MELEK HUKUM new
Home > CASCISCUS > MELEK HUKUM new > ### Tanya Sesukanya Urusan Pengadilan atau Konsultasi Masalah Hukum ###
Total Views: 28471 Share : Facebook ShareFacebook Twitter ShareTwitter Google+ ShareGoogle+
Page 6 of 67 |  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >  Last ›

Penikmat_Cendol - 18/11/2010 01:04 PM
#101

Quote:
Original Posted By sariminmin
Siang gan, mohon bantuannya masalah pernikahan paksa.

Jadi begini:
Ane punya cew (pacar) yg msh kuliah, Jadi cew ane ini sama ayahnya dijodohkan (dipaksa) menikah ama lelaki yg tidak disukai nya.
(Calonnya sdh tua, seangkatan ayahnya)
Dan ayahnya terus memaksa dia menikah ama lelaki tsb.
Kluarga dan saudara² dia setuju saja dgn niat ayahnya (krn melihat materi dr calon jodohnya) [kyk jaman siti nurbaya damn!]

Cew ane ini merasa dikebiri hak²nya, padahal dlm agama sendiri pernikahan paksa itu haram, krn syarat pernikahan itu hrs ada persetujuan (keridhaan) dari lelaki/wanita nya.
Jadi cew ane ini merasa tersiksa gan, jd depresi, terkena pukulan bathin yg sangat hebat,
Trus dia ada niat kabur/melarikan diri dari rumah, katanya mo ikut tinggal ama ane.

Pertanyaan ane gan:
1. Klo seandainya ane menampung dia, apakah ane bs di tuntut secara hukum sama kluarganya?
krn di anggap melarikan anak org (di tuduh menghasut/menculik)

2. Apakah cew ane ini hrs meminta perlindungan hukum? (ke komnas perempuan / komnas ham misalnya)
karena hak²nya dikebiri, biar dia tenang dan kuat secara hukum, agar bisa menentukan pilihannya sendiri.

3. Lalu apa yg hrs ane lakukan klo misalnya cew ane ini sdh ikut ama saya?
Ane takut ke depannya ini menjadi masalah besar, klo pihak kluarganya mengejar-ngejar ane gan.


Ane mohon bantuan utk masalah ini dr kacamata ilmu agan.
Sebelumya ane ucapkan terimakasih banyak atas bantuannya.


beer:


Ane coba jawab ya gan:
Pertanyaan No.1:
Kalau agan dituntut oleh keluarganya karena melarikan anak orang, maka timbul suatu pertanyaan apakah cewe agan itu sudah dewasa atau masih anak??
Klo masih anak2/dibawah umur maka memang benar bisa dituntut:
Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya. dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan;
Namun penuntutan itu setelah adanya pengaduan oleh dia sendiri atau orang ain yang harus memberi izin bila dia kawin(wali atau orangtua)
Klo sudah dewasa maka berlakulah Pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.
Namun penuntutan terhadap Pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP setelah adanya pengaduan oleh dia sendiri atau suaminya.
Jadi secara hukum,apabila sudah dewasa dan belum menikah, atas kemauan perempuan itu sendiri untuk pergi bersama orang lain maka tidak dapat dikenakan Pasal 332 ayat 1 KUHP.
Pasal 333 KUHP juga berisi tentang perampasan kemerdekaan tetapi ini harus dilakukan oleh si pelaku dengan sengaja dan melawan hukum. Kalau dari sisi agan sendiri tidak melakukan perbuatan itu maka tidak terpenuhilah unsur dengan sengaja dan melawan hukum;
Pertanyaan No.2
Kalau perempuan itu sudah dewasa, maka dia berhak menentukan masa depannya sendiri, jangankan masalah perkawinan, hak untuk menentukan agama, kewarganegaraan pun dapat dilakukan. Jadi kalau mau melapor ke Komnas Perempuan silahkan saja untuk meminta perlindungan.
Pertanyaan No.3
Secara hukum, apabila perempuan itu sudah dewasa dan menentukan hak nya untuk ikut bersama agan dan menikah secara resmi dengan agan seharusnya tidak ada masalah. Menurut norma agama pun tidak apa2 karena masih adanya wali hakim untuk menikah, namun secara sosial tentulah ada gangguan hubungan dengan keluarga besarnya apabila menikah tanpa didampingi orang tua.
Oleh karena itu saya menyarankan untuk membicarakan permasalahan ini dengan orang tua agan, orangtua pacar agan dengan didampingi Pihak Ketiga sebagai penengah/juru damai.
Satu lagi gan,kebersamaan ini jangan cuma sekedar "kebersamaan tanpa ikatan" atau orang Belanda bilang "samenleven" ya gan. Klo itu yang terjadi pastinya bakalan bermasalah.
Demikian jawaban ane gan,kalau kurang berkenan silahkan PM/VM.
Tolong dibantu rate ya gan
Terima kasih
sariminmin - 18/11/2010 01:38 PM
#102

