Dunia Kerja & Profesi
Home > CASCISCUS > BUSINESS BOARD > Dunia Kerja & Profesi > Tanya jawab perpajakan, gratis
Total Views: 8344 Share : Facebook ShareFacebook Twitter ShareTwitter Google+ ShareGoogle+
Page 2 of 18 |  < 1 2 3 4 5 6 7 >  Last ›

REKBERKASKUS - 01/06/2011 06:43 AM
#21

Quote:
Original Posted By dieslow
kenapa harus ada pajak utk hadiah gan??
apa keuntungannya klo hadiah udh kena pajak??
apakah ada hadiah legal dan ilegal ? D

page one close Peace:


ralat gan
Pengertian

- Hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian.
- Hadiah atau penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan.
- Hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan lainnya adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah.
- Penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu.

Pemotong PPh
Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) adalah:
- penyelenggara undian;
- pemberi hadiah

Tarif
- Atas hadiah undian dikenakan PPh sebesar 25% (duapuluh lima persen) dari jumlah bruto hadiah atau nilai pasar hadiah berupa natura dan bersifat final.
- Atas hadiah atau penghargaan, perlombaan, penghargaan dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan lainnya, dikenakan PPh dengan ketentuan sebagai berikut:
a. dikenakan PPh pasal 21 sebesar tarif PPh pasal 17 Undang-undang PPh, bila penerima Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
b. dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dan final dari jumlah bruto dengan memperhatikan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, bila penerima Wajib Pajak Luar Negeri selain BUT.
c. dikenakan PPh pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah penghasilan bruto, bila penerima Wajib Pajak badan termasuk BUT.

Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan
1. Saat terutang
- PPh atas hadiah dan penghargaan terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau diserahkannya hadiah tergantung peristiwa yang terjadi lebih dahulu.
- PPh dipotong oleh penyelenggara (hadiah dan penghargaan) sebelum hadiah atau penghargaan diserahkan kepada yang berhak.
- Penyelenggara wajib membuat dan memberikan bukti pemotongan PPh atas Hadiah atau Undian, rangkap 3:
- lembar ke-1 untuk penerima hadiah (Wajib Pajak);
- lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak;
- lembar ke-3 untuk Penyelenggara/ Pemotong.

2. Penyetoran dan Pelaporan
Penyelenggara undian atau penghargaan wajib:
- menyetor PPh yang telah dipotong dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya Pajak (secara kolektif).
- menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong terdaftar paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah dibayarkannya atau diserahkannya hadiah undian tersebut.

Lain-lain
Tidak termasuk dalam pengertian hadiah dan penghargaan yang dikenakan PPh adalah hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa.
si petung - 01/06/2011 09:08 AM
#22

saran aja..
1. jelaskan dengan menggunakan bahasa awam, jangan pake istilah terlalu saklek, apalagi kopas isi peraturan. penjelasan sederhana walaupun tidak lengkap tapi dipahami adalah lebih baik daripada komplit tapi bikin pusing. kasarnya kasih appetizer dulu kepada penanya, dah enak baru kasih main course, terakhir desert deh. jangan kasih semua sekaligus, bisa muntah. p
2. setelah menjelaskan usahakan menampilkan dasar hukumnya (uu, perdirjen, pmk, dll), sehingga praktisi atau kaskuser yang ingin belajar bisa cek dan ricek. kalau ada perubahan aturan, tampilkan aturan awal dan penggantinya. think:
3. thread kaya gini sebenernya dah banyak, tapi biasanya tenggelam saat ts ditanyakan apa pekerjaannya dan tidak mau menjawab. ini penting agar tidak ada kesalahpahaman dan penanya bisa menilai kadar informasi yang ia dapatkan. sekarang ane tanya, ts adalah mahasiswa, konsultan, pegawai pajak, dosen, praktisi pajak atau apa? D

semoga sukses ama threadnya, gan. beer:

