Dunia Kerja & Profesi
Home > CASCISCUS > BUSINESS BOARD > Dunia Kerja & Profesi > Tanya jawab perpajakan, gratis
Total Views: 8344 Share : Facebook ShareFacebook Twitter ShareTwitter Google+ ShareGoogle+
Page 4 of 18 |  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >  Last ›

REKBERKASKUS - 09/06/2011 11:23 AM
#61

Quote:
Original Posted By callme_harry
Trit keren nih D

Aye masukin index ya D


wah keren bos
kerjanya keliling kaskus
callme_harry - 09/06/2011 05:01 PM
#62

Quote:
Original Posted By REKBERKASKUS
wah keren bos
kerjanya keliling kaskus

Iyah gitu deh o

Namanya juga kuli o
Bimbimbie - 09/06/2011 05:49 PM
#63

Quote:
Original Posted By Bimbimbie
nah ini yg saya tanyakan. konsepnya apa? padahal kan objek nya adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis.
kemampuan ekonomis justru turun kan kalo rugi.
terus kalo import yg lebih 50USD, nambah dari mana kemampuan ekonomisnya.

trims lagi


haloo... yang ini belum dijawab TS.
trims berat
REKBERKASKUS - 09/06/2011 07:34 PM
#64

Quote:
Original Posted By Bimbimbie
haloo... yang ini belum dijawab TS.
trims berat


didepan dah ane jawab...
jangan dibaca sepotong2 gan..
itu merupakan satu kesatuan
berdasarkan uu kup:
Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk :

a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan;

b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;

c. laba usaha;

d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

-keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan,dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

-keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena

pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota;

-keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,pemecahan atau pengambilalihan usaha;

-keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali

yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak pihak yang bersangkutan;

e.penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;

f. bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

g.dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

h. royalti;

i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

k.keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;

m.selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

n.premi asuransi;

o.iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

p.tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak

Dalam hal ini termasuk juga perubahan net asset yang timbul dari kegiatan produksi dan dari laba rugi yang berasal dari penjualan aktiva dan investasi, kecuali kontribusi modal dan penyesuaian modal

Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya

Karena Undang-undang PPh menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu Tahun Pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (Kompensasi Horisontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari Objek Pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum.

ni penjelasan PPh Final:

Objek Pajak yang dikenakan PPh final Atas penghasilan berupa:

• bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya;

• penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek;

• penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, serta

• penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

atas penghasilan yang dikenakan final tidak ada istilah untung ato rugi

moga berkenan
ombobop - 09/06/2011 07:47 PM
#65

mengutip perkataan menkeu dalam rapat di DPR:
"Kita harus optimistis. Kita harus percaya dengan sistem yang ada. Kalau kita tidak percaya dengan sistem yang ada, ya, kepada siapa lagi kita harus percaya. Kita lihat sajalah kinerjanya. Kalau dalam perjalanan tidak baik, turunkan"

ane percaya ma sistem, tapi bukan kepada pembuat dan eksekutor daripada sistem tersebut
callme_harry - 09/06/2011 07:47 PM
#66

[ask]
Mau tanya dong malu:
Soalnya nda ada di peki wan

Bekgron TS nya dari mana yah keliatannya expert banget beer:

Bukan meragukan kredibilitas TS loh aye cuman pengen mengenal TS lebih dalam malu:
gitar.ajaib - 09/06/2011 07:58 PM
#67

[quote=bener?]Q:Jenis Pajak apa aja gan?
A:1. Pajak Penghasilan (PPh), 2. Pajak Pertambahan Nilai(PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah(PPNBM), 3. Pajak Bumi Dan Bangunan(PBB), 4. Bea Materai (BM), 5. Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Khusus PBB dan BPHTB maksimum 2012 akan dikelola daerah sepenuhnya, seperti halnya dengan pajak rumah makan)[/quote]
yg ane merahin salah tuh gan.
dengan UU PDRB, BPHTB pengelolaannya diserahkan ke pemerintah daerah per 1 januari 2011, sementara PBB pada 1 januari 2014
ini TSnya orang pajak kah?
REKBERKASKUS - 09/06/2011 07:58 PM
#68

