Dunia Kerja & Profesi
Home > CASCISCUS > BUSINESS BOARD > Dunia Kerja & Profesi > Tanya jawab perpajakan, gratis
Total Views: 8344 Share : Facebook ShareFacebook Twitter ShareTwitter Google+ ShareGoogle+
Page 3 of 18 |  < 1 2 3 4 5 6 7 8 >  Last ›

si petung - 01/06/2011 05:51 PM
#41

Quote:
Original Posted By bimaarioseno
banyak Pelaku Wajib Pajak yang tidak ingin membayar pajak dengan mengajukan keberatan, banding, yang akhirnya keberatan diterima atau ditolak sebagian.., yang pada akhirnya Tidak ada penagihan lanjutan...


Quote:
Original Posted By REKBERKASKUS
untuk tindakan penagihan selain SP adalah Sita dan Lelang...dan selalu ada tindak lanjutnya munkin sajah tidak nampak...


terkait tindakan penagihan pajak dan hubungannya dengan keberatan dan banding sepertinya agan bimaarioseno perlu menjelaskan lebih lanjut tahun pajaknya. jadi ketahuan mau pake uu kup 16/2000 atau 28/2007, karena konsekuensinya berbeda loh D

ps: wp yang keberatan atau banding jangan dibilang "tidak ingin membayar pajak" dong. keberatan dan banding adalah hak wajib pajak bila tidak sepakat dengan besarnya pajak yang harus dibayar dan bukti bahwa negara tidak otoriter terhadap wajib pajak. \)
Penambangliar - 01/06/2011 09:29 PM
#42

sory neh gan, agak melenceng dikit.

ada ga tempat ngambil brevet yang hanya 2 - 3 minggu??
konaksi - 02/06/2011 12:36 AM
#43

tanya gan
ane liat di page one kan TS post tarif pajak, tp itu bukannya tarif pajak pph-21 ya?
untuk pph-25 apakah tarifnya sama?

soalnya om gw lagi kasus neh, dia byr pajak pph-25 (dia hy punya 1 tmpt usaha), sama petugas pajaknya dikenakan pajak 5%.
tp setelah petugas yg biasanya diganti sama yg baru, petugas baru neh contact om gw. dia bilang tarifnya sekarang 0.75% untuk pph-25, dia minta om gw ralat. Dia bilang itu peraturan sejak Juli 2011. Om gw jadi bingung, soalnya lebih byr. Dan kita semua tau, klo lebih byr, pajak akan ubek2 pembukuan dll

Gw klo pph-21 ngerti, tp klo pph-25 terus terang kurang ngerti. Mohon masukannya gan. Makasih byk
REKBERKASKUS - 02/06/2011 06:31 AM
#44

Quote:
Original Posted By si petung
terkait tindakan penagihan pajak dan hubungannya dengan keberatan dan banding sepertinya agan bimaarioseno perlu menjelaskan lebih lanjut tahun pajaknya. jadi ketahuan mau pake uu kup 16/2000 atau 28/2007, karena konsekuensinya berbeda loh D

ps: wp yang keberatan atau banding jangan dibilang "tidak ingin membayar pajak" dong. keberatan dan banding adalah hak wajib pajak bila tidak sepakat dengan besarnya pajak yang harus dibayar dan bukti bahwa negara tidak otoriter terhadap wajib pajak. \)

bener banget
dari sisi WP itu adalah hak wp

Dasar Hukum

Undang-Udang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Dasar Keberatan
UU No. 21 Tahun 1997 jo.UU Nomor 20 Tahun 2000 Ps 16


Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

[*]Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar;
[*]Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan;
[*]Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar;
[*]Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil.



Dasar Hukum
Keberatan dan Banding KUP


[*]Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
[*]Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan








Yang Dimaksud Dengan “Keberatan”

Dalam pelaksanaan ketentua peraturan perundang-undangan perpajakan kemungkinan terjadi bahwa Wajib Pajak (WP) merasa kurang/ tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini WP dapat mengajukan keberatan.

