WEDDING & FAMILY
Home > LOEKELOE > WEDDING & FAMILY > Semua tentang Administrasi pernikahan Masuk SINI
Total Views: 64732 Share : Facebook ShareFacebook Twitter ShareTwitter Google+ ShareGoogle+
Page 36 of 36 | ‹ First  < 31 32 33 34 35 36

monoarchi - 04/10/2012 10:26 PM
#701
Undang-undang No. 1 tahun 1974 part-2
Pasal 21
1. Jika pegawai pencatat perkimpoian berpendapat bahwa terhadap perkimpoian tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkimpoian.
2. Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkimpoian oleh pegawai pencatat perkimpoian akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
3. Para pihak yang perkimpoiannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkimpoian yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.
4. Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkimpoian dilangsungkan.
5. Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kimpoi dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB IV
BATALNYA PERkimpoiAN

Pasal 22
1. Perkimpoian dapat dibatalkan,apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkimpoian.

Pasal 23
1. Yang dapat mengajukan pembatalan perkimpoian yaitu:
a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
b. Suami atau isteri;
c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkimpoian belum diputuskan;
d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkimpoian tersebut, tetapi hanya setelah perkimpoian itu putus.

Pasal 24
1. Barang siapa karena perkimpoian masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkimpoian dapat mengajukan pembatalan perkimpoian yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25
Permohonan pembatalan perkimpoian diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkimpoian dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 26
1. Perkimpoian yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkimpoian yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
2. Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkimpoian yang dibuat pegawai pencatat perkimpoian yang tidak berwenang dan perkimpoian harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27
1. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkimpoian apabila perkimpoian dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkimpoian apabila pada waktu berlangsungnya perkimpoian terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28
1. Batalnya suatu perkimpoian dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkimpoian.
2. Keputusan tidak berlaku surut terhadap:
a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkimpoian tersebut;
b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkimpoian didasarkan atas adanya perkimpoian lain yang lebih dahulu;
c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V
PERJANJIAN PERkimpoiAN

Pasal 29
1. Pada waktu atau sebelum perkimpoian dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkimpoian, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkimpoian dilangsungkan.
4. Selama perkimpoian berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

Pasal 30
1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31
1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32
1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33
1. Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34
1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur urusan rumahtangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

BAB VII
HARTA BENDA DALAM PERkimpoiAN

Pasal 35
1. Harta benda yang diperoleh selama perkimpoian menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36
1. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37
1. Bila perkimpoian putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

BAB VIII
PUTUSNYA PERkimpoiAN SERTA AKIBATNYA

Pasal 38
1. Perkimpoian dapat putus karena:
a. kematian,
b. perceraian dan
c. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39
1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
3. Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 40
1. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
2. Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41
1. Akibat putusnya perkimpoian karena perceraian ialah:
a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, sematamata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.


sambungan selanjutnya ada di post berikutnya...
monoarchi - 04/10/2012 10:44 PM
#702
Undang-undang No. 1 tahun 1974 part-3
BAB IX
KEDUDUKAN ANAK

Pasal 42
1. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkimpoian yang sah.

Pasal 43
1. Anak yang dilahirkan di luar perkimpoian hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44
1. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
2. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

Pasal 45
1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kimpoi atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkimpoian antara kedua orang tua putus.

Pasal 46
1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47
1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkimpoian ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48
1. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkimpoian, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49
1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
a. la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
b. la berkelakuan buruk sekali.
2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

BAB XI
PERWALIAN

Pasal 50
1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkimpoian, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51
1. Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
2. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
3. Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaikbaiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
4. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
5. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52
1. Terhadap wali berlaku juga Pasal 48 Undang-undang ini.

Pasal 53
1. Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undangundang ini.
2. Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54
1. Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

BAB XII
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama
Pembuktian asal-usul anak

Pasal 55
1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
2. Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
3. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Perkimpoian di Luar Indonesia

Pasal 56
1. Perkimpoian yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkimpoian itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
2. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkimpoian mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkimpoian tempat tinggal mereka.

Bagian Ketiga
Perkimpoian Campuran

Pasal 57
1. Yang dimaksud dengan perkimpoian campuran dalam Undang-undang ini ialah perkimpoian antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58
1. Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkimpoian campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut сага-сага yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59
1. Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkimpoian atau putusnya perkimpoian menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.
2. Perkimpoian campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkimpoian ini.

Pasal 60
1. Perkimpoian campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkimpoian yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
2. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1)telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkimpoian campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkimpoian, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.
3. Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
4. Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3).
5. Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkimpoian itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61
1. Perkimpoian campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.
2. Barang siapa melangsungkan perkimpoian campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.
2. Pegawai pencatat perkimpoian yang mencatat perkimpoian sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62
1. Dalam perkimpoian campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini.