si petung
fiskas
REKBERKASKUS - 01/06/2011 09:43 AM
#23

Quote:
Original Posted By si petung
saran aja..
1. jelaskan dengan menggunakan bahasa awam, jangan pake istilah terlalu saklek, apalagi kopas isi peraturan. penjelasan sederhana walaupun tidak lengkap tapi dipahami adalah lebih baik daripada komplit tapi bikin pusing. kasarnya kasih appetizer dulu kepada penanya, dah enak baru kasih main course, terakhir desert deh. jangan kasih semua sekaligus, bisa muntah. p
2. setelah menjelaskan usahakan menampilkan dasar hukumnya (uu, perdirjen, pmk, dll), sehingga praktisi atau kaskuser yang ingin belajar bisa cek dan ricek. kalau ada perubahan aturan, tampilkan aturan awal dan penggantinya. think:
3. thread kaya gini sebenernya dah banyak, tapi biasanya tenggelam saat ts ditanyakan apa pekerjaannya dan tidak mau menjawab. ini penting agar tidak ada kesalahpahaman dan penanya bisa menilai kadar informasi yang ia dapatkan. sekarang ane tanya, ts adalah mahasiswa, konsultan, pegawai pajak, dosen, praktisi pajak atau apa? D

semoga sukses ama threadnya, gan. beer:

si petung
fiskas


thx buat sarannya
demi kemajuan bersama akan ane update
dan tuk aturannya akan diusahakan seupdate mungkin

yup....
akan dicoba bertahap gan...
kan udah ane jawab tuh di depan
reo_odranoer - 01/06/2011 10:18 AM
#24
Ask
Quote:
Original Posted By si petung
saran aja..
1. jelaskan dengan menggunakan bahasa awam, jangan pake istilah terlalu saklek, apalagi kopas isi peraturan. penjelasan sederhana walaupun tidak lengkap tapi dipahami adalah lebih baik daripada komplit tapi bikin pusing. kasarnya kasih appetizer dulu kepada penanya, dah enak baru kasih main course, terakhir desert deh. jangan kasih semua sekaligus, bisa muntah. p
2. setelah menjelaskan usahakan menampilkan dasar hukumnya (uu, perdirjen, pmk, dll), sehingga praktisi atau kaskuser yang ingin belajar bisa cek dan ricek. kalau ada perubahan aturan, tampilkan aturan awal dan penggantinya. think:
3. thread kaya gini sebenernya dah banyak, tapi biasanya tenggelam saat ts ditanyakan apa pekerjaannya dan tidak mau menjawab. ini penting agar tidak ada kesalahpahaman dan penanya bisa menilai kadar informasi yang ia dapatkan. sekarang ane tanya, ts adalah mahasiswa, konsultan, pegawai pajak, dosen, praktisi pajak atau apa? D

semoga sukses ama threadnya, gan. beer:

si petung
fiskas


saran mantap :toast

ASK:
mhn maaf sblmnya, ane msh newbie gan, mo nanya:
klo biaya parkir/tol/bensin dari kendaraan (innova) milik perusahaan itu bisa dibiayakan ga gan? apa dia masuk ke kategori biaya pemeliharaan dengan koreksi 50% (menurut petugas pajak, innova masuk kategori wagon)?
danset - 01/06/2011 10:32 AM
#25

ask
jika saya (OP) ikut perlombaan bulu tangkis yang diselenggarakan PT Djarum (badan). dipotong pasal 23 atau tarif pasal 17 gan?
JunHau - 01/06/2011 11:16 AM
#26

gannn kalooo punya NPWP .. tu gmn kita bayar pajaknya gan ... ane udah bikin tapii gag tauu gmn fungsinya ,... bisa di jelaskan gan \) tar PM yaaa biar ane bisa tauu n langsung kesini untuk solusi mohon pencerahannya D
danset - 01/06/2011 11:21 AM
#27