Hal-hal yang Dapat Diajukan Keberatan

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas:


[*]Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
[*] Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
[*] Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
[*] Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);
[*] Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga



Ketentuan Pengajuan Keberatan

Keberatan diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tempat
WP terdaftar, dengan syarat:

Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
Wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan WP dan disertai alasan-alasan yang jelas.
Satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis pajak dan satu tahun/ masa pajak.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak dan keberatan yang tidak memenuhi syarat, dianggap bukan Surat Keberatan, sehingga tidak diproses.

Mulai 1 Januari 2008 dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang harus dibayar paling

sedikit sejumlah yang disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.

Jangka Waktu Pengajuan Keberatan

Keberatan harus diajukan dalam Jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak tanggal dilakukan pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga.

Untuk surat keberatan yang disampaikan langsung ke KPP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak dilakukan pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sampai saat keberatan diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak.
Untuk surat keberatan yang disampaikan melalui pos (harus dengan pos tercatat), jangka waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak dilakukan pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga sampai dengan tanggal tanda bukti pengiriman melalui Kantor Pos dan Giro.

Penyelesaian Keberatan

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua betas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas ) telah lewat dan Direktorat Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima. Keputusan keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak terhutang.

Permintaan Penjelasan/Pemberian Keterangan Tambahan

Untuk keperluan pengajuan keberatan WP dapat meminta penjelasan/ keterangan tambahan dan Kepala KPP wajib memberikan penjelasan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan, pemotongan, atau pemungutan.
WP dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sebelum surat keputusan keberatannya diterbitkan.

Tata Cara Pengajuan Permohonan Banding

Apabila WP tidak atau belum puas dengan keputusan yang diberikan atas keberatan, WP dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak, dengan syarat:

Tertulis dalam bahasa Indonesia,
Dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan atas keberatan diterima.
Alasan yang jelas.
Dilampiri salinan Surat Keputusan atas keberatan.
Terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding,
Jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50%.

Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Putusan Pengadilan Pajak bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara.

Imbalan Bunga

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya, sepanjang utang pajak sebagaimana dimaksud dalam SKPKB dan SKPKBT telah dibayar yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding.

Gugatan

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan gugatan kepada PP terhadap :

Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 UU KUP;
Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU KUP yang berkaitan dengan STP;
Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan STP;

Jangka Waktu Pengajuan Gugatan

Gugatan terhadap angka 1 diajukan paling lambat 14 hari sejak pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang;
Gugatan terhadap angka 2, 3, dan 4 diajukan paling lambat 30 hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat.

Peninjauan Kembali

Apabila pihak yang bersangkutan tidak/belum puas dengan putusan Pengadilan Pajak, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak dan hanya dapat diajukan satu kali

Alasan-alasan Peninjauan Kembali

Putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat;
Terdapat bukti tertulis baru penting dan bersifat menentukan;
Dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut.
Ada suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
Putusan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jangka Waktu Peninjauan Kembali

Permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 diajukan paling lambat 3 bulan sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau ditemukan bukti tertulis baru;
Permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, 4, dan 5 diajukan paling lambat 3 bulan sejak putusan dikirim oleh Pengadilan Pajak.

Quote:
Original Posted By Penambangliar
sory neh gan, agak melenceng dikit.

ada ga tempat ngambil brevet yang hanya 2 - 3 minggu??

agan dimana lokasi??
pm ane gan..
REKBERKASKUS - 02/06/2011 06:32 AM
#45

Quote:
Original Posted By konaksi
tanya gan
ane liat di page one kan TS post tarif pajak, tp itu bukannya tarif pajak pph-21 ya?
untuk pph-25 apakah tarifnya sama?

