Dunia Kerja & Profesi
Home > CASCISCUS > BUSINESS BOARD > Dunia Kerja & Profesi > Tanya jawab perpajakan, gratis
Total Views: 8344 Share : Facebook ShareFacebook Twitter ShareTwitter Google+ ShareGoogle+
Page 1 of 18 |  1 2 3 4 5 6 >  Last ›

REKBERKASKUS - 01/06/2011 04:48 AM
#1
Tanya jawab perpajakan, gratis
Biasakan CTRL+D dulu ya gan :hn
jangan lupa dirate dulu ya gan..... shakehand2 Tanya jawab perpajakan, gratis
yang merasa terbantu, berkenan cendolnya gan :toast:toast:toast

Buat rekan2 semua, kaskuser yang udah kerja maupun yang lum kerja, sharing dimari yuk...

Kita bisa ngobrol eh ngebhas masalah perpajakan yang agan alami, baek sebagai wajib pajak maupun sebagai orang pajaknya kali.....

Dalam trit ini:

[*]jika ingin bertanya tolong dikasih keterangan didepannya "ASK"
[*]jika ingin jawab pertanyaan kaskuser yang laen biasakan kuote pertanyaannya , jadi kita ngerti alurnya
[*]buat yang ga tau n mau pesan tempat dulu silahkan..tapi jangan cuma pake emot yah
[*]no sara, no judgment...hati boleh panas, kepala tetap dingin, lisan terjaga
[*]lanjut gan...




list pertanyaan dan jawaban...(baca dulu gan sebelum bertanya)
Q: kenapa harus ada pajak?
A: https://www.kaskus.co.id/showpost.php?p=440039739&postcount=5

Q: Apakah pajak itu?
A: silahkan baca postingan ane dibawah dan disini http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak

Q: Tarif pajak berapa gan?
A: http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=5006&Itemid=167

Q: Jenis wajib pajak apa ajah??
A: Badan usaha, orang pribadi, bendaharawan

Q:Jenis Pajak apa aja gan?
A:1. Pajak Penghasilan (PPh), 2. Pajak Pertambahan Nilai(PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah(PPNBM), 3. Pajak Bumi Dan Bangunan(PBB), 4. Bea Materai (BM), 5. Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Khusus PBB dan BPHTB maksimum 2012 akan dikelola daerah sepenuhnya, seperti halnya dengan pajak rumah makan)

Q: kenapa ada pajak barang mewah?
Q: badan & kementrian apa saja yang menangani permasalahan pajak secara langsung di Indonesia ?
Q: Inilah Alur Pembayaran Pajak?
A: ane jadikan satu gan:
https://www.kaskus.co.id/showpost.php?p=440041010&postcount=9

Q: kenapa gw harus percaya dgn dinas perpajakan skrg ini?
A: https://www.kaskus.co.id/showpost.php?p=440045112&postcount=13

Q:Tentang Hadiah?? bea masuk dan PPH 22??
A: cek halaman 2

Q:Keberatan dan banding gan??
A:Cek halaman 3 gan
dan silahkan baca ini dulu gan:
https://www.kaskus.co.id/showpost.php?p=448722056&postcount=97
dan https://www.kaskus.co.id/showpost.php?p=448722056&postcount=98

Q:PPH Psl 25
A: https://www.kaskus.co.id/showpost.php?p=440829755&postcount=45

Q: Seputar PPh Final
A: silahkan baca dimari
https://www.kaskus.co.id/showpost.php?p=444234667&postcount=56
https://www.kaskus.co.id/showpost.php?p=446331753&postcount=64
https://www.kaskus.co.id/showpost.php?p=447158498&postcount=88

Q: Kalo mau impor barang gimana gan?? brp tarif dan perhitungannya??
A: cek this gan
https://www.kaskus.co.id/showpost.php?p=447158498&postcount=89

Mungkin itu dulu....
akan diupdate seiiring waktu

Terima kasih nosara
nerima cendol. sodakoh, doa yang bae dan dukungannya
REKBERKASKUS - 01/06/2011 04:49 AM
#2


UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR

DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007

MENGENAI KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

1.Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4.Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

5.Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

6.Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

7.Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

8.Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

9.Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.

10.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

11.Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

12.Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.

13.Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

14.Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

15.Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

16.Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

17.Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

18.Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

19.Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

20.Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

21.Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

22.Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.

23.Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.

24.Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

25.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

26.Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

27.Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

28.Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

29.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

30.Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.

31.Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

32.Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

33.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.

34.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

35.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

36.Putusan Gugatan adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan.

37.Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak.

38.Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk Wajib Pajak tertentu.

39.Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga adalah surat keputusan yang menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak.

40.Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.