Quote:
Original Posted By dieslow
kenapa harus ada pajak utk hadiah gan??
apa keuntungannya klo hadiah udh kena pajak??
apakah ada hadiah legal dan ilegal ? D

page one close Peace:


karena hadiah termasuk penghasilan yang diterima oleh seseorang, jadi sangat wajar kalo dikenakan pajak.
- untuk hadiah yang dari undian (tidak perlu usaha keras, hanya keberuntungan) dikenakan pajak yg lebih gede yaitu 25% final.
-untuk hadiah dari perlombaan ( ada usaha/kerja keras untuk mendapatkan hadiah) dikenakan tarif pasal 17 (progresif dari 5%,15%,25%,305) atau PPh pasal 23 (15%)

biasanya di kuis2 itu ada 2 jenis
1. pajak sudah ditanggung perusahaan pemberi hadiah: penerima hadiah tidak perlu dipotong pajak lagi atas hadiah yg diterimanya.
2. pajak hadiah ditanggung pemenang: penerima hadiah akan dipotong pajak sebesar 25% jika undian.

apa itu hadiah legal atau non legal?iloveindonesia
bimaarioseno - 01/06/2011 11:31 AM
#28
ASK Surat Paksa
Ask, Bagaimana Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dalam prakteknya? sudah banyak kah yang dikenai surat paksa? siapa sajakah yang banyak menerima surat paksa? boleh minta datanya?
banyak Pelaku Wajib Pajak yang tidak ingin membayar pajak dengan mengajukan keberatan, banding, yang akhirnya keberatan diterima atau ditolak sebagian.., yang pada akhirnya Tidak ada penagihan lanjutan...
Bagaimana menurut agan nie? Terimakasihiloveindonesia
bimaarioseno - 01/06/2011 12:00 PM
#29
tambahan
Quote:
Original Posted By bimaarioseno
Ask, Bagaimana Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dalam prakteknya? sudah banyak kah yang dikenai surat paksa? siapa sajakah yang banyak menerima surat paksa? boleh minta datanya?
banyak Pelaku Wajib Pajak yang tidak ingin membayar pajak dengan mengajukan keberatan, banding, yang akhirnya keberatan diterima atau ditolak sebagian.., yang pada akhirnya Tidak ada penagihan lanjutan...
Bagaimana menurut agan nie? Terimakasihiloveindonesia


oiya, tambahannya, adakah kendala dalam pelaksanaan penagihan dengan surat paksa?
mohon dijawab ya, maaf saya masih newbe, yang lgi coba mempelajari Pajak khususnya surat paksa..
jengnur - 01/06/2011 12:25 PM
#30

gan, kalau mau tanya tentang NPWP apa bisa disini juga?
prabupajak - 01/06/2011 01:05 PM
#31

saya siap bantu2 jawaba
kalo ada pertanyaan tehnis ttg pajak bumi dan bangunan/ PBB
atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan/ BPHTB
gimana cara penilaian atau pendataannya

keep post gan

iloveindonesia
changyang2x - 01/06/2011 01:12 PM
#32

Quote:
Original Posted By REKBERKASKUS
pajak atas hadiah...
nilainya kalo ga slah 15% >>>gan...---- ralat...25% yg benar gan
masuk gan...
kan dapet bukti potong ntar...


tambahin gan itu final D

cuma untuk dilampirkan

terus klo hadiah undian 25% final
klo hadiah kaya lomba kuis ngak final kaya pph 21 ato 23 biasa D

CMIIW


aduh sorry lupa mutliqoute
jgn di bata ya
changyang2x - 01/06/2011 01:14 PM
#33

Quote:
Original Posted By danset
ask
jika saya (OP) ikut perlombaan bulu tangkis yang diselenggarakan PT Djarum (badan). dipotong pasal 23 atau tarif pasal 17 gan?


