MELEK HUKUM new
Home > CASCISCUS > MELEK HUKUM new > ### Tanya Sesukanya Urusan Pengadilan atau Konsultasi Masalah Hukum ###
Total Views: 28471 Share : Facebook ShareFacebook Twitter ShareTwitter Google+ ShareGoogle+
Page 11 of 67 | ‹ First  < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >  Last ›

agungkun - 24/03/2011 12:14 AM
#201

gan minta tolong bantu paper ane boleh ga?
disuruh nyari kasus hukum internasional 2 tahun terakhir
Penikmat_Cendol - 24/03/2011 09:27 AM
#202

Quote:
Original Posted By SuperVanoo
siagan ahli hukum nih kaya nya
smoga konsul nya bermanfaat deh ya### Tanya Sesukanya Urusan Pengadilan atau Konsultasi Masalah Hukum ###


Ane sekedar tau soal hukum gan,belum sampai pada tahap ahli,makanya klo ada salah2 kata ya mohon dimaafkan

Quote:
Original Posted By sanzack
wah, buka layanan konsultasi. keren gan :2thumbup
sementara ini blm ada pertanyaan \)
bantu sup2:


Quote:
Original Posted By cepilit
Thread mantap nih

:thumbup

ada yg kasusnya mirip2 ama ane, ane telaah dulu trus ane pm aja ya gan shakehand ### Tanya Sesukanya Urusan Pengadilan atau Konsultasi Masalah Hukum ###

Sip gan,ditunggu PM nya
Quote:
Original Posted By kalerz
so far jawabany sangat membantu
mantap gan :2thumbup

Hanya itu yang bisa ane sarankan gan,kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanya di Trit atau PM ane,jawabnnya kemaren via PM ya gan
Quote:
Original Posted By Altindo
wah agan pasti kuliah jurusan hukum wkwk

Wah ane udah ga kuliah lagi,tapi niat untuk melanjutkan ke S3 sih ada, masih nyari sponsor nih,kalau ada yang mau sponsorin ane tuk S3 dengan senang hati ane terima
Quote:
Original Posted By kutnyuk
agan" smua numpang nanya donk
1 apakah org asing diperbolehkan mempunyai PT dan UU yg mengaturny it ap?
2 Persamaan dan perbedaan UU PT no 1 thn 1995 dgn UU no 40 thn 2007 serta
KUHD?

thx ilovekaskus


1. Tentu boleh gan,PT yang dimiliki orang asing berbentuk PT PMA (Penanaman Modal Asing),diatur dalam UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Perbedaan yg cukup signifikan antara UU PT no 1 thn 1995 dgn UU no 40 thn 2007 diantaranya:

[*]Penyederhanaan anggaran dasar PT. Pada prinsipnya, dalam anggaran dasar PT yang baru tidak “menyalin” apa yang sudah diatur dalam UUPT. Artinya, anggaran dasar PT hanya memuat hal-hal yang dapat diubah atau ditentukan lain oleh pemegang saham (pendiri). Yang sudah merupakan aturan baku, tidak dituangkan lagi dalam Anggaran dasar PT. Contohnya: kewajiban untuk mendapatkan persetujuan RUPS, dalam hal menjaminkan asset Perseroan yang jumlahnya merupakan sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam 1 tahun buku (pasal 102).
[*]Proses pengajuan pengesahan, pelaporan dan pemberitahuan melalui sistem elektronik yang diajukan pada Sistem Administrasi Badan Hukum (yang dalam istilah Depkeh FIAN 1 (untuk pendirian), FIAN 2 (untuk perubahan anggaran dasar yang membutuhkan pelaporan, FIAN 3 (untuk perubahan anggaran dasar yang hanya membutuhkan pemberitahuan)
[*]RUPS dimungkinkan untuk dilaksanakan secara teleconference, tapi tetap harus mengikuti ketentuan panggilan Rapat sesuai UUPT
Terdapat jangka waktu tertentu yang membatasi, misalnya: untuk melakukan pemesanan nama (60 hari), pengajuan pengesahan(60 hari), pengajuan berkas (30 hari), pengesahan menkeh (14 hari)
[*]Pengajuan pengesahan PT baru, harus dilakukan dalam waktu 60 hari, apabila lewat, maka akta pendirian menjadi batal dan perseroan menjadi bubar (ps. 10 ayat 1 & ayat 9) >– berlaku juga untuk pengajuan kembali (ayat 10)
[*]Notulen Rapat di bawah tangan, wajib di tuangkan dalam bentuk akta notaris dalam jangka waktu maksimal 30 hari sejak ditanda-tangani. Jika dalam waktu tersebut tidak diajukan, maka Notulen tersebut tidak berlaku (harus di ulang).
[*]Saham dengan hak suara khusus tidak ada, yang ada hanyalah saham dengan hak istimewa untuk menunjuk Direksi/Komisaris
[*]Direksi atau Komisaris wajib membuat Rencana Kerja yang disetujui RUPS sebelum tahun buku berakhir. Perubahan Direksi/komisaris atau pemegang saham bukan merupakan perubahan AD, jadi sekarang diletakkan pada akhir akta
[*]Perubahan AD dari PT biasa menjadi PT Tbk (pasal 25 ayat 1), efektif sejak pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada lembaga pengawas pasar modal atau pada saat penawaran umum jika dalam waktu 6 bulan tidak dilaksanakan, maka statusnya otomatis berubah menjadi PT tertutup kembali
[*]Khusus untuk perpanjangan jangka waktu berdirinya PT, harus diajukan maksimal 60 hari sebelum tanggal berakhirnya, kalau tidak maka PT tersebut menjadi bubar
[*]PT harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha (operating company, bukan hanya berbentuk investment company
[*]Tanggung jawab perseroan tidak hanya sampai pada Direksi saja, melainkan sampai dengan komisaris.
[*]Komisaris tidak dapat bertindak sendiri. Sehingga, walaupun dalam anggaran dasar disebutkan hanya perlu persetujuan 1 komisaris, maka tetap harus mendapat persetujuan dari seluruh komisaris.
[*]Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk memiliki sendiri maupun untuk dimiliki Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan (larangan cross holding), pasal 36 UUPT.
[*]Daftar Perusahaan yang dulunya bersifat tertutup dan tidak terlalu mudah diakses oleh khalayak umum, sekarang terbuka untuk umum (pasal 29 ayat 5) dan pelaksanaannya diselenggarakan oleh Menteri terkait (pasal 29 ayat 1)
[*]Pengumuman anggaran dasar Perseroan pada Berita Negara RI yang meliputi pendirian dan perubahan anggaran dasar lainnya dilakukan oleh Menteri sedangkan dahulu dilakukan oleh Notaris. (pasal 30 ayat 1)


SUMBER
Jovita.Namaku - 24/03/2011 10:16 AM
#203

ane mau tanya hukum lantas,### Tanya Sesukanya Urusan Pengadilan atau Konsultasi Masalah Hukum ###
tipz - 24/03/2011 10:21 AM
#204

Gan bisa bantu masalah pertada juga?
mengenai penipuan yang mengakibatkan sengketa rumah juga
bisa bantu ane juga kalo sewaktu2 turun ke pengadilan gan?
pliss help me
chipleu - 24/03/2011 10:23 AM
#205

waduh mantap nih,,
moga2 momod dan mimin liat,,
nantiny bisa ada forum hukum di kaskus,,
kan mayan biar sama2 belajar hukum yg benar beer:

ahr edan ideny masbro, mantap tenan
dluq - 24/03/2011 10:54 AM
#206

gan, mo tanya ni, penting bgt!.
pihak istri menggugat cerai karena :
-suami sering tempramental cenderung menggunakan kekerasan / KDRT
-suami sring berkata kasar/tidak pntas di ucapkan kpda istri
-malas bekerja / pengangguran kelas akut

tlong d jelasin tentang harta gono-gini, ane msh njlimet apakh yg trmsuk harta bersama itu di beli pada waktu setelah nikah? jika suami tidak menjalankn kwjibannya utk menafkahi istri (dalam artian, kerja gak bener,pemalas, serabutan, gaji kecil, sementara istri adlh pekerja yg punya penghsilan "cukup" dan tiap bulannya menopang ekonomi keluarga sampai2 memberikan modal utk suami berwiraswatsa (dibaca;meski akhirx bangkrut))

apakah pihak suami berhak mendapat "bagian" harta gonogini, sementara semua harta seperti rumah, tanah di beli dari penghasilan istri???

