BERITA DAN POLITIK
Home > CASCISCUS > BERITA DAN POLITIK > Amin Aryoso Menilai Krisis Konstitusi Kian Memprihatinkan
Total Views: 325 Share : Facebook ShareFacebook Twitter ShareTwitter Google+ ShareGoogle+
Page 1 of 2 |  1 2 > 

Zais - 10/07/2010 10:45 PM
#1
Amin Aryoso Menilai Krisis Konstitusi Kian Memprihatinkan
Amin Aryoso Menilai Krisis Konstitusi Kian Memprihatinkan

http://www.antaranews.com/view/?i=1175850125&c=NAS&s=


"...Kelemahan dari konstitusi yang mengalami beberapa kali amendemen ini, adalah tidak adanya GBHN. "Sehingga, kita tidak mempunyai program dan sasaran yang jelas pada jangka waktu tertentu ke depan. Padahal, amendemen adalah tuntutan reformasi, yang ternyata palsu," kata Amin.

Krisis konstitusi, menurut dia, juga ditandai pertentangan antar-lembaga di yudikatif, misalnya antara Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Konstitusi (MK), serta antara lembaga legislatif dan eksekutif/presiden.

Akibatnya, ia menilai, keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh DPR maupun Presiden, bisa diganggu oleh Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, banyak badan independen yang kekuasaannya dikurangi.

Berdasarkan UUD 1945, penyusunan undang-undang adalah wewenang DPR, bukan presiden. Presiden hanya menandatangani undang-undang itu untuk disahkan dan diundangkan. Sekarang yang dipertanyakan, menurut Amin, siapa pelaksananya, DPR atau pemerintah/presiden.

Amin menyatakan prihatin bahwa proses penyusunan undang-undang dan pelaksanaannya kini semakin amburadul, antara lain banyak undang-undang yang diciptakan tidak menguntungkan rakyat banyak, melainkan menguntungkan orang-orang tertentu yang mengeluarkan biaya untuk proses pembuatan undang-undang itu, seperti lazimnya kaum kapitalis..."

http://www.antaranews.com/view/?i=1175850125&c=NAS&s=
.3r4m. - 10/07/2010 10:57 PM
#2

krisis konstitusi ? hemm......dulu2 dah pernah berubah juga kan ?
Zais - 10/07/2010 10:58 PM
#3

udah & gagal, belum ada rumusan yg better dari UUD 1945, if it doesnt broke dont fix it!
apoet87 - 10/07/2010 11:10 PM
#4

diirain amien rais gan ngakak

iya lo kita perhatians seksama, lembaga itu banya di indonesia srg teh, dri esekutif ampe yudikatif.
Zais - 10/07/2010 11:12 PM
#5

AMIN RAIS? yg buat NKRI jadi FEDERASI kyk now

SEMUA NYERAP DUIT RAKYAT, BANGUN GEDUNG, OPERASIONAL & GAJI najis
akuanaktiri - 11/07/2010 08:06 PM
#6

Sekarang kan trias politika Indonesia: Partai Politik, Parlemen, dan Korporasi2 gan. iloveindonesia
mckenzie - 13/07/2010 12:16 AM
#7

A Arjoso bagus banget pemikirannya gan

SALUTE
mengawarto - 13/07/2010 12:58 AM
#8

konstitusi tidak memiliki GBHN?! kata siapa?! mad:

jelas2 konstitusi diamandemen untuk kepentingan mengembangkan layar rezim neo-orba mad:

korupsi harus aman!! okeh?? beer:
gajahmuda - 13/07/2010 02:02 AM
#9

Quote:
Original Posted By Zais
Amin Aryoso Menilai Krisis Konstitusi Kian Memprihatinkan

http://www.antaranews.com/view/?i=1175850125&c=NAS&s=


"...Kelemahan dari konstitusi yang mengalami beberapa kali amendemen ini, adalah tidak adanya GBHN. "Sehingga, kita tidak mempunyai program dan sasaran yang jelas pada jangka waktu tertentu ke depan. Padahal, amendemen adalah tuntutan reformasi, yang ternyata palsu," kata Amin.

Krisis konstitusi, menurut dia, juga ditandai pertentangan antar-lembaga di yudikatif, misalnya antara Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Konstitusi (MK), serta antara lembaga legislatif dan eksekutif/presiden.



Itu gunanya ada MK supaya pertentangan dihindari. Setiap peraturan/uu harus mengacu ke KONSTITUSI, bukan masing2 lembaga buat peraturan/uu seenak perut kaya macam orba. Ini bukan krisis konstitusi, ini mah lembaga2 yg belon ngerti atau tidak patuh dengan supremasi konstitusi. Pertentangan lahir karena lembaga nya yg ngeluarin peraturan yg rancu.