17 gan

soalnya ente bawa nama pribadi

yg keebtulan dislenggrakan sama PT djarum D



aduh sorry lupa mutliqoute
jgn di bata ya
dieslow - 01/06/2011 02:08 PM
#34

Quote:
Original Posted By REKBERKASKUS
Spoiler for ph
ralat gan
Pengertian

- Hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian.
- Hadiah atau penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan.
- Hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan lainnya adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah.
- Penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu.

Pemotong PPh
Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) adalah:
- penyelenggara undian;
- pemberi hadiah

Tarif
- Atas hadiah undian dikenakan PPh sebesar 25% (duapuluh lima persen) dari jumlah bruto hadiah atau nilai pasar hadiah berupa natura dan bersifat final.
- Atas hadiah atau penghargaan, perlombaan, penghargaan dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan lainnya, dikenakan PPh dengan ketentuan sebagai berikut:
a. dikenakan PPh pasal 21 sebesar tarif PPh pasal 17 Undang-undang PPh, bila penerima Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
b. dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dan final dari jumlah bruto dengan memperhatikan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, bila penerima Wajib Pajak Luar Negeri selain BUT.
c. dikenakan PPh pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah penghasilan bruto, bila penerima Wajib Pajak badan termasuk BUT.

Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan
1. Saat terutang
- PPh atas hadiah dan penghargaan terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau diserahkannya hadiah tergantung peristiwa yang terjadi lebih dahulu.
- PPh dipotong oleh penyelenggara (hadiah dan penghargaan) sebelum hadiah atau penghargaan diserahkan kepada yang berhak.
- Penyelenggara wajib membuat dan memberikan bukti pemotongan PPh atas Hadiah atau Undian, rangkap 3:
- lembar ke-1 untuk penerima hadiah (Wajib Pajak);
- lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak;
- lembar ke-3 untuk Penyelenggara/ Pemotong.

2. Penyetoran dan Pelaporan
Penyelenggara undian atau penghargaan wajib:
- menyetor PPh yang telah dipotong dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya Pajak (secara kolektif).
- menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong terdaftar paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah dibayarkannya atau diserahkannya hadiah undian tersebut.

Lain-lain
Tidak termasuk dalam pengertian hadiah dan penghargaan yang dikenakan PPh adalah hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa.


lumayan panjang juga ya gan.. matabelo:

Quote:
Original Posted By danset
karena hadiah termasuk penghasilan yang diterima oleh seseorang, jadi sangat wajar kalo dikenakan pajak.
- untuk hadiah yang dari undian (tidak perlu usaha keras, hanya keberuntungan) dikenakan pajak yg lebih gede yaitu 25% final.
-untuk hadiah dari perlombaan ( ada usaha/kerja keras untuk mendapatkan hadiah) dikenakan tarif pasal 17 (progresif dari 5%,15%,25%,305) atau PPh pasal 23 (15%)

biasanya di kuis2 itu ada 2 jenis
1. pajak sudah ditanggung perusahaan pemberi hadiah: penerima hadiah tidak perlu dipotong pajak lagi atas hadiah yg diterimanya.
2. pajak hadiah ditanggung pemenang: penerima hadiah akan dipotong pajak sebesar 25% jika undian.

apa itu hadiah legal atau non legal?iloveindonesia


ternyata begeto y agan2.. o
apa itu hadiah legal atau non legal? ni pemikiran selintas ane aja gan,,, hehe D
kan klo d barang , ada barang legal, dan ilegal / barang kena pajak dan tidak kena pajak, ! sory klo kata2 ane kurang pas, gan.. Peace:
jdi apakah pada hadiah juga sma seperti barang? ada yg kena pajak dan tidak kena pajak, ?
btw jadi bikin kata2nya .. bingung:
kiki.seno - 01/06/2011 02:29 PM
#35

ane kirim barang berupa sepatu dan baju dari jerman.

berat dibawah 15 kg, harga total 4,8 juta,

tiba tiba, petugas bea cukai memberitahu kalo barang saya kena pajak 2,6 JUTAAA

bisa bantu,
menurut saya ini keterlaluan.
REKBERKASKUS - 01/06/2011 03:33 PM
#36

Quote:
Original Posted By kiki.seno
ane kirim barang berupa sepatu dan baju dari jerman.