Quote:
Original Posted By ombobop
mengutip perkataan menkeu dalam rapat di DPR:
"Kita harus optimistis. Kita harus percaya dengan sistem yang ada. Kalau kita tidak percaya dengan sistem yang ada, ya, kepada siapa lagi kita harus percaya. Kita lihat sajalah kinerjanya. Kalau dalam perjalanan tidak baik, turunkan"

ane percaya ma sistem, tapi bukan kepada pembuat dan eksekutor daripada sistem tersebut

wajar gan...
apalagi ada kaskus eh kasus mafia pajak...
sy pun tidak menutup mata,,,(emangnya pake apa nutupnya??)

tapi itu semua hanya segelintir orang....
pepatah : "gara2 nila setitik rusak susu sebelanga" (ni susu beneran lo bukan susu itu.... \) )

karena itu disini ane berusaha ngebantu agan2 semua..
kalo buka kita sapa lagi??

kalo agan nemuin calo pajak,.mafia pajak, pegawai pajak yang minta2 duit ama aaggan (minta bin malak lo, bukan minjam) silahkan posting dimari, nama, nip, kantor, akan segera ane tindak lanjuti... wih sereeeemmmmmmm

bukan mengancam,,tapi ane akan bantu agan semua, dengan catatan, ada bukti konkrit....

apalagi yang agan ragukan???
dan seperti saya bilang di awal..langsung ke menteri keuangan...kagak pake babibu...bebo...
tapi kalo itu bohong, fitnah, ya yang melapor akan dipidanakan....

sekarang tidak ada lagi alasan sistem bermasalah, eksekutor bermaslah,,,kan ada kita2 pengawas....
hayo bayar pajakk


Quote:
Original Posted By callme_harry
[ask]
Mau tanya dong malu:
Soalnya nda ada di peki wan

Bekgron TS nya dari mana yah keliatannya expert banget beer:

Bukan meragukan kredibilitas TS loh aye cuman pengen mengenal TS lebih dalam malu:


wah ga ekspert ane gan..
baru tau sedikit dan berkecimpung dimari..agan kerja dimana >>>gituh???
Kantor Pajak Mana gan??
kapan2 ane mampir deh....

background sy: pajak, komputer, komunikasi, akuntasi, web, jaringan, pemasaran.

Sekarang lagi belajar jadi usahawan gan....
dan pengen punya teman banyak di seluruh indonesia... YbYbYb
REKBERKASKUS - 09/06/2011 08:02 PM
#69

Quote:
Original Posted By gitar.ajaib
yg ane merahin salah tuh gan.
dengan UU PDRB, BPHTB pengelolaannya diserahkan ke pemerintah daerah per 1 januari 2011, sementara PBB pada 1 januari 2014
ini TSnya orang pajak kah?


maaf gan..
ditempat ane per 1 januari 2011 BPHTB udah dikelola DISPENDA,,,namun gituh, masih jalan 50%, jadi target 100%nya barengan ma PBB yaitu 2012

UU nya sudah ada , no 40 Tahun 2010 >>--- kalo salah mohon diralat

Sedangkan untuk PBB udah postif di DISPENDA 2012 karena disini target tercapai, jadi pemerintah kota pengen banget dipercepat gan..walaupun tenaga di bidang PBB masih kurang memadai.......(pengalaman ane, DISPENDA selama ini cuma tau nilai PBB doang tapi ketika ada masalah semua di oper ke instansi laen, my opinion)

udah ane jawab tuh diatas gan

si agan orang pajak ya??
KPP mana gan??kapan2 ane maen k3esana yah

sharing2 kita gan.. cendolbcendolbcendolb

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan akan dilimpahkan dari Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan) kepada Pemerintah daerah (Pemerintah Kabupaten/Kota). Undang-Undang tersebut mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010, tetapi peraturan pelaksanaan atas undang-undang tersebut ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak undang-undang ini diundangkan. >>>----- nambahin aturan biar klear

target PBB tahun 2010, Rp48 milyar, Sedangkan target BPHTB 2010, Rp24 milyar, (ni kota ane lo)
MakTai - 09/06/2011 08:13 PM
#70

pajak=pemalak
REKBERKASKUS - 09/06/2011 08:18 PM
#71

Quote:
Original Posted By MakTai
pajak=pemalak


pa lagi nih...bingungs
ngejunk dimari.... mahos

agan yang malak kali??? malak trit ane
wakakkakakka capedes
vendi_novar - 09/06/2011 08:49 PM
#72
ask
misi gan, ane ada soal. tolong dibantu ya.

