MELEK HUKUM new
Home > CASCISCUS > MELEK HUKUM new > ### Tanya Sesukanya Urusan Pengadilan atau Konsultasi Masalah Hukum ###
Total Views: 28471 Share : Facebook ShareFacebook Twitter ShareTwitter Google+ ShareGoogle+
Page 8 of 67 | ‹ First  < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >  Last ›

HI.man - 26/12/2010 01:10 AM
#141

makasih buat threadnya ya gan
next post : testi
arwanatroy - 26/12/2010 01:13 AM
#142

Mantap konsul gratisnya agan...### Tanya Sesukanya Urusan Pengadilan atau Konsultasi Masalah Hukum ###
Penikmat_Cendol - 27/12/2010 09:23 AM
#143

Quote:
Original Posted By farumetropolis
Buat TS ane ada pertanyaan seputar "Kejahatan Perbankan"


Misal ane jual/beli barang tapi transaksinya Online-Banking(transfer) sebesar sekian rupiah, tapi ane kena tipu.marah

Bagaimana penyelesaiannya secara hukum...??? apa uang ane bisa kembali...???
secara klo di nalar ngusut kek gitu itu gampang banged(tinggal di traking aja), kecuali ada pihak sengaja menutupi.cd:


Thank,

Memang gan,di dunia perbankan ada kewajiban untuk menyimpan rahasia sebagaimana termuat dalam Pasal 40 (1) UU Perbankan yaitu Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya.Namun ini juga ada pengecualiannya yaitu Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A.
Pasal 42, Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa agung, atau Ketua Mahkamah Agung.
Jadi memang Bank sangat tidak mudah memberikan data2.Dalam kasus agan ini,walaupun agan kena tipu namun memang apabila agan sendiri yg meminta data kepada pihak Bank maka hal itu sulit dikabulkan karena kaitannya dengan kerahasiaan Bank.Selain itu,sebagaimana dalam Pasal 47 UU Perbankan, Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).Kecuali setelah dilaporkan ke Kepolisian nantinya apabila ada dugaan tindak pidana maka Pihak Kepolisian sendiri yang meminta data ke Pihak Bank yang bersangkutan.Jadi bukan adanya pihak yang sengaja menutupi cuma rulesnya di Indonesia seperti itu.
Quote:
Original Posted By dexter.killer
tanya gan,

Ane punya perusahaan (PT.) udah ada akte nya cuma blom sampe masuk berita negara trus ane daftar di pajak supaya punya NPWP dan sudah 5 tahun yang lalu.

perusahaan tersebut (PT.) ga aktif dari semenjak berdiri trus ane ga pernah laporan pajak tiap tahunnya.

tahun pertama dan ke dua di denda karena ga pernah lapor pajak tapi ane bayar dendanya. Tahun ke tiga dan ke empat di tagih sampe ke alamat ktr tersebut tapi ane ga bayar dendanya.

tahun ke lima (sekarang) ga pernah ada tagihan dari pajak.

Ane pernah tanya ke notarisnya, tentang masalah ini, kata notarisnya biarin aja ga usah di bayar (jadi keliatan ga ada aktifitasnya)

Yang ane tanyain gimana ya permasalahan ini sebaiknya, trims sebelumnya

Klo dari agan sendiri,apakah PT ini ingin dibiarkan seperti itu atau ingin dikembalikan selayaknya PT?
Ketentuan mengenai PT diatur dalam UU No.40 tahun 2007
Dari kronologis cerita agan,PT agan baru pada tahap pendirian PT dan belum masuk tambahan berita negara.
Jadi apabila agan ingin mengaktifkan kembali PT tersebut maka sebaiknya dipenuhi ketentuan UU No.40 tahun 2007 tentang PT.UU tersebut mengatur PT cukup terperinci.Silahkan PM ane apabila ada yg belum dimengerti.Free of charge
farumetropolis - 28/12/2010 10:45 AM
#144

Gan ane ada konsultasi masalah "kekerasan"


Misal kita ada konflik sama seseorang entah itu di Pasar, Mall ato dimana aja.

Awal'na cuma adu mulut selama beberapa menit, eh doi tiba2 nyerang and meluncurkan tinju'na dan mengenai muka kita tp sayang'na sebelum membalas udah di pisahin sama orang2.

Quote:
### Tanya Sesukanya Urusan Pengadilan atau Konsultasi Masalah Hukum ###


Yg mw ane tanya'in disini..??? gmn penyelesaian'na secara hukum atas penyerangan tsb. Secara klo kita adu mulut ya... adu mulut aja dong ga usah pke mukul segala.


