hatinya.

Pada pandangan pertama, hatinya telah tergadai pada Banjarbaru. Melalui sidang staf dan pimpinan, dibentuklah tim kajian kelayakan dipimpin D.A.W. Van der Veijl. Tim Veijl melakukan kajian awal. Dalam perancangannya, planologi Banjarbaru digarap bekerjasama dengan para pakar dari Institut Teknologi Bandung.

Peijl, Kepala Pekerjaan Umum Bagian Bangunan Kalimantan, merancang Banjarbaru bersamaan dengan kota Palangkaraya. Palangkaraya kini menjadi kota modern tertata apik. Banjarbaru, setelah 23 tahun berstatus kota administratif, baru mendapatkan status kotamadia. Jangankan menjadi ibukota Kalimantan, untuk terwujud menjadi ibukota Kalimantan Selatan saja tampaknya masih memerlukan waktu yang cukup panjang.

Bahkan, bukan tidak mungkin, gagasan itu akan tenggelam. Karena itu sangat wajar soal kepindahan ibukota Kalimantan Selatan itu layak dihapuskan dari memori. Dan, ketika Rudy Resnawan menjadi Walikota, dengan canangan Banjarbaru is Banjarbaru, membangun Banjarbaru dengan “kekuatan sendiri”, adalah suatu pilihan yang tepat.

Artinya, masyarakat dibawa ke ranah proporsional, membangun Banjarbaru tanpa dikaitkan dengan kepindahan ibukota Kalimantan Selatan. Sejarah telah memampang, kalau “dongeng” itu tetap ditayangkan, pembangunan Banjarbaru akan jalan di tempat. Soal kepindahan ibukota, bukanlah hal terlalu penting. Kalau perlu tolak. Sekarang bangun dulu Banjarbaru.

Bermula dari Gunung Apam
Banjarbaru pada waktu dicanangkan sebagai ibukota Kalimantan “belum apa-apa”. Menurut cerita tetuha, cikal-bakalnya Banjarbaru bermula dari Gunung Apam. Gunung Apam adalah “puncak” perbukitan di lintasan jalan Banjarmasin-Martapura, kira-kira di lokasi Bank BRI Banjarbaru sekarang. Di daerah ketinggian itu belum ada pemukiman. Hamparan tanahnya ditumbuhi padang ilalang dan pohon-pohon yang masih terkesan angker. Di samping lintasan jalan darat, juga lintasan pencari (pendulang) intan tradisional di belakang Unlam Banjarbaru saat ini.

Lokasi strategis tersebut mengundang minat seorang penduduk membuka warung. Pewarung, yang tidak diketahui nama dan asalnya itu, membuka warung kecil-kecilan, menjual minuman teh dan kopi. Wadai (kue) pendampingnya adalah apam (serabi). Tak dinyana, wadai apam tersebut kemudian diperuntukkan menjadi nama daerah tersebut.

Konon, apam tersebut sangat lezatnya hingga digemari banyak orang. Pertama-tama konsumennya para pendulang intan dan sopir truk. Mereka melepas lelah sambil kongkow-kongkow. Kemudian penduduk dari Martapura dan daerah sekitarnya tidak ketinggalan memarakkan apam lezat tersebut.

Bersamaan dengan populernya “Warung Gaul” Gunung Apam, beberapa orang penduduk mengikuti jejak Si Pewarung Perintis. Lama-kelamaan banyak orang yang mendirikan rumah di sekitarnya. Sejak itu, terbentuklah perkampungan penduduk yang populer disebut Gunung Apam. Secara administratif, Gunung Apam termasuk wilayah anak Kampung Guntung Payung, Kampung Jawa, Kecamatan Martapura.

Pada perkembangannya, perkampungan itu makin ramai. Semasa Murdjani menjadi Gubernur Kalimantan (1950-1953), yang terobsesi memindahkan ibukota Kalimantan ke daerah yang lebih ideal, memilih daerah di sekitar Gunung Apam. Tidak mengherankan, begitu “mendapatkan” lokasi baru, kajian planologi segera dilakukan. Sampai akhir masa jabatannya (1953), walaupun secara administratif dan fisik baru pada tahap perancangan, pembangunan perkantoran dan perumahan pegawai Pemda Kalimantan dimulai. Targetnya, ibukota Kalimantan pindah dari Banjarmasin ke Banjarbaru.

Gagas Murdjani dapat disimak dari suatu pidato visionernya yang dapat dikatakan sebagai obsesinya :

Kira-kira lima ratus tahun yang lalu negeri Amerika Serikat, seperti kita kenal sekarang, hanya suatu impian yang indah. Akan tetapi berkat usaha orang-orang yang dapat melihat dalam jarak panjang, maka impian itu, telah menjadi kenyataan. Dan saya yakin, bahwa Indonesia pun akan dapat mewujudkan cita-cita pembukaan dan pembangunan Kalimantan.

Yang hendak dikatakannya adalah, membangun Banjarbaru dari awal bukanlah hal yang mustahil walaupun pada saat ini lebih terkesan sebagai “mimpi”. Yang diperlukan usaha bersama mewujudkannya. Tepatnya, Murdjani menyampaikan pesan, pembangunan itu, apalagi Banjarbaru yang dimulai dari awal harus direncanakan sebaik mungkin, dibangun bertahap dan berkelanjutan hingga terwujud suatu ibukota yang ideal dan dapat dibanggakan karena tatanannya yang bagus dan menjadi kota modern.

Ketika R.T.A Milono menggantikan Murdjani, usaha pembangunan dilanjutkan. Secara resmi, dengan surat bernomor: Des-19930-41 tanggal 9 Juli 1954 diusulkan kepada Pemerintah Pusat agar Banjarbaru ditetapkan menjadi ibukota Kalimantan. Sekalipun usaha pembangunan Banjarbaru dimulai dari awal menjadi sebuah kota ideal, dan kemudian Kalimantan dipecah menjadi empat (4) provinsi, sejarah nampaknya kurang berpihak.

Tuntutan masyarakat, pihak eksekutif, dan legislatif yang susul menyusul baru menghasilkan status Banjarbaru pada 11 November 1975 sebagai kota administratif. Setelah memakan waktu dua dasawarsa lebih, Banjarbaru “mendapatkan” status kotamadia. Hampir setengah abad, nampaknya belum “membuktikan” gagasan brilian dokter masyarakat itu disahuti secara nyata.

Kini, ketika Banjarmasin berkembang begitu pesat, yang kepadatan dan berbagai dampaknya dirasakan kurang menyamankan, urgensi Banjarbaru sebagai ibukota Kalimantan Selatan memang perlu diseriusi. Tapi, kenyataan berbicara lain. Banjarbaru akan membangun dirinya, Banjarbaru is Banjarbaru. Konsep itulah yang kini tengah digulirkan

Lambang Historis, Potensi dan Obsesi

Pergulatan Banjarbaru menuju ibukota Kalimantan Selatan, awalnya ibukota Kalimantan, sebagaimana digagas dr. Murdjani, nampaknya tidak pernah surut. Hal tersebut terlihat dari paparan “perjuangan” mewujudkan Banjarbaru sebagai kotamadia sekaligus landasan menuju ibukota Kalimantan Selatan. Pihak Pemerintah Kota Administratif Banjarbaru, masyarakat, Pemda Banjar, dan Pemda Kalsel, sesuai dengan “kemampuan” selalu berusaha. Hasilnya saja yang kurang memuaskan.



Secara simpel dapat disimak dari usaha Pemerintah Kota Administratif Banjarbaru dalam usaha “menjemput” status kotamadia. Pemahaman mendalam atas kemampuan berdasarkan simakan potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam, pada Hari Jadi ke 22, 11 November 1997, digagaslah lambang Banjarbaru.

Pembuatan lambang berkaitan erat dengan makin dekatnya saat-saat perubahan status dari kota administratif menjadi kotamadia. Perjuangan panjang dan persiapan administratif dirasa sudah cukup syarat. Direktorat Jenderal Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri telah melakukan observasi lapangan dan instansi terkait yang tergabung dalam Tim Tekhnis Sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah pada tanggal 10 April 1997 dengan kesimpulan, Kota Administratif Banjarbaru layak mendapatkan status kotamadia.

Melalui Surat Keputusan Nomor 04 Tahun 1997 tanggal 20 Agustus 1997 Walikota Administratif Banjarbaru membentuk panitia sayembara pembuatan lambang kota Banjarbaru. Sebagaimana dikatakan Drs. H. Hamidhan B, Walikota Administratif Banjarbaru, dalam buku Pembuatan Lambang Kota Banjarbaru: Proses pembuatan Lambang Kota Banjarbaru disusun secara sederhana, berisi sejarah berdirinya Kota Administratif Banjarbaru dan perkembangannya di masa akan datang.

Perkembangan di masa akan datang berarti dalam jangka pendek berubah status menjadi kotamadia dan obsesi bagaimana Banjarbaru sebagai Kotamadia Daerah Tingkat II sekaligus ibukota Kalimantan Selatan yang berpilin dalam upaya gerak mensejahterakan masyarakatnya dengan program-program pembangunan tepat sasaran.

Arti dan Makna Lambang

1. Bentuk bingkai seperti perisai menggambarkan sebagai alat pelindung dalam mencapai cita-cita luhur Bangsa Indonesia (Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia) dan Pembangunan Nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 45.
2. Bintang bersudut lima adalah Pancasila sebagai Dasar Falsafah dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia.
3. Tulisan BANJARBARU adalah nama Kota Administratif Banjarbaru (kini Kota Banjarbaru, Pen.).
4. Petak/Kotak yang terdapat pada pilar kiri dan kanan masing-masing berjumlah 11 buah. Pilar dan petak menggambarkan tanggal dan bulan serta tahun berdirinya Kota Administratif Banjarbaru, yaitu tanggal 11 dan bulan November. Sedangkan jumlah petak pada pilar kiri dan kanan adalah 22 menggambarkan tahun berdirinya Kota Adminitratif Banjarbaru, yaitu 1975 (1+9+7+5=22).
5. Pilar kiri dan kanan juga menggambarkan Banjarbaru sebagai jalur masuk (transportasi) ke Kalimantan Selatan. Sebagaimana terdapatnya Bandar Udara Syamsuddin Noor di Kecamatan Landasan Ulin Kota Administratif Banjarbaru.
6. Alat linggangan adalah menggambarkan pendulangan Intan Tradisional Cempaka yang terdapat di Kecamatan Cempaka dan merupakan obyek wisata budaya, dan sejarah di Kota Administratif Banjarbaru.
7. Museum Negeri Propinsi Kalimantan Selatan Lambung Mangkurat (sebagai obyek wisata, sejarah, dan budaya) yang diapit rumah menggambarkan Kota Administratif Banjarbaru sebagai Pusat Pemerintahan dan Pusat Pemukiman.
8. Buku adalah menggambarkan Banjarbaru sebagai Kota Pelajar dan Pusat Pendidikan, karena terdapatnya prasarana dan sarana penunjang pendidikan yang memadai dari berbagai disiplin ilmu.
9. Roda (gir) menggambarkan roda industri dan perdagangan, karena di Kota Administratif Banjarbaru sangat potensial menjadi Daerah Industri dan Perdagangan.
10. Pita berwarna hijau yang bertuliskan motto Kota Administratif Banjarbaru sebagai Pusat Pemerintahan, Pusat Pendidikan, Pusat Industri, dan Pusat Pemukiman, merupakan daerah/wilayah yang Indah, Aman, dan Nyaman untuk mencapai kesejahteraan.
11. Warna yang digunakan, terdiri dari 5 (lima) warna utama:
* Warna kuning : Keluhuran, keagungan
* Warna putih : Kesucian
* Warna coklat : Keilmuan, keulamaan, keteguhan dan ketangguhan
* Warna hijau : Kesuburan, kehijauan, kerezekian
* Warna hitam : Kerohanian, keimanan, keteguhan hati.

Banjarbaru : Nama Sementara yang Melekat

Sebagaimana telah diintroduksi, Gubernur Kalimantan dr. Murdjani menggagas pembangunan ibukota Kalimantan di daerah yang kini kita kenal sebagai Banjarbaru. Pada tahun 1953 di daerah “kosong” tersebut mulai dibangun kantor-kantor pemerintahan untuk dinas-dinas, jawatan-jawatan tingkat provinsi, dan perumahan pegawai pemerintah.

Pembangunan dilakukan tanpa anggaran khusus seba- gaimana layaknya persiapan sebuah ibukota provinsi. Oleh karena itu, pembangunannya dilakukan sedikit demi sedikit. “Modal dasar” pembangunan hanya beleid dan kebulatan tekad Gubernur Kalimantan. Bahkan saat itu apa nama kota “calon” ibukota Kalimantan itu pun belum terpikirkan. Dari penelusuran heuristic, tidak didapat secara pasti tentang oleh siapa dan kapan dicetuskan pertama kali nama Banjarbaru. Dan, nama Banjarbaru “dipakai” dalam kondisi emerjensial-konteksual.