Quote:
Original Posted By Penikmat_Cendol
Ane coba jawab ya gan:
Pertanyaan No.1:
Kalau agan dituntut oleh keluarganya karena melarikan anak orang, maka timbul suatu pertanyaan apakah cewe agan itu sudah dewasa atau masih anak??
Klo masih anak2/dibawah umur maka memang benar bisa dituntut:
Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya. dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkimpoian;
Namun penuntutan itu setelah adanya pengaduan oleh dia sendiri atau orang ain yang harus memberi izin bila dia kimpoi(wali atau orangtua)
Klo sudah dewasa maka berlakulah Pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkimpoian.
Namun penuntutan terhadap Pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP setelah adanya pengaduan oleh dia sendiri atau suaminya.
Jadi secara hukum,apabila sudah dewasa dan belum menikah, atas kemauan perempuan itu sendiri untuk pergi bersama orang lain maka tidak dapat dikenakan Pasal 332 ayat 1 KUHP.
Pasal 333 KUHP juga berisi tentang perampasan kemerdekaan tetapi ini harus dilakukan oleh si pelaku dengan sengaja dan melawan hukum. Kalau dari sisi agan sendiri tidak melakukan perbuatan itu maka tidak terpenuhilah unsur dengan sengaja dan melawan hukum;
Pertanyaan No.2
Kalau perempuan itu sudah dewasa, maka dia berhak menentukan masa depannya sendiri, jangankan masalah perkimpoian, hak untuk menentukan agama, kewarganegaraan pun dapat dilakukan. Jadi kalau mau melapor ke Komnas Perempuan silahkan saja untuk meminta perlindungan.
Pertanyaan No.3
Secara hukum, apabila perempuan itu sudah dewasa dan menentukan hak nya untuk ikut bersama agan dan menikah secara resmi dengan agan seharusnya tidak ada masalah. Menurut norma agama pun tidak apa2 karena masih adanya wali hakim untuk menikah, namun secara sosial tentulah ada gangguan hubungan dengan keluarga besarnya apabila menikah tanpa didampingi orang tua.
Oleh karena itu saya menyarankan untuk membicarakan permasalahan ini dengan orang tua agan, orangtua pacar agan dengan didampingi Pihak Ketiga sebagai penengah/juru damai.
Satu lagi gan,kebersamaan ini jangan cuma sekedar "kebersamaan tanpa ikatan" atau orang Belanda bilang "samenleven" ya gan. Klo itu yang terjadi pastinya bakalan bermasalah.
Demikian jawaban ane gan,kalau kurang berkenan silahkan PM/VM.
Tolong dibantu rate ya gan
Terima kasih

mantab, mulai lega gan
info agan sangat ngebantu
hatur tq pisan gan beer:


cendol meluncur gan beer:
aldinno - 20/11/2010 05:20 PM
#103
Tanya Soal hutang Piutang Gan..
mau nanya Gan..
temen gwe bru kena msalah ni..
Latar belakang masalah
tmn ku dijanjikan orang untuk memasukkan anaknya jd pegawai pajak. akhirnya tmn gwe itu mau aja ngasi ke orng itu duit ampe 100jt n trnyata oh ternyata akhirnya gk ada khbr..
akhirnya stelah ditagih orngnya gk bsa bayar dgn alasan macem macem..
kmudian dgn nego mreka sepakat mmbuat kuitansi/perjanjian jdi utang piutang dengan bunga..
setelah lama dan waktu yg dijanjikan uang kembali tdk ditepati..
n kyknya tmn ku mau mmprkarakan ini mmlalui pengadilan
pertanyaannya:
1.kasus ini masuk pasal apa aja gan (penggelapan n penipuan jg kan)..?
2.untuk ancamannya orng itu bisa kena hukuman penjara berapa tahun gan..?
3.apakah dengan dipenjarakan uangnya jg direlakan aja y gan..?ampuun gwe buta nih mslh hukum..hihihi