Thanks,
Penikmat_Cendol - 28/12/2010 04:19 PM
#145

Quote:
Original Posted By farumetropolis
Gan ane ada konsultasi masalah "kekerasan"


Misal kita ada konflik sama seseorang entah itu di Pasar, Mall ato dimana aja.

Awal'na cuma adu mulut selama beberapa menit, eh doi tiba2 nyerang and meluncurkan tinju'na dan mengenai muka kita tp sayang'na sebelum membalas udah di pisahin sama orang2.



Yg mw ane tanya'in disini..??? gmn penyelesaian'na secara hukum atas penyerangan tsb. Secara klo kita adu mulut ya... adu mulut aja dong ga usah pke mukul segala.


Thanks,


Kalau agan mengalami pemukulan setelah adu mulut,sebaiknya segera ke Kantor Polisi terdekat atau langsung ke Rumah Sakit untuk minta visum atas lukanya.
Adu mulut sih biasa,asal jangan pake pemukulan cos itu diatur dalam Pasal 351 KUHP:
(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh
tahun.
Namun kalau lukanya ringan aja,maka terkena Pasal 352 KUHP yang biasa dikenal masyarakat dgn istilah penganiyaan ringan
Kalau dilakukan dua orang atau lebih maka terkena Pasal 170 KUHP.
jadi saran ane,klo lagi adu mulut sebaiknya ditahan emosinya untuk memukul cos itu bisa berakibat hukum
nickynovalt - 05/01/2011 11:29 AM
#146

ANE MO NANYA.. AAAAPPEE....YEEE.....?? bingung cd
Penikmat_Cendol - 07/01/2011 12:19 PM
#147

Quote:
Original Posted By nickynovalt
ANE MO NANYA.. AAAAPPEE....YEEE.....?? bingung cd


Silahkan gan,nanya soal hukum,ga bakalan ane suruh bayar kok
laksmonorahayu - 07/01/2011 02:26 PM
#148

Quote:
Original Posted By Penikmat_Cendol
Kalau agan mengalami pemukulan setelah adu mulut,sebaiknya segera ke Kantor Polisi terdekat atau langsung ke Rumah Sakit untuk minta visum atas lukanya.
Adu mulut sih biasa,asal jangan pake pemukulan cos itu diatur dalam Pasal 351 KUHP:
(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh
tahun.
Namun kalau lukanya ringan aja,maka terkena Pasal 352 KUHP yang biasa dikenal masyarakat dgn istilah penganiyaan ringan
Kalau dilakukan dua orang atau lebih maka terkena Pasal 170 KUHP.
jadi saran ane,klo lagi adu mulut sebaiknya ditahan emosinya untuk memukul cos itu bisa berakibat hukum



Kalo kasusnya terbalik gimana Gan?
Kejadiannya temen ane adu mulut sama temennya (ane ga kenal). Tapi karena udah terlalu emosi (mungkin) temen ane tuh maen hajar aja.
Sekarang katanya dah diproses di Polisi. Pasalnya katanya sich pengeroyokan atau apalah ane juga kurang paham.
Ane kasian juga sich sama temen ane walopun ane tau dia salah (mukul duluan). Dia tumpuan keluarganya Gan, kalo ga kerja ga dapet duit.
Pertanyaan ane, katanya bisa ngajuin penangguhan penahanan. Itu bagaimana caranya Gan? Langkah apa aja yang harus diambil....
Sebelumnya terima kasih Gan.
DeCompoTio - 07/01/2011 03:51 PM
#149

ane bingung mo nanya apa o
blm ada masalah si ane o
et19 jr. - 08/01/2011 08:38 AM
#150

mau tanya:

ada ga yurisprudensi (nasional maupun internasional) dimana kontrak yg scr legal formal udah sah, tp karena isinya bener2 berat sebelah, akhirnya dibatalkan.

dlm hal ini tidak ada "paksaan" dan jgn tanya knp dulu mau tandatangan tu kontrak.

thanx p
Penikmat_Cendol - 10/01/2011 10:38 AM
#151

Quote:
Original Posted By laksmonorahayu

Kalo kasusnya terbalik gimana Gan?
Kejadiannya temen ane adu mulut sama temennya (ane ga kenal). Tapi karena udah terlalu emosi (mungkin) temen ane tuh maen hajar aja.
Sekarang katanya dah diproses di Polisi. Pasalnya katanya sich pengeroyokan atau apalah ane juga kurang paham.
Ane kasian juga sich sama temen ane walopun ane tau dia salah (mukul duluan). Dia tumpuan keluarganya Gan, kalo ga kerja ga dapet duit.
Pertanyaan ane, katanya bisa ngajuin penangguhan penahanan. Itu bagaimana caranya Gan? Langkah apa aja yang harus diambil....
Sebelumnya terima kasih Gan.