Konon, pada saat persiapan perancangan kota, D.A.W Van Der Veijl kebingungan tentang nama yang harus ditulisnya pada peta kota. Secara naluriah ditulisnya Bandjar Baru. Nama itu pulalah yang dikatakannya ketika ditanya Pemerintah Pusat perihal dimana dan apa nama ibukota Kalimantan yang baru.

Harap diingat sekalipun Veijl adalah turunan Belanda, setelah lama tinggal di Kalimantan (baca: Banjar), ia melarutkan diri sebagai Urang Banjar. Dedikasi dan kontribusinya terhadap pembangunan Kalimantan tidak perlu diragukan lagi. Bahkan ada yang mengatakan, Peijl adalah pemangku budaya Banjar yang konsern, komitmennya sangat besar.

Karena itu, penulisan spontannya tentang nama Banjarbaru bagi calon ibukota Kalimantan, dikaitkan dengan gagasan kota baru bagi Urang Banjar, yaitu Bandjar Baru. Banjarmasin sebagai Kota Historis Urang Banjar tidak diganggu-gugat. Banjarbaru adalah perwujudan obsesi ke depan kota modern Urang Banjar.

Jadi, Veijl dan timnya sangat sadar, bahwa Banjarmasin adalah kota yang sarat dengan muatan historis dan merupakan salah satu identitas historis Urang Banjar. Banjarbaru adalah kota yang dirancang untuk menjawab tuntutan masa depan. Sebuah pandangan yang sangat visioner.

Nama kota Banjarbaru pada awalnya bukanlah nama permanen. Penamaan Banjarbaru didorong atas desakan situasional dalam pencantuman nama pada peta awal Banjarbaru dan kemudahan dalam surat-menyurat aktivitas pemerintahan. Nama “permanen” belum terfikirkan.

Dengan kata lain, penamaan “Banjarbaru” hanyalah nama sementara, sangat tentatif, tetapi ternyata hingga saat ini tetap melekat. Tidak satupun keberatan diajukan oleh siapa pun. Banjarbaru kini telah menjadi nama permanen.

repost dari : https://www.kaskus.co.id/showthread.php?t=3880716
sumber foto :
http://thehappyisland.wordpress.com
http://gamsdok.blogspot.com

PENJELASAN:

“WARNA”
Warna Hijau berarti kesuburan/kemakmuran
Warna Kuning berarti kemuliaan/keagungan
Warna Hitam berarti keteguhan/keadilan
Warna Merah berarti keberanian/kesanggupan
Warna Putih berarti kesucian/kesejukan

“BENTUK”
Perisai berarti alat mempertahankan diri dari segala ancaman, rintangan.

“ARTI LAMBANG”
Kapas (17), Rantai (8) dan Padi (45) melambangkan tanggal Proklamasi kemerdekaan RI.
Kapas dan Padi melambangkan kekayaan sumber daya alam dan mata pencaharian rakyat, rantai melambangkan ikatan persatuan dan kesatuan.
Susunan batu bata dengan 4 pilar berwarna merah, melambangkan Benteng Tundakan pertahanan Pangeran Antasari di wilayah Balangan.
Piring berwarna hitam, melambangkan tempat bersejarah di wilayah Balangan yang terkenal dengan Batu Piring yang mengandung sumber daya alam untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat.
Tangkai Pena berbentuk bambu runcing berwarna kuning, melambangkan Batung Batulis yang merupakan bahan utama dari pembangunan Mahligai Puteri Junjung Buih dan semangat perjuangan rakyat Balangan dalam merebut kemerdekaan.
Mata Pena menancap ke dalam piring berwarna hitam, melambangkan investasi sumber daya manusia yang menjadi prioritas pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian.
Persegi Empat Trapesium di kiri dan kanan tangkai pena, berbentuk huruf O dan D berarti Otonomi Daerah.
Kubah Mesjid berwarna hijau, melambangkan ketaatan umat dalam melaksanakan ajaran agama.
Bintang berwarna kuning melambangkan KeTuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila.
Rantai sebanyak 8 bingkai, yang berarti tanggal 8 (delapan).
Benteng yang terdiri dari 4 pilar yang berarti bulan 4 (bulan April).
Batung batulis tangkai pena sebanyak 3 ruas yang mengandung arti 003 atau tahun 2003. Secara keseluruhan mengandung arti “8 April 2003” yang merupakan tanggal peresmian berdirinya Kabupaten Balangan.

Tulisan (sloka) SANGGAM di atas pita berwarna putih berarti Kesanggupan melaksanakan pembangunan yang didasari oleh keikhlasan Gasan Masyarakat.



Sejarah

Diawali dengan Resolusi I tanggal 13 Desember 1963 Panitia Pembentukan Kabupaten Balangan menuntut agar Kewedanaan Balangan dijadikan Kabupaten Balangan. Tahun 1968 disampaikan lagi Resolusi II kepada Presiden RI dan disetiap kesempatan melakukan desakan kepada Bupati Kepala Dati II dan DPRD Dati II Hulu Sungai Utara guna menyampaikan usulan kepada Pemerintah Pusat.

Sejak tahun 1970 usaha untuk menjadikan Balangan sebagai kabupaten sendiri terhenti karena pemerintah pusat pada masa itu belum mengijinkan. Setelah era Orde Baru digantikan oleh pemerintahan di era reformasi yang melahirkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 maka muncul kembali keinginan masyarakat Kabupaten Balangan untuk membentuk Kabupaten Balangan. Pada tanggal 13 Mei 1999 dibentuk (disegarkan) kembali “Panitia Penuntutan Kabupaten Balangan (PPKB)” yang diketuai oleh H. Syahrani Ahing. Sejak itu PPKB memulai aktivitasnya dengan melaksanakan rapat secara maraton dari tanggal 14, 15 dan 16 Mei 1999 guna menyiapkan berkas dan konsep resolusi ke DPRD HSU.

Tanggal 17 Mei 1999 bertepatan dengan HUT Proklamasi Tentara ALRI Divisi Kalimantan, PPKB beserta tokoh Balangan menyampaikan Resolusi III ke DPRD HSU (DPRD masa transisi) yaitu “Resolusi Masyarakat Balangan” yang berisikan tuntutan pendirian Kabupaten Balangan. untuk menanggapi hal tersebut maka DPRD HSU membentuk Tim Khusus.

DPRD HSU menerbitkan Surat Keputusan Nomor 27 tahun 2000 tanggal 6 Juli 2000 tentang Persetujuan Menyalurkan dan Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat Balangan untuk mendirikan Kabupaten tersendiri . Dengan dasar itu Bupati Hulu Sungai Utara mengeluarkan Rekomendasi Nomor : 125/0889/Pem, tanggal 7 Juli 2000 sebagai bentuk dukungan.

Tanggal 11 Pebruari 2002 terbit SK DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Balangan yang tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan DPRD Propinsi Kalimantan Selatan.

Tanggal 4 April 2002 terbit SK Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 0110 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pemekaran Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang diketuai oleh Drs. H. M. Arsyad dan diiringi pula dengan terbitnya SK DPRD Propinsi Kalimantan Selatan Nomor: 11 Tahun 2002 tanggal 7 Mei 2002 tentang Persetujuan DPRD Propinsi Kalimantan Selatan terhadap Pembentukan Kabupaten Balangan.

Pada tanggal 27 Januari 2003 dilangsungkan Sidang Paripurna DPR-RI yang membahas pembentukan dan pemekaran Kabupaten sehingga terbitlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 25 Februari 2003.

Pada tanggal 8 April 2003 dilaksanakan pelantikan Pj. Bupati Balangan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Keinginan Masyarakat Balangan utuk menjadikan sebuah Kabupaten sendiri yang terlepas dari Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) telah dicetuskan sejak tahun 1963 yang ditandai dengan adanya Resolusi Pertama dan Resolusi Kedua pada tahun 1968.



Kedua Resolusi tersebut berakhir dengan kegagalan, karena kodisi politik yang bergejolak, masa transisi pergantian Pemerintahan Orde Lama dengan Pemerintahan Orde Baru, kuatnya sentralisasi sehingga aspirasi masyarakat bawah kurang mendapat perhatian, dan perundangan yang tidak memungkinkan.

Kuatnya arus reformasi pada pertangahan tahun 1997 yang ditandai runtuhnya Pemerintahan Orde Baru, sangat memicu kuatnya tuntutan daerah untuk melaksanakan desentralisasi. Semangat Desentralisasi ini telah melahirkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti UU No. 5 tahun 1974. Undang-Undang Nomor 22 ini telah memberikan kesempatan yang luas kepada daerah untuk melakukan pemekaran wilayah.

Terbukanya kesempatan untuk memekarkan wilayah ini merupakan momentum yang sangat tepat dan tidak disia-siakan oleh Panitia Penuntutan Kabupaten Balangan untuk kembali melakukan tuntutan berdirinya Kabupaten Balangan. Dalam Musyawarah Besar Masyarakat Balangan yang berlangsung pada tanggal 13 Mei 1999 berhasil disepakati sebuah Pernyataan dan Sikap Masyarakat Balangan yang sudah mengkristal. Dari pernyataan ini dicetuskan sebuah Resolusi Ketiga.

Kerja keras yang dilakukan Panitia Penuntutan Kabupaten Balangan berhasil mendapat dukungan politik dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Persetujuan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Balangan untuk mendirikan Kabupaten Balangan.

Kemudian disusul dengan Rekomendasi Nomor 125/0889/Pem. dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara berupa dukungan penuh terhadap aspirasi masyarakat Balangan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintan Nomor 129 tahun 2000 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara membentuk Tim Peneliti sebagai persyaratan pembentukan dan pemekaran wilayah.

Hasil Tim Peneliti menunjukkan bahwa wilayah Balangan layak untuk dijadikan Kabupaten, yang hingga sekarang ini bernama Kabupaten Balangan dengan ibu kota Paringin. Merupakan salah satu kabupaten termuda di Kalimantan Selatan.

sumber :
http://balanganfoto.blogspot.com
http://balangankab.go.id/

Kota Banjarmasin merupakan salah satu kota dari 11 kota dan kabupaten yang berada dalam wilayah propinsi Kalimantan Selatan terletak di ujung selatan dan berada diantara 3' 15" - 3' 22" Lintang Selatan dan diantara 114' 32" - 114' 38" Bujur Timur. Kota ini terhampar di dataran rendah (rata-rata datar) berawa-rawa 0,16 meter dipermukaan laut. Dengan luas wilayah 72 km2 atau 0,22 % dari luas wilayah Kalsel.

Letak kota Banjarmasin di sebelah selatan provinsi Kalimantan Selatan yaitu:
• Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala
• Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar
• Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala
• Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjar

Secara Administratif Kota Banjarmasin terdiri atas 5 kecamatan:
1. Banjarmasin Barat: 13,37km²
2. Banjarmasin Selatan: 20,18 km²
3. Banjarmasin Tengah: 11,66 km²
4. B njarmasin Timur: 11,54 km²
5. Banjarmasin Utara: 15,25 km²




Sekilas Peran Banjarmasin dimasa Lalu

Kehidupan di Kota Banjarmasin memang tidak terpisahkan dari Sungai Barito dan beserta anak-anak sungainya. Sejah dahulu Banjarmasin memegang peranan strategis dalam lalu lintas perdagangan antar pulau, karena terletak di pertemuan antara sungai Barito dan Sungai Martapura yang Luas dan dalam. Terletak 22 km dari laut Jawa, sungai – sungai tersebut tentunya dapat dilayari kapal besar sehingga kapal-kapal Samudera dapat merapat hingga Kota Banjarmasin.

Pada zaman Belanda, Banjarmasin menjadi pelabuhan masuk dan keluar bagi seluruh daerah aliran Sungai Barito dan merupakan pelabuhan transito untuk kapal – kapal yang datang dari Singapura dan Jawa, ke pantai timur Kalimantan. Barang-barang hasil hutan seperti rotan, damar, kapur barus, karet, telur itik, buah-buahan, barang anyaman rotan, serta batu-batuan permata dan berlian. Barang yang masuk dari Jawa dan Singapura terdiri dari beras, ikan asin, barang-barang pecah belah, minyak tanah, garam, besi dan lain-lain.

Sedangkan industri yang berkembang milik warga Eropa yang terdiri diBanjarmasin pada waktu itu terdiri dari Pabrik Es, galangan kapal kecil milik Borneo Industri Mij dan Perdagangan yang dikelola oleh Borneo Soernatra Handel Mij, Heiinnenman & Co, dan Kantor Cabang dari Javasche Bank en Factorij.

Pada masa itu, Banjarmasin mempunyai pelayaran yang teratur dan langsung dengan sampit, Kotabaru, Samarinda, Martapura, Marabahan, Negara, Amuntai, Buntok, Muara Teweh dan Kuala Kapuas serta di luar Kalimantan dengan Surabaya dan Singapura.



