MELEK HUKUM new
Home > CASCISCUS > MELEK HUKUM new > ### Tanya Sesukanya Urusan Pengadilan atau Konsultasi Masalah Hukum ###
Total Views: 28471 Share : Facebook ShareFacebook Twitter ShareTwitter Google+ ShareGoogle+
Page 9 of 67 | ‹ First  < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >  Last ›

Penikmat_Cendol - 21/01/2011 02:42 PM
#161

Quote:
Original Posted By henggarz
gan gw mau tanya mohon dibantu....

gua kebetulan sudah bekerja di salah satu Institusi Pendidikan swasta milik yayasan swasta sebagai tenaga pengajar ato dosen. pada awalnya pas pemberitahuan lowongan kerja tidak ada perjanjian minimal pengabdian kerja. karena proses recruitman panjang dan melelahkan akhirnya pada saat terakhir akan diterima, disitu kita disuruh neken surat pernyataan bermaterai Rp.6000,-. yang isinya kita diwajibkan mengabdi selama 5 tahun dan apabila mengundurkan diri sebelum 5 tahun disuruh mengganti gaji dan tunjangan yang diberikan sebesar 2 kali lipat,karena energi kita dah habis gara proses recruitmennya kita teken az dech tu surat pernyataan. bentuknya surat pernyataan satu lembar dikasih materai dan kita tanda tangani disitu, ada tulisan2nya mengenai kewajiban dosen tapi yang paling ngeri menurut gw ya cuma mengembalikan gaji 2 kali lipat itu. yang parah lagi gan setelah tahun pertama kita dipaksa untk disekolahin lagi, dan masa pengabdiannya ditambah lagi jadi 2X(masa studi lanjut)+1 tahun, jadi kalo kita sekolahin S-2 selama 2 tahun kudu mengabdi selama 5 tahun, jadi total gw nonkrong disitu selama 10 tahun. yang jadi masalah gw ketrima buat nglanjutin S-2 di luar negeri lantaran beasiswa. rencananya gw mau ngundurin diri. tetapi juga bingung mau ngembalikin 2 kali lipat gaji pake apaan...
gimana menurut agan2 semuanya...mohon pencerahannya

ilovekaskus


Suatu dilema dalam kasus agan ini, Perjanjian yang agan tandatangani memang mengikat kedua belah pihak (Pasal 1338 BW),namun perjanjian juga harus memenuhi syarat sahnya Perjanjian (Pasal 1320 BW) yaitu:
1. Sepakat
Syarat pertama merupakan awal dari terbentuknya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak tentang isi perjanjian yang akan mereka laksanakan. Oleh karena itu timbulnya kata sepakat tidak boleh disebabkan oleh tiga hal, yaitu adanya unsur paksaan, penipuan, dan kekeliruan. Apabila perjanjian tersebut dibuat berdasarkan adanya paksaan dari salah satu pihak, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.
2. Cakap
Pada saat penyusunan kontrak, para pihak khususnya manusia secara hukum telah dewasa atau cakap berbuat atau belum dewasa tetapi ada walinya. Di dalam KUH Perdata yang disebut pihak yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang berada dibawah pengampunan.
3. Hal tertentu
Secara yuridis suatu perjanjian harus mengenai hal tertentu yang telah disetujui. Suatu hal tertentu disini adalah objek perjanjian dan isi perjanjian. Setiap perjanjian harus memiliki objek tertentu, jelas, dan tegas. Dalam perjanjian penilaian, maka objek yang akan dinilai haruslah jelas dan ada, sehingga tidak mengira-ngira.
4. Causa yang halal
Setiap perjanjian yang dibuat para pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dalam akta perjanjian sebab dari perjanjian dapat dilihat pada bagian setelah komparasi, dengan syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif, yaitu syarat mengenai orang-orang atau subjek hukum yang mengadakan perjanjian, apabila kedua syarat ini dilanggar, maka perjanjian tersebut dapat diminta pembatalan. Juga syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, yaitu mengenai objek perjanjian dan isi perjanjian, apabila syarat tersebut dilanggar, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Namun,apabila perjanjian telah memenuhi unsur-unsur sahnya suatu perjanjian dan asas-asas perjanjian, maka perjanjian tersebut sah dan dapat dijalankan.
Coba diliat tentang klausul berakhirnya Perjanjian,adakah disitu mengenai pembatalan perjanjian dari salah satu pihak.
Namun apabila agan merasa ada isi Perjanjian yang merugikan dan diluar batas kewajaran,maka agan dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Perjanjian ke Pengadilan Negeri setempat.
henggarz - 21/01/2011 07:35 PM
#162