41.Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.
REKBERKASKUS - 01/06/2011 04:50 AM
#3

reserved dulu gan...

berpikir cerdas,,,berkata yang menenangkan hati..

kalo ada yang salah dalam ane menjawabnya tolong pm yo...
biar yang belum tau jadi tau
dan yang udah tau jadi ngerti

yang udah ngerti jangan lupa sebarin ilmunya
dieslow - 01/06/2011 04:56 AM
#4

[ask]
pertanyaan pertama gan.. D

kenapa harus ada pajak ?? bingung:
REKBERKASKUS - 01/06/2011 05:01 AM
#5

Quote:
Original Posted By dieslow
[ask]
pertanyaan pertama gan.. D

kenapa harus ada pajak ?? bingung:


wah pagi2 ternyata masih ada yang ol

berikut jawabannya

Di negara manapun pas ti terdapat pajak/tax, demikian juga di Indonesia, karena pajak merupakan sumber utama penerimaan bagi negara.
Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara tidak dapat dilaksanakan.

Penggunaan uang pajak meliputi :


[*]Pembayaran gaji Pegaeai Negeri sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan;
[*]Pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor pemerintahan/polisi;
[*]Pembiayaan lainnya dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

segota - 01/06/2011 05:04 AM
#6
[ask]
kenapa ada pajak barang mewah
jayguum - 01/06/2011 05:06 AM
#7
[ask]
badan & kementrian apa saja yang menangani permasalahan pajak secara langsung di Indonesia ?


Spoiler for
bookmark-ed shakehand2
dieslow - 01/06/2011 05:07 AM
#8

Quote:
Original Posted By REKBERKASKUS
wah pagi2 ternyata masih ada yang ol

berikut jawabannya

Di negara manapun pas ti terdapat pajak/tax, demikian juga di Indonesia, karena pajak merupakan sumber utama penerimaan bagi negara.
Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara tidak dapat dilaksanakan.

Penggunaan uang pajak meliputi :


[*]Pembayaran gaji Pegaeai Negeri sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan;
[*]Pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor pemerintahan/polisi;
[*]Pembiayaan lainnya dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.



ternyta begeto ya gan D
bwt pendapatan negara ya .. D

[ask lagi gan] D
di negara indonesia sebagian besar pendapatan dari pajak, di salurkan kemananya? lebih ke gaji pegawai, pembagunan sarana, atw yg lain !!
cz menurut ane pembangunan negara kurang merata.. D

btw agan ni dari perpajakan ya..? malu:
REKBERKASKUS - 01/06/2011 05:09 AM
#9

Quote:
Original Posted By segota
kenapa ada pajak barang mewah

Suatu kondisi negara tidak kondusif dan konstruktif bila terjadiketimpangan yang signifikan dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Misalnya, ada se-kelompak masyarakat yang dengan vulgar mempertontonkan harta kekayaan yang dimiliki-misalnya mobil atau rumah mewah-padahal di sekelilingnya masih banyakmasyarakat untuk makan saja susah. Jika kondisi ini terus berlangsung, apa yang akan terjadi?

Untuk itu, salah satu fungsi pajak yang sangat diharapkan masyarakat adalah melalui distribusi penghasilan. Fungsi ini bisa dilakukan di antaranya melalui kebijakan tarif progresif. Selain itu, dapat juga melalui pengenaan pajak atas objek, yang umumnya dimiliki mereka yang berpenghasilan tinggi. Di antaranya, pajak atas barang sangat mewah ini.

Sehingga, wajar dalam negara sosio demokratis-demokrasi yang didukung kehidupan masyarakat yang berbeda kehidupan sosialnya, hidup rukun berdampingan-jika masyarakat yang berpenghasilan tinggi atau mampu membeli barang yang mahal, dikenakan pajak. Karena kalau tidak, apa kata dunia? Sehingga melalui pajaklah, masyarakat yang berpenghasilan rendah atau bahkan tidak berpenghasilan (penganggur) masih dapat hidup menikmati barang dan jasa publik yang disediakan oleh negara.

Bila kondisi ini terus dijaga dan dibangun, dalam beberapa tahun mendatang bukan tidak mungkin biaya berobat di rumah sakit ataupun biaya pendidikan akan gratis. Jalan raya sebagai sarana lalu lintas barang dan penumpang kualitasnya makin baik.

Korban banjir, tanah longsor, dan gempa bumi dengan cepat dapat diatasi. Keamanan semakin kondusif dan baik.

Pada akhirnya, semua kondi-sional ini akan mendorong masyarakat makin produktif, meningkat kemakmuran dan kesejahteraannya. Inilah yang diharapkan dari makin implementanfnya pajak di negara kita.

Quote:
Original Posted By jayguum
badan & kementrian apa saja yang menangani permasalahan pajak secara langsung di Indonesia ?


kementrian keuangan gan.....