PT. RSS slama bulan maret 2010 mlakukan kegiatan usaha membeli bahan baku rp 140.000.000. membeli bahan penolong rp 45.000.000, dan menjual produknya dengan harga jual rp 210.000.000.
Berapa ppn terutang yang harus disetor ke kas negara?

tolong dijabarin ya gan..
thanks \)
REKBERKASKUS - 09/06/2011 09:05 PM
#73

Quote:
Original Posted By vendi_novar
misi gan, ane ada soal. tolong dibantu ya.

PT. RSS slama bulan maret 2010 mlakukan kegiatan usaha membeli bahan baku rp 140.000.000. membeli bahan penolong rp 45.000.000, dan menjual produknya dengan harga jual rp 210.000.000.
Berapa ppn terutang yang harus disetor ke kas negara?

tolong dijabarin ya gan..
thanks \)


tolong diperjelas...
belinya dah inklud ppn ato belum??
kalo bekunm maka:

beli: 140.000.000
ppn 14.000.000

bhn baku 45.000.000
ppn 4.500.000

menjual 210.000.000
ppn pungut 21.000.000

maka yang wahjib disetor= 21.000.000 - 14.000.000-4.500.000
silahkan dihitung gan...
vendi_novar - 09/06/2011 09:25 PM
#74

@gan rekber : blm trmsuk ppn. oh... gitu ya gan. Thanks \)
REKBERKASKUS - 09/06/2011 09:26 PM
#75

Quote:
Original Posted By vendi_novar
@gan rekber : blm trmsuk ppn. oh... gitu ya gan. Thanks \)


no problem...lanjut... cendolbcendolbcendolb
Bimbimbie - 10/06/2011 02:39 AM
#76

Quote:
Original Posted By REKBERKASKUS
didepan dah ane jawab...
jangan dibaca sepotong2 gan..
itu merupakan satu kesatuan
berdasarkan uu kup:
Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk :

a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan;

b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;

c. laba usaha;

d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

-keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan,dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

-keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena

pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota;

-keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,pemecahan atau pengambilalihan usaha;

-keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali

yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak pihak yang bersangkutan;

e.penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;

f. bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

g.dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

h. royalti;

i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

k.keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;

m.selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

n.premi asuransi;

o.iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

p.tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak

Dalam hal ini termasuk juga perubahan net asset yang timbul dari kegiatan produksi dan dari laba rugi yang berasal dari penjualan aktiva dan investasi, kecuali kontribusi modal dan penyesuaian modal

Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya

Karena Undang-undang PPh menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu Tahun Pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (Kompensasi Horisontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari Objek Pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum.

ni penjelasan PPh Final:

Objek Pajak yang dikenakan PPh final Atas penghasilan berupa:

• bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya;

• penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek;

• penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, serta

• penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

atas penghasilan yang dikenakan final tidak ada istilah untung ato rugi

moga berkenan


kita ambil kasus poenjualan saham di BEJ aja deh, yg kena 0,1% dari nilai jual. kalo dulu beli IDR200 dan jual IDR150, kan dikenakan PPh 0,1% x IDR150.
Dari a s/d p masuk yg mana kategori tambahan kemampuan ekonomis yg mana?
REKBERKASKUS - 10/06/2011 08:27 AM
#77

Quote:
Original Posted By Bimbimbie
kita ambil kasus poenjualan saham di BEJ aja deh, yg kena 0,1% dari nilai jual. kalo dulu beli IDR200 dan jual IDR150, kan dikenakan PPh 0,1% x IDR150.
Dari a s/d p masuk yg mana kategori tambahan kemampuan ekonomis yg mana?


ni tolong dibaca gan:

Karena Undang-undang PPh menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu Tahun Pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (Kompensasi Horisontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari Objek Pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum.

ni penjelasan PPh Final:

Objek Pajak yang dikenakan PPh final Atas penghasilan berupa:

• bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya;

• penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek;

• penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, serta

• penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

atas penghasilan yang dikenakan final tidak ada istilah untung ato rugi

dalam kasus agan kan tidak selamanya agan rugi??
emagn agan mau rugi terus??

kalo rugi terus otomatis semua penjual di BEJ pada tutup....
kembali ke topik...
agan bicara ketika agan rugi, sekarang ketika agan untung gmn???

selisihkan untung dan ruginya,....
saran saya kalo agan lebih banyak ruginya dan keberaatan dengan adanya pph final yang dikenakan, mungkin agan bisa beralih keusaha laen yang ga kena pph final....
karena pph final itu kecil sekali nilainya gan, cuma 0,1 persen...

ato agan ga mau dikenakan final, kita itung2 gan yuk:

- minggu pertama rugi 10juta, nilai beli 90 juta, jual 80 juta
- minggu kedua untung 10 juta, nilai beli 90 juta, jual 100 juta
- minggu ketiga untung 1 juta, nilai beli 5 juta, jual 6 juta

sekarang kalo agan ga pake final maka kena pajaknya:

omset= 80+100+6= 186juta
laba = 1 juta


pajaknya = > agar tidak kena ekualisasi , minimal Rp2.790.000

(ane ga pake itung PTKP, ni ilustrasi ajah)



coba kalo agan kna final:
minggu pertama: nilai jual x 0,1 persen= 80 juta x 0,1% = Rp 80.000
minggu kedua jual 100 juta= 100juta x 0,1% =100.000
minggu ketiga jual 6 juta= 6juta x 0,1% =6.000

total = 186rb dan atas pengasilan yang kena final ini, tidak perlu dhitung lagi pajaknya pada akhir tahun

pilihan kembali pada agan,,,kalo agan mempermasalahkan masalah kata2 dalam uu pajak, kalo ane mempermasalahkan perhitungannya, knp??
percuma agan bedebat ama pihak pajak, kalo tdak ada dasarnya,,,,
jadi disini ane mengajarkan agar agan bisa taat pajak dengan biaya serenda2nya dan itu masih kategori diperbolehkan, dengan syarat tidak ada UU yang dilanggar,,,

silahkan,,,agan mau final ato tidak kembali kepada agan...
didiasgar - 10/06/2011 11:55 AM
#78

Quote:
Original Posted By Bimbimbie
kita ambil kasus poenjualan saham di BEJ aja deh, yg kena 0,1% dari nilai jual. kalo dulu beli IDR200 dan jual IDR150, kan dikenakan PPh 0,1% x IDR150.
Dari a s/d p masuk yg mana kategori tambahan kemampuan ekonomis yg mana?




maaf Gan mungkin begini ilustrasinya :
agan menjual saham untung (premium) pajaknya double : PPh Final kena (0,1%) ditambah pajak tahunannya kena (op atau Badan Tarif Pasal 17)

Nah kalo Rugi (Diskonto) Dikenakan Pph Final (0,1%) KERUGIANNYA BISA MENJADI BIAYA/PENGURANG UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK TAHUNANNYA.


iya sih gan aga Rancu juga mengenai persepsi kemampuan ekonomis itu, disatu sisi Rugi tapi tetep masih dikenakan pajak juga.
didiasgar - 10/06/2011 11:57 AM
#79

Quote:
Original Posted By Bimbimbie
kita ambil kasus poenjualan saham di BEJ aja deh, yg kena 0,1% dari nilai jual. kalo dulu beli IDR200 dan jual IDR150, kan dikenakan PPh 0,1% x IDR150.
Dari a s/d p masuk yg mana kategori tambahan kemampuan ekonomis yg mana?




maaf Gan mungkin begini ilustrasinya :
agan menjual saham untung (premium) pajaknya double : PPh Final kena (0,1%) ditambah pajak tahunannya kena (op atau Badan Tarif Pasal 17)

Nah kalo Rugi (Diskonto) Dikenakan Pph Final (0,1%) KERUGIANNYA BISA MENJADI BIAYA/PENGURANG UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK TAHUNANNYA.


iya sih gan aga Rancu juga mengenai persepsi kemampuan ekonomis itu, disatu sisi Rugi tapi tetep masih dikenakan pajak juga.
Bimbimbie - 10/06/2011 01:14 PM
#80

Quote:
Original Posted By didiasgar
maaf Gan mungkin begini ilustrasinya :
agan menjual saham untung (premium) pajaknya double : PPh Final kena (0,1%) ditambah pajak tahunannya kena (op atau Badan Tarif Pasal 17)

Nah kalo Rugi (Diskonto) Dikenakan Pph Final (0,1%) KERUGIANNYA BISA MENJADI BIAYA/PENGURANG UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK TAHUNANNYA.


iya sih gan aga Rancu juga mengenai persepsi kemampuan ekonomis itu, disatu sisi Rugi tapi tetep masih dikenakan pajak juga.


nggak gan.
(non founder) saham
jika kita transaksi jual di BEI(BEJ) langsung berapa harga jual kite dikali 0,1% ga peduli berapa harga dapetnya dulu.
Page 4 of 18 |  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >  Last ›
Home > CASCISCUS > BUSINESS BOARD > Dunia Kerja & Profesi > Tanya jawab perpajakan, gratis