soalnya om gw lagi kasus neh, dia byr pajak pph-25 (dia hy punya 1 tmpt usaha), sama petugas pajaknya dikenakan pajak 5%.
tp setelah petugas yg biasanya diganti sama yg baru, petugas baru neh contact om gw. dia bilang tarifnya sekarang 0.75% untuk pph-25, dia minta om gw ralat. Dia bilang itu peraturan sejak Juli 2011. Om gw jadi bingung, soalnya lebih byr. Dan kita semua tau, klo lebih byr, pajak akan ubek2 pembukuan dll

Gw klo pph-21 ngerti, tp klo pph-25 terus terang kurang ngerti. Mohon masukannya gan. Makasih byk


PPh 25 : (PPh terutang - PPh yang dipotong/dipungut pihak lain) : 12

Ketentuan PPh Pasal 25:
salah satunya adalah per-32 tahun 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255.PMK.03/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.03/2009.
Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak bagi:
Wajib Pajak baru;
Bank, BUMN, BUMD, WP masuk bursa, dan WP lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala;

isinya:

WP orang pribadi pengusaha tertentu (melakukan kegiatan usaha di bid. Perdagangan grosir dan atau eceran barang konsumsi melalui gerai/outlet yg tersebar di bbrp lokasi, tdak termasuk kendaraan bermotor dan restoran) dengan tarif paling tinggi 0,75% dari peredaran bruto.
PPh Ps 25 bagi WP baru: dihitung berdasarkan jml pajak yg diperoleh dari penerapan tarif umum atas penghasilan netto sebulan yg disetahunkan dibagi 12.
Bagi Bank: dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yg disetahunkan dikurang PPh Ps 24 yg dibayar/terutang di LN utk th pajak yg lalu dibagi 12.
Bagi Bank sbg WP baru: PPh ps 25 Triwulan I dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas perkiraan laba-rugi fiskal triwulan I yg disetahunkan dibagi 12.
Bagi BUMN/D: dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) th pajak ybs yg telah disahkan oleh RUPS dikurangi dengan pemotongan/pemungutan PPh 22, 23, 24 pada tahun pajak yg lalu dibagi 12.
Jika RKAP belum disahkan, maka besarnya angsuran PPh 25 tiap bulan adalah sama dg angsuran PPh 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya.
Jika ada sisa kerugian yg msh dpt dikompensasikan: penghasilan neto menurut RKAP dikurangi jml sisa kerugian yg blm dikompensasikan tsb.
konaksi - 02/06/2011 09:23 AM
#46

Quote:
Original Posted By REKBERKASKUS
PPh 25 : (PPh terutang - PPh yang dipotong/dipungut pihak lain) : 12

Ketentuan PPh Pasal 25:
salah satunya adalah per-32 tahun 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255.PMK.03/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.03/2009.
Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak bagi:
Wajib Pajak baru;
Bank, BUMN, BUMD, WP masuk bursa, dan WP lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala;

isinya:

WP orang pribadi pengusaha tertentu (melakukan kegiatan usaha di bid. Perdagangan grosir dan atau eceran barang konsumsi melalui gerai/outlet yg tersebar di bbrp lokasi, tdak termasuk kendaraan bermotor dan restoran) dengan tarif paling tinggi 0,75% dari peredaran bruto.
PPh Ps 25 bagi WP baru: dihitung berdasarkan jml pajak yg diperoleh dari penerapan tarif umum atas penghasilan netto sebulan yg disetahunkan dibagi 12.
Bagi Bank: dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yg disetahunkan dikurang PPh Ps 24 yg dibayar/terutang di LN utk th pajak yg lalu dibagi 12.
Bagi Bank sbg WP baru: PPh ps 25 Triwulan I dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas perkiraan laba-rugi fiskal triwulan I yg disetahunkan dibagi 12.
Bagi BUMN/D: dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) th pajak ybs yg telah disahkan oleh RUPS dikurangi dengan pemotongan/pemungutan PPh 22, 23, 24 pada tahun pajak yg lalu dibagi 12.
Jika RKAP belum disahkan, maka besarnya angsuran PPh 25 tiap bulan adalah sama dg angsuran PPh 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya.
Jika ada sisa kerugian yg msh dpt dikompensasikan: penghasilan neto menurut RKAP dikurangi jml sisa kerugian yg blm dikompensasikan tsb.