makasiii Gan..
Penikmat_Cendol - 22/11/2010 08:58 AM
#104

Quote:
Original Posted By aldinno
mau nanya Gan..
temen gwe bru kena msalah ni..
Latar belakang masalah
tmn ku dijanjikan orang untuk memasukkan anaknya jd pegawai pajak. akhirnya tmn gwe itu mau aja ngasi ke orng itu duit ampe 100jt n trnyata oh ternyata akhirnya gk ada khbr..
akhirnya stelah ditagih orngnya gk bsa bayar dgn alasan macem macem..
kmudian dgn nego mreka sepakat mmbuat kuitansi/perjanjian jdi utang piutang dengan bunga..
setelah lama dan waktu yg dijanjikan uang kembali tdk ditepati..
n kyknya tmn ku mau mmprkarakan ini mmlalui pengadilan
pertanyaannya:
1.kasus ini masuk pasal apa aja gan (penggelapan n penipuan jg kan)..?
2.untuk ancamannya orng itu bisa kena hukuman penjara berapa tahun gan..?
3.apakah dengan dipenjarakan uangnya jg direlakan aja y gan..?ampuun gwe buta nih mslh hukum..hihihi

makasiii Gan..


Ane jawab ya gan
1. Klo dari kronologisnya sih untuk masalah janji memasukkan jadi pegawai pajak dengan biaya 100jt lebih mendekati ke Pasal 378 KUHP yaitu Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk
menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
Jadi dalam kasus itu ada rangkaian kebohongan untuk memasukkan sebagai pegawai pajak.
2.Ancaman maksimal untuk Pasal 378 KUHP yi 4 tahun penjara
3.Sebenarnya antara Pidana dan Perdata bisa saling mendukung gan,misalnya untuk kasus temen agan ini,apabila sudah ada putusan pidananya bisa aja diajukan gugatan perdata,atau pada saat pemeriksaan perkara pidananya bisa berbarengan dengan memasukkan tuntutan ganti rugi secara perdata yang digabngkan dengan perkara pidananya.
Dari cerita agan itu,uangnya kan mau dikembalikan melalui skema perjanjian pembayaran hutang,klo org itu ga bisa bayar berarti telah terjadi Wanprestasi,jd klo memang menginginkan uang kembali sebaiknya digugat secara perdata.
Untuk teknis lebih lanjutnya silahkan hubungi Penasehat Hukum yang dipercayai teman agan.
kyoukaen - 22/11/2010 04:14 PM
#105

gan nanya ini dong,yg thread sebelah belom dijawab2 :mewek


misalnya ada si A dihamili hammer: ama si B,tp si A malah nikah ama si C. yg ane tanya apakah anak yg lahir itu nanti akan mendapat warisan dr si B?
trus apabila si B nikah sama si A sbelum si A melahirkan sah kah prnikahan tersebut?apakah ada pasal yg menerangkan kejadian tersbut.

mohon dijawab thanks D
kangjhei - 22/11/2010 04:25 PM
#106

Gan ikutan nanya donk,
1. cara ngitung uang jaminan itu gimana ya?
2. semua terpidana/pelaku bisa bebas ga dengan uang jaminan?

thx
Penikmat_Cendol - 23/11/2010 10:17 AM
#107

Quote:
Original Posted By kyoukaen
gan nanya ini dong,yg thread sebelah belom dijawab2 :mewek


misalnya ada si A dihamili hammer: ama si B,tp si A malah nikah ama si C. yg ane tanya apakah anak yg lahir itu nanti akan mendapat warisan dr si B?
trus apabila si B nikah sama si A sbelum si A melahirkan sah kah prnikahan tersebut?apakah ada pasal yg menerangkan kejadian tersbut.

mohon dijawab thanks D


Ane coba jawab gan
Dari cerita agan,klo memang benar berarti anak si A adalah anak biologis si B,cuma yg jadi pertanyaan,si A menikah dgn si C sebelum anak itu lahir atau setelah lahir?klo A dan C menikah sebelum anak itu lahir maka si anak ini menjadi Anak yuridis C.
Mengenai apakah anak ini bs mendapat warisan dari B?ane jawab BISA sepanjang si B memberikan wasiat jika B meninggal maka B memberikan sebagian hartanya ke anak biologisnya,kalau anak luar nikah menerima harta warisan berdasarkan wasiat, maka ada batas maksimum yang bisa diterima si anakyang dikenal dgn istilah legitime portie. Tapi yang jelas si anak ini adalah ahli waris ibunya.
apabila si B nikah sama si A sbelum si A melahirkan sah kah prnikahan tersebut?syarat sahnya pernikahan menurut UU 1/1974 Pasal 2 (1) Perkimpoian adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
Namun UU 1/1974 memuat syarat-syarat perkimpoian diantaranya Pasal 6 yi Perkimpoian harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, cukup umur kalau belum 21th hrs mendapat izin ortu atau meminta dispensasi (klo pria umurnya krg dr 19th dan wanita krg dr 16th) kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita (Pasal 7), selain itu ada larangan pernikahan berdasarkan hubungan kekeluargaan (Pasal 8), tidak terikat pernikahan (pasal 9), ada masa iddah buat wanita (Pasal 11).
Yang ane krg jelas,pernikahan si A dan si B setelah A menikah dgn C atau gimana gan? hubungi ane ya klo jawabannya kurang jelas.
Mohon dibantu rate trit ane gan...
Quote:
Original Posted By kangjhei
Gan ikutan nanya donk,
1. cara ngitung uang jaminan itu gimana ya?
2. semua terpidana/pelaku bisa bebas ga dengan uang jaminan?