Bagian Keempat
Pengadilan

Pasal 63
1. Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:
a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
b. Pengadilan Umum bagi lainnya.
2. Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

bersambung gan ke posting selanjutnya....
monoarchi - 04/10/2012 10:46 PM
#703
Undang-undang No. 1 tahun 1974 part-4
BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64
1. Untuk perkimpoian dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkimpoian yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Pasal 65
1. Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:
a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkimpoian dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkimpoiannya masing-masing.
2. Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66
1. Untuk perkimpoian dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkimpoian berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkimpoian Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkimpoian Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkimpoian sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67
1. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
3. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

selesai gan....
aurora.dream - 11/10/2012 10:53 AM
#704

bookmark dulu, baru kemaren mau ngurus surat2 buat nikah eh ke stuck sama kartu kk calon suami yang bermasalah, jadinya nunggu2 lagi deh, huhu berdukas
spycrapper - 16/10/2012 08:08 PM
#705

halo agan2, ikutan nimbrung yah..

ane akhir taun rencana married nih dan sekarang lagi ngurus surat2 nyah..
ane jakarta n calon ane kabupaten temanggung jawa tengah.. pemberkatan gereja rencana di temanggung, dan sekalian catatan sipil disana.

untuk syarat2 nya, apakah memang perlu pakai fotocopy yang dilegalisir? karena kalau saya baca2 kok bisa pakai fotocopy saja (sperti KTP, KK, dan akta lahir)..

karena untuk mengurus legalisir ini yang agak susah, domisili skg di serpong sedangkan untuk ngurus mesti ke daerah cakung (hampir bekasi). belum lagi akta kelahiran ane terbitan jakarta barat.

apakah emang di semua catatan sipil begitu? untuk dokumen yang bukan asli harus fotocopy legalisir?

thanks
bungrhomairama - 17/10/2012 04:20 PM
#706

Sharing Pengalaman, Nyokap Ane pas ngurusin NIkahan KAKA gw

Setelah bayar berbagai macam biaya administrasi, nyokap dipanggil ke penghulunya, Penghulunya bilang: Kalau Menikah di rumah tarif beliau 600rebu, kalau di gedung di kali 3 aja, tapi biar gampang di genapin aja 2 juta!!!

Kampret memang tu penghulu, Oknum Maksudnya, pake masang tarif segala....
Itulah PUNGLI oleh seseorang yang ngerti Agama....

bata bata bata
dodowidodo52 - 17/10/2012 05:00 PM
#707


[*]pengantar RT/RW
[*]Surat2 ket untuk nikah: N1, N2, N4 dari kel. setempat
[*]pemberitahuan kehendak nikah KUA setempat



ini berlaku berapa bulan yah?klo ane mau merit bulan Juni 2013 terus ngurus sekarang apa g kecepetan yah gan??
mohon petunjuk kepada para suhu...terima kasih
Juicelicious - 17/10/2012 06:10 PM
#708

Quote:
Original Posted By spycrapper
halo agan2, ikutan nimbrung yah..

ane akhir taun rencana married nih dan sekarang lagi ngurus surat2 nyah..
ane jakarta n calon ane kabupaten temanggung jawa tengah.. pemberkatan gereja rencana di temanggung, dan sekalian catatan sipil disana.

untuk syarat2 nya, apakah memang perlu pakai fotocopy yang dilegalisir? karena kalau saya baca2 kok bisa pakai fotocopy saja (sperti KTP, KK, dan akta lahir)..

karena untuk mengurus legalisir ini yang agak susah, domisili skg di serpong sedangkan untuk ngurus mesti ke daerah cakung (hampir bekasi). belum lagi akta kelahiran ane terbitan jakarta barat.

apakah emang di semua catatan sipil begitu? untuk dokumen yang bukan asli harus fotocopy legalisir?

thanks


fc aja ga perlu legalisir
Juicelicious - 17/10/2012 06:11 PM
#709

Quote:
Original Posted By bungrhomairama
Sharing Pengalaman, Nyokap Ane pas ngurusin NIkahan KAKA gw

Setelah bayar berbagai macam biaya administrasi, nyokap dipanggil ke penghulunya, Penghulunya bilang: Kalau Menikah di rumah tarif beliau 600rebu, kalau di gedung di kali 3 aja, tapi biar gampang di genapin aja 2 juta!!!

Kampret memang tu penghulu, Oknum Maksudnya, pake masang tarif segala....
Itulah PUNGLI oleh seseorang yang ngerti Agama....

bata bata bata


parah bgt cd:
Quote:
Original Posted By dodowidodo52
[*]pengantar RT/RW
[*]Surat2 ket untuk nikah: N1, N2, N4 dari kel. setempat
[*]pemberitahuan kehendak nikah KUA setempat


ini berlaku berapa bulan yah?klo ane mau merit bulan Juni 2013 terus ngurus sekarang apa g kecepetan yah gan??
mohon petunjuk kepada para suhu...terima kasih


kyknya kecepetan gan D

coba urus kira2 3 bln sblmnya lah
stunz - 18/10/2012 04:34 PM
#710

om tanya dong info paroki di bandung yang bisa pemberkatan katolik kristen d mana?

saya katolik pasangan kristen..... trimssssss
Page 36 of 36 | ‹ First  < 31 32 33 34 35 36
Home > LOEKELOE > WEDDING & FAMILY > Semua tentang Administrasi pernikahan Masuk SINI