Quote:
Original Posted By Penikmat_Cendol
Suatu dilema dalam kasus agan ini, Perjanjian yang agan tandatangani memang mengikat kedua belah pihak (Pasal 1338 BW),namun perjanjian juga harus memenuhi syarat sahnya Perjanjian (Pasal 1320 BW) yaitu:
1. Sepakat
Syarat pertama merupakan awal dari terbentuknya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak tentang isi perjanjian yang akan mereka laksanakan. Oleh karena itu timbulnya kata sepakat tidak boleh disebabkan oleh tiga hal, yaitu adanya unsur paksaan, penipuan, dan kekeliruan. Apabila perjanjian tersebut dibuat berdasarkan adanya paksaan dari salah satu pihak, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.
2. Cakap
Pada saat penyusunan kontrak, para pihak khususnya manusia secara hukum telah dewasa atau cakap berbuat atau belum dewasa tetapi ada walinya. Di dalam KUH Perdata yang disebut pihak yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang berada dibawah pengampunan.
3. Hal tertentu
Secara yuridis suatu perjanjian harus mengenai hal tertentu yang telah disetujui. Suatu hal tertentu disini adalah objek perjanjian dan isi perjanjian. Setiap perjanjian harus memiliki objek tertentu, jelas, dan tegas. Dalam perjanjian penilaian, maka objek yang akan dinilai haruslah jelas dan ada, sehingga tidak mengira-ngira.
4. Causa yang halal
Setiap perjanjian yang dibuat para pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dalam akta perjanjian sebab dari perjanjian dapat dilihat pada bagian setelah komparasi, dengan syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif, yaitu syarat mengenai orang-orang atau subjek hukum yang mengadakan perjanjian, apabila kedua syarat ini dilanggar, maka perjanjian tersebut dapat diminta pembatalan. Juga syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, yaitu mengenai objek perjanjian dan isi perjanjian, apabila syarat tersebut dilanggar, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Namun,apabila perjanjian telah memenuhi unsur-unsur sahnya suatu perjanjian dan asas-asas perjanjian, maka perjanjian tersebut sah dan dapat dijalankan.
Coba diliat tentang klausul berakhirnya Perjanjian,adakah disitu mengenai pembatalan perjanjian dari salah satu pihak.
Namun apabila agan merasa ada isi Perjanjian yang merugikan dan diluar batas kewajaran,maka agan dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Perjanjian ke Pengadilan Negeri setempat.


dilematis ya gan....saya juga sama
kalo menurut ane untuk syarat sah yang ke-1 dan 2 memang menang mereka, tetapi untuk yang syarat ke-3 dan 4 menurut agan gmana?
untuk tambahan gambara az bentuk surat pernyataan cuma 1 lembar yang saya tanda-tangani dan diatas materai, saya agak lupa mengenai isinya karena dah cukup lama dan surat pernyataannya dibawa bagian kepegawaiannya,kira2 gini lah: SURAT PERNYATAAN..
bahwa saya yang bernama xxxxx (identitas lengkap) menyatakan....ada belasan list mengenai kewajiban2 dosen,tetapi yang paling nyeleneh cuma bersedia mengembalikan gaji dan tunjangan 2 kali lipat apabila mengundurkan diri sebelum masa pengabdian berakhir dan bersedia untuk studi lanjut..
kalo menurut ane pasti ada Undang2 yang ditentang dengan pencantuman 2 kali lipat gaji karena ga masuk akal, misal ada perusahaan dengan seenaknya menindas pegawainya untuk mengembalikan 10 kali lipat gaji kan untung perusahaanya banget dan rugi pegawainya,kalo menurut kacamata agan gmana?