thx

Ini maksudnya uang jaminan untuk apa gan,penangguhan penahanan atau bebas?
Dalam KUHAP,ketentuan mengenai uang jaminan berada dalam Pasal 31 KUHAP yaitu mengenai Penangguhan Penahanan yaitu:
yaitu ;

[*]Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing – masing, dapat mengadakan penangguhan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
[*]Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu – waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).


Kalau dalam bahasa orang awam hukum,uang jaminan itu untuk bebas,tapi sesungguhnya itu tidak sepenuhnya benar,uang jaminan itu untuk penangguhan penahanan,bisa dibayarkan sebelum adanya penangguhan atau bisa dibayarkan saat terdakwa melarikan diri dr pemeriksaan pengadilan setelah adanya penangguhan.
Jadi sebenarnya tidak dikenal adanya uang jaminan untuk bebas dalam sistem hukum Indonesia.
Untuk besaran uang jaminan,kalau ane sih menentukan berdasarkan kemampuan maksimal keluarga terdakwa,tapi tidak ada batasan minimal atau maksimal atau itungan yg baku gan,bisa berbeda tergantung kondisi,toh uang jaminan itu disetorkan dan dapat dikembalikan.
Semoga agan puas,maaf kalau ada yang kurang berkenan
Mohon dibantu rate trit ane gan...
farumetropolis - 25/11/2010 08:41 AM
#108

ane blum ada pertanyaan ganD tp sekedar menilai saja klo pengadilan didalam negeri masih kalah maju dengan di US contohnya.

knapa qt ga bercermin sedikit dengan peradilan di US sono, sedangkan UU di Indonesia terlalu spesifik sehingga terkesan sangat banyak sekali dan tumpang tindih dengan UU yg lain.mad:

UU di US menggunakan kata umum dan bukan kata khusus yg spesifik sehingga terkesan banyak aturan.

sedangkan jika terjadi permasalahan terhadap UU tsb maka mereka tinggal menyesuaikan dengan norma yg ada dan nalar\) Seperti contoh UU dilarang "Dilarang mesum ditempat umum"
maka tidak di spesifik yg tergolong mesum itu ciuman, pegang2 dsb
dan juga tempat umum tidak di spesifik seperti dijalan, kantor, halte dll

moga jadi inpirasi yg baik ganiloveindonesiailoveindonesiailoveindonesia
tandatitiktiga - 25/11/2010 09:18 AM
#109

Mantap konsul gratisnya gan...
farumetropolis - 25/11/2010 12:31 PM
#110

ane ada pertanyaan gan(real story) tp kek'nya masalah administrasi aja belum sampai meja hijau, langsung aja:\)

Pada suatu hari ane mengalami kecelakan lumayan parah gan, doi(pria paruh baya) ampek kakinya patah gan truz ane cuma retak kecil di pergelangan tangan dan pipi kanan anenohope:

alhasil keluarga doi ga terima dan denger2 dibelakang ane mereka ngatain ane sembarangan gan kek "melarikan diri" ato macem2 dah.

denger kek gtu(ane geregetan) pas ane agak baikan truz ane "somasi" doi gan, ane bilang "klo elo ga terima ayo ke pengadilan".mad:

klo dilihat dari hukum lalu-lintas ane dlm posisi yg bener gan. Tp keluarga doi minta diselesaiin secara kekeluargaan aja.