tlong y gan, yg lengkap dgn dasar hukumnya etc.
sory susunan katanya amburadul
mksh gan!
ajif27 - 24/03/2011 11:16 AM
#207

ane bingung mau tanya apa gan...
D
kutnyuk - 24/03/2011 03:28 PM
#208

Quote:
Original Posted By Penikmat_Cendol
Ane sekedar tau soal hukum gan,belum sampai pada tahap ahli,makanya klo ada salah2 kata ya mohon dimaafkan




Sip gan,ditunggu PM nya

Hanya itu yang bisa ane sarankan gan,kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanya di Trit atau PM ane,jawabnnya kemaren via PM ya gan

Wah ane udah ga kuliah lagi,tapi niat untuk melanjutkan ke S3 sih ada, masih nyari sponsor nih,kalau ada yang mau sponsorin ane tuk S3 dengan senang hati ane terima


1. Tentu boleh gan,PT yang dimiliki orang asing berbentuk PT PMA (Penanaman Modal Asing),diatur dalam UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Perbedaan yg cukup signifikan antara UU PT no 1 thn 1995 dgn UU no 40 thn 2007 diantaranya:

[*]Penyederhanaan anggaran dasar PT. Pada prinsipnya, dalam anggaran dasar PT yang baru tidak “menyalin” apa yang sudah diatur dalam UUPT. Artinya, anggaran dasar PT hanya memuat hal-hal yang dapat diubah atau ditentukan lain oleh pemegang saham (pendiri). Yang sudah merupakan aturan baku, tidak dituangkan lagi dalam Anggaran dasar PT. Contohnya: kewajiban untuk mendapatkan persetujuan RUPS, dalam hal menjaminkan asset Perseroan yang jumlahnya merupakan sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam 1 tahun buku (pasal 102).
[*]Proses pengajuan pengesahan, pelaporan dan pemberitahuan melalui sistem elektronik yang diajukan pada Sistem Administrasi Badan Hukum (yang dalam istilah Depkeh FIAN 1 (untuk pendirian), FIAN 2 (untuk perubahan anggaran dasar yang membutuhkan pelaporan, FIAN 3 (untuk perubahan anggaran dasar yang hanya membutuhkan pemberitahuan)
[*]RUPS dimungkinkan untuk dilaksanakan secara teleconference, tapi tetap harus mengikuti ketentuan panggilan Rapat sesuai UUPT
Terdapat jangka waktu tertentu yang membatasi, misalnya: untuk melakukan pemesanan nama (60 hari), pengajuan pengesahan(60 hari), pengajuan berkas (30 hari), pengesahan menkeh (14 hari)
[*]Pengajuan pengesahan PT baru, harus dilakukan dalam waktu 60 hari, apabila lewat, maka akta pendirian menjadi batal dan perseroan menjadi bubar (ps. 10 ayat 1 & ayat 9) >– berlaku juga untuk pengajuan kembali (ayat 10)
[*]Notulen Rapat di bawah tangan, wajib di tuangkan dalam bentuk akta notaris dalam jangka waktu maksimal 30 hari sejak ditanda-tangani. Jika dalam waktu tersebut tidak diajukan, maka Notulen tersebut tidak berlaku (harus di ulang).
[*]Saham dengan hak suara khusus tidak ada, yang ada hanyalah saham dengan hak istimewa untuk menunjuk Direksi/Komisaris
[*]Direksi atau Komisaris wajib membuat Rencana Kerja yang disetujui RUPS sebelum tahun buku berakhir. Perubahan Direksi/komisaris atau pemegang saham bukan merupakan perubahan AD, jadi sekarang diletakkan pada akhir akta
[*]Perubahan AD dari PT biasa menjadi PT Tbk (pasal 25 ayat 1), efektif sejak pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada lembaga pengawas pasar modal atau pada saat penawaran umum jika dalam waktu 6 bulan tidak dilaksanakan, maka statusnya otomatis berubah menjadi PT tertutup kembali
[*]Khusus untuk perpanjangan jangka waktu berdirinya PT, harus diajukan maksimal 60 hari sebelum tanggal berakhirnya, kalau tidak maka PT tersebut menjadi bubar
[*]PT harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha (operating company, bukan hanya berbentuk investment company
[*]Tanggung jawab perseroan tidak hanya sampai pada Direksi saja, melainkan sampai dengan komisaris.
[*]Komisaris tidak dapat bertindak sendiri. Sehingga, walaupun dalam anggaran dasar disebutkan hanya perlu persetujuan 1 komisaris, maka tetap harus mendapat persetujuan dari seluruh komisaris.
[*]Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk memiliki sendiri maupun untuk dimiliki Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan (larangan cross holding), pasal 36 UUPT.
[*]Daftar Perusahaan yang dulunya bersifat tertutup dan tidak terlalu mudah diakses oleh khalayak umum, sekarang terbuka untuk umum (pasal 29 ayat 5) dan pelaksanaannya diselenggarakan oleh Menteri terkait (pasal 29 ayat 1)
[*]Pengumuman anggaran dasar Perseroan pada Berita Negara RI yang meliputi pendirian dan perubahan anggaran dasar lainnya dilakukan oleh Menteri sedangkan dahulu dilakukan oleh Notaris. (pasal 30 ayat 1)