mohon pencerahannya sekali lagi..
Nb: misal saya tetap mengundurkan diri dan bandel tidak mengembalikan gaji,kira2 posisi saya dipengadilan gmana gan...cos Univ saya cukup gedhe dan dimiliki oleh yayasan TNI...
Penikmat_Cendol - 24/01/2011 09:30 AM
#163

Quote:
Original Posted By henggarz
dilematis ya gan....saya juga sama
kalo menurut ane untuk syarat sah yang ke-1 dan 2 memang menang mereka, tetapi untuk yang syarat ke-3 dan 4 menurut agan gmana?
untuk tambahan gambara az bentuk surat pernyataan cuma 1 lembar yang saya tanda-tangani dan diatas materai, saya agak lupa mengenai isinya karena dah cukup lama dan surat pernyataannya dibawa bagian kepegawaiannya,kira2 gini lah: SURAT PERNYATAAN..
bahwa saya yang bernama xxxxx (identitas lengkap) menyatakan....ada belasan list mengenai kewajiban2 dosen,tetapi yang paling nyeleneh cuma bersedia mengembalikan gaji dan tunjangan 2 kali lipat apabila mengundurkan diri sebelum masa pengabdian berakhir dan bersedia untuk studi lanjut..
kalo menurut ane pasti ada Undang2 yang ditentang dengan pencantuman 2 kali lipat gaji karena ga masuk akal, misal ada perusahaan dengan seenaknya menindas pegawainya untuk mengembalikan 10 kali lipat gaji kan untung perusahaanya banget dan rugi pegawainya,kalo menurut kacamata agan gmana?

mohon pencerahannya sekali lagi..
Nb: misal saya tetap mengundurkan diri dan bandel tidak mengembalikan gaji,kira2 posisi saya dipengadilan gmana gan...cos Univ saya cukup gedhe dan dimiliki oleh yayasan TNI...


Syarat 1 dan 2 bersifat subyektif,artinya apabila syarat-syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjiannya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Sedangkan syarat ke-3 dan 4 merupakan syarat Obyektif,artinya apabila syarat-syarat objektif yang tidak dipenuhi maka perjanjiannya batal demi hukum.Apabila dalam Perjanjian agan diatur adanya syarat Pembatalan maka agan dapat melakukannya. Namun apabila pembatalan suatu perjanjian yang tidak diatur perjanjian hanya dapat terjadi atas dasar kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata atau dengan putusan pengadilan yang didasarkan pada Pasal 1266 KUHPerdata yang bunyinya:
Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal-balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan.
Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan.
Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka. waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan.

Jadi,apabila agan tidak melakukan pembayaran maka hal ini akan memicu adanya sengketa dan biasanya bakal ada gugatan terhadap diri agan.Namun justru itulah awal mulanya untuk memeriksa perjanjian itu,apakah sudah sesuai kaidah Pasal 1320 KUHPerdata atau tidak.Karena itu Kalau agan merasa Perjanjian itu merugikan sebaiknya dihadapi apapun konsekuensi hukum yang muncul.
Namun apabila ada jalan damai melalui proses mediasi,sebaiknya dilakukan.Beracara secara Perdata di Pengadilan membutuhkan waktu yang lumayan lama dan melelahkan.
GTChiky - 24/01/2011 12:43 PM
#164

Ntar kalo ada masalah hukum, ane tny agan aja ### Tanya Sesukanya Urusan Pengadilan atau Konsultasi Masalah Hukum ###
Penikmat_Cendol - 24/01/2011 01:34 PM
#165

Quote:
Original Posted By GTChiky
Ntar kalo ada masalah hukum, ane tny agan aja ### Tanya Sesukanya Urusan Pengadilan atau Konsultasi Masalah Hukum ###