Pas udah damai, eh malah polisi minta biaya macem2 gan seperti biaya perkara. Yang ane bingung berkas lom sampai pengadilan kok ane kena biaya perkara dsb. Apa emang bener gan ada biaya2 kek gtu(ane dr kluarga pas2an), udah gitu ane ga boleh baca berkas perkara ane sendiri gan, polisi bilang rahasia.
Ane mikir gan itu berkas gw kok ane ga boleh baca dsb?fuck2:mad:


mohon pencerahannya,

THANX.
Penikmat_Cendol - 25/11/2010 02:05 PM
#111

Quote:
Original Posted By farumetropolis
ane blum ada pertanyaan ganD tp sekedar menilai saja klo pengadilan didalam negeri masih kalah maju dengan di US contohnya.

knapa qt ga bercermin sedikit dengan peradilan di US sono, sedangkan UU di Indonesia terlalu spesifik sehingga terkesan sangat banyak sekali dan tumpang tindih dengan UU yg lain.mad:

UU di US menggunakan kata umum dan bukan kata khusus yg spesifik sehingga terkesan banyak aturan.

sedangkan jika terjadi permasalahan terhadap UU tsb maka mereka tinggal menyesuaikan dengan norma yg ada dan nalar\) Seperti contoh UU dilarang "Dilarang mesum ditempat umum"
maka tidak di spesifik yg tergolong mesum itu ciuman, pegang2 dsb
dan juga tempat umum tidak di spesifik seperti dijalan, kantor, halte dll

moga jadi inpirasi yg baik ganiloveindonesiailoveindonesiailoveindonesia


Sepakat gan,tapi sejatinya antara Indonesia dengan US berbeda sistem hukumnya,Indonesia mengadopsi Belanda yang mendapat pengaruh dari Prancis. Sistem hukum di Indonesia dikenal dengan istilah Sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya (civil law). Kalau US menganut Sistem Anglo-Saxon, yaitu suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec) dan Amerika Serikat. Jadi dari sistem hukumnya aja udah beda gan

Quote:
Original Posted By tandatitiktiga
Mantap konsul gratisnya gan...


Silahkan kalau mau bertanya,konsultasi atau sejenisnya,Free of charge...

Quote:
Original Posted By farumetropolis
ane ada pertanyaan gan(real story) tp kek'nya masalah administrasi aja belum sampai meja hijau, langsung aja:\)

Pada suatu hari ane mengalami kecelakan lumayan parah gan, doi(pria paruh baya) ampek kakinya patah gan truz ane cuma retak kecil di pergelangan tangan dan pipi kanan anenohope:

alhasil keluarga doi ga terima dan denger2 dibelakang ane mereka ngatain ane sembarangan gan kek "melarikan diri" ato macem2 dah.

denger kek gtu(ane geregetan) pas ane agak baikan truz ane "somasi" doi gan, ane bilang "klo elo ga terima ayo ke pengadilan".mad:

klo dilihat dari hukum lalu-lintas ane dlm posisi yg bener gan. Tp keluarga doi minta diselesaiin secara kekeluargaan aja.

Pas udah damai, eh malah polisi minta biaya macem2 gan seperti biaya perkara. Yang ane bingung berkas lom sampai pengadilan kok ane kena biaya perkara dsb. Apa emang bener gan ada biaya2 kek gtu(ane dr kluarga pas2an), udah gitu ane ga boleh baca berkas perkara ane sendiri gan, polisi bilang rahasia.
Ane mikir gan itu berkas gw kok ane ga boleh baca dsb?fuck2:mad:


mohon pencerahannya,

THANX.


Kalau Polisi minta biaya ini itu dalam perkara Pidana maka 1000% ane berani jamin itu pungli.
Dalam perkara pidana, semuanya GRATIS karena negara yang membayar,secara prinsip di dalam perkara pidana dibiayai oleh negara karena pidana itu berada dalam ranah hukum publik. Negara dgn representasinya yaitu Polisi dan Kejaksaan.
Kecuali qt diputus bersalah dan harus membayar biaya perkara, denda atau uang pengganti. Namun untuk bantuan hukum bisa gratis sepanjang tidak mampu membayar biaya penasehat hukum.
Di Negara ini,terlalu banyak biaya keluar untuk hal yang tidak perlu,semacam kasus agan itu. Lagian kalaupun agan penuhi kemauan Polisi terkadang janji2 untuk tidak menaikkan berkas ke Kejaksaan pun tidak terjadi,berkas tetap naik,dah banyak yg seperti itu gan,tapi ada juga berkas yg tidak naik istilahnya tidak diajukan ke Kejaksaan oleh Kepolisian.Ane paham karena dekat dan berhubungan dgn mereka.
Begitu penjelasan ane gan, tolong bantu rate ya gan
Gilang Firdaus - 30/11/2010 11:27 AM
#112

gan mau nanya neh, saya kira klo saya ngejelasin disini terlalu panjang...
silakan agan liat thread sya disini...
Kasus penipuan..
saya minta masukan" agan dari segi hukum untuk bisa mengadvokasi korban" pt ini sekaligus menyeret para pelaku penipuan ini ke pengadilan dst...
kabarin sya ya gan atas jawaban agan.
terima kasih... \)
salam.
Penikmat_Cendol - 30/11/2010 04:12 PM
#113

Quote:
Original Posted By Gilang Firdaus
gan mau nanya neh, saya kira klo saya ngejelasin disini terlalu panjang...
silakan agan liat thread sya disini...
Kasus penipuan..
saya minta masukan" agan dari segi hukum untuk bisa mengadvokasi korban" pt ini sekaligus menyeret para pelaku penipuan ini ke pengadilan dst...
kabarin sya ya gan atas jawaban agan.
terima kasih... \)
salam.