terima kasih jawabannya.
nah di atas kan ditulis "melakukan kegiatan usaha di bid. Perdagangan grosir dan atau eceran barang konsumsi melalui gerai/outlet yg tersebar di bbrp lokasi, tdak termasuk kendaraan bermotor dan restoran" sedangkan om saya punya usaha toko bangunan, apakah termasuk? karena bukan grosir maupun eceran barang konsumsi, dan punya satu usaha itu saja (tidak tersebar di beberapa lokasi) . Terima kasih
ucimin - 02/06/2011 02:50 PM
#47
ask
gan saya mau tanya kalau usaha jual beli mobil gimana cara hitung bayar pajaknya yah?
patokannya yg mana?

biasa buat simulasi contohnya?
Bimbimbie - 02/06/2011 06:56 PM
#48
[ASK?] Final & Semi-Final
Gan,
Tolong jelasin masalah pajak FINAL,
Kenapa ada yg final segala, koq ga pakai tarif umum aja,
Terus pelaporan di SPT gimana gan?

trimxs
bimaarioseno - 02/06/2011 06:57 PM
#49

Quote:
Original Posted By REKBERKASKUS
bener banget
dari sisi WP itu adalah hak wp

Dasar Hukum

Undang-Udang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Dasar Keberatan
UU No. 21 Tahun 1997 jo.UU Nomor 20 Tahun 2000 Ps 16


Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

[*]Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar;
[*]Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan;
[*]Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar;
[*]Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil.



Dasar Hukum
Keberatan dan Banding KUP


[*]Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
[*]Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan








Yang Dimaksud Dengan “Keberatan”

Dalam pelaksanaan ketentua peraturan perundang-undangan perpajakan kemungkinan terjadi bahwa Wajib Pajak (WP) merasa kurang/ tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini WP dapat mengajukan keberatan.

Hal-hal yang Dapat Diajukan Keberatan

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas:


[*]Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
[*] Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
[*] Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
[*] Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);
[*] Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga



Ketentuan Pengajuan Keberatan

Keberatan diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tempat
WP terdaftar, dengan syarat:

Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
Wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan WP dan disertai alasan-alasan yang jelas.
Satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis pajak dan satu tahun/ masa pajak.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak dan keberatan yang tidak memenuhi syarat, dianggap bukan Surat Keberatan, sehingga tidak diproses.

Mulai 1 Januari 2008 dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang harus dibayar paling

sedikit sejumlah yang disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.

Jangka Waktu Pengajuan Keberatan

Keberatan harus diajukan dalam Jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak tanggal dilakukan pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga.

Untuk surat keberatan yang disampaikan langsung ke KPP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak dilakukan pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sampai saat keberatan diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak.
Untuk surat keberatan yang disampaikan melalui pos (harus dengan pos tercatat), jangka waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak dilakukan pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga sampai dengan tanggal tanda bukti pengiriman melalui Kantor Pos dan Giro.

Penyelesaian Keberatan

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua betas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas ) telah lewat dan Direktorat Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima. Keputusan keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak terhutang.

Permintaan Penjelasan/Pemberian Keterangan Tambahan

Untuk keperluan pengajuan keberatan WP dapat meminta penjelasan/ keterangan tambahan dan Kepala KPP wajib memberikan penjelasan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan, pemotongan, atau pemungutan.
WP dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sebelum surat keputusan keberatannya diterbitkan.

Tata Cara Pengajuan Permohonan Banding

Apabila WP tidak atau belum puas dengan keputusan yang diberikan atas keberatan, WP dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak, dengan syarat:

Tertulis dalam bahasa Indonesia,
Dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan atas keberatan diterima.
Alasan yang jelas.
Dilampiri salinan Surat Keputusan atas keberatan.
Terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding,
Jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50%.

Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Putusan Pengadilan Pajak bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara.