Asal Mula Nama Kota Banjarmasin

Asal mula nama Kota Banjarmasin berasal dari sejarah panjang Kota Banjarmasin. Pada saat itu dikenal nama Istilah Banjarmasih. Sebutan ini diambil dari nama salah seoarang Patih yang sangat berjasa dalam pendirian Kerajaan Banjar, yaitu Patih Masih, yang berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti orang Melayu atau Kampung Orang Melayu. Desa Oloh Masih inilah yang kemudian menjadi Kampung Banjarmasih.

Patih Masih bersama dengan beberapa Patih lainnya sepakat mengangkat Pangeran Samudera mejadi Raja. Pangeran Semudera ini adalah seorang Putera Kerajaan Daha yang terbuang dan mengasingkan diri di desa Oloh Masih. Sejak itu terbentuklah kerajaan Banjar. Pangeran Samudera kemudian menaklukkan Muara Bahan dan kerajaan kecil lainnya serta jalur-jalur sungai sebagai pusat perdagangan pada waktu itu.



Kemajuan kerajaan Banjar ini tentu saja mengusik kekuasaan Pangeran Tumenggung, raja Daha yang juga Paman dari Pangeran Samudera. Sehingga terjadi penyerbuan oleh Daha. Peperangan yang berlarut-larut menyebabkan Pangeran Samudera terdesak, dan meminta Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di Nusantara. Demak bersedia membantu kerajaan Banjar, dengan syarat raja dan rakyatnya masuk Islam. Pengeran Samudera setuju dan tentara Demak datang bersama Khatib Dayan yang kemudian mengislamkan rakyat Banjar. Sejak itu Pangeran Samudera berganti nama menjadi Sultan Suriansyah.

Dengan bantuan Demak, Banjar menyerbu Daha dan mengalahkannya. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 24 Desember 1526, sehingga tanggal tersebut dijadikan sebagai :

1. Hari kemenangan Pangeran Samudera, dan cikal bakal Kerajaan Islam Banjar
2. Penyerahan kerajaan Daha kepada kerajaan Banjar.
3. Hari Jadi Kota Bandjarmasih sebagai ibukota kerajaan baru yang menguasai sungai dan daratan Kalimantan Selatan.



Sampai dengan tahun 1664 surat-surat dari Belanda ke Indonesia untuk kerajaan Banjarmasin masih menyebut Kerajaan Banjarmasin dalam ucapan Belanda “Bandzermash”. Setelah tahun 1664 sebutan itu berubah menjadi Bandjarmassin, dan pertengahan abad 19, sejak jaman jepang kembali disebut Bandjarmasin atau dalam ejaan baru bahas Indonesia menjadi Banjarmasin.

(sumber : Buku Profil Kota Banjarmasin Tahun 2008)
sumber : http://wisatabanjarmasin.com

Makna Lambang Kabupaten Tanah Laut

Lambang berbentuk perisai mengandung pengertian kekuatan mempertahankan daerah ini dari serangan musuh yang ingin mengganggu ketentraman

Warna coklat dan biru pada bagian atas lambang dengan tulisan tanah laut melambangkan cakupan wilayah kabupaten tanah laut meliputi wilayah daratan dan lautan.

Warna hijau dan kuning pada tubuh lambang, melambangkan kabupaten tanah laut memiliki kesuburan alam dan kekayaan bahan tambang.

Garis miring hitam yang membelah pinang pada pertengahan lambang menunjukan arah angin, yaitu tenggara dan barat laut yang memiliki pengertian bahwa tanah laut mengalami dua musim yakni, musim kemarau dan musim hujan, disamping merupakan garis pertautan abadi antara hasil tambang dengan kesuburan alamnya.

Belanga yang berada ditengah lambang adalah pedaringan atau tempat beras, yang melambangkan kekayaan alam tanah laut yang disimpan di dalam belanga untuk lebih dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya, kemakmuran daerah.

Bintang bersudut lima berada diatas belanga melambangkan pancasila, disamping juga melambangkan jumlah kecamatan pada awal pembentukan kabupaten tanah laut yang berjumlah lima kecamatan.

Setangkai padi dan seikat purun didalam lengkungan belanga melambangkan kemakmuran dan persatuan daerah tanah laut, yang juga merupakan salah satu hasil daerah yang berbentuk anyaman.

Perahu layar dan laut melambangkan bahwa tanah laut merupakan daerah nelayan yang kaya dengan hasil laut selain itu lambang ini juga memiliki pengertian ketabahan dalam menghadapi rintangan.



Sejarah
Tanah laut mulanya adalah sebuah wilayah kewedanan yang berada didalam wilayah Daswati II Banjar, memiliki wilayah yang cukup luas serta potensi yang cukup besar di beberapa bidang sebagai sumber pandapatan daerah, kehutanan beserta isinya, laut dan kekayaan alam didalamnya, barang-barang tambang yang terkandung dalam tanah, serta kesuburan lahan-lahan perkebunan dan pertanian.

Potensi yang cukup besar dimiliki Tanah Laut pada masa itu belum bisa dimanfaatkan secara maksimal, kuranganya sarana dan prasarana memadai merupakan penyebab utamanya. Oleh karena itu keadaan yang demikian senada dengan beberapa kewedanan lain yang berada di kalimantan selatan, hingga muncul tuntutan semangat dan keinginan kuat para tokoh untuk menjadikan Tanah Laut sebagai Daswati II.

Hasrat tersebut pernah disampaikan oleh beberapa wakil Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) melalui sebuah resolusi dalam konverda LVRI se-Kalimantan Selatan yang dilaksanakan di ibu kota kabupaten Banjar yaitu Martapura, disampaikan oleh Ach. Syahrani dan kawan-kawan pada tahun 1956.

Kemudian pada tahun 1957, H. Arpan dan kawan-kawan, selaku wakil rakyat Tanah Laut yang duduk di DPRD Banjar, memperjuangkan agar status wilayah kewedanan yang disandang Tanah Laut dapat ditingkatkan menjadi Daswati II. Tekad tersebut membuahkan hasil dengan terselanggaranya rapat pada tanggal 3 Juni 1961, bertempat dirumah Moh. Arfham, dipimpin oleh materan HB. Rapat tersebut mengahsilkan terbentuknya sebuah panitia persiapan pembentukan Daswati II Tanah Laut dengan ketua umum dipegan oleh Soearjan.



Panitia ini dikenal dengan nama Panitia Tujuh Belas dengan tugas pokok melakukan persiapan penyelenggaraan musyawarah besar seluruh masyarakat Tanah Laut. Dalam pelaksanannya panitia tersebut memiliki lima tugas pokok sebagai berikut:

1. Mengadakan hubungan dengan pemuka/tetuha masyarakat guna mendapatkan dukungan.
2. Mengumpulkan data potensi daerah.
3. Mengusahakan pengumpulan dana.
4. Membuat pengumuman untuk disebarluaskan kepada mesyarakat.
5. Menyelenggarakan ceramah dengan meminta kesediaan Ach. Syahrani, H. M. N. Manuar, Wedana Usman Dundrung, Mahyu Arief dan H. Abdul Wahab.

Usaha Panitia Tujuh Belas membawa hasil dengan terselenggaranya Musyawarah Besar se-Tanah Laut pada tanggal 1 dan 2 Juli 1961, dan menghasil,kan resolusi pernyataan serta terbentuknya "Panitia Penyalur Hasrat Rakyat Tuntutan Deswati II Tanah Laut" yang diketahui oleh H.M.N. Manuar.

Pada tanggal 12 Juli 1962 panitia ini menyampaikan memori Tanah Laut ke-pada BUpati banjar dan wakil DPRD GR II Banjar. Menanggapi hal tersebut ketua seksi A DPRD melakuka peninjauan ke Tanah Laut pada tanggal 6 Agustus 1962, hasil peninjauan di bawa kedalam sebuah sidang pada tanggal 3 September 1962, memutuskan memberikan dukungan kepada tuntutan Tanah Laut untuk dijadikan Daswati II, dengan Surat Keputusan nomor 37/3/DPRDGR/1962.

Dengan diterbitkanya Surat Keputusan tersebut, Penitia terus berusaha mendapatkan dukungan DPRD GR I kalimantan selatan, aspirasi ini disampaikan pula melalui Kerukunan Keluarga Tanah Laut. Atas usaha tersebut pada tanggal 26 November 1962 tim DPRD GR I melakukan peninjauan, dari hasil kunjungan tersebut DPRD GR I mendukung usaha Tanah Laut dengan terbentuknya sebuah Resolusi yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negri dan Otonomi Daerah dengan Surat bernomor 12/DPRDGR/RES/1962.

Sebagai realisasi dari resolusi, DPRD GR tingkat I Kalimantan Selatan mengirimkan tim ynag dipimpin ketua komisi B, yaitu Imam Sukami Handokowijoyo dan tiba di Tanah Laut pada tanggal 27 Oktober 1963 yang disambut dengan rapat umum , dilanjutkan dengan peninjauan ke daerah Kintap serta Ujung Batu, kemudian melakukan pertemuan dengan pejabat dan panitia penuntut.

Dalam pertemuan dengan DPR GR RI tim mengajukan agar panitia ditingkatkan menjadi Badan Persiapan Pembentukan Deswati II Tanah Laut, dengan ketua H.M.N. manuar. Pada tanggal 31 Oktober 1963 sidang DPRD GR tingkat I Kalimantan Selatan menyetujui resolusi yang mendesak kepada Gubernur untuk menunjuk Penguasa Daerah bagi Tapin, Tabalong dan Tanah Laut. Kemudian pada tanggal 11 Agustus 1964 diadakan serah terima kekuasaan Kewedanan Tanah Laut kepada Bupati Banjar yantg selanjutnya pada tanggal 9 September 1964 diresmikan kentor Persiapan Tk. II Tanah Laut oleh bapak Gubernur Kaliamantan Selatan, sekaligus melantik GT. M. Taberi sebagai kepala kantor persiapan.

Pada tanggal 24 April 1965 Badan persiapa yang diperbaharui dalam suatu musyawarah di Gedung Bioskop Sederhan Pelaihari yang dipimpin oleh A. wahid dan berhasil menyusun Badan Persipan Tk. II yang baru dengan ketua umum R. Sugiarto dan sekretaris umum adalah A. Miskat.

Dalam kurun waktu Agustus sampai dengan November 1965, Bdan Persiapan mengadakan beberapa kalli rapat dan pertemuan dalam rangka mempersiapkan menyambut lahitnya Kabupaten Tanah Laut yang sudah diambang pintu. Dengan lahirnya Undang Undang nomor 8 tahun 1965, tentang pembentukan Deswati II Tapin, Tabalong dan Tanah Laut, maka pada tanggal 2 Desember 1965 dilaksanakan upacara peresmian berdirinya Deswati II Tanah Laut oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonami Daearah DR. Soemarno.

Dengan demikian tanggal 2 Desember dicatat sebagai Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut yang diperingatu setiap tahunnya.

Predikat Kota Martapura sebagai Kota Serambi Mekkah menunjukkan bahwa nuansa Islami di Kabupaten Banjar sangatlah kental. Semua ini tak terlepas dari peran ulama baik dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, pun juga dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Saat ini terdapat tiga peraturan daerah yang menggambarkan hubungan baik antara pemerintah dan ulama dalam mewujudkan masyarakat yang agamis, yaitu Perda Ramadhan, Perda Jum’at Khusyuk dan Perda Khatam Al-Qur’an. Pemerintah Kabupaten Banjar sangat menyadari akan pentingnya mempertahankan nuansa agamis dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan untuk itu sejak awal ditetapkan komitmen untuk :
1. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat; dan
2. Membawa Kabupaten Banjar menuju Masyarakat Islami yang bertumpu pada Iman dan Iptek;
Dan semua ini tergambar dari motto pemerintahan yang berbunyi Bersama Kita Menuju Kabupaten Banjar yang Baiman, Beruntung dan Batuah, yang memiliki makna:
1. Membangun daerah dalam suasana kehidupan yang religius Islami sebagai perwujudan Martapura Kota Serambi Mekkah;
Mewujudkan kesejahteraan rakyat disegala bidang; dan senantiasa mengharapkan berkah dan ridho Allah SWT.

Lambang Daerah Kabupaten Banjar ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar nomor 36 tahun 1963, kemudian perubahan untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar nomor 4 tahun 1968 dengan perubahan kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar nomor 7 tahun 1984.

A.MOTIF LAMBANG
Motif lambang terdiri dari 8 bagian pokok :
1. Berbentuk sebuah perisai dengan warna dasar biru muda berisi kuning.
2. Bintang persegi lima warna kuning muda emas.
3. Intan berlian warna putih persegi 12 dengan pancar 5.
4. Bunga kapas warna putih dengan kelopak hijau tua sebanyak 8 buah.
5. Buah padi warna kuning emas sebanyak 45 butir.
6. Dua jalur berombak kecil warna putih diatas warna coklat.
7. Pita berwarna putih dengan tulisan BARAKAT warna hijau.
8. Tulisan BANJAR warna putih diatas dasar warna biru muda.