Cek PM gan
cahyabudi - 01/12/2010 07:39 PM
#114

nama saya budi cahyadi
tinggal di kota bandung.

saya ada permasalahan tentang jual beli rumah susun
saya menjual rumah susun bersubsidi yang statusnya KPA subsidi dari bank BTN
kepada seseorang.
telah dicapai kata sepakat pembelian bawah tangan dikarenakan tidak bisa subsidi dipindah tangankan selama % tahun.
kami selaku penjual telah menjelaskan berulang kali dan menegaskan kepada pembeli bahwa statusnya nanti adalah penjualan dibawah tangan sampai bisa dipindah tangankan, pembeli setuju dan membayar DP senilai 9.8 juta

akan tetapi setelah 1.5 bulan pembeli menyatakan mundur, padahal pada saat pembeli menyatakan kesediaannya membeli kami menolak 3 pembeli potensial, yang bersedia membayar kontan.

kami binmgung, apakah pembeli punya hak meminta kembali dpnya? dengan skema dari pembeli sebagai berikut:

total DP - cicilan bulan berjalan - 10%

jujur saya sangat keberatan akan pengembalian dgn skema seperti itu, karena saya sudah menolak 3 pembeli potensial lain dan kami menutup iklan kami di situs jual-beli.

bagaimanakah baiknya langkah yang kami ambil?

terima kasih atas jawabannya.

budi cahyadi
Penikmat_Cendol - 02/12/2010 10:08 AM
#115

Quote:
Original Posted By cahyabudi
nama saya budi cahyadi
tinggal di kota bandung.

saya ada permasalahan tentang jual beli rumah susun
saya menjual rumah susun bersubsidi yang statusnya KPA subsidi dari bank BTN
kepada seseorang.
telah dicapai kata sepakat pembelian bawah tangan dikarenakan tidak bisa subsidi dipindah tangankan selama % tahun.
kami selaku penjual telah menjelaskan berulang kali dan menegaskan kepada pembeli bahwa statusnya nanti adalah penjualan dibawah tangan sampai bisa dipindah tangankan, pembeli setuju dan membayar DP senilai 9.8 juta

akan tetapi setelah 1.5 bulan pembeli menyatakan mundur, padahal pada saat pembeli menyatakan kesediaannya membeli kami menolak 3 pembeli potensial, yang bersedia membayar kontan.

kami binmgung, apakah pembeli punya hak meminta kembali dpnya? dengan skema dari pembeli sebagai berikut:

total DP - cicilan bulan berjalan - 10%

jujur saya sangat keberatan akan pengembalian dgn skema seperti itu, karena saya sudah menolak 3 pembeli potensial lain dan kami menutup iklan kami di situs jual-beli.

bagaimanakah baiknya langkah yang kami ambil?

terima kasih atas jawabannya.

budi cahyadi


Cek PM ya gan cos agan jg PM ane
Dazn - 02/12/2010 10:18 AM
#116

gan tanya, kemaren temen ane ikutan daftar cpns, nah tapi sama panitia tes cpns nya itu di tolak, ada surat balasan bahwa ijazah n transkrip temen ane itu gak di legalisir basah, nah yang jadi pertanyaan ane, legalisir basah itu apa? (setlah di legalisir musti di guyur hujan dulu, di siram soto, kopi, teh, cendol ato apa?)

(serius dikit) padahal ijazah ama transkrip nilai itu sudah di legalisir dan ditandatangani oleh dekan di universitas negeri yg bersangkutan, cuman warna tinta yg di pake ttd itu pake warna biru, jadi rada mirip dengan warna cap legalisirnya.

sekiranya temen ane itu ajuin ke pengadilan karena merasa dirugikan oleh panita tes cpns ada kemungkinan menang g?

thanks gan atas jawabannya....
Penikmat_Cendol - 02/12/2010 10:56 AM
#117

Quote:
Original Posted By Dazn
gan tanya, kemaren temen ane ikutan daftar cpns, nah tapi sama panitia tes cpns nya itu di tolak, ada surat balasan bahwa ijazah n transkrip temen ane itu gak di legalisir basah, nah yang jadi pertanyaan ane, legalisir basah itu apa? (setlah di legalisir musti di guyur hujan dulu, di siram soto, kopi, teh, cendol ato apa?)