Imbalan Bunga

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya, sepanjang utang pajak sebagaimana dimaksud dalam SKPKB dan SKPKBT telah dibayar yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding.

Gugatan

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan gugatan kepada PP terhadap :

Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 UU KUP;
Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU KUP yang berkaitan dengan STP;
Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan STP;

Jangka Waktu Pengajuan Gugatan

Gugatan terhadap angka 1 diajukan paling lambat 14 hari sejak pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang;
Gugatan terhadap angka 2, 3, dan 4 diajukan paling lambat 30 hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat.

Peninjauan Kembali

Apabila pihak yang bersangkutan tidak/belum puas dengan putusan Pengadilan Pajak, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak dan hanya dapat diajukan satu kali

Alasan-alasan Peninjauan Kembali

Putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat;
Terdapat bukti tertulis baru penting dan bersifat menentukan;
Dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut.
Ada suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
Putusan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jangka Waktu Peninjauan Kembali

Permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 diajukan paling lambat 3 bulan sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau ditemukan bukti tertulis baru;
Permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, 4, dan 5 diajukan paling lambat 3 bulan sejak putusan dikirim oleh Pengadilan Pajak.


agan dimana lokasi??
pm ane gan..




Wah, Terimakasih Gan Penjelasannya..., :-) hehe.. mohon maklum saya masih newibe, n masih pemula belajar pajak, hehehe... Untuk kenapa saya jawab "WP yg ingin mengelak pajak" saya ambil kata2 dari perwakilan kantor pajak yang mengisi seminar tentang "mafia perpajakan" dan SATGASnya pun membenarkan, hal yang wajar jika manusia ingin membayar sedikit dari yg seharusnya jika ada cara untuk melakukannya...,harga yg tidak sedikit yg harus dibayarkan seorang pengusaha besar, perbedaan 1% pun bisa mempengaruhi ratusan juta... :-)
iloveindonesia
REKBERKASKUS - 02/06/2011 10:42 PM
#50

Quote:
Original Posted By bimaarioseno
Wah, Terimakasih Gan Penjelasannya..., :-) hehe.. mohon maklum saya masih newibe, n masih pemula belajar pajak, hehehe... Untuk kenapa saya jawab "WP yg ingin mengelak pajak" saya ambil kata2 dari perwakilan kantor pajak yang mengisi seminar tentang "mafia perpajakan" dan SATGASnya pun membenarkan, hal yang wajar jika manusia ingin membayar sedikit dari yg seharusnya jika ada cara untuk melakukannya...,harga yg tidak sedikit yg harus dibayarkan seorang pengusaha besar, perbedaan 1% pun bisa mempengaruhi ratusan juta... :-)
iloveindonesia


Quote:
Original Posted By Bimbimbie
Gan,
Tolong jelasin masalah pajak FINAL,
Kenapa ada yg final segala, koq ga pakai tarif umum aja,
Terus pelaporan di SPT gimana gan?

trimxs


PPh Final adalah pajak penghasilan yang langsung dikenakan atas obyek ( sumber penghasilan ) tertentu saja dan dihitung dengan tarif yang telah ditetapkan atas obyek terkait sebagaimana diatur dalam pasal 4:2 UU PPh No. 36/2008 ; penghasilan ini tidak menambah penghasilan dari sumber lainnya yang dihitung dengan tarif pasal 17 (non final).
contoh : PPh atas bunga deposito, bunga tabungan, bunga jasa giro.