Quote:
Original Posted By dieslow
ternyta begeto ya gan D
bwt pendapatan negara ya .. D

[ask lagi gan] D
di negara indonesia sebagian besar pendapatan dari pajak, di salurkan kemananya? lebih ke gaji pegawai, pembagunan sarana, atw yg lain !!
cz menurut ane pembangunan negara kurang merata.. D

btw agan ni dari perpajakan ya..? malu:


Inilah Alur Pembayaran Pajak pada MPN (Modul Penerimaan Negara) saat ini.
Tanya jawab perpajakan, gratis


alur pengumpulan pajak,sebagai berikut:

1. Setiap Wajib Pajak membayar pajak di Bank atau Kantor Pos (bukan di Kantor Pelayanan Pajak). Bukti pembayaran pajak barulah dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana Wajib Pajak terdaftar.

2. Seluruh uang pajak yang telah dibayar Wajib Pajak masuk ke rekening Kas Negara, dan merupakan penerimaan negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

3. Uang pajak yang terkumpul, melalui mekanisme APBN yang disetujui DPR, kemudian dialokasikan ke seluruh Kementerian/Lembaga untuk dipergunakan sesuai dengan kegiatan/program kerja masing‐masing Kementerian/Lembaga. Kegiatan/program tersebut antara lain digunakan untuk membangun berbagai macam fasilitas publik, misalnya, untuk membangun jalan, membangun sekolah, untuk puskesmas, untuk pertahanan, keamanan dan sebagainya.

next...

praktisi ane gan....
karena banyak yang menganggap pajak itu susah dan berbelit2 disini ane buka gan...

biar masyarakat melek pajak
handkey - 01/06/2011 05:22 AM
#10

kasih gw alasan,kenapa gw harus percaya dgn dinas perpajakan skrg ini(berkaca dari bnyknya berita penyelewengan dana pajak di negeri ini) o



klo kira2 pertanyaan gw ngga sesuai dgn rules trit loe ,ignore aja gpp kok beer:
segota - 01/06/2011 05:25 AM
#11
[ask]
tambah lagi gan

kira-kira ada gak hubungan antara pajak dengan masalah lingkungan

misalnya kendaraan yang ramah lingkungan itukan diberikan pajak yang gede2
REKBERKASKUS - 01/06/2011 05:27 AM
#12

REKBERKASKUS - 01/06/2011 05:36 AM
#13

Quote:
Original Posted By handkey
kasih gw alasan,kenapa gw harus percaya dgn dinas perpajakan skrg ini(berkaca dari bnyknya berita penyelewengan dana pajak di negeri ini) o



klo kira2 pertanyaan gw ngga sesuai dgn rules trit loe ,ignore aja gpp kok beer:


mengutip perkataan menkeu dalam rapat di DPR:
"Kita harus optimistis. Kita harus percaya dengan sistem yang ada. Kalau kita tidak percaya dengan sistem yang ada, ya, kepada siapa lagi kita harus percaya. Kita lihat sajalah kinerjanya. Kalau dalam perjalanan tidak baik, turunkan"

kedua, dari semua lembaga pemerintah yang ada, kita liat secara kasat mata, saat ini merupakan lembaga yang paling prokaktif menegakkan aturan, coba liat ajah, gayus langsung dipecat, bandingkan dengan lembaga2 laen.

ketiga, adanya standar pelayanan dengan dilakukannya modernisasi:
cek this gan http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_docman&Itemid=164

keempat, dengan agan percaya ato tidak percaya sebenarnya tidak ngaruh apa2...tapi dengan krtisme, wujud serta kita semua saya yakin kita bisa mengawasi semuanya gan...yang penting jujurlah pada diri sendiri...(my opiniont)


Quote:
Original Posted By segota
tambah lagi gan

kira-kira ada gak hubungan antara pajak dengan masalah lingkungan

misalnya kendaraan yang ramah lingkungan itukan diberikan pajak yang gede2


kalo itu belum ada aturannya gan setau ane....
dieslow - 01/06/2011 05:36 AM
#14

Quote:
Original Posted By REKBERKASKUS

Inilah Alur Pembayaran Pajak pada MPN (Modul Penerimaan Negara) saat ini.
Tanya jawab perpajakan, gratis


alur pengumpulan pajak,sebagai berikut:

1. Setiap Wajib Pajak membayar pajak di Bank atau Kantor Pos (bukan di Kantor Pelayanan Pajak). Bukti pembayaran pajak barulah dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana Wajib Pajak terdaftar.