Siap gan,tinggal posting di trit atau PM ane aja,klo ane minta bayaran langsung batain rame2
ilovekaskus
henggarz - 25/01/2011 01:23 PM
#166

Quote:
Original Posted By Penikmat_Cendol
Syarat 1 dan 2 bersifat subyektif,artinya apabila syarat-syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjiannya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Sedangkan syarat ke-3 dan 4 merupakan syarat Obyektif,artinya apabila syarat-syarat objektif yang tidak dipenuhi maka perjanjiannya batal demi hukum.Apabila dalam Perjanjian agan diatur adanya syarat Pembatalan maka agan dapat melakukannya. Namun apabila pembatalan suatu perjanjian yang tidak diatur perjanjian hanya dapat terjadi atas dasar kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata atau dengan putusan pengadilan yang didasarkan pada Pasal 1266 KUHPerdata yang bunyinya:
Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal-balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan.
Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan.
Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka. waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan.

Jadi,apabila agan tidak melakukan pembayaran maka hal ini akan memicu adanya sengketa dan biasanya bakal ada gugatan terhadap diri agan.Namun justru itulah awal mulanya untuk memeriksa perjanjian itu,apakah sudah sesuai kaidah Pasal 1320 KUHPerdata atau tidak.Karena itu Kalau agan merasa Perjanjian itu merugikan sebaiknya dihadapi apapun konsekuensi hukum yang muncul.
Namun apabila ada jalan damai melalui proses mediasi,sebaiknya dilakukan.Beracara secara Perdata di Pengadilan membutuhkan waktu yang lumayan lama dan melelahkan.


karena saran agan kalo beracara dipengadilan membutuhkan waktu lama dan melelahkan, kalo gitu biar pihak sana az yang beracara,saya tinggal menunggu somasinya..gmana menurut agan?
iloveindonesia
Penikmat_Cendol - 26/01/2011 10:44 AM
#167

Quote:
Original Posted By henggarz
karena saran agan kalo beracara dipengadilan membutuhkan waktu lama dan melelahkan, kalo gitu biar pihak sana az yang beracara,saya tinggal menunggu somasinya..gmana menurut agan?
iloveindonesia


Kalau beracara ya harus dua belah pihak,jadi ada pihak Penggugat dan Tergugat.
Bisa jadi apabila pihak Universitas mengambil langkah mengajukan gugatan maka pihak sana menjadi Penggugat dan agan menjadi Tergugat.
Namun biasanya sebelum melangkah ke Pengadilan,terlebih dahulu mengajukan somasi.Hal ini dilakukan untuk menempuh pembicaraan secara musyawarah.
So,agan harus bersiap diri,siapkan bukti-bukti yang agan punya.
chan_law - 31/01/2011 05:32 PM
#168

gan, ane nubi soal hukum, mau tanya ama agan...

temen ane kan bikin surat semacam surat pernyataan, nha yg mau saya tanyakan.

bila di surat pernyataan dibawah tanda tangan dikasi semacam note gitu berlaku atau ngga sih gan (mksdnya ada dasar hukum'nya g gan?)

contoh :
surat pernyataan

saya, bla..bla..bla





tangerang, 31 jan 2011
Menyetujui, Menyetujui,


Agan X Agan Y

Saksi, Saksi,

Sista X Sista Y


Note : Apabila bla..bla..bla..., maka bla..bla..bla....



Nha yg ane tanyakan, itu note ada dasar hukumnya g gan, secara letaknya dibawah tanda tangan, oya, surat pernyataan ini jg bermeterai.

Mohon bantuanya ya gan, PM klo bisa....


Tq gan ilovekaskus
Penikmat_Cendol - 01/02/2011 11:45 AM
#169

Quote:
Original Posted By chan_law
gan, ane nubi soal hukum, mau tanya ama agan...

temen ane kan bikin surat semacam surat pernyataan, nha yg mau saya tanyakan.

bila di surat pernyataan dibawah tanda tangan dikasi semacam note gitu berlaku atau ngga sih gan (mksdnya ada dasar hukum'nya g gan?)

contoh :
surat pernyataan

saya, bla..bla..bla





tangerang, 31 jan 2011
Menyetujui, Menyetujui,


Agan X Agan Y

Saksi, Saksi,

Sista X Sista Y


Note : Apabila bla..bla..bla..., maka bla..bla..bla....