B.ARTI MOTIF

1. Motif perisai bersudut 5 merupakan lambang penduduk, sebagai alat pertahanan secara kesatriaan patriotik.
2. Bintang adalah melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa dari sila pertama falsafah negara, dimana kota Martapura Kabupaten Banjar terkenal sebagai kota syi’ar agama Islam yang di dalam sejarah Kerajaan Banjar merupakan basis penyebaran agama Islam, sehingga oleh pihak luar disebut sebagai kota Serambi Mekkah.
3. Intan Berlian merupakan/mencerminkan ciri khas Kota Martapura dimana sekitarnya banyak terdapat tambang intan dan penggosokkan intan yang mula-mula dikerjakan secara tradisional, merupakan salah satu pencaharian utama masyarakat dan lebih dalam lagi dapat diartikan intan sebagai pelambang kepribadian yang luhur sesuai dengan Pancasila.
4. a. Lima pancaran intan berlian ditambah segi-seginya sebanyak 12 segi yang berjumlah 17, ini berarti tanggal proklamasi kemerdekaan merupakan tanggal keramat bagi bangsa Indonesia.
b. Bunga kapas sebanyak 8 buah berarti bulan Proklamasi Kemerdekaan dan sekaligus sebagai lambang sandang.
c. Butiran padi sebanyak 45 biji melambangkan tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan sebagai lambang pangan. Dengan
kesimpulan tanggal 17 – 8 – 1945 adalah Hari Proklamasi Kemerdekaan RI, sedangkan sandang dan pangan adalah kebutuhan pokok manusia sehari-hari.
5. Dua jalur berombak kecil warna putih melambangkan 2 buah sungai yang bermuara di Sungai Martapura, yaitu Sungai Riam Kanan dan Sungai Riam Kiwa, dimana Sungai Riam Kanan inilah terdapat bendungan PLTA Ir. H. Pangeran Muhammad Noor. Warna coklat yang berada di sela 2 buah sungai melambangkan hamparan bumi Kabupaten Banjar yang secara topografis terdiri dari: daerah rawa, daerah dataran bergelombang dan daerah bukit dengan gunung/pegunungan.
6. Tulisan BARAKAT di atas pita berwarna putih adalah moto lambang yang mempunyai arti; Barakat = dalam arti kata benda berkah, Barakat = singkatan dari kepanjangan Rakat Mufakat = Barakat Mufakat, Barakat = Singkatan dari kepanjangan Barataan Rakyat Rakat dan Barakat = singkatan dari kepanjangan Berkat ALLAH, Rasul atas Karya, Akhlak dan Taqwa.
7. Tulisan BANJAR warna putih diatas warna biru tua merupakan ciri pusatnya suku Banjar yang pada dasarnya penduduk Kalimantan Selatan adalah Suku Banjar.




C.WARNA DAN UKURAN LAMBANG DAERAH

1. Warna terdiri dari 6 macam
a. Biru tua menunjukan iklim tropis.
b. Kuning Emas melambangkan kewibawaan dan kejayaan.
c. Biru Muda melambangkan ketentraman dan kedamaian.
d. Putih melambangkan dari pada kesucian, kearifan, dan kebijaksanaan.
e. Hijau Tua melambangkan kesuburan.
f. Coklat melambangkan hamparan bumi Kabupaten Banjar
2. Ciri Khas
a. Di puncaknya terdapat intan merupakan ibukota Kabupaten Banjar sebagai Kota Intan.
b. Pondasi dihiasi dengan relief sejarah perjuangan rakyat Kabupaten Banjar melawan penjajah, mempertahankan/membela negara RI yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 sehingga masa pembangunan sekarang.
c. Pancasila merupakan dasar negara kesatuan RI sehingga Kabupaten Banjar tidak terpisahkan dengan wilayah Republik Indonesia.

sumber :
http://id.banjarkab.go.id/

a. Bagian Lambang

1. Lingkaran (Bingkai) memakai dua strip/garis kecil bersegi lima.
2. Padi dan Purun
3. Senjata Pusaka Raja Tumpang dan Telabang.
4. Pita bertuliskan “SELIDAH”

b.Warna dan Makna Lambang :

1. Lingkaran (Bingkai) berwarna biru dan diantara dua strip berwarna kuning. Segi lima dari bingkai/lingkaran ini mencerminkan Dasar Negara Pancasila dan Dasar Islam. Lingkaran (Bingkai) bersambung menjadi satu melambangkan persatuan yang teguh dan kokoh dikalangan rakyat.

2. Padi berwarna Kuning dan Purun berwarna hijau mencerminkan sandaran hidup sebagian besar masyarakat adalah dari dua jenis tanaman tersebut.
3. Senjata Pusaka Raja Tumpang berwarna putih perak dan hulu hitam ke abu-abuan, Telabang berwarna hitam pekat. Warna Raja Tumpang melambangkan kemurnian dan kesucian. Sedangkan warna hitam telabang melambangkan keteguhan, ketabahan dan kekuatan hati. Raja Tumpang dan Telabang sebagai senjata pusaka dianggap sebagai benda keramat yang setiap saat dan waktu memberi/mengilhami rakyat dengan jiwa dan semangat patriot untuk rasa kebangsaannya.




Kabupaten Barito Kuala dengan Ibukotanya Marabahan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 yang sebelumnya daerah ini berstatus Kawedanaan dibawah Kabupaten Banjar. Mengingat luas wilayah, jumlah penduduk dan perkembangannya, potensi ekonomi yang dimiliki serta kondisi lainnya yang menunjang daerah ini untuk diangkat menjadi Daerah Otonom Tingkat II, maka oleh para tokoh masyarakat di daerah ini diperjuangkan agar menjadi Daerah Tingkat II yang berotonomi.

Proses perjuangan menjadikan Marabahan menjadi Daerah Kabupaten dimulai sejak tanggal 17 Pebruari 1957 yaitu dengan dibentuknya Panitia gabungan Partai/Organisasi Penuntut Kabupaten (diketuai oleh M.JALALUDDIN dan IMANSYAH sebagai penulis), bersamaan pula dengan dikeluarkannya resolusi oleh Kerukunan Keluarga Bakumpai (KKB) kepada Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Selatan tentang tuntutan supaya kewedanaan Marabahan dijadikan Daerah Otonom Tingkat II.

Berbagai usaha ditempuh guna mengujudkan tuntutan tersebut beberapa peristiwa yang patut dicatat antara lain :

1. Tanggal 18 Agutus 1957 DPRD Kabupaten Banjar dalam sidangnya mengambil keputusan yang isinya menuntut kepada pemerintah pusat Daswati II Banjar dijadikan 3 Daerah Otonom (termasuk Kawedanaan Marabahan).
2. Tanggal 19 Agustus 1957 DPRD Peralihan Propinsi Kalimantan Selatan membicarakan keputusan DPRD Tingkat II Banjar tersebut dan menyetujui Kawedanan Marabahan dijadikan Kabupaten/Daswati II.
3. Tanggal 18 Januari 1958 Pengurus gabungan Partai/Organisasi Marabahan memberi kuasa penuh kepada H. Hasan Basri dan Cilik Riwut selaku Anggota Dewan Nasional untuk menyampaikan/memperjuangkan kepada Menteri Dalam Negeri agar Kabupaten Marabahan bisa dibentuk.
4. Tanggal 17 Oktober 1958 bertempat di Sekolah Rakyat (SR) VI Tahun Marabahan diadakan rapat pembaharuan Pengurus Gabungan Partai/Organisasi dengan susunan kepengurusan adalah sebagai berikut :

Ketua I : SAIDILAH

Ketua I : M. TAUSOEN MA’RUF

Ketua III : ASRANUDDIN

Penulis I : DARMANSYAH/ANANG ASRAN

Penulis II : MANUAR

Bendahara I : MAWARDI

Bendahara II : MASKUM

1. Tanggal 11 Mei 1959 DPR RI menerima baik Rencana Undang-Undang Pembagian Kabupaten di Kalimantan.
2. Tanggal 4 Juli 1959 yaitu dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Pemerintah Pusat menyetujui pembentukan Daerah Tingkat II Barito Kuala dengan Ibukotanya Marabahan.Dengan ditetapkannya Undang-Undang tersebut maka dibentuklah Panitia Persiapan Kabupaten yang bertujuan untuk mendesak Pemerintah Pusat agar sesegeranya mengeluarkan Peraturan Pelaksanaannya.

Pada tanggal 6 September 1959 Patih AHMAD DJUMAN ditunjuk untuk mempersiapkan pembentukan Kantor Daswati II Barito Kuala di Marabahan. Menjelang diresmikannya Barito Kuala sebagai Daerah Otonom maka dibentuklah Panitia Pengresmian Daerah Tingkat II Barito Kuala yang diketuai oleh H. KESUMA YUDA. Selanjutnya pada tanggal 4 Januari 1960 Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Selatan (SYARKAWI) meresmikan Daerah Tingkat II Barito Kuala di Marabahan. Hingga sampai sekarang pada tanggal 4 Januari diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala.Kabupaten Barito Kuala juga di kenal dengan Bumi Selidah dengan Motto “ BAHALAP” artinya Barasih, Harum, Langkar dan Pantas. Sebagai Daerah Otonom yang berhak untuk mengatur rumah tangganya sendiri maka sejak diresmikannya mulailah daerah ini membentuk kelengkapan daerah, baik legislatif maupun eksekutif. Patut pula kita kenang bahwa Pejabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bertama adalah H. HADARIYAH.


sumber :
http://home.baritokualakab.go.id/
http://rifafreedom.wordpress.com

Batas Wilayah :

Utara: Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Hulu Sungai Utara
Selatan: Kabupaten Tapin
Barat: Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin
Timur: Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Kotabaru




Sejarah

1. Masa Penjajahan Belanda
Pada masa Penjajahan Belanda, Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah bagian dari "Afdeling Van Hoeloe Soengai" yang berkedudukan di Kandangan. Afdeling Van Hoeloe Soengai terdiri dari (lima) onder afdeling, yaitu :
Onder Afdeling Tanjung
Onder Afdeling Amoentai
Onder Afdeling Barabai
Onder Afdeling Kandangan
Onder Afdeling Rantau

2. Masa Penjajahan Jepang

Pada masa penjajahan Jepang pembagian wilayah ini dipertahankan sepeti pada masa penjajahan Belanda, hanya namanya yang diganti menjadi "Hoeloe Soengai Ken Riken".

3. Masa Kemerdekaan
Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Juni 1950 Nomor C/17/15/3 wilayah Kalimantan dibagi menjadi 6 Kabupaten Administratif dan 3 Swapraja. Salah satunya Afdeling Van Hoeloe Soengai dibentuk menjadi Kabupaten Hulu Sungai dangan ibukota Kandangan.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan tanggal 14 Agustus 1950 Nomor 186/OPB/92/14 yang menetapkan peraturan sementara tentang pembagian daerah-daerah otonom Kabupaten dan daerah-daerah otonom setingkat Kabupaten, Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang semula bersifat administrative menjadi Kabupaten Otonom.

Pada tanggal 2 Desember 1950, Gubernur Kalimantan melantik Syarkawi sebagai pejabat pertama Bupati Hulu Sungai. Selanjutnya dibentuk pula Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara yang berjumlah 36 orang, diketuai Djantera dan wakilnya Basuni Taufik.




Arti Logo

1. Sebuah perisai bersudut lima dengan warna biru tua:
· Sudut lima melambangkan Dasar Negara Pancasila
· Perisai melambangkan kewaspadaan

2. Di dalam perisai tersebut terdapat lukisan-lukisan
a. Mesjid bertingkat tiga, beratap (bubungan) runcing, tongkat sebanyak 13 buah dan pintu sebanyak 3 buah dengan warna putih :
· Mesjid melambangkan keagamaan yang sudah menjadi watak dari Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan kerukunan serta musyawarah.
· Bertingkat tiga melambangkan bahwa dalam usaha mencapai cita-cita haruslah dengan sistematis dan bertingkat.
· Beratap (bubungan) runcing melambangkan kesempurnaan yang telah dicapai Bertongkat 13 dan berpintu 3 melambangkan 13 kecamatan dan 3 kewedanaan.
· Rangkaian padi dan kapas dengan warna kuning emas melambangkan kemakmuran. Parang bungkul dan tombak dengan warna putih melambangkan sifat-sifat kepahlawanan dan berjiwa membangun.

b. Pita bertuliskan rakat mufakat dengan warna kuning emas melambangkan persatuan yang erat disertai musyawarah.