SUMBER


wahhh thx berat gan bwt kontribusiny
sangat" membantu saya ilovekaskus
MbahSastroKiyer - 27/03/2011 10:12 PM
#209

gan gw mau tanya mohon dibantu....

gua kebetulan sudah bekerja di salah satu Institusi Pendidikan swasta milik yayasan swasta sebagai tenaga pengajar ato dosen. pada awalnya pas pemberitahuan lowongan kerja tidak ada perjanjian minimal pengabdian kerja. karena proses recruitman panjang dan melelahkan akhirnya pada saat terakhir akan diterima, disitu kita disuruh neken surat pernyataan bermaterai Rp.6000,-. yang isinya kita diwajibkan mengabdi selama 5 tahun dan apabila mengundurkan diri sebelum 5 tahun disuruh mengganti gaji dan tunjangan yang diberikan sebesar 2 kali lipat,karena energi kita dah habis gara proses recruitmennya kita teken az dech tu surat pernyataan. bentuknya surat pernyataan satu lembar dikasih materai dan kita tanda tangani disitu, ada tulisan2nya mengenai kewajiban dosen tapi yang paling ngeri menurut gw ya cuma mengembalikan gaji 2 kali lipat itu. yang parah lagi gan setelah tahun pertama kita dipaksa untk disekolahin lagi, dan masa pengabdiannya ditambah lagi jadi 2X(masa studi lanjut) 1 tahun, jadi kalo kita sekolahin S-2 selama 2 tahun kudu mengabdi selama 5 tahun, jadi total gw nonkrong disitu selama 10 tahun. yang jadi masalah gw ketrima buat nglanjutin S-2 di luar negeri lantaran beasiswa. rencananya gw mau ngundurin diri. tetapi juga bingung mau ngembalikin 2 kali lipat gaji pake apaan...
gimana menurut agan2 semuanya...mohon pencerahannya

ilovekaskus ### Tanya Sesukanya Urusan Pengadilan atau Konsultasi Masalah Hukum ###
siteputepu - 29/03/2011 08:26 AM
#210

Permisi gan, mau tanya nih.
Paman ane,sebut saja E, punya sebidang tanah beserta bangunan hak milik yg dibeli sekitar tahun 1980an dari sebut saja si D. Surat2 resmi lengkap beserta surat ukur tanah dari bpn.
5 tahun lalu 2005 an, paman ane digugat oleh pemilik lama tanah sebut saja si A.
Jadi sejarahnya adl :
-Sekitar tahun 1970an, si A ditahan karena tindakan kriminal, pd saat itu si A tidak mampu membayar hutangnya pd leasing karena ditahan. Sehingga leasing meminta surat pernyataan dari si A utk melelang tanah dan bangunan tsb.
-Hak milik tsb lalu dibeli si B, sekian tahun kemudian di beli lagi oleh si C, sekian tahun kemudian dibeli lagi oleh di D, tahun 1980an dibeli oleh paman saya dari tangan si D. beberapa tahun kemudian dihibahkan kenama anaknya (sebut saja F)

Tahun 2005, D,E,F dan BPN, digugat oleh si A. Salah satunya dgn alasan si A dipaksa tanda tangan dalam keadaan tidak sehat.