Sedangkan PPh non final adalah penghasilan yang dikenakan atas obyek lainnya dimana seluruh penghasilan, selain yang telah dikenakan PPh Final, diakumulasikan selama satu tahun pajak dan dihitung pajak penghasilannya secara berlapis sesuai pasal 17 UU PPh No. 36/2008.
materi referensi:
UU PPh No. 36/2008.


membuat perubahan itu memang susah, tapi lebih susah jika hanya diangan2 saja...lakukan tindakan2 kecil..itu jauh lebih berharga dan akan berdampak besar.., saya sengaja bikin trit ini biar rekan2 pajak yang putih dapat membusungkan dadanya lagi,,bahwa mereka tidak bersalah hanya karena oknum, bahwa mereka hidup dengan kesederhanaan dan memegang teguh iman mereka, agar rekan2 saya yang baru aja gabung di DJP agar tetap istiqomah dalam jalan Allah, dan agar rekan2 kita yang udah lama di DJP juga sadar..waktu udah berubah, kita harus berubah...jangan ada lagi gayus diantara kita....
ucimin - 03/06/2011 10:38 PM
#51
Ask
gan saya mau tanya kalau usaha jual beli mobil gimana cara hitung bayar pajaknya yah?
patokannya yg mana?

biasa buat simulasi contohnya?
Bimbimbie - 05/06/2011 02:07 PM
#52

Lanjutin yg PPh final gan,

kalo WP penghasilannya dari bunga doang, terus ada gunanya gak PTKP gan pas ngisi SPT?

Nambah:
gan anne koq ga sreg sama Pph final, beberapa terasa ga sesuai dengan definisi penghasilan itu sendiri:
seperti: PPh final transaksi saham, PPh import barang, fiskal luar negeri (dulu)
jengnur - 06/06/2011 10:50 AM
#53

Quote:
Original Posted By REKBERKASKUS


bisa....



D makasih, gan. udah nanya tentang npwp di lapak sebelah. agan juga yg jawabnya. makasiiiiih....
REKBERKASKUS - 06/06/2011 11:40 AM
#54

Quote:
Original Posted By Bimbimbie
Lanjutin yg PPh final gan,

kalo WP penghasilannya dari bunga doang, terus ada gunanya gak PTKP gan pas ngisi SPT?

Nambah:
gan anne koq ga sreg sama Pph final, beberapa terasa ga sesuai dengan definisi penghasilan itu sendiri:
seperti: PPh final transaksi saham, PPh import barang, fiskal luar negeri (dulu)

g sreg dimananya??
knp ga sreg gan??
ada yang malak agan kah??


ptkp tentu berguna...
kceuali agan reda langusng dihitung pajaknya tanpa dikurangi PTKP
walaupun dari bunga doang kalo sebulan dapet 10 juta kan lumayan...
ane juga mau kalo demikian gan//hehehhehe

Quote:
Original Posted By jengnur
D makasih, gan. udah nanya tentang npwp di lapak sebelah. agan juga yg jawabnya. makasiiiiih....


sama2////
ane rajin ngeronda gan...
Bimbimbie - 06/06/2011 06:06 PM
#55

Quote:
Original Posted By REKBERKASKUS
g sreg dimananya??
knp ga sreg gan??
ada yang malak agan kah??


ptkp tentu berguna...
kceuali agan reda langusng dihitung pajaknya tanpa dikurangi PTKP
walaupun dari bunga doang kalo sebulan dapet 10 juta kan lumayan...
ane juga mau kalo demikian gan//hehehhehe


...


iloveindonesia

sesuai UU Pph kan:
Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu
setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima
atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari
Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat
dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah
kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama
dan dalam bentuk apa pun.

Kalo:

[*]jual saham di BEJ kan kena 0,1% dari transaksi mo untung ato rugi.
[*]beli barang dari luar negeri naial lebih 50USD pas dikirim masuk ke Indo juga ada kena PPh.
[*]pajak PPh fiskal LN (dulu)


nah itu, tambahan kemampuan ekonomisnya di mana gan?
REKBERKASKUS - 06/06/2011 10:48 PM
#56

Quote:
Original Posted By Bimbimbie
iloveindonesia

sesuai UU Pph kan:
Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu
setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima
atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari
Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat
dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah
kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama
dan dalam bentuk apa pun.

Kalo:

[*]jual saham di BEJ kan kena 0,1% dari transaksi mo untung ato rugi.
[*]beli barang dari luar negeri naial lebih 50USD pas dikirim masuk ke Indo juga ada kena PPh.
[*]pajak PPh fiskal LN (dulu)


nah itu, tambahan kemampuan ekonomisnya di mana gan?