3. Warna yang dipergunakan dalam lambang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu:
· Biru Tua melambangkan kesetiaan.
· Kuning Emas melambangkan kejayaan.
· Putih melambangkan kesucian.
· Kesimpulan makna lambang Kabupaten Hulu Sungai Selatan:
· Bunga kapas 17 berarti tanggal dari proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
· Tiang Mesjid delapan berarti bulan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
· Butir Padi 45 berati tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.


sumber :
http://www.depdagri.go.id
http://sepeda.wordpress.com
http://www.voucher-hotel.com

A. Sejarah Singkat Terbentuknya Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Menurut sejarah bahwa timbulnya hasrat untuk ber Kabupaten Hulu Sungai Tengah bagi daerah Barabai atas dasar :
1. Menyadari bahwa untuk majunya daerah Barabai harus diatur dan diurus oleh masyarakat Barabai sendiri.
2. Hinstorich resch telah menyatakan bahwa pada zaman penjajahan Belanda sudah ada Barabai Road, yang mana pengurusan kepentingan Daerah maupun pengurusan keuangan diserahkan sepenuhnya kepada Barabai.
3. Syarat-syarat untuk berotonomi Daerah bagi Barabai telah mencukupi.
4. Perjuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah memakan waktu yang cukup panjang melalui prosedur yang cukup berliku-liku dan ruwet selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun.


Tahapan untuk menuntut Kabupaten Hulu Sungai Tengah tersebut melalui periode di mana tiap-tiap periode telah ditentukan langkah-langkah kerjanya yaitu :


1. Periode Pelopor
Sebagai awal perjuangan periode pelopor pada tanggal 2 ke 3 September 1953 para tokoh masyarakat bermusyawarah untuk menuntut agar Barabai menjadi daeah otonom sendiri.
Dari pertengahan tahun 1953 sampai dengan 27 Maret 1954 atau selama kurang lebih 9 bulan, dimana pada periode ini para tokoh masyarakat membentuk suatu panitia dengan tugas berupaya semaksimal mungkih agar Kewedanan Barabai dijadikan Daerah Otonom yang berdiri sendiri yang dahulunya sebelum Perang Dunia II bernama Barabai Plaatslijke.
Pada periode ini tercatat orang-orang yang memberikan inisiatif amanat, yaitu :
a. Bapak H. Ali Baderun. T
b. Bapak Abidarda
c. Bapak Abdul Muis Redhani
d. Bapak H. Sibli Imansyah
e. Bapak Surya Hadi Saputra
f. Bapak A. Talib

Setelah menerima amanat dari orang-orang tersebut dibentuklah Panitia Penuntut Sementara yang terdiri dari :
a. Ketua : H. Salman
b. Sekretaris : Osvia Arafiah
c. Bendahara : Abdul Muis Redhani
d. Pembantu : A. Zainie JS
Taplih M
Faisal Amberie
Anang Ibrahim
H. Syahrani Achmad

Selama kurun waktu 9 bulan itu Panitia Penuntut mengadakan pertemuan-pertemuan mencari/mengumpulkan data menemui semua tokoh-tokoh baik yang di Barabai maupun yang ada di Banjarmasin yang tergabung dalam Kerukunan Keluarga Kewedanan Barabai (K3B) Banjarmasin.
Dalam masa Periode Pelopor ini masih banya tokoh masyarakat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun semuanya bertekad pada waktu itu menuntut Kabupaten Hulu Sungai Tengah.



2. Periode Perencana
Pada tanggal 28 Maret 1954 berbagai hasil permusyawaratan telah dapat membentuk Panitia yang terdiri atas :
a. Partai MURBA
b. Partai PARINDRA
c. Partai PNI
Yang tugasnya sebagai pengundang pada rapat-rapat selanjutnya pada tanggal 4 April 1954 bertempat di Kediaman Asisten Wedana Bapak Abdul Muis Redhani telah dilaksanakan pertemuan yang memutuskan bahwa panitia diberi nama Panitia Penuntutan Kabupaten Barabai dengan susunan kepanitian sebagai berikut :
a. Ketua : A. Zainie (NU)
b. Wakil Ketua : Muchyar Usman (Masyumi)
c. Sekretaris I : Hamli Guru (Paridra)
d. Sekretaris II : Osvia Arafiah (SKI)
e. Bendahara : Ali Baderun
Ditambah dengan anggota-anggota yang diambilkan seorang dari masing-masing Partai Politik dari Organisasi Massa yang ada dalam Kewedanan Barabai pada waktu itu.

Pada periode perencanaan ini telah dipelajari dan dibahas semua bahan yang ada dalam proses perjuangan untuk menuntut kabupaten.
Dalam rapat yang dihadiri terdiri dari tokoh masyarakat, pemuda, partai politik dan organisasi massa dalam Kewedanan Barabai yaitu Kecamatan Barabai, Kecamatan Batang Alai, Kecamatan Labuan Amas telah diambil suatu kesimpulan bahwa tuntutan terhadap Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah waktunya diajukan kepada Pemerintah Pusat.

3. Periode Pelaksana
Periode Pelaksana dimulai tanggal 12 Pebruari 1956 sampai dengan 23 Desember 1954, selama periode pelaksanaan ini dimana oleh Partai Politik dianjurkan resolusi agar daerah yang dahulunya disebut Kewedanan Barabai (Plaastslijke Road Barabai) menuntut untuk dijadikan Kabupaten Daerah Tingkat II.
Disamping itu banyak diterima dukungan dari berbagai pihak :
a. Pernyataan DPRD Sementara Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kandangan tanggal 28 Juni 1956
b. Pernyataan DPRD Sementara Kabupaten Hulu Sungai Utara di Amuntai tanggal 28 Juni 1956
c. Pernyataan Kerukunan Keluarga Kewedanan Barabai di Banjarmasin tanggal 4 Juli 1956
d. Surat Desakan Gubernuh Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tanggal 6 September 1956 Nomor Des-637/IV/I/IV kepada Menteri Dalam Negeri di Jakarta
e. Resolusi DPRD Sementara Tingkat I Kalimantan Selatan tanggal 4 Maret 1957.
Untuk mempercepat dukungan diatas, maka diutuslah menghadap Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta yang terdiri dari :
a. Bapak H. Sulaiman Kurdi
b. Bapak Ali Baderun. T
c. Bapak A. Zaini. YS
d. Bapak H. Mukhyar Usman
Selain menemui Menteri Dalam Negeri juda ditemui Wakil Perdana Menteri I Bapak Dr.Ideham Khalid, Menteri Sosial, Menteri Perekonomian serta beberapa orang tokoh masyarakat di Jakarta.
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, atas nama Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Februari 1957 Nomor : Pem-20/2/II ditetapkan Barabai menjadi Kabupaten Administratif Barabai.
Dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Kabupaten Administratif ditetapkan sejak Bapak H.Basri, BA sebagai Pejabat Kabupaten Administratif Barabai.
Akhirnya dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atas nama Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Desember 1959 Nomor : Des-575-1-9 pada tanggal 23 Desember 1959 dilaksanakan serah terima antara Pejabat Bupati Hulu Sungai Selatan dengan Daerah Swatantra Tingkat II Hulu Sungai Tengah. Sejak tanggal 24 Desember 1959 itulah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah berdiri sendiri, terpisah dari Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan di Kandangan.
Dengan dasar pertimbangan riwayat maka ditetapkanlah tanggal 24 Desember 1959 merupakan Hari Lahirnya Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah yang melaksanakan Otonomi secara penuh sampai sekarang.

sumber :
http://www.hulusungaitengahkab.go.id
http://armandlp3i.wordpress.com
http://bumibanjar.blogspot.com

Arti Lambang

Lambang Daerah Hulu Sungai Utara adalah hasil ciptaan dan rencana lambang dari : Yusni Antemas, Amir Husaini, Zainuri Dimyati
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No : 13/1963 tanggal 6 Nopember 1963, yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 27 September 1965 No. Des 9/27/8-188 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tanggal 4 Pebruari 19 66 yang kemudian diubah lagi dengan Peraturan Daerah TK II Hulu Sungai Utara No : 4 Tahun 1974 Tanggal 6 Agustus 1974 maka inilah lambang daerah yang dimiliki :

Lambang Agung

A. Sebuah perisai berbentuk gothic yang melambangkan benteng pertahanan lahir dan pertahanan bathin.

B. Didalam perisai terdapat lukisan-lukisan :
Kubah, melambangkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesucian hati untuk melaksanakan segala Perintah-Nya dan Larangan-Nya.
Mihrab, melambangkan kepemimpinan yang jujur dan berwibawa, ketaatan kepada pemimpin yang benar dan ketabahan dalam menghadapi segala kesulitan.
Haur Kuning Tujuh Belas Ruas, merupakan angka keramat berbentuk huruf “U” melambangkan :

U = Utara berarti Hulu Sungai Utara
U = Ulet berarti Tidak pernah putus asa
U = Unggul berarti jaya
U = Mengenangkan para leluhur dan sejarah Hulu Sungai Utara dengan kepurbakalaan Candi Agung, Putri Junjung Buih dan Lambung Mangkurat sebagai cikal bakalnya.

Daun dan Bunga Teratai, melambangkan Hulu Sungai Utara sebagai daerah rawa yang dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Juga saat terbentuknya Kabupaten Hulu Sungai Utara (1 Helai Daun Teratai, 5 Kelopak Bunga, 5 Helai Kelopak Bunga Bagian Bawah, 2 Helai Mahkota Bunga Bagian Atas) sehingga terbentuk
angka 1-5-52 ( 1 Mei 1952) hari jadi Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kapas dan Padi, melambangkan tujuan untuk kemakmuran sandang dan pangan.
Buah Karet dan Daun Karet, melambangkan penghasilan pokok rakyat daerah Hulu Sungai Utara.

Padi, Kapas, dan Buah / Daun Karet, melambangkan bahwa Hulu Sungai Utara adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ( 17 biji buah padi, 8 kuntum bunga kapas, 4 biji buah karet, 5 helai daun karet) memberikan makna 17 – 8 – 45.

Piala, melambangkan

Sungai Tabalong dan Sungai Balangan yang bertemu menjadi Sungai Negara yang menuju laut lepas, yang bergelombang lima, berarti Pancasila yang merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia umumnya dan masyarakat Hulu Sungai Utara pada khususnya.

Kesetiaan terhadap cita-cita yang benar.
Keunggulanyang dicapai berkat keuletan dalam usaha.
Bidang Hijau Mendatar, melambangkan kesuburan.
Tepi Keliling (Dalam) Warna Kuning Emas, melambangkan kemuliaan.
Tepi Keliling (Luar) Warna Hitam, melambangkan keteguhan tekad dan kepercayaan terhadap pribadi sendiri.

Motto Lambang Bertuliskan “AGUNG” melambangkan :

Agung : Adalah lambang kata-kata kebenaran yang mengandung nilai pendidikan,
keluhuran budi, dan cita-cita rakyat Hulu Sungai Utara.

Agung : Adalah kewibawaan dan keluwesan pemerintah mengemban amanah rakyat

Agung : Adalah besar dan berwibawa serta disegani

Agung : Adalah kesetiaan, ketaatan, kepatuhan (loyalitas) kepada pemerintah.

Agung : Dalam bahasa daerah merupakan alat musik tradisional untuk menggerakan masyarakat secara gotong royong untuk mengabdi dan berbakti kepada kepentingan bangsa, negara dan agama.


C. Kesimpulan

AGUNG mengandung makna dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewibawaan dan keluwesan pemerintah untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur, sejahtera lahir dan bathin berdasarkan musawarah dan mufakat yang dijiwai oleh semangat proklamasi 17 Agustus 1945 dan UUD 1945 dengan berpijak diatas landasan Pancasila.

Akronim kata AGUNG semakin berkembang pada saat pelaksanaan pembangunan yang dapat diartikan.
A : Aman dalam situasi
G : Gagah dalam melaksanakan pembangunan
UNG : UNGgul dalam meraih prestasi.



Sejarah

Proses pengembangan wilayah dan sistem pemerintahan yang berorientasi kepada peraturan perundang- undangan, tidak berhenti sampai para tokoh masyarakat baik yang sudah duduk dalam DPRD Kabupaten Hulu Sungai (sebelum pengembangannya menjadi 2 kabupaten), maupun yang berada diluarnya,telah menyadari bahwa dalam keadaan demikian, sangat penting memiliki otonomi daerah sendiri.

Inilah awal pemikiran yang mengilhami para tokoh Hulu Sungai Utara untuk melangkah kepada tuntutan berdirinya otonomi daerah, lepas dari Kabupaten Hulu Sungai yang beribukota di Kandangan. Maka lahirlah di Amuntai “PETIR” (Penyatuan Tindakan Rakyat), yaitu suatu wadah perjuangan untuk mewujudkan cita- cita dan aspirasi masyarakat tersebut.