-Di pengadilan perdata lokal, DEF dan bpn dimenangkan oleh pengadilan.
-A naik banding. pengadilan perdata kedua, si A yg dimenangkan.

-DEF dan BPN, naik banding lagi ke wilayah (tingkat profinsi)
di profinsi, DEF dan BPN dimenangkan pengadilan.

-A naik banding ke pusat (apa yah disebutnya, mahkamah agung?)
ditingkat pusat, DEF dimenangkan oleh pengadilan lagi. keputusannya baru keluar baru baru ini.

Pertanyaannya:
1. Mengapa kok bisa setelah sekian puluh tahun, kepemilikan atas tanah kita digugat sembarang orang? Sehingga menguras (membuang) waktu dan tenaga hanya utk mengurusi (mempertahankannya), tentunya di samping uang yg lumayan banyak terkuras, sebab tanpa uang, sudah pasti paman saya kana dikalahkan walau secara hukum surat suratnya sah dan lengkap.

2. Waktu 5 tahun bukanlah waktu yg sebentar, kenapa sampe perlu waktu 5 tahun hanya utk menekankan bahwa paman saya memang pemilik yg sah?

3. Bisakah paman saya menuntut balik? dakwaan apa yg bisa di keluarkan pada si A? Dan apakah HARUS mengeluarkan uang lagi utk melakukan penuntutan kepada si A ini?

4. BPN pun tidak bisa apa apa dalam kasus ini. Secara hukum,dimana tanggung jawab dan buat apa BPN ditunjuk sebagai yg mengurusi pertanahan di negri kita? Toh percuma BPN bikin surat sah resmi saja, masih bisa di gugat orang lain!

5.Dengan larinya dari tanggung jawab, BPN ini apakah bisa dituntut sebagai pihak yg telah bikin susah E dan F.

6.Dengan keputusan dari mahkamah agung pusat, apakah si A bisa menuntut/naik banding lagi? Apakah bisa si A menuntut dgn alasan lain utk obyek tanah yg sama?

Segitu aja dulu gan. Sudah banyak sekali uang dan waktu yg dikeluarkan, namun kami masih belum yakin apakah keputusan itu bener bener sah dalam arti tidak bisa digangu gugat lagi (maksudnya bukan hanya sekarang, namun berpuluh puluh tahun kedepan nya).

Trima kasih. ### Tanya Sesukanya Urusan Pengadilan atau Konsultasi Masalah Hukum ###
junkSATE - 29/03/2011 08:46 AM
#211

bingung mau nanya apa gan?### Tanya Sesukanya Urusan Pengadilan atau Konsultasi Masalah Hukum ###
Test.user - 03/04/2011 02:30 PM
#212

-Reserved 4 kategori pertanyaan-### Tanya Sesukanya Urusan Pengadilan atau Konsultasi Masalah Hukum ###
Penikmat_Cendol - 04/04/2011 10:22 AM
#213

Sorry agan semua,trit lama ga ane tengokin cos Orangtua sakit so ane sibuk jagain di Rumah Sakit
Quote:
Original Posted By tipz
Gan bisa bantu masalah pertada juga?
mengenai penipuan yang mengakibatkan sengketa rumah juga
bisa bantu ane juga kalo sewaktu2 turun ke pengadilan gan?
pliss help me

Maaf gan,ane ga bisa turun langsung,silahkan agan mencari Penasehat Hukum yang agan percaya,klo sekedar konsultasi sih boleh aja
Quote:
Original Posted By chipleu
waduh mantap nih,,
moga2 momod dan mimin liat,,
nantiny bisa ada forum hukum di kaskus,,
kan mayan biar sama2 belajar hukum yg benar beer:

ahr edan ideny masbro, mantap tenan

Iya nih gan,ane sih sekedar bantu2 sesama Kaskuser aja
Quote:
Original Posted By dluq
gan, mo tanya ni, penting bgt!.
pihak istri menggugat cerai karena :
-suami sering tempramental cenderung menggunakan kekerasan / KDRT
-suami sring berkata kasar/tidak pntas di ucapkan kpda istri
-malas bekerja / pengangguran kelas akut

tlong d jelasin tentang harta gono-gini, ane msh njlimet apakh yg trmsuk harta bersama itu di beli pada waktu setelah nikah? jika suami tidak menjalankn kwjibannya utk menafkahi istri (dalam artian, kerja gak bener,pemalas, serabutan, gaji kecil, sementara istri adlh pekerja yg punya penghsilan "cukup" dan tiap bulannya menopang ekonomi keluarga sampai2 memberikan modal utk suami berwiraswatsa (dibaca;meski akhirx bangkrut))

apakah pihak suami berhak mendapat "bagian" harta gonogini, sementara semua harta seperti rumah, tanah di beli dari penghasilan istri???