Quote:

Akibatnya, ia menilai, keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh DPR maupun Presiden, bisa diganggu oleh Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, banyak badan independen yang kekuasaannya dikurangi.


Ya jelas, yg supreme itu KONSTITUSI, bukan presiden. Presiden bukan raja dimana apa yg dikatakan menjadi hukum negeri ini. Setiap peraturan/kebijaksanaan presiden atau lembaga2 laen tidak boleh melanggar KONSTITUSI. Kalo nggak, jangan ngaku2 kalo kita ini Republik yg berdasarkan KONSTITUSI.


Quote:

Berdasarkan UUD 1945, penyusunan undang-undang adalah wewenang DPR, bukan presiden. Presiden hanya menandatangani undang-undang itu untuk disahkan dan diundangkan. Sekarang yang dipertanyakan, menurut Amin, siapa pelaksananya, DPR atau pemerintah/presiden.

Amin menyatakan prihatin bahwa proses penyusunan undang-undang dan pelaksanaannya kini semakin amburadul, antara lain banyak undang-undang yang diciptakan tidak menguntungkan rakyat banyak, melainkan menguntungkan orang-orang tertentu yang mengeluarkan biaya untuk proses pembuatan undang-undang itu, seperti lazimnya kaum kapitalis..."



Yg ngaco ya anggota DPR nya tidak mewakili aspirasi rakyat. Justru disini pentingnya MK. kalo DPR buat UU yg ngaco (merugikan rakyat banyak) dan melanggar konstitusi, ada MK yg bisa menggelar sidang dan membatalkan UU tersebut.

Pembuatan UU titipan itu bukan cuma di kapitalis aja, di otokratis dan fasis juga banyak. Konglomerat nitip UU bisa terjadi, pihak militer nitip UU bisa terjadi, pihak religius titip UU bisa terjadi..........demokrasi atau tidak, tidak ada negara yg kebal dengan UU titipan dari golongan2 tertentu. Tinggal negara dan rakyatnya masing2 mao berdisiplin nggak dengan KONSTITUSI nya.

Dan KONSTITUSI yg sah di NKRI adalah UUD 1945 dengan amandemennya.


YANG KRISIS BUKAN KONSTITUSINYA, YANG KRISIS DISIPLIN KITA UNTUK PATUH SESUAI KONSTITUSI.
Zais - 13/07/2010 03:40 AM
#10

yang bung kemukakan itu pembenaran, bukan kebenarankiss

coba pelajari dulu UUD 1945 asli vs UUD 2002 amandemenkiss

MK : 9 orang keadilan diputuskan berdasar voting...mana bisa ada keadilan dari voting? emang jaman dulu?

sistim acakadut hasilkan acakadut
Zais - 13/07/2010 03:41 AM
#11

Sekali lagi, bukan demokrasi kalau muaranya bukan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Di Eropa muara demokrasi apa? Liberalisme dan individualisme. DI Amerika muaranya kapitalisme dan imperialisme. Demikian pula di Jepang, Belanda, ada bau-bau feodalisme. Di Rusia, di Cina muaranya demokrasi sentralisme. Di Indonesia muaranya jelas, terwujudnya suatu keadilan sosial yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nah, itu semua hilang dengan adanya amandemen terhadap UUD 1945. Padahal, seperti saya tegaskan di atas, amandemen itu tidak sah, karena Dekrit Presiden tidak pernah dibatalkan.
Dalam hal ini yang kita pegang adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, yang tidak diamandemen, karena amandemen telah membuang Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Padahal dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 terkandung penjelasan tentang Pokok-Pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang 1945.

Dengan dihilangkannya Penjelasan oleh amandemen penafsiran makna dan hakikat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Sedangkan pemahaman dan penghayatan amanat-amanat yang terkandung di dalamnya menjadi dangkal.
irdef - 13/07/2010 04:19 AM
#12

rajin amademen, tapi konstitusi gak punya GBHN????? Gmn mw jalanin PROKER Bos????? anak osis smp aja taw kalik!
gajahmuda - 13/07/2010 04:21 AM
#13

Quote:
Original Posted By Zais
Sekali lagi, bukan demokrasi kalau muaranya bukan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Di Eropa muara demokrasi apa? Liberalisme dan individualisme. DI Amerika muaranya kapitalisme dan imperialisme. Demikian pula di Jepang, Belanda, ada bau-bau feodalisme. Di Rusia, di Cina muaranya demokrasi sentralisme. Di Indonesia muaranya jelas, terwujudnya suatu keadilan sosial yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh rakyat Indonesia.



enak emang kalo terlena dalam idealisme. Tapi 40 juta penduduk yg cuma hidup dari 300 rebu/hari hidupnya nggak ngerti nyambung dengan ini liberalisme, individualisme, kapitalisme, imperialisme, feodalisme, sentralisme, dan sepupu isme laenya. Yg mereka tanya mana itu "keadilan sosial yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh rakyat Indonesia"? Kok tidak terasakan nikmatnya "keadilan sosial"? Kalo ideologi kita lebih hebat dari Cina, kenapa kita perekonomian kita nggak lebih maju kaya Cina? Bagaimana dengan malaysia yg serumpun dengan kita, kenapa mereka lebih makmur banyak orang2 kita yg kerja di sana?