(serius dikit) padahal ijazah ama transkrip nilai itu sudah di legalisir dan ditandatangani oleh dekan di universitas negeri yg bersangkutan, cuman warna tinta yg di pake ttd itu pake warna biru, jadi rada mirip dengan warna cap legalisirnya.

sekiranya temen ane itu ajuin ke pengadilan karena merasa dirugikan oleh panita tes cpns ada kemungkinan menang g?

thanks gan atas jawabannya....


Jawabannya udah ane PM ya gan
armatrisik - 09/12/2010 04:11 PM
#118

Langsung aja gan...

Spoiler for ini kasusnya
Kasusnya begini gan,ibu mertua saya digugat oleh Budhe atas warisan Nenek kami yang telah meninggal.Objek gugatannya adalah harta tidak bergerak antara lain rumah dan tanah.

Antara ibu mertua dan budhe saudara satu ibu beda ayah.Pada pernikahan pertama saudara budhe ada enam,dan telah meninggal semasa masih muda,dan tinggal budhe sendiri.Sementara pada pernikahan nenek yang kedua hanya mempunyai anak satu yaitu Ibu mertua.Bukti adanya pernikahan yang sah kurang diketahui apakah siri atau resmi soalnya pernikahnnya terjadi sebelum tahun 50an.soalnya umur ibu mertua sekarang umur 50an dan bude 60an.

Dalam pokok gugatan seolah2 Bude adalah ahli waris satu2nya.Dengan menghilangkan fakta2 bahwa nenek pernah bercerai dan menikah lagi.Sementara Ibu Mertua tidak dianggap.Dengan Maksud ingin menguasai seluruh warisan.

Kasusnya sekarang sudah sampai ke meja hijau,tahapan yang sudah dilalui adalah Mediasi(gagal),eksepsi,replik,duplik.Yang akan datang proses pembuktian dari Penggugat.

Bukti2 dari Ibu Mertua adalah:
-KK lama atas nama nenek(tercantum nenek sbg kepala keluarga,bude sbg anak,ibu mertua sbg anak dan ayah mertua sbg menantu),
-KK baru atas nama Ayah Mertua(tercantum ayah mertua-kepala,Ibu mertua-istri,saudara2 dan istri saya-anak serta nenek)
-Surat Tanda Lahir Ibu mertua tercantum anak dari kakek dan nenek.
-Leter c yang ada di kantor desa atas nama nenek.

Yang kami Tanyakan:
-Apakah cukup kuat bukti2 diatas dalam persidangan nanti,apabila ada kekurangan,apa saja yang harus kami persiapkan.
-Dalam replik Peggugat semua eksepsi tergugat ditolak,dengan alasan Bukti adanya pernikahan adalh Buku nikah.Apakah Buku nikah atau yang semacamnya itu diperlukan.
-Berapa besar kemungkinan menang

Atas jawaban dan nasehatnya kami ucapkan banyak trimakasih
Penikmat_Cendol - 10/12/2010 11:21 AM
#119

Quote:
Original Posted By armatrisik
Langsung aja gan...

Spoiler for ini kasusnya
Kasusnya begini gan,ibu mertua saya digugat oleh Budhe atas warisan Nenek kami yang telah meninggal.Objek gugatannya adalah harta tidak bergerak antara lain rumah dan tanah.

Antara ibu mertua dan budhe saudara satu ibu beda ayah.Pada pernikahan pertama saudara budhe ada enam,dan telah meninggal semasa masih muda,dan tinggal budhe sendiri.Sementara pada pernikahan nenek yang kedua hanya mempunyai anak satu yaitu Ibu mertua.Bukti adanya pernikahan yang sah kurang diketahui apakah siri atau resmi soalnya pernikahnnya terjadi sebelum tahun 50an.soalnya umur ibu mertua sekarang umur 50an dan bude 60an.

Dalam pokok gugatan seolah2 Bude adalah ahli waris satu2nya.Dengan menghilangkan fakta2 bahwa nenek pernah bercerai dan menikah lagi.Sementara Ibu Mertua tidak dianggap.Dengan Maksud ingin menguasai seluruh warisan.

Kasusnya sekarang sudah sampai ke meja hijau,tahapan yang sudah dilalui adalah Mediasi(gagal),eksepsi,replik,duplik.Yang akan datang proses pembuktian dari Penggugat.