tlong y gan, yg lengkap dgn dasar hukumnya etc.
sory susunan katanya amburadul
mksh gan!

Harta dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 ttg Perkawinan: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".
Ayat 2 : "Harta bawaan dari masing-masing, suami dan istri dan harta benda yang diperoleh dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain"
Jadi selama itu diperoleh dalam masa perkawinan maka merupakan harta bersama, namun mengenai pembagiannya bisa ditentukan oleh suami dan isteri atau oleh Hakim apabila menjadi sengketa.
Quote:
Original Posted By MbahSastroKiyer
gan gw mau tanya mohon dibantu....

gua kebetulan sudah bekerja di salah satu Institusi Pendidikan swasta milik yayasan swasta sebagai tenaga pengajar ato dosen. pada awalnya pas pemberitahuan lowongan kerja tidak ada perjanjian minimal pengabdian kerja. karena proses recruitman panjang dan melelahkan akhirnya pada saat terakhir akan diterima, disitu kita disuruh neken surat pernyataan bermaterai Rp.6000,-. yang isinya kita diwajibkan mengabdi selama 5 tahun dan apabila mengundurkan diri sebelum 5 tahun disuruh mengganti gaji dan tunjangan yang diberikan sebesar 2 kali lipat,karena energi kita dah habis gara proses recruitmennya kita teken az dech tu surat pernyataan. bentuknya surat pernyataan satu lembar dikasih materai dan kita tanda tangani disitu, ada tulisan2nya mengenai kewajiban dosen tapi yang paling ngeri menurut gw ya cuma mengembalikan gaji 2 kali lipat itu. yang parah lagi gan setelah tahun pertama kita dipaksa untk disekolahin lagi, dan masa pengabdiannya ditambah lagi jadi 2X(masa studi lanjut) 1 tahun, jadi kalo kita sekolahin S-2 selama 2 tahun kudu mengabdi selama 5 tahun, jadi total gw nonkrong disitu selama 10 tahun. yang jadi masalah gw ketrima buat nglanjutin S-2 di luar negeri lantaran beasiswa. rencananya gw mau ngundurin diri. tetapi juga bingung mau ngembalikin 2 kali lipat gaji pake apaan...
gimana menurut agan2 semuanya...mohon pencerahannya

ilovekaskus ### Tanya Sesukanya Urusan Pengadilan atau Konsultasi Masalah Hukum ###

Nih repost banget pertanyaannya,coba balik ke page sebelumnya deh
Quote:
Original Posted By siteputepu
Permisi gan, mau tanya nih.
Paman ane,sebut saja E, punya sebidang tanah beserta bangunan hak milik yg dibeli sekitar tahun 1980an dari sebut saja si D. Surat2 resmi lengkap beserta surat ukur tanah dari bpn.
5 tahun lalu 2005 an, paman ane digugat oleh pemilik lama tanah sebut saja si A.
Jadi sejarahnya adl :
-Sekitar tahun 1970an, si A ditahan karena tindakan kriminal, pd saat itu si A tidak mampu membayar hutangnya pd leasing karena ditahan. Sehingga leasing meminta surat pernyataan dari si A utk melelang tanah dan bangunan tsb.
-Hak milik tsb lalu dibeli si B, sekian tahun kemudian di beli lagi oleh si C, sekian tahun kemudian dibeli lagi oleh di D, tahun 1980an dibeli oleh paman saya dari tangan si D. beberapa tahun kemudian dihibahkan kenama anaknya (sebut saja F)

Tahun 2005, D,E,F dan BPN, digugat oleh si A. Salah satunya dgn alasan si A dipaksa tanda tangan dalam keadaan tidak sehat.