Presidium “PETIR” terbentuk dengan pimpinan yang terdiri dari Haji Morhan, Abdulhamidhan, H. Saberan Effendi, H. Abdulmuthalib M. dan Gusti Anwar (semuanya kini telah almarhum). Sedang pimpinan harianya, selain H. Morhan, adalah Tarzan Noor dan M. Juhrani Sidik. “PETIR” menganggap bahwa daerah ini mempunyai potensi politik, sosial ekonomi, budaya, territorial/pertahanan, baik dari segi letak geografi / geologisnya, maupun keluasan wilayah dan pertumbuhan penduduknya, benar- benar potensial dan wajar untuk melangkah kakinya kedepan.

Tak heran, seluruh lapisan masyarakat Hulu Sungai Utara, baik Ulama, Pemuda, partai politik, maupun organisasi kemasyarakatan lainnya, di dalam dan di luar daerah menyatakan dukungan yang hangat sekali. Tak terkecuali pula media cettak harian “Kalimantan Berjuang” Banjarmasin semantiasa memberikan opini yang sensitif terhadap aspirasi tersebut. Karenanya, tercatat bahwa Hulu Sungai Utara yang lebih awal memperjuangkan status kabupaten yang memiliki otonomi sendiri, dibanding dengan daerah- daerah setingkat lainnya se Banua Lima.

Puncak kegiatan “PETIR” saat itu adalah diselenggarakannya rapat umum terbuka dihalaman pasar Amuntai yang dipadati oleh ribuan orang. Rapat Akbar tersebut melahirkan sebuah Mosi atau tuntutan rakyat yang menghendaki agar belahan utara dari wilayah Hulu Sungai ini menjadi kabupaten daerah otonom yang berdiri sendiri.

Beberapa hari kemudian “PETIR” mengadakan rapat plenonya diruangan Sekolah Rakyat IV Amuntai (sekarang berdirinya Kantor Bupati HSU) untuk membahas mosi tersebut dan langkah- langkah selanjutnya.

Sidang DPRDS Kabupaten Hulu Sungai di Kandangan yang membahas mosi/ tuntutan “PETIR” tersebut, cukup berjalan mulus, karena 16 anggotanya (dari 20 anggota) berasal dari Hulu Sungai Utara yang mendukung dan menyetujui tuntutan tersebut.

Dengan persetujuan DPRDS di atas, makin meluangkan jalan bagi PETIR, tak saja ke Pemerintahan Daerah Tk. I Kalimantan tetapi juga ke Pemerintah Pusat di Jakarta. Sementara itu, untuk menghadap Gubernur Kalimantan (Dr. Murjani) dipercayakan kepada deputasi Gusti Anwar dan Ahmad Syahman.

Perutusan PETIR yang berangkat ke Jakarta adalah Haji Morhan dan H. Saberan Effendi. Di ibu kota beliau- beliau ini bergabung dengan Idham Khalid (tokoh Kalsel) yang berdomisili disana, dan mereka bersama- sama menghadap Mentri Dalam Negeri, Mr. Iskak Cokrohadisuryo.

Sambutan dari para pejabat tersebut, baik yang di Banjarmasin maupun yang di Jakarta cukup baik dan memberikan angin segar bagi deputasi PETIR. Dan kesegaran tersebut semakin terasa ketika beberapa waktu kemudian, tibanya surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pem. 20-7-47 tertanggal 16 Nopenber 1951, yang isinya menetapkan :

a. Daerah Kabupaten Amuntai dengan ibu kota Amuntai sebagai Bupati Kepala Daerahnya, bapak H. Muhammad Said.
b. Daerah Kabupaten Kandangan dengan ibukotanya Kandangan sebagai Bupati Kepala Daerahnya, bapak Syarkawi.

Tindak lanjut keputusan tersebut oleh Gubernur Kepala Daerah Kalimantan , yang mengeluarkan surat keputusannya Nomor Des. 310-2-3 tanggal 9 April 1952, atas dasar Surat Keputusan Mendagri No. Des. 1/1/14 Rahasia, yang sementara waktu menetapkan jumlah :

a. Anggota DPRDS untuk Kabupaten Kandangan 20 orang dan DPDS 5 orang
b. Anggota DPRDS untuk Kabupaten Amuntai 16 orang dan DPDS 4 orang

Atas hasil pemilihan, maka pimpinan DPRDS Kabupaten Amuntai pada awal berdirinya, adalah Haji Anang Busyra sebagai Ketua dan Ahmad Samidie sebagai wakil ketua.

Dari sinilah sekaligus diadakan persiapan perletakan karangka pembenahan pengaturan personal aparat, fisik, material kewilayahan dan lain- lainnya, sebagai upaya untuk menata rumah tangga pemerintah daerah Kabupaten ini yang telah diberi hak otonominya.

Hari yang dinanti-nantikan itu akhirnya tibalah ketika pada hari Kamis, pukul 10.00,tanggal 1 Mei 1952,ketika Residen Koordinator Kalimantan Selatan , Zainal Abidin gelar Sutan Komala Pontas, yang mewakili Gubernur Kepala Daerah Kalimantan,mengucapkan kata pelantikan terhadap para anggota DPRDS Kabupaten Amuntai,yang berjumlah 16 orang. Hal ini menandai berdirinya kabupaten Amuntai secara resmi, pada tanggal 1 Mei 1952.

Sejalan dengan perkembangan wilayah dan sistem pemerintahan, yang berawal dari Undang- undang No. 22 Tahun 1948, maka pada tanggal 14 Januari 1953, nama Kabupaten Amuntai diubah menjadi “Kabupaten Hulu Sungai Utara” hingga sekarang. Meskipun pada kurun waktu 12 tahun kemudian, wilayah kewedanaan Tabalong memisahkan diri menjadi Kabupaten Tabalong pada 1 Desember 1965, nama Kabupaten Hulu Sungai Utara tetap berlaku hingga sekarang.

sumber : http://www.hulusungaiutara.go.id

ARTI LAMBANG DAERAH KOTABARU

Lambang daerah berbentuk perisai segi lima, melambangkan ketuhanan dan pertahanan rakyat.

Lima buah sudut pada perisai melambangkan kelima sila dari pancasila.

Sisi atas berbentuk busur, gambaran dinamika dan stamina rakyat.

Sisi samping berbentuk tegak lurus , menggambarkan sifat gotong royong, kejujuran dan keadilan.

Sisi bawah perisai berbentuk lancip, menggambarkan suatu tujuan untuk membina masyarakat adil dan makmur.

Garis tebal berwarna kuning emas pada sisi dalam sekeliling perisai, melambangkan persatuan rakyat.

Dasar perisai berwarna merah, menggambarkan sifat keberanian.

Garis kuning tebal yang membagi dua lukisan bagian atas dan bawah, menggambarkan bidang agraris pertanian (padi).

Ikan todak, menggambarkan hasil tradisianal dari sektor prikanan kelautan.

Lautan denga garis gelombang, menggambarkan panorama alam dan gelora semangat rakyat.

MOTTO KABUPATEN KOTABARU

SA-IJAAN yang memiliki makna : Semufakat, satu hati dan se-iya sekata.



Menurut riwayatnya, Kabupaten Kotabaru terdapat beberapa kerajaan-kerajaan kecil diantaranya kerajaan Kusan dan Pagatan, Cengal Manunggul dan Bangkalan, Batulicin, Sebamban, Pasir, Cantung dan Sempanahan dan kerajaan besar seperti Kusan dan Pagatan, serta Pulau Laut. Diperkirakan, kerajaan-kerajaan tersebut didirikan di sekitar tahun 1786.
Kerajaan Kusan dan Pagatan didirikan sekitar tahun 1786 oleh Pangeran Amir seorang pangeran yang melarikan diri dari kerajaan Kayu Tangi akibat adanya perebutan kekuasaan dalam kerajaan tersebut. Pangeran Amir bergelar Raja Kusan I. S etelah beliau wafat diganti oleh Pangeran Musa adik dari Sultan Adam Kayu Tangi yang kemudian bergelar Raja Kusan II. Sekitar Tahun 1820 Kapitan La hanggawa diakui oleh Sultan Sulaiman (keponakan Pangeran Amir) dari Kayu Tangi sebagai raja Pagatan. Baik Raja Kusan II maupun Raja Pagatan, keduanya takluk dibawah Sultan Kayu Tangi dan diharuskan membayar upeti. Setelah Raja Kusan II mangkat, ia digantikan anaknya Pangeran Napis dan bergelar Raja Kusan III.
Pada tahun 1840, Pangeran Napis meninggal dan digantikan dengan puteranya Pangeran Jaya Sumitra yang bergelar Raja Kusan IV dan kemudian beliau memindahkan pusat kerajaan ke Salino di Pulau Laut yang terletak berseberangan dengan muara Pagatan, dan menyerahkan kerajaan Kusan kepada Arung Abdul Karim yang kemudian menjadi raja Kusan dan Pagatan. Tahun 1881 Pangeran Jaya Sumitra meninggal dunia dan diganti oleh putra sulungnya yang bernama Pangeran Husin Kusuma yang bergelar Raja Pulau Laut IV. Setelah pangeran Husin Kusuma meninggal saat menunaikan ibadah haji pada tahun 1900, kedudukan beliau digantikan oleh putranya Pangeran Aminullah dengan gelar Raja Pulau Laut V yang merupakan raja Pulau Laut terakhir.


Masa Penjajahan Belanda & Jepang
Pada tahun 1905, pemerintah Belanda menghapuskan kerajaan-kerajaan di Pulau Laut dan Tanah Bumbu seperti Cengal Manunggul dan Bangkalaan, Cantung dan Sampanahan, Batulicin, Pulau Laut, dan Sebamban. Maksud dan tujuan penghapusan kerjaan-kerajaan tersebut tidak lain agar pemerintah Belanda dapat langsung menguasai dan mengawasi rakyat tanpa perantara dari raja-raja dari kerajaan tersebut yang kemungkinan besar akan menimbulkan kesulitan terhadap pemerintahan mereka. Maka dengan demikian berakhirlah kekuasaan raja-raja dengan seluruh pemerintahannya. Pemerintahan beralih langsung dilaksanakan dan dipegang oleh pemerintah kolonial Belanda dan hal ini berjalan hingga tahun 1942 sewaktu tentara Jepang menduduki Kotabaru dan daerah sekelilingnya. Jepang mengalami kekalahan pada Perang Dunia II pada tahun 1945 setelah dibom-nya kota Hiroshima dan Nagasaki, menandai dimulainya pergerakan kemerdekaan di wilayah Kalimantan Tenggara.


Masa Pergerakan Kemerdekaan
Atas dasar kedua persetujuan tersebut penguasa Belanda/NICA membentuk Pemerintahan dengan nama Dewan Kalimantan Tenggara dan lanschap-lanschap, kemudian Pemerintah Belanda mengadakan plebisit di seluruh penduduk untuk menentukan pilihan apakah masuk ke Republik Indonesia, Borneo atau Timur Besar yang diadakan di sekolah Rakyat Baharu (Sekarang SDN Akhmad Yani / SDN Batuah). Hasil dari plebisit tersebut, penduduk tetap menghendaki Kalimantan Tenggara sebagai daerah Republik Indonesia.
Setelah mengetahui keinginan rakyat Kalimantan Tenggara, penguasa Belanda waktu itu tidak mau melaksanakan apa yang dikihendaki rakyat tersebut, sehingga mendapat perlawanan dari pemuda yang ingin bergabung dengan Pemerintah Republik Indonesia dan pada bulan Oktober 1949 bendera merah putih dikibarkan di Pasar Pagatan, kemudian membentuk suatu Badan yang bernama Komite Nasional Indonesia Kotabaru dan Komite Nasional Indonesia Pagatan. Disamping mengadakan demonstrasi-demontrasi, tuntutan-tuntutan berupa mosi, resolusi dan sebagainya, pada bulan Pebruari 1950 berangkatlah sebuah delegasi atas nama Rakyat Daerah Kalimantan Tenggara menuju Yogyakarta dan Jakarta untuk menghubungi dan menyampaikan resolusi kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat. Setelah delegasi tersebut kembali ke Kotabaru dan Pagatan, keadaan pergolakan yang menuntut dibubarkannya Dewan Kalimantan Tenggara dan masuknya Kalimantan Tenggara kedalam Republik Indonesia di Jogyakarta makin memuncak. Untuk mencegah agar Dewan Kalimantan Tenggara ketika itu jangan dibubarkan secara paksa oleh rakyat, maka dewan kembali mengambil kebijaksanaan untuk mengirim utusan ke Yogyakarta dan ke Jakarta untuk menemui Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia Serikat. Adapun delegasi tersebut diwakili oleh M. Jamjam (Dewan Kalimantan Tenggara), A. Imberan (Dewan Lanschap Cantung Sampanahan), K.H. M. Arief (Dewan Lanschap Pulau Laut), K. Asyikin Noor (Dewan Lanschap Pagatan).
Pada tanggal 4 April 1950 Dewan Kalimantan Tenggara dibubarkan dan dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia (Yogyakarta) lewat Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat Nomor 137 dan nomor 138, kemudian pada tanggal 29 Juni 1950 dikeluarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang pembentukan wilayah-wilayah Pemerintah yaitu Kabupaten-Kabupaten, Daerah-Daerah Swapraja dalam propinsi Kalimantan. Maka daerah Kalimantan Tenggara dulu diubah menjadi Kabupaten Kotabaru dengan ibukotanya adalah Kotabaru, sedang yang diangkat sebagai kepala Daerah adalah M. Yamani. Sesudah itu keluar Peraturan Pemerintah tanggal 30 Juni 1950 sebagai pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara dan Dewan Pemerintahnya untuk seluruh daerah Republik Indonesia. Yang kemudian diikuti dengan surat Keputusan Gubernur Kalimantan tanggal 14 Agustus 1950 No. 186/OPB/92/14 di dalam Bab II pasal 4 menyatakan bahwa Badan-Badan Pemerintah Kabupaten terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pemerintah Daerah.