Penangguhan penahanan dapat dimohonkan oleh Tersangka/Terdakwa kepada instansi yang melakukan penahanan. Misal, kalau yang melakukan penahanan Polisi maka permohonan penangguhan penahanan diajukan kepada Polisi.
Jaminan Penangguhan Penahan diatur dalam Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
Pasal 35
(1)Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri.
(2)Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke Kas Negara.

Pasal 36
(1)Dalam hal jaminan itu adalah orang, dan tersangka atau terdakwa melarikan diri maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
(2)Uang yang dimaksud dalam ayat (1) harus disetor ke Kas Negara melalui panitera pengadilan negeri.
(3)Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang dimaksud ayat (1) jurusita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara melalui panitera pengadilan negeri.
Permohonan Penangguhan Penahanan diajukan secara tertulis ya gan.
Klo ada yang mau ditanyakan lagi silahkan PM,tolong bantu rate ya gan
Quote:
Original Posted By et19 jr.
mau tanya:

ada ga yurisprudensi (nasional maupun internasional) dimana kontrak yg scr legal formal udah sah, tp karena isinya bener2 berat sebelah, akhirnya dibatalkan.

dlm hal ini tidak ada "paksaan" dan jgn tanya knp dulu mau tandatangan tu kontrak.

thanx p


Yang agan tanyakan berkaitan dengan klausula baku yaitu suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat tertentu yang cenderung lebih “menguntungkan” bagi pihak yang mempersiapkan atau merumuskannya.
Udah banyak kok gan putusan yang menyatakan klausula baku batal demi hukum karena cacad hukum.
sebagai contoh :Putusan No.1367 K/Pdt/2002
Ini linknya:
Putusan Tuan Susanto Melawan PT Sawo Kembar Galeria Community
mysterio.619 - 12/01/2011 09:42 AM
#152

kalo ane , gak paham sama sekali kalo tentang hukum
ane buta hukum gan malu
ndunde2000 - 12/01/2011 09:59 AM
#153

wah ane mau konsul jg gan tp hari ini blom bisa nulis soalnya panjang critanya gan...tp lain waktu ane pasti sempetin...nice threadthumbup:thumbup:
Penikmat_Cendol - 12/01/2011 10:27 AM
#154

Quote:
Original Posted By mysterio.619
kalo ane , gak paham sama sekali kalo tentang hukum
ane buta hukum gan malu

Klo agan ga paham dan ada yang mau ditanyakan,silahkan PM atau posting ditrit gan
Quote:
Original Posted By ndunde2000
wah ane mau konsul jg gan tp hari ini blom bisa nulis soalnya panjang critanya gan...tp lain waktu ane pasti sempetin...nice threadthumbup:thumbup:


Oke gan,silahkan ditulis secara panjang lebar,ditunggu posting atau PM ceritanya...
Free of charge gan,ane cuma minta di rating aja trit ini.
buanatata - 17/01/2011 07:31 PM
#155
Wanprestasi
Gan...

Mo nanya nih..., ane punya kasus yg belum bisa ane selesain persoalannya.

Kasusnya gini, ane punya proyek desain & built sebuah rumah dengan system cost & fee, dimana semua biaya material ditanggung oleh yang punya sedangkan upah ane yang tanggung. Dalam surat penawaran ane masukin tiga komponen yg menjadi hak ane yaitu: desain, pengawasan dan koordinator pembangunan, serta upah tukang. Dimana ketiga item tsb. dihitung berdasarkan meter per segi bangunan terbangun. Dalam surat penawaran, masing2 item disebutkan luas bangunan dikali harga satuan serta jumlahnya. Ketiga harga tersebut disepakati dan dan dibikinlah kontrak kerja sesuai dengan jumlah harga dari ketiga komponen tersebut.