berat dibawah 15 kg, harga total 4,8 juta,

tiba tiba, petugas bea cukai memberitahu kalo barang saya kena pajak 2,6 JUTAAA

bisa bantu,
menurut saya ini keterlaluan.


anda dapat kiriman berapa pasang????
harga nya segitu???
dengan hargaa segitu termasuk kategori barang mewah....

biasanya kena pajak sebagai berikut:
1. bea masuk
2. ppn impor 10%
3. pph 22 impor, berikut penjelasan dan dasar hukumnya:

Terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2010, Keputusan/Peraturan Menteri Keuangan No 254/KMK.03/2001 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan PMK-210/PMK.03/2008 yang mengatur tentang #PPh Pasal 22#, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sebagai gantinya, Menteri Keuangan telah menerbitkan PMK No. 154/PMK.03/2010 (“PMK-154″) yang mengatur tentang “Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

Dengan demikian, Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang PPh pasal 22 sejak 31 Agustus 2010 adalah sbb:

1. PMK-154/PMK.03/2010 tgl 31 Agustus 2010 tentang Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

2. PMK-253/PMK.03/2008 tgl 31 Desember 2008 tentangWajib Pajak Badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah.

Berikut ini table tariff PPh 22 sesuai dengan PMK-154 dan PMK-253
No Jenis Kegiatan Tariff bagi WP ber-NPWP (*) Sifat
1 Impor :
a) Importir – API KECUALI atas impor kedelai, gandum dan tepung terigu 2,5% dari nilai Impor (CIF+Bea Masuk dan Pungutan lain sesuai UU Pabean) Tidak Final
b) Importir – API untuk Impor Kedelai, Gandum dan tepung terigu 0,5% dari nilai Impor
c) Importir – non API 7,5% dari nilai Impor
d) Yang tidak dikuasai (Barang Impor yang dilelang DJBC 7,5% dari harga jual lelang

2 Pembayaran atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran 1,5% dari harga pembelian Tidak Final
3 Penjualan BBM, Gas dan pelumas oleh Produsen atau importir BBM,Gas dan Pelumas :
- BBM kepada SPBU Pertamina 0,25% dari penjualan tidak termasuk PPN Penyerahan kepada Agen/Penyalur bersifat final
- BBM kepada SPBU non Pertamina dan non SPBU 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN
- Bahan Bakar Gas 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN
- Pelumas 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN
4 Penjualan barang produksi : Tidak Final
- Industri Kertas 0,10% dari DPP PPN
- Industri Semen 0,25% dari DPP PPN
- Industri Otomotif 0,45% dari DPP PPN
- Industri Baja 0,30% dari DPP PPN
5 Pembelian bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul 0,25% dari harga beli sebelum PPN Tidak Final
6 Penjualan barang yang tergolong sangat mewah **) 5% dari harga jual tidak termasuk PPN Tidak Final

(*) bagi WP yang tidak ber-NPWP akan dipungut PPh 22 tidak final dengan tariff 2x lipat (lebih tinggi 100%)

Pemungut PPh Pasal 22 :

Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;
bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas;
Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.
Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Pengecualian PPh Pasal 22 :

Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan;
Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai:
a) barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
b) barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatanya yang bertugas di Indonesia;
c) barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;
d) barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
e) barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
f) barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
g) peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
h) barang pindahan;
i) barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan;

10. barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;

11. persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

12. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

13. vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);

14. buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;

15. kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional;

16. pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;

17. kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia;

18. peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia; dan/atau

19. barang untuk kegiatan hulu Minyak dan Gas Bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

20. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali;

21. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

22. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c dan, huruf d PMK-154 (i.e : Bendaharawan dan KPA), berkenaan dengan:

a) Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;

b) Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda-benda pos.

23. Pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG);

24. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor;

25. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

**) Barang yang tergolong sangat mewah adalah:

pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan luas bangunan lebih dari 500 m2 (lima ratus meter persegi);
apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m2 (empat ratur meter persegi)
kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (SUV), multi purpose vehicle (MPV), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc.
REKBERKASKUS - 01/06/2011 03:40 PM
#37

Quote:
Original Posted By bimaarioseno
oiya, tambahannya, adakah kendala dalam pelaksanaan penagihan dengan surat paksa?
mohon dijawab ya, maaf saya masih newbe, yang lgi coba mempelajari Pajak khususnya surat paksa..


kendala dan pelaksaanaan coba tanyakan ama juru sita di KPP terdekat..
ane kagak punya wewenang menjawab ini...

Quote:
Original Posted By bimaarioseno
Ask, Bagaimana Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dalam prakteknya? sudah banyak kah yang dikenai surat paksa? siapa sajakah yang banyak menerima surat paksa? boleh minta datanya?
banyak Pelaku Wajib Pajak yang tidak ingin membayar pajak dengan mengajukan keberatan, banding, yang akhirnya keberatan diterima atau ditolak sebagian.., yang pada akhirnya Tidak ada penagihan lanjutan...
Bagaimana menurut agan nie? Terimakasihiloveindonesia

untuk pelaksanaan surat paksa setau ane ditiap KPP beda2...
dan untuk data SP itu bersifat RAHASIA, tanpa ada nya ijin dari atasan minimal kepala kantor itu kagak boleh dipublis... (BAHAYA )

semua yang punya utang pajak bisa kena SP, dimaana setelah diterbitkan surat teguran kagak >>>mengindahkan...---- peraturannya ane susulkan...

untuk tindakan penagihan selain SP adalah Sita dan Lelang...dan selalu ada tindak lanjutnya munkin sajah tidak nampak...



Quote:
Original Posted By jengnur
gan, kalau mau tanya tentang NPWP apa bisa disini juga?


bisa....

Quote:
Original Posted By JunHau
gannn kalooo punya NPWP .. tu gmn kita bayar pajaknya gan ... ane udah bikin tapii gag tauu gmn fungsinya ,... bisa di jelaskan gan \) tar PM yaaa biar ane bisa tauu n langsung kesini untuk solusi mohon pencerahannya D

untuk hak dan kewajiban wajib pajak coba agan baca dimari gan:
http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=10825&Itemid=141

Quote:
Original Posted By danset
ask
jika saya (OP) ikut perlombaan bulu tangkis yang diselenggarakan PT Djarum (badan). dipotong pasal 23 atau tarif pasal 17 gan?

udah dijawab diatas ya gan...
bimaarioseno - 01/06/2011 04:25 PM
#38

Quote:
Original Posted By REKBERKASKUS
kendala dan pelaksaanaan coba tanyakan ama juru sita di KPP terdekat..
ane kagak punya wewenang menjawab ini...


untuk pelaksanaan surat paksa setau ane ditiap KPP beda2...
dan untuk data SP itu bersifat RAHASIA, tanpa ada nya ijin dari atasan minimal kepala kantor itu kagak boleh dipublis... (BAHAYA )

semua yang punya utang pajak bisa kena SP, dimaana setelah diterbitkan surat teguran kagak >>>mengindahkan...---- peraturannya ane susulkan...

untuk tindakan penagihan selain SP adalah Sita dan Lelang...dan selalu ada tindak lanjutnya munkin sajah tidak nampak...





bisa....


untuk hak dan kewajiban wajib pajak coba agan baca dimari gan:
http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=10825&Itemid=141


udah dijawab diatas ya gan...


Terimakasih yah... saya bertanya untuk tambahan bahan skripsi.. izin penelitian lgi dalam proses ke Litbang..