Pajak Penghasilan Final (PPh Final) merupakan salah satu cara pemerintah menarik pajak dari wajib pajak dengan cara yang sederhana. Disebut sederhana karena wajib pajak dapat menghitung pajak dengan sekali hitung yaitu, penghasilan bruto kali tarif. Tidak ada tarif progresif, tidak ada biaya yang harus dikurangkan, dan tidak dapat dikreditkan di SPT Tahunan. Sekali bayar PPh Final, beres urusan.

Keuntungan PPh Final, yaitu : sederhana, dan mudah dilakukan oleh orang awam sekalipun. Sedangkan kerugiannya berkaitan dengan rasa keadilan. Tidak ada istilah rugi bagi PPh Final. Juga tidak ada tarif progresif sehingga semua membayar dengan tarif yang sama, baik non pengusaha maupun bagi pengusaha konglomerat.

karena itu ane tekankan:
TIDAK ADA ISTILAH RUGI BAGI PPH FINAL

Berikut ini adalah penghasilan-penghasilan yang dikenakan PPh Final :

a). Penghasilan yang diterima/diperoleh dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek, terdiri dari tarif 0,1% untuk saham bukan pendiri; dan tarif 0,6% untuk saham pendiri.

b). Penghasilan yang diterima/diperoleh berupa bunga dan atau diskonto obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek, tarifnya 20%

c). Penghasilan bunga deposito, termasuk simpanan pada Bank Dalam Negeri yang memiliki cabang di Luar Negeri, bunga tabungan, jasa giro, dan diskonto SBI, tarifnya 20%

d). Penghasilan berupa hadiah undian, tarifnya 25%. Tarif PPh hadiah berbeda antara hadiah undian dengan hadiah bukan undian. Ciri hadiah undian antara lain bersifat spekulasi, untung-untungan. Penghasilan hadiah bukan undian tidak final.

e). Penghasilan sewa tanah dan/atau bangunan, tarifnya 10%.

f). Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, pengalihan lebih luas daripada jual beli, yang diterima oleh : [1] WP Badan yang usaha pokoknya bukan jual beli tanah dan bangunan; [2) WP Orang Pribadi, Yayasan dan organisasi sejenis; [3] Sewa Guna Usaha dengan hak opsi atau capital lease; [4] Sale and lease back; [5] Perjanjian Bangunan Guna Serah (Built Operate and Transfer); semua tarifnya 5%.

g). Penghasilan selisih lebih karena revaluasi aktiva tetap, tarifnya 10%

PPh Final diatas, a). sampai dengan g)., termasuk PPh Pasal 4 (2).

h). Pelayaran Dalam Negeri, tarifnya 1,2%

i). Penerbangan Dalam Negeri, tarifnya 1,8%

j). Pelayaran dan atau Penerbangan Luar Negeri, tarifnya 2,64%

k). Wajib Pajak Luar Negeri yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia, tarinya 0,44%

PPh Final diatas, h). sampai dengan k)., termasuk PPh Pasal 15.

l). Uang tebusan pensiun, uang THT atau JHT, uang pesangon yang diterima pegawai atau mantan pegawai, terdiri dari empat macam tarif : [1] tarif 5% untuk Rp.25 juta sampai dengan Rp.50 juta; [2] tarif 10% untuk Rp.50 juta sampai dengan Rp.100 juta; [3] tarif 15% untuk Rp.100 juta sampai dengan Rp.200 juta; dan [4] tarif 25% untuk diatas Rp. 200. juta