Pada saat pembangunan pihak yg punya rumah mintak penambahan luas dan secara lisan ane bilang hal itu belum termasuk dalam biaya yg disepakati dan kalau itu mau dilanjutkan ane bilang biaya penambahan itu nanti dihitung opnam lapangan saja setelah pembangunan dianggap selesai sesuai dengan harga yang disepakti di awal. Hal itu disetujui oleh yang punya rumah dan dijanjikan akan dibayar lunas. Setelah ada kesepakatan itu (lisan), akhirnya semua penambahan yg diinginkannya ane kerjakan sampai selesai sedangkan material bangunan lansung dibeli yg punya sesuai dengan kebutuhan waktu.

Setelah pembangunan selesai, semua total biaya ane tagihkan kepada yang punya rumah berdasarkan opnam luas bangunan dikalikan dengan harga masing2 item pekerjaan sesuai dengan kesepakatan awal. Tagihan dideponir oleh yg punya rumah karena dianggap tdk ada perjanjian baru, dia mungkir dengan janjinya pada saat penambahan luas akan dikerjakan serta kesepakatan awal yg diajukan pada saat penawaran harga, yang diakuinya hanya harga upah saja sedangkan biaya desain + koordinator pembangunan tdk diakuinya. Karena perhitungan seperti itu telah menyebakan ane mengalami kerugian cukup besar.

Untuk itu ane mo nanya ama agan untuk bisa menyelesaikan persoalan ini: Apakah lewat jalur pidana memakai polisi karena ane menganggap melakukan kebohongan dan penipuan kepada ane atau melalui pengadilan perdata (wanprestasi). Mohon pencerahan plus minusnya kedua cara tersebut.

Trims ya atas pencerahannya....
bingbangbungs - 17/01/2011 07:33 PM
#156

agan ambil jurusan hukum ya gan. tar kalo ane ada masalah ane tanya2 deh
Penikmat_Cendol - 18/01/2011 09:55 AM
#157

Quote:
Original Posted By buanatata
Gan...

Mo nanya nih..., ane punya kasus yg belum bisa ane selesain persoalannya.

Kasusnya gini, ane punya proyek desain & built sebuah rumah dengan system cost & fee, dimana semua biaya material ditanggung oleh yang punya sedangkan upah ane yang tanggung. Dalam surat penawaran ane masukin tiga komponen yg menjadi hak ane yaitu: desain, pengawasan dan koordinator pembangunan, serta upah tukang. Dimana ketiga item tsb. dihitung berdasarkan meter per segi bangunan terbangun. Dalam surat penawaran, masing2 item disebutkan luas bangunan dikali harga satuan serta jumlahnya. Ketiga harga tersebut disepakati dan dan dibikinlah kontrak kerja sesuai dengan jumlah harga dari ketiga komponen tersebut.

Pada saat pembangunan pihak yg punya rumah mintak penambahan luas dan secara lisan ane bilang hal itu belum termasuk dalam biaya yg disepakati dan kalau itu mau dilanjutkan ane bilang biaya penambahan itu nanti dihitung opnam lapangan saja setelah pembangunan dianggap selesai sesuai dengan harga yang disepakti di awal. Hal itu disetujui oleh yang punya rumah dan dijanjikan akan dibayar lunas. Setelah ada kesepakatan itu (lisan), akhirnya semua penambahan yg diinginkannya ane kerjakan sampai selesai sedangkan material bangunan lansung dibeli yg punya sesuai dengan kebutuhan waktu.

Setelah pembangunan selesai, semua total biaya ane tagihkan kepada yang punya rumah berdasarkan opnam luas bangunan dikalikan dengan harga masing2 item pekerjaan sesuai dengan kesepakatan awal. Tagihan dideponir oleh yg punya rumah karena dianggap tdk ada perjanjian baru, dia mungkir dengan janjinya pada saat penambahan luas akan dikerjakan serta kesepakatan awal yg diajukan pada saat penawaran harga, yang diakuinya hanya harga upah saja sedangkan biaya desain + koordinator pembangunan tdk diakuinya. Karena perhitungan seperti itu telah menyebakan ane mengalami kerugian cukup besar.

Untuk itu ane mo nanya ama agan untuk bisa menyelesaikan persoalan ini: Apakah lewat jalur pidana memakai polisi karena ane menganggap melakukan kebohongan dan penipuan kepada ane atau melalui pengadilan perdata (wanprestasi). Mohon pencerahan plus minusnya kedua cara tersebut.

Trims ya atas pencerahannya....