-Di pengadilan perdata lokal, DEF dan bpn dimenangkan oleh pengadilan.
-A naik banding. pengadilan perdata kedua, si A yg dimenangkan.

-DEF dan BPN, naik banding lagi ke wilayah (tingkat profinsi)
di profinsi, DEF dan BPN dimenangkan pengadilan.

-A naik banding ke pusat (apa yah disebutnya, mahkamah agung?)
ditingkat pusat, DEF dimenangkan oleh pengadilan lagi. keputusannya baru keluar baru baru ini.

Pertanyaannya:
1. Mengapa kok bisa setelah sekian puluh tahun, kepemilikan atas tanah kita digugat sembarang orang? Sehingga menguras (membuang) waktu dan tenaga hanya utk mengurusi (mempertahankannya), tentunya di samping uang yg lumayan banyak terkuras, sebab tanpa uang, sudah pasti paman saya kana dikalahkan walau secara hukum surat suratnya sah dan lengkap.

2. Waktu 5 tahun bukanlah waktu yg sebentar, kenapa sampe perlu waktu 5 tahun hanya utk menekankan bahwa paman saya memang pemilik yg sah?

3. Bisakah paman saya menuntut balik? dakwaan apa yg bisa di keluarkan pada si A? Dan apakah HARUS mengeluarkan uang lagi utk melakukan penuntutan kepada si A ini?

4. BPN pun tidak bisa apa apa dalam kasus ini. Secara hukum,dimana tanggung jawab dan buat apa BPN ditunjuk sebagai yg mengurusi pertanahan di negri kita? Toh percuma BPN bikin surat sah resmi saja, masih bisa di gugat orang lain!

5.Dengan larinya dari tanggung jawab, BPN ini apakah bisa dituntut sebagai pihak yg telah bikin susah E dan F.

6.Dengan keputusan dari mahkamah agung pusat, apakah si A bisa menuntut/naik banding lagi? Apakah bisa si A menuntut dgn alasan lain utk obyek tanah yg sama?

Segitu aja dulu gan. Sudah banyak sekali uang dan waktu yg dikeluarkan, namun kami masih belum yakin apakah keputusan itu bener bener sah dalam arti tidak bisa digangu gugat lagi (maksudnya bukan hanya sekarang, namun berpuluh puluh tahun kedepan nya).

Trima kasih. ### Tanya Sesukanya Urusan Pengadilan atau Konsultasi Masalah Hukum ###

Ini juga repost neh,ane inget pernah jawab pertanyaan ini
Quote:
Original Posted By Test.user
-Reserved 4 kategori pertanyaan-### Tanya Sesukanya Urusan Pengadilan atau Konsultasi Masalah Hukum ###

Silahkan gan di reserved tapi ati2 disunat momod loh
Penikmat_Cendol - 07/04/2011 01:35 PM
#214

Klo ada yang mau nanya,silahkan posting atau bisa PM
et19 jr. - 08/04/2011 08:03 PM
#215

Quote:
Original Posted By Penikmat_Cendol
Klo ada yang mau nanya,silahkan posting atau bisa PM


apa sih yg dikamsud reimbursement for unfair/unjust enrichment?
kutnyuk - 14/04/2011 12:52 PM
#216

misi ne agan", mw numpang nanya buat tugas perkuliahan

1. 2 pengertian manusia sebagai badan hukum?
2. bagaimana permasalahan leasing, anjak piutang, modal ventura di indonesia?
3. apa manfaat dari pembukuan?
4. apa perbedaan bank umum, bpr, syariah?

thxilovekaskus
m4rf1d - 18/04/2011 11:36 PM
#217

Maaf gan kalo pertanyaan ane sudah pernah ditanyakan oleh yang laen..
tentang kartu kredit.. melanjutkan kasus nasabah KK citibank Irzen Octa..

>1 apakah betul kartu kredit itu ditanggung asuransi jika si debitur tidak sanggup bayar.. dan yg bagaimana kah kondisi yg ditanggung oleh asuransi..

>2 apakah betul kartu kredit yg bermasalah, 6 bln, 1 thn, 2 thn, dst.. ditagih debt kolektor, maka ada pembagian nya antara debt colt dgn bank ? berapa persen pembagiannya antara debt colt dengan Bank ?