Bukti2 dari Ibu Mertua adalah:
-KK lama atas nama nenek(tercantum nenek sbg kepala keluarga,bude sbg anak,ibu mertua sbg anak dan ayah mertua sbg menantu),
-KK baru atas nama Ayah Mertua(tercantum ayah mertua-kepala,Ibu mertua-istri,saudara2 dan istri saya-anak serta nenek)
-Surat Tanda Lahir Ibu mertua tercantum anak dari kakek dan nenek.
-Leter c yang ada di kantor desa atas nama nenek.

Yang kami Tanyakan:
-Apakah cukup kuat bukti2 diatas dalam persidangan nanti,apabila ada kekurangan,apa saja yang harus kami persiapkan.
-Dalam replik Peggugat semua eksepsi tergugat ditolak,dengan alasan Bukti adanya pernikahan adalh Buku nikah.Apakah Buku nikah atau yang semacamnya itu diperlukan.
-Berapa besar kemungkinan menang

Atas jawaban dan nasehatnya kami ucapkan banyak trimakasih


Ane coba jawab gan:
- Buku Nikah bukanlah syarat sahnya pernikahan,jd tanpa adanya buku nikah pun dapat dibuktikan adanya pernikahan melalui saksi-saksi atau surat tertulis lainnya. dari paparan mengenai bukti surat yang diajukan oleh Tergugat (ibu mertua agan) sebenarnya sudah mencukupi,namun bukti surat yang diajukan itu masih ada aslinya atau hanya sekedar forocopy??...diusahakan untuk setiap bukti harus disertai aslinya untuk dicocokkan Majelis Hakim dipersidangan sebab apabila tidak ada aslinya maka tidak akan dipertimbangkan.
-Kemungkinan menang selalu ada,dalam posisi Tergugat sebenarnya lebih enak karena Penggugat harus bisa membuktikan Gugatannya. Coba hadirkan saksi2 yg mengetahui hubungan Ibu Mertua dgn budhe,atau yg tahu sejarah nenek ibu mertua agan,biasanya tetangga terdekat atau saudara2 yg hubungan keluarganya agak jauh biar bisa bersaksi dipersidangan.
Overall,peluang untuk menang cukup terbuka, namun ada baiknya untuk dibicarakan kemungkinan untuk perdamaian cos ini msh ada hubungan keluarga.
Sekedar saran gan,harta masih bisa dicari namun hubungan keluarga mengikat walau sudah meninggalkan dunia ini.
Demikian saran ane,klo ada yang kurang dan ingin lebih privasi silahkan di PM., ga pake bayar cukup dirating aja....
armatrisik - 10/12/2010 01:36 PM
#120

Spoiler for thanks
Quote:
Original Posted By Penikmat_Cendol
Ane coba jawab gan:
- Buku Nikah bukanlah syarat sahnya pernikahan,jd tanpa adanya buku nikah pun dapat dibuktikan adanya pernikahan melalui saksi-saksi atau surat tertulis lainnya. dari paparan mengenai bukti surat yang diajukan oleh Tergugat (ibu mertua agan) sebenarnya sudah mencukupi,namun bukti surat yang diajukan itu masih ada aslinya atau hanya sekedar forocopy??...diusahakan untuk setiap bukti harus disertai aslinya untuk dicocokkan Majelis Hakim dipersidangan sebab apabila tidak ada aslinya maka tidak akan dipertimbangkan.
-Kemungkinan menang selalu ada,dalam posisi Tergugat sebenarnya lebih enak karena Penggugat harus bisa membuktikan Gugatannya. Coba hadirkan saksi2 yg mengetahui hubungan Ibu Mertua dgn budhe,atau yg tahu sejarah nenek ibu mertua agan,biasanya tetangga terdekat atau saudara2 yg hubungan keluarganya agak jauh biar bisa bersaksi dipersidangan.
Overall,peluang untuk menang cukup terbuka, namun ada baiknya untuk dibicarakan kemungkinan untuk perdamaian cos ini msh ada hubungan keluarga.
Sekedar saran gan,harta masih bisa dicari namun hubungan keluarga mengikat walau sudah meninggalkan dunia ini.
Demikian saran ane,klo ada yang kurang dan ingin lebih privasi silahkan di PM., ga pake bayar cukup dirating aja....


-dari bukti 2 yang kami siapkan semua asli
-dari awal pihak kami juga menghendaki secara kekeluargaan.
-makasih banyak gan atas nasehatnya,kapan2 kalau ada kesulitan mau tanya2 lagi.Maaf gan cuma bisa ngasi rate *****
Page 6 of 67 |  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >  Last ›
Home > CASCISCUS > MELEK HUKUM new > ### Tanya Sesukanya Urusan Pengadilan atau Konsultasi Masalah Hukum ###