Pergolakan Daerah

Kebangkitan DI / TII atau NII berbarengan dengan rasionalisasi di tubuh Tentara Republik Indonesia. Bagi sebagian mantan pejuang di Kalimantan Selatan yang bergabung dengan TNI, dirasakan adanya diskriminasi. Banyak mantan prajurit Divisi IV ALRI (A) yang terkena demobilisasi dan tidak diakui sebagai veteran dan tidak menerima pensiunan.
Bagi sebagian masyarakat dan mantan pejuang di Kotabaru, gerakan Ibnu Hajar mendapat simpati. Gerakan ini merupakan ungkapan ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat, dan bukan memerangi rakyat Kalimantan Selatan. Gerakan Ibnu Hajar adalah fakta perjalanan bangsa yang menjadi pelajaran berharga. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 449 Tahun 1961 tentang pemberian amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan.
Gerakan ini kemudian menyebar ke Barabai, Birayang, Batumandi, Paringin Kelua, Kandangan dan seterusnya, khususnya di kalangan mantan prajurit Divisi IV ALRI (A). Namun akhirnya, pada bulan Juli 1963, Ibnu Hajar dan pengikutnya menyerahkan diri di Desa Ambulun, Hulu Sungai Selatan. Ibnu Hajar mengisyaratkan bahwa dia tetap mencintai negara ini dengan menyatakan bahwa “apabila negara membutuhkannya ia bersedia mengabdi pada republik dan ia beserta pengikutnya bersedia dilibatkan dalam konfrontasi dengan Malaysia”. Aktivitas gerilya berakhir di tahun 1969, diawali janji pemerintah bahwa tidak ada pengadilan bagi gerombolan, dan diikuti dengan pemberian amnesti dan abolisi oleh pemerintah, seperti tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 449 tahun 1961 Tentang pemberian amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan.



Kotabaru membangun

Wilayah Kabupaten Kotabaru menurut undang-undang darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang pembentukan (Resmi) Daerah Otonomi Kabupaten / Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam lingkungan Daerah propinsi Kalimantan menyatakan bahwa wilayah Kabupaten Kotabaru meliputi Kawedanan-kawedanan Pulau Laut, Tanah Bumbu Selatan, Tanah Bumbu Utara dan Pasir. Kemudian dengan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 sebagai undang-undang dan menyatakan bahwa wilayah Kabupaten Kotabaru dikurangi dengan Kawedanan Pasir.

sumber :
http://www.bappeda-kotabaru.info
http://id.kotabarukab.go.id
http://kalimantanku.blogspot.com/

Lambang Daerah Kabupaten Tabalong berupa sebuah perisai berbentuk jantung dengan warna dasar hijau tua dan kuning emas.

* Perisai mengandung arti sebagai alat pelindung yang berarti Pemerintah menjamin dan melindungi kepentingan sosial, serta ekonomi rakyat dan jantung berarti sumber atau pusat kehidupan masyarakat Tabalong.

* Warna hijau tua berarti kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Tabalong dengan kekayaan yang di kandung bumi Tabalong.

* Kuning emas melambangkan kebesaran, kejayaan dan keagungan yang di cita-citakan oleh rakyat Tabalong untuk negara Republik Indonesia pada umumnya dan Tabalong pada khususnya.

Didalam Perisai tersebut terdapat lukisan-lukisan :

* Padi warna kuning emas dan kapas, melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan, daerah Tabalong yang sebagian besar terdiri dari masyarakat petani. Padi dan kapas melukiskan dalam satu tangkai yang terdiri dari :

o Dua belas butir biji padi

o Enam helai daun kapas warna hijau muda

o Lima tangkai bunga kapas warna putih

* Rantai baja warna kuning emas enam buah berkait,
menggambarkan kesatuan yang kokoh membaja dari semua golongan dan aliran yang ada di Kabupaten Tabalong pada khususnya dan Republik Indonesia pada umumnya. Jumlah mata rantai membelah berarti pula bahwa pada waktu Daerah Otonomi Kabupaten Tabalong diresmikan telah mempunyai enam buah Kecamatan.

* Menara obor minyak warna hitam dan pohon karet warna coklat,
melukiskan kekayaan alam yang di kandung bumi Tabalong yang telah di eksploitasi adalah minyak dan karet.

* Tiang gapura warna hitam dua buah kiri dan kanan,
menggambarkan letak geografis daerah Kabupaten Tabalong yang di apit dan berbatasan dengan dua buah propinsi yaitu Kalimantan Timur dan Kalimantan tengah, dimana Tabalong merupakan pintu masuk dan keluar dari dan ke propinsi Kalimantan Selatan.

* Bintang bersegi lima berwarna putih,
mengandung arti repleksi umum keagamaan yang menggambarkan keyakinan umat beragama, yaitu yang berkeTuhanan Yang Maha Esa dan berdasarkan Pancasila

* Sehelai pita merah tua dengan tulisan Saraba Kawa warna putih,
untuk menyatakan bahwa "motto" dari lambang ini adalah "Saraba Kawa" kata Saraba Kawa adalah bahasa daerah asli yang memberi pengertian tentang perjuangan dan tekad rakyat di daerah ini untuk melaksanakan tugas kewajibannya terhdap Bangsa, Negara dan Agama. Saraba Kawa berarti serba bisa (semua tugas/pekerjaan selalu dapat di kerjakan) merupakan satu-satunya tekad dari rakyat Tabalong di dalam merencanakan dan mengawasi/memelihara bidang pembangunan mental spiritual dan pembangunan fisik material di daerah Tabalong ini.

* Dua buah mandau warna putih genggam coklat bersilang dengan mata ke atas,
adalah senjata ampuh yang di pakai penduduk Kalimantan, sebagai senjata pusaka dan merupakan kebudayaan nenek moyang dan melambangkan kepribadian, peradaban, keperwiraan dan kesatriaan. Dua buah mandau mengarah keatas melukiskan kesiap-siagaan dan kesaktian dalam membela dan mempertahankan hak-hak asasi Rakyat Tabalong pada khususnya dan RI pada umumnya.

* Tulisan Tabalong warna putih,
pada bagian atas sebelah dalam perisai di atas sebuah garis panjang mendatar yang berada di atas bintang lima, hanya untuk menyatakan bahwa lambang ini adalah daerah Kabupaten Tabalong.

RIWAYAT NAMA TABALONG

Legenda tentang terciptanya nama Tabalong menurut hikayat lisan dari mulut ke mulut yang tersebar sejak tahun empat puluhan, ialah seperti yang di tulis seniman Tabalong dalam buku antologi puisi ” Duri duri Tataba ” tahun 1996 yang di terbitkan Dewan Kesenian Daerah (DKD) Tabalong, menyebutkan bahwa terwujudnya sebutan Tabalong yaitu bermula dari para perambah hutan yang mencari ladang dan huma hingga kakinya terinjak duri - duri Tataba sejenis pohon yang seluruh batangya penuh berduri keras, jenis tanaman ini mempunyai akar Tunjang dan berbuah hanya menjadi makanan burung-burung hutan. Mereka menjerit (dalam bahasa Banjar Hulu, dikatakan ” Jerit ” sama dengan Tahalulung atau sama dengan melolong), karena kesakitan terkena duri-duri Tataba, inilah akhirnya menjadi penyebutan ” TABALONG “. Artinya terinjak duri Tataba…..jadi Tahalulung menjadi nama …” Tabalong “.



Pada tanggal 1 desember 1965 jam 11.00 pagi bertempat di lapangan ” GIAT ” Tanjung oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Bapak Dr. Soemarno Sosro Atmodjo dengan di saksikan puluhan ribu rakyat Tabalong dan Pejabat-pejabat tinggi Kalimantan Selatan lainnya, maka papan nama yang di selubungi kain bledru hijau dengan untaian sutra kuning keemasan, telah di buka dengan resmi oleh Bapak Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan di balik selubung yang terbuka itu terpampang kalimat yang bersenjata yang berbunyi

“DAERAH TINGKAT II TABALONG DIRESMIKAN 1 DESEMBER 1965″.

sumber :
http://www.depdagri.go.id
http://www.banjarmasinpost.co.id

ARTI LAMBANG

1. Bingkai Bersegi Lima dan Bintang
Dalam satu kesatuan objek gambar sebagai lambang/simbol ketuhanan, bahwa masyarakat Tanah Bumbu merupakan masyarakat yang agamis.

2. Padi dan Kapas
Merupakan cita-cita Kabupaten Tanah Bumbu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, tercukupinya kebutuhan pangan, sandang dan papan. jumlah butir padi 53 (lima puluh tiga) sebagai awal perjuangan menjadikan Kabupaten Tanah Bumbu (tahun 1953), dan jumlah butir kapas 27 (dua puluh tujuh) dimaksudkan sebagai simbol berdirinya Kabupaten Tanah Bumbu yaitu tanggal 27 Januari 2003.

3. Perahu Tradisional
Prototype kapal tradisional (pinisi) dengan jumlah 5 (lima) buah layar terkembang, simbol jumlah wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang terdiri dari :

* Kecamatan Batulicin;
* Kecamatan Kusan Hulu;
* Kecamatan Kusan Hilir;
* Kecamatan Sungai Loban;
* Kecamatan Sungai Danau.

siap berlayar mengarungi samudera kehidupan baru untuk membangun dan mewujudkan cita-cita Kabupaten Tanah Bumbu serta berusaha mensejajarkan diri dengan kabupaten-kabupaten lain di wilayah NKRI.

4. Laut bergelombang warna putih, biru laut dan gelombang
Kabupaten Tanah Bumbu sebagian merupakan lautan/perairan yang kaya akan sumber daya laut/perairan.

5. Latar belakang warna coklat tanah pada tulisan Tanah Bumbu
Merupakan wujud kesuburan Kabupaten Tanah Bumbu.

6. Warna hijau dalam bingkai segi lima
Merupakan wilayah daratan yang melimpah akan sumber daya alam yang meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan dan pertambangan.

7. Gambar gunung warna hitam
Bahwa Kabupaten Tanah Bumbu kaya akan sumber daya alam yang melimpah ruah dan masih belum tergali secara maksimal.

8. Slogan BERSUJUD pada pita pengikat antara padi dan kapas
Slogan BERSUJUD mempunyai arti Bersih, Syukur, Jujur dan Damai, bahwa dalam mewujudkan cita-cita yang luhur Kabupaten Tanah Bumbu berjuang sekuat tenaga dengan segala daya upaya yang dimiliki bersemboyankan BERSUJUD.




DR. Eisen Berger (1750) menulis : Pagatan dibangun oleh orang-orang Bugis. Tetapi sebelum itu lebih dahulu sudah ada banyak orang Bugis di sekitar muara Sungai Kusan dan Kawasan Tanah Bumbu, kemudian disusul oleh suku bangsa lainnya yang datang yakni terdiri dari Banjar, Jawa, Buton, Madura, Bali, Batak, Lombok, kemudian Cina, Korea, Philipina, India, Arab dan Turki.

Orang Bugis bersama-sama orang Banjar pada permulaan 1729 (Eisen Berger, 1750) di bawah pimpinan POEANNA DEKKE mengembangkan pertanian budidaya, penangkapan hasil laut dan pemanfaatan hasil hutan untuk kemakmuran rakyat Tanah Bumbu. Baru pada periode kepemimpinan LA PALIWENG menjadi raja di Pagatan dengan gelar ARUNG LAPALIWENG ABDUL RAHIM. Tanah Bumbu dapat disatukan sebagai suatu kesatuan wilayah wilayah di bawah satu pimpinan. Raja ini berputera LA MAKKARRAOE AMBO MATTURU ABDUL KARIM. Begitu banyak raja-raja yang pernah memerintah di Tanah Bumbu sesudah Abdul Karim, antara lain : ABDOEL DJABBAR ANDI DEBONG, kemudian I RATU DAENG MANGKAOE, ANDI SALLO ABDOEL RACHIM sampai terakhir ANDI ACONG, kemudian kawasan Tanah Bumbu menjadi suatu kewedanan Tanah Bumbu Selatan, sebagai bagian Kabupaten Kotabaru.