ASK Oiyah, nanya lgi, Gimana sie cara perhitungan menentukan harga retribusi Pajak Parkir kendaraan roda 2 dengan roda 4?
kbetulan tempat saya di Bali, harga parkir sepedah motor 1000, harga parkir mobil 2000, seandainya memakai perhitungan luas lahan parkir, untuk perbandingan 1 parkir mobil bisa dipakai 4 kendaraan sepedah motor, jika perbandingan 1 : 4 maka biaya parkir mobil seharusnya 4000,
terlihat seperti memihak kaum menengah keatas...
walaupun pajak untuk pengusaha besar itu sangat tinggi, dalam prakteknya para pengusaha mencari celah agar dapat membayar lebih ringan dari seharusnya dengan pengajuan surat keberatan, dan banding.. dan pada nyatanya banyak yang diterima dan lulus uji pemeriksaan di tingkat banding.., apakah Gayus2 bekerja dicelah Pemeriksaan atau pengadilan di tingkat banding,?
prabupajak - 01/06/2011 05:11 PM
#39

Quote:
Original Posted By bimaarioseno
Terimakasih yah... saya bertanya untuk tambahan bahan skripsi.. izin penelitian lgi dalam proses ke Litbang..

ASK Oiyah, nanya lgi, Gimana sie cara perhitungan menentukan harga retribusi Pajak Parkir kendaraan roda 2 dengan roda 4?
kbetulan tempat saya di Bali, harga parkir sepedah motor 1000, harga parkir mobil 2000, seandainya memakai perhitungan luas lahan parkir, untuk perbandingan 1 parkir mobil bisa dipakai 4 kendaraan sepedah motor, jika perbandingan 1 : 4 maka biaya parkir mobil seharusnya 4000,
terlihat seperti memihak kaum menengah keatas...
walaupun pajak untuk pengusaha besar itu sangat tinggi, dalam prakteknya para pengusaha mencari celah agar dapat membayar lebih ringan dari seharusnya dengan pengajuan surat keberatan, dan banding.. dan pada nyatanya banyak yang diterima dan lulus uji pemeriksaan di tingkat banding.., apakah Gayus2 bekerja dicelah Pemeriksaan atau pengadilan di tingkat banding,?


maaf gan
Pajak Parkir sesuai UU 28 Th 2009 PDRD termasuk Pajak Daerah Kabupaten/Kota (pasal 2 ayat (2) huruf g, jadi perhitungannya dan tarif ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/kota setempat.
begitu penjelasan saya gan

iloveindonesia
bimaarioseno - 01/06/2011 05:41 PM
#40

Quote:
Original Posted By prabupajak
maaf gan
Pajak Parkir sesuai UU 28 Th 2009 PDRD termasuk Pajak Daerah Kabupaten/Kota (pasal 2 ayat (2) huruf g, jadi perhitungannya dan tarif ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/kota setempat.
begitu penjelasan saya gan

iloveindonesia


iya, maksud saya adalah kepastian hukumnya, ketika undang-undang memberikan kewenangan kepada PemKot setempat mengenai perhitungan tarif, pemkot mengeluarkan tarif retribusi parkir 1000 untuk sepeda motor, dalam peraturan daerah kabupaten mengenai harga tarif retribusi saya tidak ingat peraturan no berapanya, tapi anda bisa meneliti Perpemkot daerah anda, disitu saya tidak menemukan Rumusan Matematisnya mengenai keluarnya harga tarif retribusi parkir.., atas dasar apakah pemkot menentukan tarif retribusinya?
mohon di bimbing yah... masyarakat taat dan patuh membayar parkir sebagai kewajibannya, dan punya hak mengetahui kenapa saya harus bayar parkir 1000 untuk sepedah motor dan 2000 untuk mobil,kenapa tidak 3000, 5000, 10000 untuk bayar parkir? :-)
Page 2 of 18 |  < 1 2 3 4 5 6 7 >  Last ›
Home > CASCISCUS > BUSINESS BOARD > Dunia Kerja & Profesi > Tanya jawab perpajakan, gratis