>3 kalo memang ada asuransi, terhadap debitur KK yg bermasalah, kenapa Bank masih menagih si debitur, sedangkan asuransi sudah mengeluarkan pembayran kepada bank yg bersangkutan..

iloveindonesia
Penikmat_Cendol - 25/04/2011 10:22 AM
#218

Quote:
Original Posted By et19 jr.
apa sih yg dikamsud reimbursement for unfair/unjust enrichment?

Jadi PR dulu gan,klo ada yg bisa bantu silahkan posting,cendol ijo bakal meluncur deh
Quote:
Original Posted By kutnyuk
misi ne agan", mw numpang nanya buat tugas perkuliahan

1. 2 pengertian manusia sebagai badan hukum?
2. bagaimana permasalahan leasing, anjak piutang, modal ventura di indonesia?
3. apa manfaat dari pembukuan?
4. apa perbedaan bank umum, bpr, syariah?

thxilovekaskus

Berasa ikut ujian UAS gan
Ane PM aja ya,nih lg ane ketik
Quote:
Original Posted By m4rf1d
Maaf gan kalo pertanyaan ane sudah pernah ditanyakan oleh yang laen..
tentang kartu kredit.. melanjutkan kasus nasabah KK citibank Irzen Octa..

>1 apakah betul kartu kredit itu ditanggung asuransi jika si debitur tidak sanggup bayar.. dan yg bagaimana kah kondisi yg ditanggung oleh asuransi..

>2 apakah betul kartu kredit yg bermasalah, 6 bln, 1 thn, 2 thn, dst.. ditagih debt kolektor, maka ada pembagian nya antara debt colt dgn bank ? berapa persen pembagiannya antara debt colt dengan Bank ?

>3 kalo memang ada asuransi, terhadap debitur KK yg bermasalah, kenapa Bank masih menagih si debitur, sedangkan asuransi sudah mengeluarkan pembayran kepada bank yg bersangkutan..

iloveindonesia


1.Untuk mengetahui ini,harus dilihat dokumennya dulu,tapi sepengetahuan saya memang ada asuransi untuk pembayaran kartu kredit yg gagal bayar karena meninggal dunia dsb.
2.Wah soal ini masih rumor yg berkembang,klo faktanya maka saya sendiri belum dapat memastikan.
3.Prinsip penagihan Bank layaknya suatu perjanjian dimana ada Hak dan Kewajiban,dalam bahasa perdatanya dikenal dgn Prestasi.
bambbooo - 29/04/2011 10:13 PM
#219

gan, ane ada kasus begini..
jadi kita pny toko yg uda jalan dari taun 80an dengan nama sebut aja "Mawar".
dan pada taun 2001, toko kita ini dikontrakin ke orang laen selama 10taun dengan kondisi dia tetep memakai nama toko kita "mawar" dengan tambahan 1 kata lagi, anggap saja "indah". jadi nama tokonya berubah menjadi "mawar indah".
dan sekarang ini, masa kontrak habis, kita ambil kembali n usaha kembali dengan bidang n toko yg sama(nama toko tetep "mawar"). yg jadi masalahnya, si penyewa itu, pindah ke tempat lain n membuka toko dengan nama yg sama persis dgn pnya kita, yaitu "mawar" tanpa ada kata "indah" lg.
pertanyaannya : 1. utk mendaftarkan nama toko kita, biayanya berapa, kemana, dan berapa lama ? apa bisa lewat pihak ke 3 seperti biro jasa gt ?
2. apakah lokasi kita yg di kalimantan, kita bs memproses pendaftarannya di jakarta ?
3. seandainya jika kita kalah cepat ama penyewa itu, n dia sudah mendaftarkan nama toko "mawar", apakah kita masi pny peluang utk menuntut balik ? (pada taun 2001, kita ada mohon ijin tutup , tapi si penyewa jg buka toko dgn nama "mawar indah" bukan "mawar" saja)


thx..
poqwe - 29/04/2011 10:25 PM
#220

wah tread bgus gan moga'' mkin bnyak yg dteng
Page 11 of 67 | ‹ First  < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >  Last ›
Home > CASCISCUS > MELEK HUKUM new > ### Tanya Sesukanya Urusan Pengadilan atau Konsultasi Masalah Hukum ###