Masyarakat Tanah Bumbu sejak dulu sampai zaman perjuangan melawan penjajahan hingga sekarang merasa satu nasib, ini masih terpateri kuat. berawal dari suatu cita-cita untuk mewujudkan suatu kabupaten bagi kawasan yang kaya sumber daya alam, seluas 5.066,69 Km2 yang meliputi 119 buah desa dan satu kelurahan.

Perjuangan untuk membentuk daerah Tanah Bumbu menjadi suatu kabupaten sendiri dimulai sejak tahun 1958 yang dimotori oleh para tokoh masyarakat Pagatan. Dengan kehadiran UU No.22 Tahun 1999 membawa angin segar terhadap cita-cita masyarakat Tanah Bumbu untuk mewujudkan wilayah Tanah Bumbu menjadi satu kabupaten tersendiri terlepas dari kabupaten induk, dalam hal ini Kabupaten Kotabaru. Sehingga perjuangan untuk membentuk daerah Tanah Bumbu menjadi suatu kabupaten sendiri tersebut dilanjutkan oleh para tokoh-tokoh dari Kusan Hilir, Kusan Hulu, Satui, Sungai Loban dan Batulicin serta masyarakat asala Tanah Bumbu yang berada di luar Tanah Bumbu yang dengan penuh kesabaran, ketabahan, kesungguhan, dan keuletan. Perjuangan ini diwujudkan dalam suatu wadah "Panitia Penuntut Kabupaten Tanah Bumbu" diantaranya Prof. DR. H. Murad Baso dan K. H. Djajadi Hasan, satu tekad mereka adalah mewujudkan Kabupaten Tanah Bumbu hingga usaha yang gigih dan tidak mengenal putus asa tersebut secara konsisten dan akumulatif membuahkan hasil melalui jalur konstitusi.

sumber :
http://tanahbumbukab.go.id

PERATURAN DAERAH NOMOR 37 TAHUN 1967 TENTANG
LAMBANG DAERAH KABUPATEN TAPIN

1. Perisai bersudut lima melambangkan dasar negara RI (PANCASILA) sebagai benteng lahir dan batin.
2. Bintang segi lima melambangkan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Pita dengan melengkung melambangkan resminya berdiri Kabupaten Tapin (Undang-Undang No. 8 tahun 1965).
4. Bunga kapas melambangkan enam kecamatan (saat awal berdirinya Kabupaten Tapin).
5. Buah padi empat puluh tiga biji melambangkan Kabupaten Tapin memiliki empat puluh tiga desa (saat awal berdirinya Kabupaten Tapin).
6. Lukisan segi empat melambangkan sejarah Kabupaten Tapin dahulu dikenal dengan distrik banua empat.
7. Dengan melambangkan lumbung padinya daerah Kalimantan Selatan dan historis berdirinya Kabupaten Tapin
* Bagian kap atas dengan tiga puluh garis maksudnya tanggal 30.
* Bagian badan dengan sebelas garis maksudnya bulan 11 (Nopember).
* Bagian tongkat dengan enam garis dan anak tangga lima garis maksudnya tahun 65 (1965).

8. Garis putih sekeliling persegi empat yang menghubungkan sampai tepi lambang, melambangkan Kabupaten Tapin merupakan lalu lintas Hulu Sungai ke daerah Banjar (pintu gerbang ke daerah Hulu Sungai).
9. Sungai melambangkan sejarah terjadinya kota Rantau yang menjadi ibukota Kabupetan Tapin.
10. Pita bertulisan ruhui rahayu melambangkan kepribadian rakyat Tapin (kerukunan, seia sekata, rakat mufakat).
11. Corak/warna lambang :
* Perisai berwarna hijau daun melambangkan kepribadian dan tanah Kabupaten Tapin yang subur.
* Warna kuning emas pada bintang, tepi perisai dan lukisan segi empat melambangkan kemuliaan masyarakat Kabupaten Tapin untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan atas ridho-Nya.
* Pita dan bunga kapas warna putih melambangkan kesucian.
* Tulisan Ruhui Rahayu warna hitam melambangkan keteguhan tekad dan kepercayaan diri




Sejarah

Era 1950-1960-an wilayah Tapin berbentuk Kewedanan yaitu Kewedanan Tapin dengan ibukota Rantau, yang juga masih dalam daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) beribukota Kandangan. Kewedanan Tapin kala itu hanya mempunyai 3 wilayah kecamatan yakni kecamatan Tapin Utara ibukota Rantau, Kecamatan Tapin Selatan ibukota Tambarangan, Kecamatan Tapin Hilir ibukota Margasari.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1957 tentang pemerintahan daerah, di mana daerah provinsi menjadi daerah Swatantra tingkat I dan daerah kabupaten/kotapraja menjadi daerah Swatantra tingkat II. Dan diganti UU Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, dimana daerah Swantantra I menjadi daerah provinsi dan daerah swatantra II, berubah menjadi daerah kabupaten/kotamdaya. Di Kalsel perubahan ini secara serentak diumumkan 17 Desember 1965, yang mana terjadi perubahan dengan penghapusan pemerintahan pada tingkat Kewedanan.

Dengan penghapusan itu, maka tokoh-tokoh masyarakat Tapin dan didukung para birokrat untuk berupaya mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi. Karena itu, tahun 1958 H Anang Acil Syofyan mengemukakan sebuah gagasan yang mengajak semua elemen masyarakat, ulama, tokoh, elit politik, birokrat, pemuda dan kelompok lainnya untuk mengajukan resolusi yaitu agar Pemerintah Kewedanan Tapin dapat ditingkatkan statusnya menjadi Kabupaten.

H Anang Acil Syofyan mula-mula mengemukakan ide itu kepada tokoh yakni H Hasyim Thaib dan Bakau M, dan dikalangan militer dikonsultasikan kepada Letnan Oendat, yang mulanya turut aktif menuntut berdirinya Kabupaten Tapin, Namun kemudian Oendat dilarang oleh atasan dalam kegiatan dinilai bermuatan politik praktis. Kemudian, H Anang Acil Syofyan, H Hasyim Thaib, Bakau M, dan kawan-kawan mendapat dukungan di Kecamatan Tapin Selatan dengan tokoh Guru Saleh, H Muhammad Ideram, M Juri, Pambakal Taun, Pambakal H Abas Abdul Jabar. Sedang di margasari Kecamatan Tapin Hilir juga didukung H Marali, H Kaspul Anwar, H Bajuri Shagir, dan lainnya.

Setelah beberapa waktu berjalan, pada tahun 1958 digelar musyawarah warga tapin di Balai Rakyat Rantau (sekarang Bank BPD Rantau), dan untuk melaksanakan berbagai keputusan musyawarah maka dibentuk sebuah badan yang diberi nama Badan Musyawarah Penuntut Kabupaten Tapin, yang diketuai H Isbat dan sekretaris Basuni Thaufik, yang dibantu anggota pengurus. Dan tahun 1961 bertempat di Gedung Bioskop Permata Rantau (sekarang lokasi pasar rantau dekat jembatan sungai Tapin) diselenggarakan Musyawarah Besar dengan menghasilkan keputusan yakni pertama, membubarkan Badan Musyawarah Penuntut Kabupaten Tapin dan membentuk badan baru yang bernama Badan Penuntut Kabupaten (Bapenkab) Tapin. Kedua, segera menyampaikan resolusi agar kewedanan Tapin dapat dijadikan daerah otonomi tingkat II Tapin.

Resolusi atau permohonan disampaikan kepada Presiden/Perdana Menteri RI, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta, Ketua dan anggota DPRD-GR HSS di Kandangan. Dengan tembusan resolusi yakni Gubernur KDH Tingkat I Kalsel di Banjarmasin, Panglima Kodam X/Lambung Mangkurat di Banjarmasin, Bupati KDH Tingkat II HSS di Kandangan, Wedana Tapin di Rantau, anggota DPRD-GR Provinsi Kalsel di Banjarmasin, anggota DPR-GR asal Kalsel di Jakarta, Pers (mediacetak/radio) untuk dipublikasikan. Tahun 1963 komisi B DPR-GR pusat melakukan kunjungan ke Kewedanan tapin untuk melihat kondisi riil Tapin yang pertemuan di Balai Rakyat Rantau, dari pertemuan itu DPR-GR pusat menyarankan agar Bapenkab Tapin diganti menjadi Panitia Persiapan Kabupaten Tapin, yang kemudian langsung disetujui perubahan organisasi itu dengan Ketua Basuni Thaufik. Dan Panitia Persiapan Kabupaten Tapin itulah yang turut berpartisipasi dalam kepanitiaaan pada upacara peresmian berdirinya Kabupaten Tapin pada 30 November 1965 di lapangan Kabupatenan (Halaman rumah pejabat Bupati) oleh Menteri Dalam Negeri RI DR Soemarno Sostroatmojo atas UU Nomor Tahun 1965.

sumber :
http://www.tapinkab.go.id/

Objek Wisata Pulau Kembang merupakan sebuah delta yang berada di tengah tengah sungai Barito yang termasuk di dalam wilayah administratif kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, provinsi Kalimantan Selatan. Pulau Kembang terletak di sebelah barat Kota Banjarmasin. Pulau Kembang ditetapkan sebagai hutan wisata berdasarkan SK. Menteri Pertanian No. 788/Kptsum12/1976 dengan luas 60 Ha. Pulau Kembang merupakan habitat bagi kera ekor panjang (monyet) dan beberapa jenis burung. Kawasan pulau Kembang juga merupakan salah satu obyek wisata yang berada di dalam kawasan hutan di Kabupaten Barito Kuala. Di dalam kawasan hutan wisata ini terdapat altar yang diperuntukkan sebagai tempat meletakkan sesaji bagi " penjaga" pulau Kembang yang dilambangkan dengan dua buah arca berwujud kera berwarna putih (Hanoman), oleh masyarakat dari etnis Tionghoa-Indonesia yang mempunyai kaul atau nazar tertentu. Seekor kambing jantan yang tanduknya dilapisi emas biasanya dilepaskan ke dalam hutan pulau Kembang apabila sebuah permohonan berhasil atau terkabul.Wisata Indonesia Surga Dunia


Read more: http://www.wisatanesia.com/2010/09/pulau-kembang.html

Jembatan Barito merupakan obyek wisata yang Berjarak sekitar± 15 km dari Pusat Kota Banjarmasin.jembatan Barito dapat dicapai dengan menggunakan jalan darat ataupun sungai.menuju jembatan barito memakan Waktu tempuh sekitar± 45 menit dengan menggunakan transportasi air. dari Pelabuhan Kuin menuju kearah hulu melintasi ujung Pulau Kembang, Pasar Terapung, Pulau Alalak, dan Pulau Muara Anjir. Jembatan barito ini memiliki panjang 1.082 meter yang melintasi Sungai Barito selebar 800 meter dan pulau kecil (Pulau Bakut) selebar 200 meter. Jembatan ini terdiri dari jembatan utama sepanjang 902 meter, dan jembatan pendekat 180 meter, dengan lebar 10,37 meter. Ketinggian ruang bebas jembatan utama 15 - 18 meter, sehingga bisa digunakan untuk lalu lintas perairan. Jembatan ini pertama kali diresmikan pada tahun 1997 oleh Mantan Presiden Soeharto. Wisata Indonesia Surga Dunia

Read more: http://www.wisatanesia.com/2010/09/jembatan-barito.html

Jembatan Rumpiang merupakan obyek wisata yang mempunyai jarak sekitar± 1 km dari Kota Marabahan,Jembatan Rumpiang dapat dicapai dengan jalan darat ataupun jalur sungai.dengan Waktu tempuh sekitar± 1.45 menit dari pusat kota banjarmasin dengan menggunakan transportasi darat. Jembatan Rumpiang ini mulai dibagun pada tahun 2003 dan selesai pada awal Tahun 2008. Jembatan Rumpiang adalah jembatan yamg membentang di atas sungai Barito, kota Marabahan, kabupaten Barito Kuala. Jembatan ini diresmikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 25 April 2008. Dengan hadirnya jembatan tersebut akan memperlancar arus lalu lintas dari Kota Marabahan menuju Banjarmasin dan sebaliknya yang sebelumnya harus menggunakan kapal feri untuk menyeberangi Sungai Barito. Jembatan Rumpiang sendiri memiliki total panjang bentang 753 meter dengan bentang utama sepanjang 200 meter menggunakan konstruksi pelengkung rangka baja. Pembangunan Jembatan Rumpiang dimulai sejak akhir tahun 2003, menggunakan dana baik dari APBN maupun APBD Kabupaten Barito Kuala dan Pemprov Kalimantan Selatan sebesar Rp174,5 miliar..

sumber:baritokualakab.go.id
Read more: http://www.wisatanesia.com/2010/09/jembatan-rumpiang.html