Rakyat hidup di dunia nyata butuh tempat tinggal, makan, dan lapangan kerja, bukan cuma nyebut isme2 doang.
gajahmuda - 13/07/2010 04:34 AM
#14

Quote:
Original Posted By Zais
yang bung kemukakan itu pembenaran, bukan kebenarankiss

coba pelajari dulu UUD 1945 asli vs UUD 2002 amandemenkiss

MK : 9 orang keadilan diputuskan berdasar voting...mana bisa ada keadilan dari voting? emang jaman dulu?

sistim acakadut hasilkan acakadut



Lebih baik mana keadilan diputuskan oleh baginda sang presiden di zaman orba, atau diputuskan melalui voting oleh 9 orang hakim anggota majelis konstitusi setelah ada penyidangan atas suatu kasus? Atau mau nunggu kebenaran dari nyi loro kidul?

Yg acak adut ya yng nggk mau ikutin konstitusi. Kalo menurut ente tidak adil, cabut atau buat amendemen, ada prosesnya kok. Udah ada konstitusi, mari berdisiplin sesuai konstitusi.

Orang mao bangun rumah ada blue printnya. kalo butuh revisi, ya di revisi.
kalo orang udah buat blue print, lalu bangun rumah tanpa mengikuti blue print, ya hammer lah.
gajahmuda - 13/07/2010 04:35 AM
#15

Quote:
Original Posted By Zais
yang bung kemukakan itu pembenaran, bukan kebenarankiss

coba pelajari dulu UUD 1945 asli vs UUD 2002 amandemenkiss

MK : 9 orang keadilan diputuskan berdasar voting...mana bisa ada keadilan dari voting? emang jaman dulu?

sistim acakadut hasilkan acakadut



Lebih baik mana keadilan diputuskan oleh baginda sang presiden di zaman orba, atau diputuskan melalui voting oleh 9 orang hakim anggota majelis konstitusi setelah ada penyidangan atas suatu kasus? Atau mau nunggu kebenaran dari nyi loro kidul?

Yg acak adut ya yng nggk mau ikutin konstitusi. Kalo menurut ente tidak adil, cabut atau buat amendemen, ada prosesnya kok. Udah ada konstitusi, mari berdisiplin sesuai konstitusi.

Orang mao bangun rumah ada blue printnya. kalo butuh revisi, ya di revisi.
kalo orang udah buat blue print, lalu bangun rumah tanpa mengikuti blue print, ya hammer lah.
Zais - 13/07/2010 10:59 AM
#16

he2 bocah2 u sekolah dimana si?, belajar PMP & PPKN ngga?
aramaki - 13/07/2010 11:45 AM
#17

@gajahmuda: komentar2 anda bermutu

:2thumbup

sayang ane gak bisa cendolin..
surya90 - 13/07/2010 12:00 PM
#18

Quote:
Original Posted By gajahmuda
Lebih baik mana keadilan diputuskan oleh baginda sang presiden di zaman orba, atau diputuskan melalui voting oleh 9 orang hakim anggota majelis konstitusi setelah ada penyidangan atas suatu kasus? Atau mau nunggu kebenaran dari nyi loro kidul?

Yg acak adut ya yng nggk mau ikutin konstitusi. Kalo menurut ente tidak adil, cabut atau buat amendemen, ada prosesnya kok. Udah ada konstitusi, mari berdisiplin sesuai konstitusi.

Orang mao bangun rumah ada blue printnya. kalo butuh revisi, ya di revisi.
kalo orang udah buat blue print, lalu bangun rumah tanpa mengikuti blue print, ya hammer lah.


sarjana hukum sejati nih thumbup: bagaimanapun pemikiran dan pendapat beberapa orang hakim lebih baik daripada pemikiran 1 orang penguasa o
Zais - 13/07/2010 12:08 PM
#19

lebih baik lagi bila diputuskan MPR \), keadilan tidak bisa di voting, itu jaman dulu, jaman sebelum masehi nosara
MenungguTakdir - 13/07/2010 12:16 PM
#20

dari dulu emang memprihatinkan o
Page 1 of 2 |  1 2 > 
Home > CASCISCUS > BERITA DAN POLITIK > Amin Aryoso Menilai Krisis Konstitusi Kian Memprihatinkan