Nha yg ane tanyakan, itu note ada dasar hukumnya g gan, secara letaknya dibawah tanda tangan, oya, surat pernyataan ini jg bermeterai.

Mohon bantuanya ya gan, PM klo bisa....


Tq gan ilovekaskus


Cek PM,ane udah kasih jawabannya
Envy13 - 01/02/2011 11:53 AM
#170

Wah.
Trit yang sangat menarik gan.
Unik dan useful banget.
Ente hakim, pengacara, notaris, konsultan hukum atau jaksa gan?

Ane bukmak dah tritnya.
Ane bentar lagi jadi panitera pengganti, jadi ntar ane mau nanya-nanya kalo ada yang ana kaga paham.
Penikmat_Cendol - 02/02/2011 01:50 PM
#171

Quote:
Original Posted By Envy13
Wah.
Trit yang sangat menarik gan.
Unik dan useful banget.
Ente hakim, pengacara, notaris, konsultan hukum atau jaksa gan?

Ane bukmak dah tritnya.
Ane bentar lagi jadi panitera pengganti, jadi ntar ane mau nanya-nanya kalo ada yang ana kaga paham.


Ane termasuk salah satu yang agan sebutkan
Jadi PP di PN mana gan?berarti udah diklat di Megamendung ya
Sukses buat agan,klo ada yang mau ditanyakan langsung posting di trit atau PM aja ya
rintani - 26/02/2011 07:39 PM
#172

bro...ane mau nanya nih... kalau undang undang atau keputusan2 lembaga negara tu utk berlakunya kan harus dituangkan dalam lembaran negara/tambahan lembaran negara/berita negara/tambahan berita negara...

nah yang ane mau tanyakan, peraturan2 yang dibuat oleh sebuah yayasan ( bukan ad/art ), apakah juga harus dituangkan ke dalam lembaran negara/tambahan lembaran negara/berita negara/tambahan berita negara...?

klasifikasi yang harus dituangkan dan tidak itu seperti apa?dasarnya apa?

terimakasih sebelumnya
dhikadhika - 26/02/2011 09:14 PM
#173

bagaimana cara seorang yang salah bisa bener gan
Schadowbal - 26/02/2011 09:15 PM
#174

salah kamar gan, harusnya di Berita & politik
ZYNHEZ - 26/02/2011 09:21 PM
#175

TS mahasiswa hukum tingkat akhir ya!?
sekalian nyoba terain ilmunya dua jempol buat juragan \)
sibotaktampan - 26/02/2011 09:48 PM
#176

ijin bookmark gan :cool
adrianluthfi10 - 26/02/2011 10:26 PM
#177

Wah, bgs nih..
Ane ijin bookmark dlo y gan..
Ntr klw ane punya mslh hukum, ane tanyain k agan.. ### Tanya Sesukanya Urusan Pengadilan atau Konsultasi Masalah Hukum ###
star.gate - 26/02/2011 10:28 PM
#178

Alhamdulillah ane g ada masalah dg hukum gan :beer### Tanya Sesukanya Urusan Pengadilan atau Konsultasi Masalah Hukum ###
XemaphoreX - 26/02/2011 10:29 PM
#179

Nice share gan

Izin nyimak dulu yaaa…### Tanya Sesukanya Urusan Pengadilan atau Konsultasi Masalah Hukum ###
jekson.tandiono - 27/02/2011 12:22 AM
#180

bentar dulu gan, ane ngumpulin data kasus dulu yak ### Tanya Sesukanya Urusan Pengadilan atau Konsultasi Masalah Hukum ###
Page 9 of 67 | ‹ First  < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >  Last ›
Home > CASCISCUS > MELEK HUKUM new > ### Tanya Sesukanya Urusan Pengadilan atau Konsultasi Masalah Hukum ###