Sesuai kronologis cerita agan,maka telah ada Perjanjian secara lisan.Sebenarnya Perjanjian Lisan ini diatur,namun ada satu Putusan MA tentang Perjanjian lisan ini yaitu:
Putusan MA No.Reg.: 2691 PK/Pdt/1996: perjanjian lisan merupakan voor overenskomst yaitu suatu perjanjian permulaan,maka tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya, karena itu tidak mempunyai akibat hukum.
Namun ada sebagian Ahli Hukum yang berpendapat Perjanjian lisan ini memiliki akibat hukum layaknya suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak.
Ane coba urai kelebihan dan kekurangan secara Perdata maupun Pidana:
1.Perdata:
- Dapat berbentuk gugatan,secara garis besar ada 2 pokok gugatan yaitu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Wanprestasi.
Kelebihan: - Kalau gugatan dikabulkan,menerima pembayaran ganti rugi dsb berbentuk uang
Kekurangan: - Prosesnya lama,biaya prosesnya besar.
2.Pidana
- Kalau dari cerita agan,ini termasuk delik Penipuan Pasal 378 KUHP
Kelebihan: Prosesnya lebih cepat,kalau Terdakwa dihukum pidana dapat dilanjutkan dengan permohonan ganti rugi melalui instrumen gabungan perkara atau melalui gugatan perdata;
Kekurangan: Biasanya berhenti pada penjatuhan pidana aja,kadang secara materi tidak mendapatkan apa2.
Klo sekedar share bisa dilanjutkan ke PM,tenang aja gan,semuanya free dan tidak ada solusi mengarahkan ke advokat ataupun pengacara cos ane tidak berjualan.
Quote:
Original Posted By bingbangbungs
agan ambil jurusan hukum ya gan. tar kalo ane ada masalah ane tanya2 deh


Ane jebolah Fakultas Hukum pastinya,sekarang lg nabung buat S3,syukur2 kalau ada yang mau sponsorin o ...
CyberSemox - 21/01/2011 11:46 AM
#158

wew... mantebh gan S3, saya s2 aja kaga selesai2.... xixixxiix
Pidana or perdata gan?.... hehehhe iseng2 siapa tau konsul massalah tesis.
xixixix boleh kan.
Penikmat_Cendol - 21/01/2011 12:07 PM
#159

Quote:
Original Posted By CyberSemox
wew... mantebh gan S3, saya s2 aja kaga selesai2.... xixixxiix
Pidana or perdata gan?.... hehehhe iseng2 siapa tau konsul massalah tesis.
xixixix boleh kan.

Ane jurusan Pidana gan,ambil S2 bs cepet lulus kok gan,cuma 1th 6bln,mungkin agan sibuk ya
henggarz - 21/01/2011 12:58 PM
#160
masalah kontrak kerja
gan gw mau tanya mohon dibantu....

gua kebetulan sudah bekerja di salah satu Institusi Pendidikan swasta milik yayasan swasta sebagai tenaga pengajar ato dosen. pada awalnya pas pemberitahuan lowongan kerja tidak ada perjanjian minimal pengabdian kerja. karena proses recruitman panjang dan melelahkan akhirnya pada saat terakhir akan diterima, disitu kita disuruh neken surat pernyataan bermaterai Rp.6000,-. yang isinya kita diwajibkan mengabdi selama 5 tahun dan apabila mengundurkan diri sebelum 5 tahun disuruh mengganti gaji dan tunjangan yang diberikan sebesar 2 kali lipat,karena energi kita dah habis gara proses recruitmennya kita teken az dech tu surat pernyataan. bentuknya surat pernyataan satu lembar dikasih materai dan kita tanda tangani disitu, ada tulisan2nya mengenai kewajiban dosen tapi yang paling ngeri menurut gw ya cuma mengembalikan gaji 2 kali lipat itu. yang parah lagi gan setelah tahun pertama kita dipaksa untk disekolahin lagi, dan masa pengabdiannya ditambah lagi jadi 2X(masa studi lanjut)+1 tahun, jadi kalo kita sekolahin S-2 selama 2 tahun kudu mengabdi selama 5 tahun, jadi total gw nonkrong disitu selama 10 tahun. yang jadi masalah gw ketrima buat nglanjutin S-2 di luar negeri lantaran beasiswa. rencananya gw mau ngundurin diri. tetapi juga bingung mau ngembalikin 2 kali lipat gaji pake apaan...
gimana menurut agan2 semuanya...mohon pencerahannya

ilovekaskus
Page 8 of 67 | ‹ First  < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >  Last ›
Home > CASCISCUS > MELEK HUKUM new > ### Tanya Sesukanya Urusan Pengadilan atau Konsultasi Masalah Hukum ###