2. Seluruh uang pajak yang telah dibayar Wajib Pajak masuk ke rekening Kas Negara, dan merupakan penerimaan negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

3. Uang pajak yang terkumpul, melalui mekanisme APBN yang disetujui DPR, kemudian dialokasikan ke seluruh Kementerian/Lembaga untuk dipergunakan sesuai dengan kegiatan/program kerja masing‐masing Kementerian/Lembaga. Kegiatan/program tersebut antara lain digunakan untuk membangun berbagai macam fasilitas publik, misalnya, untuk membangun jalan, membangun sekolah, untuk puskesmas, untuk pertahanan, keamanan dan sebagainya.

next...

praktisi ane gan....
karena banyak yang menganggap pajak itu susah dan berbelit2 disini ane buka gan...

biar masyarakat melek pajak


berati penyaluran dana pajak lebih ke pembangunan sarana ya gan.. D
btw boleh nanya lagi gan malu:

[ask] apakah dana yg di salurkan utk pembangunan sarana ke setiap daerah semua sama/merata ?
cz hanya kota2 kecil sarana dari negara ko masih kebanyakan minusnya y.. dari kota2 besar?? jadi kayak ada anak emas dan anak tiri di sini !! D

sory klo bawel Peace:
REKBERKASKUS - 01/06/2011 05:43 AM
#15

Quote:
Original Posted By dieslow
berati penyaluran dana pajak lebih ke pembangunan sarana ya gan.. D
btw boleh nanya lagi gan malu:

[ask] apakah dana yg di salurkan utk pembangunan sarana ke setiap daerah semua sama/merata ?
cz hanya kota2 kecil sarana dari negara ko masih kebanyakan minusnya y.. dari kota2 besar?? jadi kayak ada anak emas dan anak tiri di sini !! D

sory klo bawel Peace:


nah ini kembali kepada pembuat aturan gan....
kan pihak pajak cuma ngumpulin pajak ajah...

di DPR itu dana diatur mau dianggarkan kemana....

simplenya:
>DJP----- menggali pajak sebesar2nya
pembuat >>aturan----- yang mutusin nih dana mau kemana, seberapa besar,,,,dan buat apa,....

Jadi knp ada semacam anak emas itu dah diluar ranah pihak pajak kalo menurut ane gan...

Mungkin ada rekan2 anggota dewan yang bisa jawab knapa ada hal seperti ini???
dieslow - 01/06/2011 05:53 AM
#16

Quote:
Original Posted By REKBERKASKUS
nah ini kembali kepada pembuat aturan gan....
kan pihak pajak cuma ngumpulin pajak ajah...

di DPR itu dana diatur mau dianggarkan kemana....

simplenya:
>DJP----- menggali pajak sebesar2nya
pembuat >>aturan----- yang mutusin nih dana mau kemana, seberapa besar,,,,dan buat apa,....

Jadi knp ada semacam anak emas itu dah diluar ranah pihak pajak kalo menurut ane gan...

Mungkin ada rekan2 anggota dewan yang bisa jawab knapa ada hal seperti ini???


oh berarti yg memutuskan alur dana pajak mw kemana tu bukan dari perpajakan ya.. eek:
ternyata DPR,, baru tw ane gan .. D

txh pencerahannya gan shakehand
REKBERKASKUS - 01/06/2011 05:56 AM
#17

Quote:
Original Posted By dieslow
oh berarti yg memutuskan alur dana pajak mw kemana tu bukan dari perpajakan ya.. eek:
ternyata DPR,, baru tw ane gan .. D

txh pencerahannya gan shakehand


yupp...
sama2....

next...
dieslow - 01/06/2011 06:14 AM
#18

[ask again] sambil ngopi pagi2 D

ane sering liat di tivi2, suka ada quiz2 berhadiah geto.. ! D yg bawain acara suka ngomong, "pajak di tanggung pemenang" .
pertanyaan ane : pajak apakah yg di maksud? apa termasuk pajak yg masuk ke kas negara juga?
REKBERKASKUS - 01/06/2011 06:30 AM
#19

Quote:
Original Posted By dieslow
[ask again] sambil ngopi pagi2 D

ane sering liat di tivi2, suka ada quiz2 berhadiah geto.. ! D yg bawain acara suka ngomong, "pajak di tanggung pemenang" .
pertanyaan ane : pajak apakah yg di maksud? apa termasuk pajak yg masuk ke kas negara juga?


pajak atas hadiah...
nilainya kalo ga slah 15% >>>gan...---- ralat...25% yg benar gan
masuk gan...
kan dapet bukti potong ntar...
dieslow - 01/06/2011 06:38 AM
#20

Quote:
Original Posted By REKBERKASKUS
pajak atas hadiah...
nilainya kalo ga slah 15% gan...
masuk gan...
kan dapet bukti potong ntar...


kenapa harus ada pajak utk hadiah gan??
apa keuntungannya klo hadiah udh kena pajak??
apakah ada hadiah legal dan ilegal ? D

page one close Peace:
Page 1 of 18 |  1 2 3 4 5 6 >  Last ›
Home > CASCISCUS > BUSINESS BOARD > Dunia Kerja & Profesi > Tanya jawab perpajakan, gratis