Contoh : si Dadap di PHK dan mendapatkan pesangon sebesar Rp. 300 juta. Maka perhitungan PPh Final atas uang pesangon tersebut :
Rp. 0,- sampai dengan Rp.25 juta, PPh Finalnya Nihil
Rp.25 juta s.d. Rp.50 juta, Rp.25.000.000 x 5% = Rp.1.250.000
Rp.50 juta s.d. Rp.100 juta, Rp.50.000.000 x 10% = Rp.5.000.000
Rp.100 juta s.d. Rp.200 juta, Rp. Rp.100.000.000 x 15% = Rp.15.000.000
Diatas Rp.200 juta, Rp.100.000.000 x 25% = Rp.25.000.000
Total PPh Final yang harus dibayar Rp.46.250.000

PPh Final diatas termasuk PPh Pasal 21.

m). Penjualan Hasil Produksi Tertentu di Dalam Negeri, yaitu ada tujuh produk : [1] Industri rokok, tarifnya 0,15% dari harga bandrol; [2] BBM jenis Premium, untuk SPBU swasta tarifnya 0,3% dan untuk SPBU Pertamina tarifnya 0,25%; [3] BBM jenis Solar, untuk SPBU swasta tarifnya 0,3% dan untuk SPBU Pertamina tarifnya 0,25%; [4] BBM jenis Pertamax / Pertamax plus, untuk SPBU swasta tarifnya 0,3% dan untuk SPBU Pertamina tarifnya 0,25%; [5] BBM jenis Minyak Tanah, untuk SPBU Pertamina tarifnya 0,3%; [6] BBM jenis gas / LPG, untuk SPBU Pertamina tarifnya 0,3%; [7] Pelumas Pertamina di SPBU Pertamina, tarifnya 0,3%

PPh Final diatas termasuk PPh Pasal 22.


c). Bunga Simpanan yang Dibayarkan Koperasi yang Jumlahnya Melebihi Rp240.000/Bulan, tarifnya Rp. 15% dari penghasilan bruto

PPh Final diatas termasuk PPh Pasal 23

beli barang dari luar negeri nilai lebih 50USD pas dikirim masuk ke Indo juga ada kena PPh.

hal ini dasar hukumnya:
UU PPN
Pasal 8A

(1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain.

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang ini.

nilai impor=CIF+bea masuk

CIF=cost+insurance+freight
untuk bea cukainya saya lupa gan...


[*]pajak PPh fiskal LN (dulu)
sekarang sudah tidak ada...
pph fiskal luar negri dulu bisa di kreditkan gan
jadi bukan final....
silahkan cek form spt yang lama....
REKBERKASKUS - 06/06/2011 10:57 PM
#57

kedua:
Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu
setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima
atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari
Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat
dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah
kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama
dan dalam bentuk apa pun.

jadi tidak ada alasan karena agan rugi tidak dipotong...
ingat , dalam PPH final tidak ada istilah RUGI
Bimbimbie - 07/06/2011 06:32 PM
#58

Quote:
Original Posted By REKBERKASKUS
kedua:
Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu
setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima
atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari
Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat
dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah
kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama
dan dalam bentuk apa pun.

jadi tidak ada alasan karena agan rugi tidak dipotong...
ingat , dalam PPH final tidak ada istilah RUGI


nah ini yg saya tanyakan. konsepnya apa? padahal kan objek nya adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis.
kemampuan ekonomis justru turun kan kalo rugi.
terus kalo import yg lebih 50USD, nambah dari mana kemampuan ekonomisnya.

trims lagi
danset - 09/06/2011 10:30 AM
#59

Quote:
Original Posted By changyang2x
17 gan

soalnya ente bawa nama pribadi

yg keebtulan dislenggrakan sama PT djarum D



aduh sorry lupa mutliqoute
jgn di bata ya


bearti gak tau dosen saya dan buku perpajakannya siti resmi atau agan yang salah...soalnya itu masuk PPh pasal 23.....
callme_harry - 09/06/2011 10:45 AM
#60

Trit keren nih D

Aye masukin index ya D
Page 3 of 18 |  < 1 2 3 4 5 6 7 8 >  Last ›
Home > CASCISCUS > BUSINESS BOARD > Dunia Kerja & Profesi > Tanya jawab perpajakan, gratis